ruangkota

Tag: IKN

  • Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI Dirayakan di Jakarta dan IKN

    Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI Dirayakan di Jakarta dan IKN

    7cloud.asia – Pemerintah akan menggelar Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di dua tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dan di Jakarta.

    Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memimpin upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di IKN Nusantara.

    Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih akan ikut upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di IKN bersama Jokowi.

    Sementara Wakil Presiden Maruf Amin akan memimpin upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di Jakarta.

    “Pak Wapres yang di sini (Jakarta), IKN Insyaallah pak Presiden langsung, pak Presiden memimpin,” kata Muhadjir usai rapat persiapan upacara HUT Kemerdekaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024) seperti dikutip beritasatu.com.

    Baca Juga: Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN Mundur, Seperti Apa Dampaknya pada Investor?

    Ia menambahkan, Wapres terpilih akan mendampingi wapres, presiden terpilih akan mendampingi Presiden.

    Selain keduanya, Jokowi juga meminta agar para tokoh nasional dipastikan diundang untuk menghadiri upacara kemerdekaan tersebut.

    Undangan untuk mantan presiden, menurut Muhadjir, masih diusulkan. Jokowi telah merekomendasikan nama beberapa tokoh, tapi belum diputuskan apakah di Jakarta atau IKN.

    “Belum ada daftarnya, mungkin akan dipecah dua. Termasuk upacara di Taman Makam Pahlawan di Kalibata dan IKN Memorial,” jelas Muhadjir.

    Bagaimana dengan anggaran untuk dua hajatan akbar upacara Hari Kemerdekaan dijelaskan Kementerian Keuangan.

    Baca Juga: Menlu Laporkan Konsistensi Sikap Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina kepada Wapres, Ada Apa dengan Jokowi?

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejauh ini sudah ada anggaran upacara yang rutin disiapkan setiap tahun.

    Anggaran itulah yang akan digunakan untuk menghelat dua upacara secara bersamaan pada 17 Agustus 2024 nanti.

    Sayangnya, ketika ditanya dari mana anggaran tersebut dan berapa besarannya, Suahasil belum mau menjelaskan secara rinci.

    “Anggaran upacara kan sudah setiap tahun ada jadi ya dipakai saja,” ujar Suahasil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024) dikutip detik.com.

    Ketika ditanya kemungkinan anggaran membengkak karena upacara dilakukan di dua tempat pun Suahasil mengatakan pemerintah masih mendiskusikan hal tersebut.

    “Nanti kita lihat gimana formatnya,” kata Suahasil singkat.

  • Menseskab Usulkan Tambahan Anggaran Terkait Pemindahan ASN ke IKN Sebesar Rp164,3 Miliar

    Menseskab Usulkan Tambahan Anggaran Terkait Pemindahan ASN ke IKN Sebesar Rp164,3 Miliar

    7cloud.asia – Menseskab Pramono Anung mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 164.310.895.000 (Rp164,3 miliar) pada tahun 2025 untuk biaya pemindahan ASN, meski sebagian ke IKN.

    Anggaran pemindahan ASN ke IKN ini disampaikan Menseskab dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mensesneg, Menseskab, KSP dan BPIP Selasa (11/6/2024).

    Tambahan anggaran ini akan dibebankan pada APBN tahun 2025.

    ”Usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 164.310.895.000,” kata anggota Komisi II DPR Syamsurizal saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

    Menseskab Pramono Anung menjelaskan, terkait dengan adanya pemindahan ASN ini, tentunya akan ada perubahan pada anggaran.

    Baca: Pemindahan ASN ke IKN mulai Juli 2024

    Untuk itu, pihaknya memohon persetujuan rapat untuk usulan tambahan anggaran tersebut disetujui. Terlebih, Pramono menjelaskan, bahwa tugasnya yang dipegang oleh pihaknya tidaklah mudah.

    ”Karena pada tahun ini kita mulai juga mengirim atau ada perpindahan sebagian ASN kita ke IKN. Tentunya ada perubahan dan untuk itu kami memohon persetujuan ketua rapat juga para anggota yang kami hormati untuk disetujui,” ujarnya.

