ruangkota

Tag: BRIN

  • BRIN: Hujan Ekstrem Masih Mungkin Terjadi Hingga Akhir April Meski Sebagian Wilayah Indonesia di Era Transisi ke Musim Kemarau

    BRIN: Hujan Ekstrem Masih Mungkin Terjadi Hingga Akhir April Meski Sebagian Wilayah Indonesia di Era Transisi ke Musim Kemarau

    7cloud.asia – Meski sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki masa transisi ke musim kemarau, hujan dengan intensitas sedang, deras, hingga ekstrem masih berpotensi terjadi hingga akhir April 2025.

    Peneliti Bidang Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin mengatakan, kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh berbagai gelombang atmosfer di sejumlah wilayah Indonesia.

    “Berkaitan erat dengan aktivitas berbagai gelombang atmosfer, yaitu Kelvin, Madden Julian Oscillation (MJO), Rossby, maupun pusat tekanan rendah,” kata Erma dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

    Menurut analisis BRIN, pertemuan antara Gelombang Kelvin dan MJO terjadi di Samudra Hindia dekat utara ekuator atau di Sumatra Utara dan Aceh pada 1-10 April 2025.

    Keadaan ini menyebabkan pembentukan awan konvektif atau awan yang membawa potensi hujan di sejumlah daerah di Pulau Sumatra.

    Baca: Kapan Indonesia Memasuki Musim Kemarau?

    Selain itu, kata Erma, Pusat tekanan rendah juga terbentuk di Kalimantan dan Laut Jawa utara di Jawa Timur. Ini menyebabkan pembentukan klaster awan masih dapat terbentuk di Kalimantan bagian tengah dan selatan.

    Erma mengatakan mekanisme hujan harian tetap bisa terbentuk selama 10 hari pertama bulan April apabila pembentukan awan dan hujan terjadi di Sumatra maka dalam waktu 12-24 jam.

    Kemudian penjalaran hujan bisa terjadi dari Lampung menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. dan Jawa Barat.

    Sementara itu, kata Erma, hujan yang terbentuk di Kalimantan Selatan dapat menjalar menuju Jawa Timur. “Proses ini terjadi setiap hari sehingga hujan meluas masih dapat terjadi terutama di Jawa bagian barat dan timur,” tuturnya.

    Pada dasarian kedua atau tanggal 11-20 April, aktivitas Gelombang Rossby akan mengalami peningkatan dan terbentuk di Laut Banda-Maluku. Kondisi tersebut dapat memicu pembentukan badai vorteks kembar utara dan selatan.

    Baca: Pemanasan global mengakibatkan cuaca ekstrem akan makin sering terjadi

    Erma menjelaskan, prakondisi pembentukan vorteks tersebut juga sekarang telah terjadi di perairan timur tersebut.

    Ini menimbulkan ketidakstabilan di atmosfer, sehingga cuaca ekstrem yang sporadis dapat terjadi tidak hanya di wilayah sekitarnya (Sulawesi, Halmahera, Maluku), namun juga di Jawa.

    Pada dasarian kedua April, Erma juga memperkirakan terjadi pertemuan antara Gelombang Kelvin dan Rossby di wilayah Jawa Timur-Bali-Lombok, sehingga dapat menyebabkan hujan deras hingga ekstrem yang persisten selama berhari-hari.

    Sedangkan pada dasarian ketiga April, pertemuan antara Gelombang Kelvin dan Rossby bergeser ke barat, yaitu wilayah Samudra Hindia dekat Sumatra bagian selatan.

    Dampaknya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sumatra bagian selatan harus kembali menghadapi peningkatan hujan kembali.

    Baca: Dampak pemanasan global pada pola cuaca

    Masa Transisi Musim Hujan ke Musim Kemarau
    Sebelumnya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan sejak Maret lalu telah masuk masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia.

    Disebutkan bahwa musim kemarau sudah dimulai bertahap. Pada bulan Maret, musim kemarau masuk bertahap di sebagian kecil wilayah Jawa Barat bagian utara, sebagian Pulau Madura atau Jawa Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, serta Nusa Penida di Bali.

    Pada bulan April, secara bertahap mulai terjadi di wilayah Lampung bagian timur, pesisir utara Jawa bagian barat, pesisir Jawa Timur, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Pada bulan Mei mulai musim kemarau akan masuk bertahap di sebagian kecil Sumatera, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian Kalimantan Selatan, Bali, serta Papua bagian selatan.

    Baca: Cara kota-kota di dunia hadapi pemanasan global

    Selanjutnya pada bulan Juni, kemarau mulai di wilayah sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa bagian barat, Kalimantan bagian selatan, dan sebagian kecil wilayah di Sulawesi dan Papua.

    “Musim kemarau 2025 di Indonesia diprediksi terjadi pada periode waktu yang sama dengan normalnya, yaitu sesuai dengan awal musim kemarau selama 30 tahun terakhir,” kata Dwikorita saat konferensi pers daring pada Kamis, (13/3/2025).

    Menurut BMKG, berakhirnya musim hujan di Indonesia ditandai dengan aktifnya Angin Monsun Asia menjadi Angin Monsun Australia.

    Suhu muka laut pada awal Maret 2025 juga menunjukkan adanya fenomena La Nina di Samudra Pasifik yang telah bertransisi menuju El Nino Southern Oscillation (ENSO) netral.

    Selain itu, kata Dwikorita, terdapat fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) pada fase netral di Samudra Hindia. “Kedua fenomena tersebut (ENSO dan IOD) diprediksi akan tetap berada dalam fase netral sepanjang musim kemarau 2025.

