7cloud.asia – Kebijakan pemerintahan Jokowi kembali mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ditentang oleh Gerindra.
Dilansir Tempo.co, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi itu ditunda terlebih dahulu.
“Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda,” kata Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Sabtu (21/9/2024)
Muzani juga meminta agar pemerintah secepatnya menunda realisasi rencana kebijakan ekspor pasir laut tersebut. Terlepas apakah kebijakan itu nantinya akan dapat mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.
“Kami berpikir kalau bisa pelaksanaan tentang ekspor pasir laut secepat mungkin, kalau mungkin ditunda. Selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dari kegiatan ini,” ucapnya.
Baca: Pakar Oceanografi sebut tak ada pengusaha yang mau mengekspor sedimen laut
Pernyataan Ahmad Muzani ini dapat dianggap penting, mengingat Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.
Muzani juga meminta rencana kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dikaji kembali.
Hal itu untuk mempertimbangkan keuntungan atau justru kerugian yang akan lebih banyak diperoleh dari kebijakan tersebut. Kalau memungkinkan, ujarnya, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya.
”Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya, tetapi jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” tuturnya.
Muzani juga berharap pemerintah mendengarkan pandangan dari para ahli lainnya, baik di bidang ekonomi hingga ekologi dan lingkungan.
Dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan apabila kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut direalisasikan.
Baca: Walhi dan Perempuan Pesisir Indonesia beberkan dampak ekspor pasir laut
“Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan, meskipun dari sisi perekonomian juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” kata dia.
Kritik terhadap kebijakan ekspor pasir laut dilontarkan oleh mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti yang meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan membuka kembali ekspor pasir laut yang sempat ditutup 20 tahun lalu.
Susi berujar perubahan iklim atau climate change sudah terasa dan akan berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, ia menegaskan jangan sampai diperparah dengan penambangan pasir laut.
Susi lantas menyarankan agar pemerintah menyewakan pulau di Tanah Air kepada negara lain selama periode tertentu ketimbang penjualan pasir laut.
“Daripada kalian keruk pasirnya dan kau ekspor, kenapa kalian tidak berpikir untuk pulau kalian sewakan saja 100 tahun seperti Hong Kong disewakan ke Inggris,” kata Susi Pudjiastuti, dikutip lewat akun Twitter pribadinya pada Ahad, 18 Juni 2023.
Setelah disewakan, menurut dia, pulau itu akan dikembalikan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih bagus. Sehingga, Indonesia tidak kehilangan pulau-pulau yang dimilikinya.
Sumber:Tempo.co
Leave a Reply