    Ia menambahkan, anggaran harus ditambah karena ada ASN yang di IKN, ada yang di Jakarta. Dari perhitungan yang dilakukan, maka Menseskab mengusulkan tambahan anggaran Rp 164,310 miliar.

    ASN akan mulai pindah ke IKN secara bertahap. Pada Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang akan mulai pindah ke IKN.

    Salah satunya adalah Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama bulan Juli 2024.

    Baca: Jokowi pimpin upacara Hari Kemerdekaan di IKN

    Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel.

    Kemudian pada September 2024 dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya.

    Diketahui, realisasi Setkab pada APBN 2023 sebesar Rp350,831 miliar atau sebesar 98,38%, dari total anggaran Rp 356,605 miliar.

    Sementara itu, realisasi APBN 2024 per 31 Mei 2024, Setkab sudah berhasil menyerap sebesar 44,62% dari total anggaran 2024 sebesar Rp424,390 miliar.

    Adapun pagu indikatif RAPBN 2025 di Mensekab tercatat sebesar Rp428,946 miliar.

    Sumber: Parlementaria

  • BPK Temukan Sederet Masalah, Bagaimana Nasib Pembangunan IKN

    BPK Temukan Sederet Masalah, Bagaimana Nasib Pembangunan IKN

    7cloud.asia – Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bakal menambah deretan permasalahan di IKN.

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menemukan sederet masalah terkait IKN, seperti masalah pendanaan, pengadaan lahan, hingga mekanisme pemeliharaan aset di IKN.

    ”Bahwa permasalahan IKN akan selesai dalam kurun waktu yang singkat, saya tidak yakin. Karena permasalahannya itu kan sangat kompleks ya,” ujar Anggota Komisi II DPR Ongku Hasibuan

    Presiden Joko Widodo memang telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Kepala dan Wakil Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara.

    Kepada keduanya, Jokowi meminta untuk menuntaskan permasalahan lahan serta menggaet para investor untuk mempercepat pembangunan IKN. Namun, Ongku meragukan masalah di IKN akan segera terurai, karena masih banyak persoalan.

    Lebih lanjut, Ongku menilai pengunduran diri ini dapat berdampak terhadap proses pembangunan, khususnya menurunkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di IKN.

    Baca: Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pengaruhi minat investor

    Masalah kurang berminatnya investor, ujarnya. juga tidak bisa berdiri sendiri, tentunya itu ada saling terkait dengan berbagai aspek.

    ”Ya mungkin aspek legislasi, aspek regulasi, juga tentu aspek kemudahan akses dan sebagainya. Itu semua juga tentu akan menjadi pertimbangan bagi para investor,” kata Ongku pada Parlementaria di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Untuk itu, ia mendorong Plt Badan OIKN bisa meningkatkan realisasi investasi swasta yang hingga kini dinilai masih rendah.

    ”Jadi ini tidak mudah. Ada inisiatif atau ada komitmen ingin berinvestasi di IKN, itu sudah bagus. Bahwa untuk pelaksanaannya, realisasinya masih butuh waktu, investor itu pasti akan berpikir untung ruginya buat mereka,” pungkasnya.

    Dilansir tempo.co, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

    Laporan BPK itu mengungkap sederet permasalahan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Baca: Pesan Kepala Otorita IKN sebelum mengundurkan diri

    Laporan itu memuat 158 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD.

    Adapun pemeriksaan terhadap IKN masuk dalam pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya.

    BPK dalam laporannya menuliskan bahwa salah satu yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembangkan perkotaan adalah lewat Kementerian PUPR yang telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

    Berikut sejumlah temuan bermasalah perihal pembangunan IKN hasil pemeriksaan BPK:

    1. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

    “Serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis BPK.

    Baca: Pembangunan IKN dinilai melanggar hak adat masyarakat

    2. Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai.
    Hal ini terlihat dari persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL).

    Selain itu juga karena belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

    3. Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal.

    “Diantaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali,” tulis BPK.

    Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

    4. Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.

  • Kampung Sepaku Kembali Dilanda Banjir, Dampak Pembangunan IKN?

    Kampung Sepaku Kembali Dilanda Banjir, Dampak Pembangunan IKN?