     

  • Sistem Agroforestri: Berdayakan Petani dengan Memanfaatkan Hutan Secara Berkelanjutan

    Sistem Agroforestri: Berdayakan Petani dengan Memanfaatkan Hutan Secara Berkelanjutan

     

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong inovasi dalam sektor pertanian dan kehutanan melalui pengembangan model agroforestri jati-garut di Desa Barengkok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Sistem agroforestri ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan.

    Melalui sosialisasi dan alih teknologi yang digelar bersama Perum Perhutani KPH Bogor, BRIN memberikan pendampingan kepada petani dalam budidaya tanaman garut serta pengolahanumbinya menjadi produk bernilai tambah.

    Dalam paparannya di Kantor Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Jawa Barat, pada Februari 2025 lalu, Peneliti PREE BRIN, Dona Octavia menyampaikan, saat ini fokus utama adalah pengolahan pascapanen.

    Dikatakannya, agroforestri dengan tanaman pangan ini menjadi kebijakan sekaligus kebutuhan bersama. Agroforestri menjadi salah satu skema optimalisasi pemanfaatan lahan hutan untuk mendukung ketahanan pangan.

    Model agroforestri jati (Tectona grandis) dengan tanaman garut (Maranta arundinacea) yang melibatkan masyarakat Desa Barengkok menjadi contoh penerapannya.

    Baca: Kerusakan hutan dunia semakin mengkhawatirkan

    “Apalagi dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana mengalokasikan 20,6 juta hektare lahan hutan untuk cadangan pangan, tanpa menebang pohon yang dapat dicapai dengan praktik agroforestri,” jelasnya.

    Menurutnya, dalam kerja sama BRIN dan Perhutani ini, umbi garut ditanam di bawah tegakan pohon jati. Umbi garut mampu tumbuh dengan baik meski berada di bawah naungan, lebih dari 50 persen.

    “Manfaat umbi garut luar biasa terutama bagi kesehatan, antara lain untuk penderita diabetes dan dispepsia atau maag. Hasil riset kami juga menunjukkan bahwa kandungan antioksidannya cukup tinggi, umbi garut yang kami tanam merupakan Kultivar Creole yang lebih tahan,” paparnya.

    Penanaman berbagai macam pohon dengan atau tanpa tanaman setahun (semusim) di
    lahan yang sama seperti ini sudah sejak lama dilakukan petani di Indonesia.

    Baca: Kisah sukses perhutanan sosial di Desa Wawowae, Nusa Tenggara Timur

    Praktek ini semakin meluas belakangan ini khususnya di daerah pinggiran hutan dikarenakan ketersediaan lahan yang semakin terbatas.

    Dilansir CIFOR, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan lingkungan global.

    Masalah ini semakin buruk dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dikonversi menjadi lahan usaha lain. Maka lahirlah agroforestri sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan baru di bidang pertanian atau kehutanan.

    Ilmu ini berupaya mengenali dan mengembangkan keberadaan sistem agroforestri yang telah dikembangkan petani di daerah beriklim tropis maupun beriklim subtropis sejak berabad-abad yang lalu.

    Agroforestri merupakan gabungan ilmu kehutanan dengan agronomi, yang memadukan usaha kehutanan dengan pembangunan pedesaan untuk menciptakan keselarasan antara intensifikasi pertanian dan pelestarian hutan (Bene, 1977; King 1978; King, 1979).

    Baca: Kritik terhadap praktek perhutanan sosial di Indonesia

    Agroforestri diharapkan bermanfaat selain untuk mencegah perluasan tanah terdegradasi, melestarikan sumberdaya hutan, meningkatkan mutu pertanian serta menyempurnakan intensifikasi dan diversifikasi silvikultur.

    Sistem ini telah dipraktekkan oleh petani di berbagai tempat di Indonesia selama berabad-abad (Michon dan de Foresta, 1995), misalnya sistem ladang berpindah, kebun campuran di lahan sekitar rumah (pekarangan) dan padang penggembalaan.

    Contoh lain yang umum dijumpai di Jawa adalah mosaik-mosaik padat dari hamparan persawahan dan tegalan produktif yang diselang-selingi oleh rerumpunan pohon.

    Sebagian dari rerumpunan pohon tersebut mempunyai struktur yang mendekati hutan alam
    dengan beraneka-ragam spesies tanaman.

    Penerapan agroforestri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dengan tetap menjaga tegakan pohon.

    Baca: Investigasi Greenpeace ungkap dalang pembabatan hutan di Kalimantan

     

  • Peneliti BRIN Temukan Spesies Baru Tumbuhan Araceae Asal Riau

    Peneliti BRIN Temukan Spesies Baru Tumbuhan Araceae Asal Riau

    7cloud.asia – Tim Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi (PRBE), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bersama mitra taksonom berhasil mengidentifikasi satu spesies baru tumbuhan dari famili Araceae (aroid) yang ditemukan di Riau.

    Spesies ini diberi nama Homalomena chikmawatiae sebagai bentuk penghargaan kepada Prof. Tatik Chikmawati (IPB University) atas dedikasinya dalam pengembangan ilmu biosistematika tumbuhan di Indonesia.

    Spesies baru Homalomena chikmawatiae dideskripsikan berdasarkan sejumlah ciri khas, antara lain daun berbentuk perisai (peltate), spadix dengan bagian steril (appendix) yang menonjol, serta bunga jantan yang hanya memiliki satu benang sari (monandrus).

    Tanaman ini awalnya ditemukan oleh masyarakat lokal di Riau, kemudian dibudidayakan di Bogor. Tim BRIN selanjutnya melakukan pengamatan morfologi dan analisis molekuler terhadap spesimen tersebut.

    “Tanaman ini memiliki kombinasi ciri yang tidak biasa dalam kelompoknya, terutama daun peltate dan appendix steril besar. Ini memperkaya pemahaman kita tentang variasi morfologi dan hubungan evolusi dalam Homalomena,” jelasnya.