    7cloud.asia – Banjir kembali melanda Kampung Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Menurut salah seorang warga, Arman Jais, setidaknya ada sekitar 80 rumah di RT 03 yang terdampak. Ia berujar, air semakin tinggi setelah hujan deras mengguyur pada Senin pagi.

    Banjir ini dipicu hujan yang mengguyur kampung Sepaku sejak Minggu, 23 Juni 2024. Sebelumnya, banjir juga melanda Kampung Sepaku pada awal Mei 2024 lalu.

    “Semalam, pukul 23.00 ketinggian air masih 10 sentimeter. Pagi tadi, pukul 08.00, sudah satu meter di depan rumah warga,” kata Arman dikutip Tempo.co, Senin, 24 Juni 2024.

    Ia menyebut air sudah sampai merendam beberapa rumah warga. “Yang lain, tinggal 20 cm lagi terendam air.”

    Baca Juga: BPK Temukan Sederet Masalah, Bagaimana Nasib Pembangunan IKN

    Arman menduga banjir kali ini diperparah setelah ada bangunan Intake Sungai Sepaku. Menurut Arman, bangunan itu menutup sungai dengan ketinggian tembok yang melebihi jalan utama kampung.

    “Sungai ditutup, jadi airnya naik,” kata dia. Padahal sebelumnya, Arman berujar, biasanya air tidak langsung naik ke permukiman warga meski hujan deras mengguyur kawasan hulu.

    Intake Sungai Sepaku dibangun dengan kapasitas 3.000 liter per detik. Pengambil air Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep bendung gerak dan memiliki lebar bendung 117,2 meter dan tinggi bendung 2,3 meter.

    Proyek ini ditujukan untuk memasok kebutuhan air baku di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

    Baca Juga: Komnas HAM Tengarai Ada Pelanggaran HAM terhadap Petani Penolak Bandara VVIP IKN

    Mengutip Antara, Intake Sungai Sepaku berbeda dengan pemasok air baku bagi IKN lainnya. Sebab, pengambilan air dilakukan dengan dasar sungai ditinggikan kemudian air dialirkan menuju rumah pompa.

    Sebelum air masuk ke rumah pompa juga akan dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur. Setelah itu, dialirkan ke instalasi pengolahan air, kemudian dialirkan melalui jaringan pipa menuju IKN.

    Menyoal dampak Intake Sepaku terhadap intensitas banjir di wilayah Sepaku, Tempo mengutip Kepala Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga.

    Danis pernah mengklaim bahwa proyek IKN tidak memicu banjir di wilayah Sepaku. Pasalnya, dari sisi lokasi, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tidak berada di atas Sepaku sehingga tidak mengalirkan banjir ke wilayah tersebut.

    Baca Juga: Berdampak pada Kesehatan Warga Palu-Donggala, Tambang Batu dan Pasir untuk Pembangunan IKN Diprotes

    Ia pun mengatakan, banjir di Sepaku terjadi karena wilayah tersebut berada di dekat muara sungai.

    Untuk mengantisipasi banjir, Danis berujar, pemerintah berupaya membangun pengendali banjir di hulu Sungai Sepaku. Termasuk, membangun 15 embung untuk mengantisipasi luapan air.

    Soal banjir yang masih terjadi di IKN, Danies menilai hal itu disebabkan berbagai faktor. Salah satunya, curah hujan yang tinggi.

    “Coba pakai data hidrologi. Karena tidak selalu banjir itu kaitannya dengan pembangunan IKN kata Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 17 Mei 2024.

  • Pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara IKN Mencapai 82,37 Persen

    Pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara IKN Mencapai 82,37 Persen

    7cloud.asia – Kepala Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (11/7/2024) menyatakan bahwa perkembangan pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN, Kalimantan Timur sudah mencapai 82,37 persen.

    Lebih jauh, Imam menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar guna menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Meski begitu, bukan berarti semua akan rampung tepat pada 17 Agustus.

    “Kantor pemerintahan itu sebenarnya fokusnya untuk 17 Agustusan itu, 17- an bukan berarti bangunan ini semua selesai di tanggal 17, tidak.“

    “Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan untuk kegiatan 17 Agustusan. Tapi untuk kegiatan 17 an, ruang-ruang mana yang fungsional ya memang untuk dilakukan kegiatan 17-an,” ungkap Imam.

    Istana Negara sendiri, katanya, dipastikan akan bisa fungsional pada akhir Juli. Dengan begitu, menurut Imam, Istana Negara ini nanti bisa dipergunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus.

    Baca Juga: Pakar: Pembangunan di IKN Merupakan Penjajahan Model Baru

    Dan lapangan upacaranya, yang diklaim oleh Imam sudah sepenuhnya rampung, bisa digunakan dan bisa menampung sekitar 8.000 orang.

    “Kantor presiden sedang berproses. Memang kalau kita melihat progres-progres yang ada, Juli ini memang bulan yang kita sebut sebagai test and commissioning atau bulan uji coba. Supaya Agustus bersih,” tegasnya.

    Lebih jauh, Imam menuturkan bahwa pada bulan uji coba yang paling krusial adalah penyediaan air minum.

    Menurutnya, saat ini pihaknya sedang memproses penyediaan air minum yang baru sampai pada tahap pertama, dari tiga tahap yang direncanakan. Menurutnya, tahap tiga ditargetkan akan rampung pada 17 Juli mendatang.

    Ketika rampung pada 17 Juli, kata Imam, sistem jaringan air minum ini akan bisa menyuplai air minum kurang lebih 150 liter per detik, jumlah yang memadai untuk upacara 17 Agustus.

    Baca Juga: BPK Temukan Sederet Masalah, Bagaimana Nasib Pembangunan IKN

    Terkait Presiden Jokowi yang batal berkantor di IKN pada Juli ini, Imam menegaskan, pihaknya dari Kementerian PUPR selama ini sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan semua infrastruktur utama.

    Namun, adanya sejumlah kendala di lapangan menjadikan penyelesaiannya tertunda.

    Dari dulu awalnya, untuk air minum misalnya target awal dari teman-teman (Kementerian PUPR), tanggal 18 Juli paling bagus. Kemudian kita mencoba tekan bisa gak sampai 10 Juli, ya kita usahakan.

    Tetapi rupanya dalam pelaksanannya hujan hampir tidak berhenti. Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning pun mundur juga.

    “Kembali juga ke tanggal 17 juli. Untuk selanjutnya Pak Menteri (PUPR) yang akan melaporkan ke Presiden,” tambahnya.

    Sumber:VOAIndonesia

  • IKN Belum Siap Dihuni, Ini Solusi Paling Realistis Menurut Pakar Perencanaan Kota

    IKN Belum Siap Dihuni, Ini Solusi Paling Realistis Menurut Pakar Perencanaan Kota

    7cloud.asia – Rencana pemindahan kantor pemerintah pusat ke IKN mulai Juli ini, batal dilaksanakan. Kepastian tersebut disampaikan Jokowi di Jakarta, Senin (8/7/2024).

    “Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah kantor pemerintahan,” ungkap Jokowi.

    Menurut Jokowi, kepastian penundaan dirinya untuk berkantor di IKN pada Juli ini diperoleh setelah Kementerian PUPR menyatakan bahwa segala macam infrastruktur dasar belum juga rampung.

    Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan dengan berbagai kendala yang ada, langkah realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melaksanakan upacara HUT RI ke 79 di IKN yang mana mayoritas pesertanya adalah warga Kalimantan dan bukan dari Jakarta.

    “Kalau dilihat dari kondisi di lapangan fokus hanya untuk upacara saja, bukan untuk kehidupan kota. Artinya kita bisa berhitung secara realistis tidak usah semua (peserta upacara) dari Jakarta, tetapi teman-teman dari Kaltim, Balikpapan, Samarinda itulah nanti sebagai peserta utama kegiatan upacara.

    Baca: Peringatan Hari Kemerdekaan akan dilakukan di Jakarta dan IKN

    Itu jauh lebih murah. Maka masalah air bersih selesai, daripada memaksa sekian ribu orang dari Jakarta untuk tinggal di IKN, sementara fasilitasnya tidak tersedia,” ungkap Nirwono.