    Baca: 8 Spesies Nepenthes endemik Sumatera terancam punah

    Secara filogenetik, H. chikmawatiae ditempatkan dalam Cyrtocladon Supergroup, meskipun beberapa cirinya menyimpang dari karakter umum kelompok tersebut.

    Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan taksonomi integratif dalam memahami kompleksitas evolusi tumbuhan aroid di kawasan Malesia.

    Saat ini, H. chikmawatiae hanya diketahui dari satu populasi, sehingga direkomendasikan berstatus Data Deficient (DD) berdasarkan pedoman IUCN.

    Selain mendeskripsikan spesies baru, studi ini juga menyusun kunci identifikasi terbaru untuk kelompok Homalomena dengan spadix bertipe Furtadoa di wilayah Malesia.

    Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Muhammad R. Hariri, mengatakan, Homalomena chikmawatiae merupakan spesies baru dari Riau, yang secara morfologi menyerupai genus Furtadoa.

    Baca: Ratusan jenis lumut jadi kekayaan Gunung Gede

    Adapun ciri khas genus ini adalah daun memerisai dan bagian steril cukup besar pada spadix.

    Penelitian filogenetik berbasis sekuen ITS menunjukkan bahwa genus Furtadoa bersifat polifiletik dan seluruh spesiesnya kini direklasifikasikan ke dalam genus Homalomena.

    Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan taksonomi integratif dalam memahami kompleksitas evolusi famili Araceae Malesia.

    “Penelitian kami menunjukkan bahwa keragaman morfologi dalam Homalomena, khususnya kelompok dengan spadix bertipe Furtadoa, jauh lebih kompleks dari yang selama ini diperkirakan,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan taksonomi integratif dalam memahami kompleksitas evolusi famili Araceae di kawasan Malesia.

    Baca: Beragam Ficus jadi penjaga ekosistem Hutan Sanggabuana

    Sebagai tindak lanjut, dua spesies sebelumnya dalam genus Furtadoa kini resmi diklasifikasikan ulang: Furtadoa indrae menjadi Homalomena indrae, dan Furtadoa sumatrensis menjadi Homalomena sumatrensis.

    Studi ini juga menyusun kunci identifikasi terbaru untuk kelompok Homalomena bertipe spadix Furtadoa di wilayah Malesia.

    Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography, Volume 80(1), halaman 99–104, April 2025, dengan judul “Nomenclatural Changes and New Species in Malesian Homalomena (Araceae)” (Irsyam et al., 2025).

    Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi data morfologi dan molekuler dalam studi taksonomi tumbuhan, serta perlunya revisi sistematika agar mencerminkan hubungan evolusioner yang lebih akurat.

    Temuan ini tidak hanya memperkuat koleksi ilmiah nasional, tetapi juga membuka peluang baru bagi konservasi dan pengembangan riset biosistematika di Indonesia.

    Baca: Peneliti BRIN temukan anggrek akar tak berdaun endemik Pulau Sumatera

  • BRIN: Indonesia Masuki Babak Baru Terkait Perubahan Iklim

    BRIN: Indonesia Masuki Babak Baru Terkait Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa Indonesia kini memasuki tahapan baru terkait perubahan iklim atau next level climate change.

    Temuan BRIN soal perubahan iklim ini berdasarkan sejumlah indikator utama yang dianalisis dalam studi iklim jangka panjang sejak 1990 hingga proyeksi 2050.

    Hasil studi ini telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah internasional dan menjadi acuan penting dalam memahami serta memitigasi dampak perubahan iklim di Indonesia ke depan.

    Peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin mengatakan bahwa tahapan baru ini mencerminkan respons regional Indonesia terhadap peningkatan suhu atmosfer bumi yang kini berfluktuasi di sekitar 1,5°C.

    “Karena Indonesia didominasi atas lautan, maka respons tiap wilayah terhadap perubahan iklim tak seragam,” kata Erma dalam keterangan tertulis, Juni lalu.

    Baca: Pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil

    Salah satu dampak utama perubahan iklim yang diidentifikasi adalah perubahan pola musim. Musim hujan kini cenderung berlangsung lebih lama, namun hari-hari kering tanpa hujan juga semakin sering terjadi.

    Di sisi lain, intensitas hujan deras dan hujan ekstrem meningkat di sejumlah wilayah, seperti Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan.

    Musim kemarau juga mengalami perubahan, menjadi lebih basah khususnya di wilayah selatan Indonesia.

    Wilayah Jawa bagian tengah dan timur, Bali, Lombok, serta Nusa Tenggara tercatat mengalami peningkatan frekuensi hujan ekstrem.

    Sementara di Sumatera bagian barat, Jambi, Pekanbaru, serta sebagian besar wilayah tengah pulau tersebut, hujan ekstrem diprediksi akan terjadi lebih sering.

    Baca: Banjir besar saat musim kemarau adalah dampak perubahan iklim

    Erma menambahkan, perubahan iklim mengakibatkan Pulau Jawa mengalami perubahan signifikan dalam variasi suhu maksimum dan minimum.

    “Dalam hal ini, wilayah di utara Jawa Timur, termasuk Surabaya, akan lebih sering terpapar suhu maksimum yang ekstrem,” tuturnya.

    Sementara itu, Jawa bagian barat akan lebih sering mengalami temperatur minimum yang lebih rendah.

    Menurut Erma, perubahan variasi temperatur di Pulau Jawa ini berpotensi memperkuat intensitas angin darat-laut dan meningkatkan ketidakstabilan angin di atas daratan.

    Akibatnya, badai akan semakin intens terjadi dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi di Pulau Jawa.