    Ia menyarankan pembangunan IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga ambisi untuk mambangun kota berkelas dunia bisa terwujud.

    Ia pun memahami sikap Jokowi yang masih belum menandatangani Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, karena sarana infrastruktur dasar kota yang juga belum selesai.

    Ia menilai akan lebih bijaksana jika Jokowi menyerahkan sepenuhnya keberlanjutan mega proyek ini kepada pemerintahan yang akan datang.

    Ia juga menduga bahwa Prabowo belum akan fokus kepada pembangunan IKN, dan lebih mengutamakan janji-janji politiknya terlebih dahulu dalam menjalankan pembangunan di tanah air.

    Baca: Kepala Otoritas IKN dan wakilnya mundur, apa dampaknya?

    Hal ini, katanya, tercermin dari anggaran di Kementerian PUPR di 2025 yang turun drastis.

    “Bahkan lima tahun ke depan bisa dikatakan belum ada kepastian untuk pindah ke sana, karena bisa jadi pemerintahan yang baru prioritasnya tidak di pembangunan IKN.

    Itu harus digarisbawahi dengan adanya pengurangan anggaran, kesiapan dari pemerintahan baru apakah mau pindah atau tidak,

    harusnya perpres itu diserahkan, bukan ditunda ya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru untuk ditandatangani atau tidak. Itu urusan pemerintahan baru,” tuturnya.

    Menurutnya, pemerintahan Prabowo ke deapnnya harus mengevaluasi total keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk mereformasi Badan Otoritas IKN.

    Pasalnya, menurut Nirwono, badan ini belum mampu melaksanakan pembangunan IKN dengan baik dan mayoritas pembangunannya pada saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PUPR.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Modifikasi Cuaca Diintesifkan untuk Optimalkan Pembangunan Bandara IKN

    Modifikasi Cuaca Diintesifkan untuk Optimalkan Pembangunan Bandara IKN

    7cloud.asia – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa modifikasi cuaca akan ditingkatkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dapat berjalan optimal.

    “Kami menginstruksikan modifikasi cuaca untuk terus ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan, agar pembangunan bandara IKN menjadi optimal,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

    Menhub kembali melakukan peninjauan langsung progres pembangunan Bandara IKN pada Jumat (12/7/2024).

    Dalam kunjungannya ke proyek pembangunan Bandara IKN, Menhub meninjau beberapa titik, salah satunya gedung terminal bandara. Menurutnya, progres pembangunan di lokasi ini secara umum sudah baik dan bisa terus dimaksimalkan.

    “Jalan akses menuju bandara sudah bisa dilalui. Pekerjaan lain yang saat ini juga tengah dilaksanakan meliputi pemasangan plafon hingga mekanikal elektrikal,” jelas Menhub.

    Baca: Kritik atas Perpres Percepatan Pembangunan IKN

    Menhub juga menerangkan, pembangunan landasan pacu fungsional Bandara IKN untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diupayakan hingga 2.200 meter.

    Adapun pengerjaan landasan pacu oleh Kementerian PUPR ini dilakukan dengan sangat baik, sesuai prosedur, dan dipastikan telah memenuhi keamanan berstandar internasional.

    “Saya mengapresiasi Pak Menteri PUPR beserta jajaran dan para pekerja yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan proyek bandara ini. Kontribusi ini amat sangat berarti bagi kemajuan negeri,” ungkap Menhub.

    Budi menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar pembangunan Bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur.

    Ia mengungkapkan, dari pembicaraan saat rapat dan pengalaman yang dialami Menhub selama di lapangan, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di IKN adalah faktor cuaca.

     

    Baca: Solusi paling realistis untuk IKN

    Dijelaskan Menhub, dari total 30 hari, terhitung hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Jika kondisi ini terus terjadi, lanjut dia, target pembangunan sejumlah fasilitas Bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal.

    “Oleh karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan,” ujar Menhub.

    Menurutnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan.

    “Saya minta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

    Menhub berharap langkah itu dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan.

    Baca: Peringatan Hari Kemerdekaan akan dilakukan di Jakarta dan IKN

    Terkait curah hujan yang tinggi di kawasan IKN, Menhub mendapatkan penjelasan lengkap dari Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melalui video conference yang dilakukan dari rumah dinasnya di IKN.

    Diungkapkan Dwikorita, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai 12 Juni 2024 di kala Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) belum diterapkan, kejadian hujan terus terjadi di IKN.

    Kemudian setelah ada penerapan TMC, tanggal 14 Juni 2024 sampai tanggal 16 Juni 2024 praktis tidak ada hujan.

    Akan tetapi, pada tanggal 7 Juli 2024, sebenarnya sudah ada peringatan dini tentang fenomena Madden Julian Oscillation, yakni semacam anomali cuaca yang notabene sudah terprediksi beberapa hari sebelumnya.

    “Memang tampaknya dengan anomali yang sangat kuat, ini (hujan) tidak bisa ditanggulangi,” kata Dwikorita.

  • KSP Berharap Keppres Pemindahan Ibu Kota Sudah Diteken Sebelum Pelantikan Presiden Terpilih

    KSP Berharap Keppres Pemindahan Ibu Kota Sudah Diteken Sebelum Pelantikan Presiden Terpilih

    7cloud.asia – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

    “Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota,” kata Moeldoko usai konferensi pers terkait penyelesaian konflik sosial Pulau Haruku, di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin (22/7/202).

    Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

    Pada saat itu juga, presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Baca Juga: IKN Belum Siap Dihuni, Ini Solusi Paling Realistis Menurut Pakar Perencanaan Kota

    Moeldoko mengatakan memo tentang hal itu telah ia kirim secara langsung kepada Mensesneg Pratikno.

    Saat ditanya apakah Moeldoko mengetahui kapan target penerbitan Keppres pemindahan ibu kota, ia mengaku belum mengetahuinya. “Aku belum tahu, nanti akan saya cek,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.

    Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

     

    Baca Juga: Pakar: Pembangunan di IKN Merupakan Penjajahan Model Baru

    Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini telah memberikan sinyal terkait kesiapan IKN sebagai lokasi penyelenggaraan HUT RI.

    Sejumlah kesiapan yang dimaksud berupa pasokan air, listrik, hingga jaringan internet menjelang pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI.

    “Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke,” ujarnya.

    Basuki mengatakan sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain.

    Sumber:Antaranews.com

  • Akan Berkantor di IKN Besok, Tidak Jelas Apakah Jokowi Akan Terus Tinggal di Sana

    Akan Berkantor di IKN Besok, Tidak Jelas Apakah Jokowi Akan Terus Tinggal di Sana

    7cloud.asia – Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (29/7/2024).

    “Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Besok Beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara,” ujar Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

    Sebelumnya Yusuf mengatakan Jokowi bertolak ke IKN Minggu hari ini (28/7/2024). Jokowi bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.

    Jokowi juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

    “Bapak Jokowi juga akan melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat upacara HUT RI dan sarana serta prasarana pendukung lainnya,” jelasnya.

    Baca: Pembangunan istana di IKN belum rampung 100 persen

    Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bahwa agenda Jokowi di IKN adalah melaksanakan sidang kabinet pertama dalam beberapa minggu ke depan.

    “Kami siap untuk sidang kabinet pertama di IKN yang rencananya akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Sandiaga.

    Meski begitu, dia tidak menyebutkan apakah sidang kabinet tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan HUT Ke-79 RI atau sesudahnya. Tetapi Sandiaga mengatakan sidang tersebut tidak akan mengganggu proses yang ada di IKN termasuk persiapan HUT RI.

    “Kita tunggu, karena bisa sebelumnya (HUT Ke-79 RI) karena saya mendengar arahan dari Bapak Presiden disiapkan dengan baik. Tapi dipastikan bahwa prosesnya ini tidak mengganggu kegiatan yang sekarang sedang dirampungkan di IKN untuk upacara tanggal 17 Agustus,” ujarnya.

    Kepindahan pemerintahan Jokowi ke IKN sempat tertunda karena infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik dan internet belum siap.