    Baca: Perubahan iklim dapat memicu kemiskinan

    Sedangkan untuk Pulau Kalimantan, terdapat perbedaan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dalam merespons perubahan iklim.

    “Kalimantan barat cenderung lebih sering mengalami ancaman hujan ekstrem, sedangkan Kalimantan timur dan Kaliamantan Selatan menghadapi ancaman kekeringan di masa depan,” katanya.

    Suhu udara lebih tinggi diperkirakan terjadi di wilayah timur, tengah, dan selatan Pulau Kalimantan.

    Kekeringan ekstrem di masa mendatang juga berdampak pada wilayah Kalimantan bagian tengah, timur dan selatan (termasuk IKN). Sedangkan Kalimantan bagian barat diproyeksikan mengalami hari-hari yang lebih basah.

     

  • Riset: Proyek IKN Membuat Nelayan dan Masyarakat Pesisir Semakin Sengsara

    Riset: Proyek IKN Membuat Nelayan dan Masyarakat Pesisir Semakin Sengsara

    7cloud.asia – Nelayan-nelayan di sekitar Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur mengeluhkan hasil tangkapan dan pendapatan mereka yang semakin menurun akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pembangunan IKN membawa lonjakan lalu lintas kargo besar yang hilir-mudik mengangkut bahan bangunan ibu kota baru dari Pelabuhan Semayang dan Terminal Kariangau, Teluk Balikpapan.

    Hiruk-pikuk aktivitas pembangunan IKN ini merusak ekosistem pesisir, termasuk kawasan mangrove yang menjadi rumah bagi berbagai spesies laut seperti ikan, udang, dan kepiting.

    Tak hanya hasil laut yang semakin berkurang, wilayah tangkap nelayan juga kian menyempit. Para nelayan harus melaut lebih jauh atau pindah ke perairan lain dan berujung konflik dengan komunitas nelayan lain.

    Alhasil, ongkos melaut naik sementara penghasilan turun, dan konflik sosial pun tak terhindarkan.

    Riset BRIN pada tahun 2025 di tiga desa pesisir Teluk Balikpapan—Jenebora, Pantai Lango, dan Mentawir—menegaskan adanya fenomena terrestrial-to-marine exclusion dalam pembangunan IKN

    Kondisi ini di mana pembangunan di darat tidak hanya memicu kerusakan ekosistem laut, tetapi juga meminggirkan masyarakat pesisir dan komunitas nelayan tradisional.

    Baca: Menyoal usulan moratorium pembangunan IKN

    Tekanan lama yang kini meningkat
    Marjinalisasi nelayan Teluk Balikpapan sesungguhnya bukanlah hal baru. Jauh sebelum proyek IKN dimulai, kawasan ini sudah padat oleh aktivitas industri.

    Pemerintah membangun Kawasan Industri Kariangau dan menetapkan Kalimantan Timur sebagai Wilayah Pengembangan Industri Nasional sejak 2012 silam.

    Sebagian wilayah laut yang sebelumnya menjadi area pemasangan belat—alat tangkap ikan tradisional, dialihkan menjadi kawasan industri.

    Meskipun ada perusahaan yang memberikan kompensasi atas pengambilalihan area belat, nilainya tidak sebanding dengan potensi pendapatan jangka panjang yang hilang.

    Nelayan juga dilarang memasuki zona 500 meter di sekitar jetty (dermaga) milik perusahaan industri yang beroperasi di kawasan pelabuhan Kariangau. Akibatnya, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan hasil tangkapan menurun drastis.

    “Dulu kami bisa bawa pulang 20-30 kilogram ikan per hari, bahkan sampai cukup buat naik haji. Sekarang paling-paling cuma cukup buat makan”. (nelayan Teluk Balikpapan, 52 tahun)

    Selain memicu konflik nelayan-perusahaan, riset BRIN juga menemukan bahwa semakin terbatasnya area penangkapan ikan juga memicu ketegangan antarnelayan.

    Wilayah hulu Teluk Balikpapan jadi rebutan, karena dianggap masih kaya ikan. Ketika nelayan dari wilayah lain masuk ke area ini, konflik sosial terjadi. Bila tidak segera diatasi, gesekan ini berpotensi menjadi konflik yang lebih besar.

    Adapun sebagian nelayan memilih berlayar lebih jauh hingga ke arah Selat Makassar untuk mendapatkan ikan. Namun, opsi ini jauh lebih berbahaya untuk kapal kecil dan tentunya membutuhkan ongkos yang lebih besar karena bahan bakar kapal yang dibutuhkan lebih banyak.

    Baca: Pembangunan IKN tak boleh membebani negara

    Kehadiran proyek IKN membuat situasi memburuk. Hutan mangrove dibabat dan berdampak pada kehidupan nelayan tradisional yang sangat bergantung pada ekosistem tersebut. Belat-belat pun semakin tidak efektif, ikan jadi jarang mampir.

    “Dulu saya punya 10 belat, sekarang tinggal 4 belat saja dan hasilnya juga tidak menentu.” (Nelayan Pantai Lango, 55 tahun)

    Kebijakan yang tidak berpihak
    Alih-alih melindungi masyarakat pesisir, peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kalimantan Timur malah berpihak pada kepentingan bisnis dan investasi.

    Kebijakan yang dibuat dengan minim konsultasi publik ini hanya mengalokasikan 31,8 hektare untuk pemukiman 10.000 nelayan.

    Angka ini sangat jauh dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan standar nasional perencanaan lingkungan perumahan perkotaan, satu hektare tanah idealnya dihuni oleh 100 jiwa, yang berarti mestinya alokasi lahan 100 hektare per 100 nelayan.

    Eksklusi terhadap nelayan makin terasa di laut. Kebijakan ini tidak memberikan pengakuan terhadap zona tangkap nelayan tradisional, justru mempersempit ruang tangkap, karena Teluk Balikpapan ditetapkan sebagai zona jalur utama distribusi material pembangunan IKN.

    Akibatnya, nelayan yang sudah hidup turun-temurun di wilayah tersebut, dibatasi mengakses ruang hidup mereka.

    Baca: Pembangunan IKN tak jadi prioritas Prabowo

    Konflik terus terjadi di Teluk Balikpapan. Pada Maret 2025, nelayan Balikpapan didampingi Pokja Pesisir dan WALHI Kalimantan Timur, berhasil memenangkan gugatan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan No 54 Tahun 2023 yang mengubah sebagian zona tangkap menjadi pelabuhan alih muat.

    Meski kemenangan ini memberi angin segar, tapi belum menjamin perlindungan jangka panjang. Skema pembangunan dalam Perda RZWP3K yang berpihak pada kepentingan industri tetap menjadi ancaman.

    Riset kami membuktikan masyarakat pesisir terdesak di darat maupun laut. Apalagi ditambah dengan kehadiran proyek IKN yang skalanya lebih besar, pola eksklusi negara terhadap masyarakat pesisir semakin menguat.

    Proyek bandara VVIP IKN misalnya, mengambil alih sebagian tanah milik nelayan dan masyarakat pesisir, memicu konflik akibat ketidakpastian kompensasi.

    Pemerintah juga berencana merelokasi mereka ke pedalaman. Ini tentunya semakin menyulitkan masyarakat mempertahankan mata pencaharian mereka yang bergantung pada laut.

    Pada akhirnya, minimnya keadilan tata ruang membuat kepemilikan lahan menjadi tidak pasti, nelayan semakin cemas akan masa depan mereka. Situasi ini mencerminkan ketimpangan sosial-ekologis yang kian dalam serta kegagalan tata kelola pesisir dalam proyek IKN.

    Baca: Pembangunan IKN disebut tidak terencana dengan baik

    Bias darat dalam pembangunan
    Di balik pembangunan IKN yang kerap dibungkus narasi ‘demi kepentingan nasional’, terdapat masyarakat pesisir yang kian terancam ruang hidupnya.

    Pembangunan IKN seolah menempatkan masyarakat pesisir di luar peta. Dalam berbagai dokumen perencanaan, nyaris tak ada penyebutan tentang nelayan atau pun perlindungan ekosistem pesisir.

    Ini mencerminkan bias daratan, yakni kecenderungan melihat pembangunan hanya soal daratan, sementara pesisir dan laut dianggap ruang kosong yang bisa dialihfungsikan sewenang-wenang.

    Padahal bagi nelayan, laut bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga bagian dari identitas sosial-budaya, dan sumber pengetahuan lokal.

    Jika pola eksklusi ini terus berlanjut, maka proyek IKN hanya akan memperparah kerusakan ekosistem pesisir dan semakin meminggirkan masyarakat nelayan dari ruang hidup dan budaya mereka.

    Pemerintah seharusnya memasukkan perlindungan kawasan laut dalam rencana pembangunan, mengakui hak komunitas pesisir, serta memastikan keterlibatan penuh mereka dalam proses perencanaan, bukan sekadar formalitas. Hanya dengan begitu, IKN bisa diterima di masa depan.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis:
    Imam Syafi’i (Peneliti Muda pada Kajian Politik Lokal, Masyarakat dan Budaya Pesisir, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
    Dian Aulia (Researcher BRIN)
    Dini Suryani dan Septi Satriani (Peneliti di Pusat Riset Politik, BRIN)

    Ahmad Dhiaulhaq Peneliti World Resources Institute Indonesia dan Pandu Yuhsina Adaba selaku peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkontribusi sebagai penulis dalam artikel ini

  • BRIN Temukan Jejak Mega Tsunami Berusia 1800 Tahun di Pantai Selatan Pulau Jawa

    BRIN Temukan Jejak Mega Tsunami Berusia 1800 Tahun di Pantai Selatan Pulau Jawa

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bukti ilmiah tentang keberadaan tsunami raksasa yang pernah melanda wilayah selatan Jawa ribuan tahun lalu.

    Dilansir di laman resmi brin.go.id, temuan ini merupakan hasil riset paleotsunami yang dilakukan oleh tim Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG).

    Temuan ini sekaligus menjadi peringatan penting akan potensi ancaman megatsunami yang masih membayangi kawasan padat penduduk tersebut.

    Peneliti Ahli Madya PRKG BRIN, Purna Sulastya Putra, mengatakan, paleotsunami adalah kajian ilmiah untuk mengenali kejadian tsunami purba yang tidak tercatat dalam sejarah manusia.

    “Riset ini sangat penting, karena selatan Jawa terus berkembang dengan pembangunan infrastruktur strategis, sementara ancaman tsunami raksasa yang berulang justru belum sepenuhnya dipahami dan diantisipasi,” ujar Purna.

    Baca: Megathrust bukan mitos, warga diimbau sadar bencana

    Dia menjelaskan, salah satu temuan krusial BRIN adalah lapisan sedimen tsunami purba berumur sekitar 1.800 tahun yang ditemukan di berbagai titik di sepanjang pantai selatan Jawa, seperti di Lebak, Pangandaran, dan Kulon Progo.

    “Dikarenakan penyebarannya yang meluas di banyak lokasi di selatan Jawa, lanjut Purna, jejak ini diperkirakan merupakan hasil dari tsunami raksasa yang disebabkan gempa megathrust berkekuatan magnitudo 9,0 atau lebih.

    ”Ini bukan satu-satunya. Jejak tsunami raksasa lainnya ditemukan berumur sekitar 3.000 tahun lalu, 1.000 tahun lalu, dan 400 tahun lalu,” imbuhnya.

    Riset paleotsunami dilakukan melalui pengamatan lapangan, salah satunya di lingkungan rawa dan laguna. Di mana, sedimen laut yang terbawa oleh gelombang tsunami lebih mudah dikenali dan terawetkan di lingkungan tersebut.

    Untuk membuktikan bahwa lapisan tersebut merupakan endapan tsunami, dilakukan analisis lanjutan seperti uji mikrofauna, kandungan unsur kimia, hingga pentarikhan umur radiokarbon.

    “Tantangannya adalah tak semua endapan tsunami purba bisa bertahan utuh dan terawetkan dengan baik, dan membedakan dengan sedimen akibat proses-proses lain seperti banjir atau badai pun memerlukan kehati-hatian,” tambahnya.

    Baca: 15 Segmen yang berpotensi diguncang gempa megathrust

    Temuan tersebut menunjukkan bahwa tsunami raksasa di wilayah selatan Jawa bersifat berulang, dengan siklus sekitar 600–800 tahun.

    “Ini artinya, bukan soal apakah tsunami besar akan terjadi, tapi kapan,” tegas Purna.

    Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan lebih dari 30 juta orang akan terekspos di wilayah pesisir selatan Jawa pada 2030, ancaman ini perlu menjadi perhatian serius.

    Data paleotsunami yang dihasilkan BRIN ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam penetapan kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana.

    Informasi tentang sebaran wilayah terdampak, periode ulang, serta estimasi jarak genangan sangat berguna untuk menetapkan zona rawan, menentukan lokasi tempat evakuasi, dan merancang jalur evakuasi yang efisien.

    Baca: Kapan gempa megathrust terjadi, tidak bisa ditentukan

  • BRIN: Sampah Desa Jadi Ancaman Tersembunyi Jika Tak Ditangani Serius

    BRIN: Sampah Desa Jadi Ancaman Tersembunyi Jika Tak Ditangani Serius

    7cloud.asia – Peneliti Senior Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas BRIN Saraswati Soegiharto, mengungkapkan isu lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah di perkotaan.

    Padahal dari hasil riset yang dilakukannya, persoalan sampah juga sangat nyata di wilayah pedesaan, jika tidak dikelola dengan baik sampah di desa bisa menjadi sumber bencana lingkungan.

    Sebaliknya, jika dikelola secara terstruktur dan terintegrasi, sampah justru bisa menjadi peluang ekonomi. Terutama dalam mendukung pengembangan Produk Unggulan Desa (PUD).

    Hasil riset BRIN ini disampaikannya di depan forum seminar “Pembangunan Desa melalui Pendekatan Ekonomi Sirkular: Peluang, Tantangan, dan Model Partisipatif”, Selasa (12/8/2025).

    “Tujuan utama risetnya ini yaitu menggali keterkaitan antara pengelolaan sampah dan pengembangan produk unggulan desa. Di sini, ada aspek-aspek yang selama ini masih cenderung berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

    Baca: Kudus wajibkan ASN dan penerima Bansos memilah sampah dari rumah

    Diulasnya kembali, pengelolaan sampah merupakan masalah global yang kini juga sangat terasa di desa. Penelitiannya menangkap berbagai aktivitas desa.

    Baik pertanian, peternakan, perikanan, maupun pariwisata, yang menyumbang sampah organik dan non-organik dalam jumlah yang signifikan.

    “Pengelolaan sampah sudah tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2008. Di mana, aturan tersebut mewajibkan setiap rumah tangga dan pelaku usaha untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah,” tambahnya.

    Sementara itu, PUD juga merupakan potensi besar yang bisa mendorong kemandirian ekonomi. Sayangnya, belum banyak desa yang secara formal menetapkan PUD mereka, apalagi mengaitkannya dengan pengelolaan sampah.

    “Dari empat desa di Kabupaten Sukabumi yang kami teliti, yakni desa Citepus, Jayanti, Cibodas, dan Cimanggu, dua di antaranya yaitu Citepus dan Jayanti sudah memiliki bank sampah yang aktif. Sementara dua lainnya masih dalam tahap rintisan,” terangnya.

    Baca: Membangun kesadaran memilah sampah di Sukaluyu, Bandung 

    Namun, fokus bank sampah masih terbatas pada sampah non-organik. Upaya pengolahan sampah organik seperti pembuatan kompos atau pakan ternak belum berkembang karena keterbatasan teknologi, keterampilan, dan akses pasar.

    Di sisi lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa tersebut sudah mulai mengembangkan usaha ekonomi, seperti penggilingan padi, budidaya ikan, dan penyediaan air bersih.

    “Akan tetapi, belum ada yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dalam siklus usahanya, ini berpeluang besar dari yang belum tergarap secara maksimal,” terangnya.

    Melalui penelitiannya, Saras menawarkan sebuah konsep pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pengembangan Produk Unggulan Desa.

    Konsep ini mencakup sumber sampah, pelaku pengelolaan sampah, kegiatan utama, ouput, dan siklus berkelanjutan.

    Baca: Cara mudah memilah sampah di rumah 

    Konsep ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, swasta, masyarakat, dan lembaga pengelola sampah.

    “Pengelolaan sampah di desa bukan hanya soal kebersihan lingkungan, melainkan bisa menjadi pendorong ekonomi lokal jika diintegrasikan dengan pengembangan PUD,” ucapnya.

    Ia menegaskan, konsepnya itu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan desa berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain, terutama dalam konteks program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.

    “Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi multipihak, desa tidak hanya bisa mandiri secara ekonomi, tapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan,” tutupnya.

  • BRIN: Daerah Padat Penduduk Cenderung Memiliki Kerentanan Lingkungan yang Besar

    BRIN: Daerah Padat Penduduk Cenderung Memiliki Kerentanan Lingkungan yang Besar

    7cloud.asia – Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laras Toersilowati mengungkapkan bahwa kepadatan penduduk cenderung memiliki kerentanan lingkungan yang lebih besar.

    Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan hasil penelitian terbaru terkait pemanfaatan data satelit dalam menganalisis perubahan iklim perkotaan di Indonesia, dalam acara Ocean Indonesia and Atmosphere Training Workshop, Selasa (16/9/2025) di Kantor BRIN Bandung.

    Laras mengungkapkan temuan ini saat melakukan analisis environmental criticality index (ECI) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

    ECI adalah Indeks berbasis penginderaan jauh yang digunakan untuk menentukan area lingkungan kritis dengan menganalisis faktor-faktor seperti Suhu Permukaan Tanah (SPL), Indeks Perbedaan Vegetasi Ternormalisasi (NDVI).

    ECI seringkali menggabungkan kepadatan bangunan (NDBI) dan badan air (MNDWI) untuk memetakan kualitas lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.

    Baca: Minim ruang hijau, kota-kota di belahan bumi selatan rentan terhadap panas ekstrem

    Indeks ini mengidentifikasi area berisiko tinggi mengalami degradasi lingkungan akibat faktor-faktor seperti peningkatan suhu, kepadatan bangunan dan berkurangnya vegetasi, yang seringkali terkait dengan urbanisasi.

    Peneliti menggunakan berbagai indeks spektral seperti NDVI, DBI, dan NDWI untuk mengidentifikasi area dengan tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi.

    “Hasilnya menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kritis tertinggi berada di pusat kota, bagian utara, serta sebagian kawasan barat Surabaya,” kata Laras.

    Semakin jauh dari pusat kota, yakni ke arah sisi timur dan sisi barat, suhu permukaan menurun karena masih banyak tanaman hijau dan kepadatan bangunan juga lebih rendah.

    Kondisi rentan tersebut berkorelasi dengan tingginya kepadatan penduduk yang menekan daya dukung lingkungan.

    Baca: Pembangunan ruang terbuka hijau mikro di kawasan kumuh

    “Temuan kami menunjukkan bahwa kota dengan kepadatan tinggi cenderung memiliki tingkat kerentanan lingkungan yang lebih besar. Hal ini menuntut strategi tata ruang yang lebih adaptif,” papar Laras.

    Organisasi Riset Kebumian dan Maritim melalui Pusat Riset Iklim dan Atmosfer memaparkan hasil penelitian terbaru terkait pemanfaatan data satelit dalam menganalisis perubahan iklim perkotaan di Indonesia.

    Kajian ini dilakukan sejak tahun 2022 hingga 2025, dengan fokus pada lima studi kasus, meskipun dalam kesempatan presentasi kali ini hanya tiga yang dibahas secara singkat.

    Laras menjelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya perubahan iklim di kawasan perkotaan akibat urbanisasi, perubahan tutupan lahan, dan meningkatnya emisi polutan.

    Ia menekankan pentingnya data satelit sebagai instrumen utama dalam penelitian iklim modern saat perubahan iklim sudah di depan mata.

    Lebih jauh, menurut Laras, data satelit memungkinkan kita melihat pola perubahan iklim secara lebih detail, baik dari sisi ruang maupun waktu. Dengan informasi ini, kita bisa lebih tepat memahami bagaimana kota berkembang dan apa dampaknya terhadap lingkungan.

    Baca: Upaya Jakpro wujudkan transformasi hijau

  • BRIN Teliti Dampak Pembangunan di Batam pada Keanekaragaman Hayati

    BRIN Teliti Dampak Pembangunan di Batam pada Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Serindit Philosophy Centre (SPC) dalam penelitian bertajuk “Riset dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil pada Hotspot Keanekaragaman Hayati Sundaland.”

    Kolaborasi ini resmi dimulai pada 13 Oktober 2025 lalu dan akan berlangsung hingga tahun 2028.

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, sekaligus penanggung jawab kerja sama, Henti Hendalastuti Rachmat, menjelaskan melalui kerja sama ini, BRIN dan SPC akan membangun demplot restorasi biodiversitas seluas 2,5 hektare di Batam sebagai model pengelolaan ekosistem pulau kecil yang terintegrasi.

    Penelitian lapangan juga akan meliputi survei flora-fauna, analisis biofisik, serta pemetaan sosial-ekologis untuk merumuskan strategi konservasi yang aplikatif.

    Pulau Batam dipilih sebagai salah satu lokus penelitian karena selama ini Batam dikenal sebagai kawasan industri dan perdagangan, tetapi secara ekologis ia juga merupakan hotspot keanekaragaman hayati yang belum banyak dikaji.

    Henti memaparkan, pertumbuhan pesat Batam sejak 1960-an telah mendorong urbanisasi yang masif dan berdampak langsung pada penurunan luasan hutan.

    “Kondisi ini menjadikan Batam sebagai lokasi ideal untuk mempelajari resiliensi ekologis di tengah tekanan pembangunan,” tambahnya.

    Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Dr. Asep Hidayat, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat penelitian ekologi terapan yang memiliki dampak langsung bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

    Baca: Sundaland salah satu hutan tropis terluas di dunia

    “Kita ingin memastikan hasil riset ekologi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fokus riset kami,” ujar Asep.

    Kemitraan ini bertujuan memperkuat riset ekologi dan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kepulauan yang rentan terhadap tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim.

    Fokus penelitian diarahkan pada upaya restorasi lanskap hutan terfragmentasi, kajian sosial-ekologis masyarakat lokal, serta pengembangan model pengelolaan berbasis ekosistem di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam.

    Ia menjelaskan, ruang lingkup riset PREE tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga wilayah akuatik serta zona perbatasan antara keduanya.

    Pendekatan lintas ekosistem ini diperlukan untuk memahami dinamika keanekaragaman hayati di kawasan Sundaland, wilayah biogeografis penting yang mencakup Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Kepulauan Riau.

    Kawasan ini dikenal memiliki tingkat endemisme tertinggi di dunia, namun juga menghadapi ancaman serius akibat deforestasi, konversi lahan, serta kenaikan muka air laut.

    Menurut berbagai studi (Fisher et al., 2011; Verma et al., 2020), lebih dari 70 persen wilayah Sundaland telah mengalami modifikasi intensif akibat aktivitas manusia.

    Karena itu, penelitian BRIN dan SPC diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak akan strategi konservasi yang adaptif dan berbasis bukti ilmiah.

    Baca: Daerah padat penduduk cenderung memiliki kerentanan lingkungan yang besar

    Konservasi Alam dengan pendekatan pengetahuan lokal
    Ketua Yayasan Serindit Philosophy Centre, Fauzan Alawy, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya mengusung pendekatan salus naturae, salus populi — kesejahteraan alam sebagai fondasi kesejahteraan manusia.

    “Kami ingin menjembatani sains modern dan pengetahuan lokal. Keduanya penting untuk merancang konservasi yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga berakar pada nilai dan kearifan masyarakat setempat,” ujarnya.

    Fauzan menambahkan, SPC akan berperan aktif dalam pelibatan masyarakat lokal melalui kegiatan pelatihan konservasi partisipatif, riset aksi lapangan, dan pemberdayaan komunitas pesisir.

    Semua aktivitas ini dirancang agar masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga ekosistemnya sendiri.

    “Hampir seluruh kegiatan konservasi kami melibatkan masyarakat lokal. Kami percaya, keberlanjutan sejati hanya mungkin tercapai jika masyarakat turut memiliki dan menjaga alamnya,” imbuhnya.

    Dalam kerangka riset, SPC juga akan memfasilitasi dokumentasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah, media edukatif, hingga kampanye lingkungan kolaboratif.

    Kegiatan ini diharapkan mendorong terciptanya jejaring konservasi berbasis ilmu pengetahuan di tingkat regional.

  • BRIN Bentuk Gugus Tugas Penanganan Banjir Sumatera, Ini yang Akan Dilakukan

    BRIN Bentuk Gugus Tugas Penanganan Banjir Sumatera, Ini yang Akan Dilakukan

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akhir pekan lalu telah membentuk satuan gugus tugas untuk menangani bencana Banjir Sumatera.

    Tim gugus tugas penanggulangan bencana itu akan memberikan dukungan ilmiah dan teknologi untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera

    Ketua Task Force BRIN Joko Widodo menegaskan bahwa BRIN bergerak cepat guna memastikan lembaga riset nasional ini berkontribusi mendukung percepatan pemulihan di daerah terdampak. 

    “BRIN hadir dengan pendekatan ilmiah. Kami memastikan seluruh kemampuan riset, teknologi, dan SDM yang dimiliki dapat digunakan secara optimal untuk membantu masyarakat,” kata Joko Widodo melalui keterangan tertulis di laman BRIN.

    Dalam rapat internal tim gugus tugas penanggulangan bencana pada Minggu 30 November 2025, Joko Widodo menyatakan telah mengaktifkan beberapa unit reaksi cepat untuk merespons dampak bencana, mulai dari pemetaan berbasis satelit, penyediaan air bersih dan air siap minum.

    Baca Juga: Negara dan Korporasi Jadi Pihak yang Paling Bertanggungjawab Atas Terjadinya Banjir Sumatera

    Tim gugus tugas BRIN juga akan memobilisasi tenaga kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban banjir.

    Joko Widodo menegaskan bahwa seluruh langkah task force akan difokuskan pada intervensi yang realistis, cepat, dan berbasis data.

    Dengan wilayah terdampak yang sangat luas, BRIN akan menentukan lokasi prioritas untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

    “Kami tidak mungkin turun di semua titik, tetapi kami bisa fokus pada area strategis dan memberikan solusi teknologi yang paling dibutuhkan,” ujar dia.

    Dipimpin Joko Widodo.

    Adapun ketua task force itu memiliki nama yang sama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Baca Juga: WALHI: Banjir Bandang di Sumatera Utara Cermin Kegagalan Negara Kendalikan Kerusakan Lingkungan

    Tak hanya itu, Joko Widodo dari BRIN juga lulus dari Universitas Gadjah Mada. Lantas, siapa sosok Joko Widodo yang memimpin gugus tugas penanggulangan bencana BRIN ini?

    Menyitir laman resmi BRIN, Joko Widodo menguasai bidang ilmu geografi, teknologi radar Synthetic Aperture Radar (SAR), hingga sains lingkungan.

    Dia memiliki keahlian di bidang Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) dan analisis dampak lingkungan atau environmental impact assessment.

    Joko Widodo menempuh pendidikan terakhir S3 Computer Science and Information Processing di Chiba University, Jepang. Ia mendapat gelar doktoral itu setelah lulus pada 2020.

    Berdasarkan penelusuran informasi di akun Linkedin, Joko Widodo meraih gelar sarjana di bidang Geografi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999. Dia juga mendapatkan gelar magister bidang Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia (UI) pada 2011.

    Selain tercatat bertugas di BRIN, Joko Widodo juga menjadi peneliti tamu atau guest visiting reseacher atau peneliti tamu pada Muroran Institute of Technology, Hokkaido, Jepang.