    Baca: Pakar menyebut pembangunan IKN adalah penjajahan model baru

    Hingga saat ini Jokowi juga belum meneken Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kepala KSP Moeldoko berharap Keppres ini rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

    “Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin (22/7/2024).

    Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

    Pada saat itu juga, presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

  • Kehadiran Influencer di IKN Jadi Sorotan Publik: Apa Pentingnya?

    Kehadiran Influencer di IKN Jadi Sorotan Publik: Apa Pentingnya?

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak sejumlah influencer atau pemengaruh ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Minggu (28/7/2024)

    Diketahui, sejumlah influencer ini mendampingi Jokowi meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN.

    Dilansir dari Tempo,co, influencer yang mayoritas selebritas itu antara lain; Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh dan Dian Ayu, Gading Marten dan Poppy Sovia, Sintya Marisca, Willie Salim, Meicy Villa, hingga Dian Ayu Lestari.

    Kehadiran para influencer ini menuai pro-kontra. Pertanyaan apa pentingnya para influencer itu diajak ke IKN?

    Apalagi dari video yang beredar di media sosial, kegiatan Jokowi dan para influencer di IKN terkesan hanya piknik dan hura-hura belaka.

    “Berpesta-pora di tengah jeritan rakyat kecil yang kesulitan untuk makan sehari-hari…. Luar biasa empatinya,“ tulis warganet bernama @JordiTololiu.

    Baca: Jokowi akan berkantor di IKN?

    “IKN dibangun menggunakan utang yang dibebankan ke masyarakat dan mengorbankan masyarakat adat dan sekitarnya, tapi malah yang diajak bersenang-senang para artis, nggak bener,“ tulis Izzy di akun Facebooknya.

    Sejumlah pengamat politik juga menilai, kehadiran influencer di IKN pada akhir pekan kemarin tidak begitu diperlukan.

    Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, semestinya yang harus menjadi prioritas Jokowi adalah bagaimana caranya investor datang ke IKN.

    “Apa signifikannya artis itu jadi public relations IKN jika tak mampu datangkan investor,” kata Adi Prayitno dikutip Tempo.co.

    Direktur Parameter Politik Indonesia ini menilai, semua orang sudah tahu rencana Ibu Kota dipindahkan ke IKN. Tidak heran jika publik bertanya-tanya apa pentingnya pesohor diajak ke IKN.

    Baca: Pembangunan istana di IKN belum rampung 100 persen

    Sementara analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap Jokowi mengajak influencer ke IKN hanya untuk memoles citra IKN agar positif.

    Padahal, pembangunan IKN tahap pertama belum sepenuhnya rampung menjelang akhir jabatan Jokowi.

    “Kelihatannya Jokowi agak panik, agak stres di masa kepemimpinan beberapa bulan lagi,” kata Ujang dihubungi terpisah.

    Jokowi, ujarnya, menggunakan cara instan, influencer untuk membangun berita positif tentang kemajuan pembangunan IKN.

    ”Berita baik kepada publik. Tapi kan ada gap. Kalau IKN belum beres.” ujarnya.

    Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak menjawab pesan Tempo pada Senin, 29 Juli 2024, ketika ditanya alasan khusus Jokowi mengajak influencer ke IKN. Begitu juga dengan biaya yang digunakan oleh Istana untuk mengajak mereka.

    Baca: Pakar sebut cara pembangunan IKN adalah penjajahan model baru

    Respons stafsus Presiden
    Masih menurut Tempo.co, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Grace Natalie menjelaskan alasan kehadiran influencer bersama Jokowi di IKN sebagai satu bentuk keterbukaan pada publik.

    “Ini merupakan salah satu bentuk transparansi ke publik. Sudah banyak warga masyarakat yang penasaran dengan IKN,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu melalui pesan singkat yang dikonfirmasi oleh Tempo, Selasa, 30 Juli 2024.

    “Namun karena saat ini di IKN masih terus berlangsung proyek pembangunan, belum bisa dibuka untuk dikunjungi publik secara luas,” ujar Grace

    Grace menyebut bahwa ke depannya, selain pegiat media sosial, elemen masyarakat lain akan bergantian diundang ke IKN. Seperti pimpinan media, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat lokal hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Agar bisa menyaksikan sendiri pembangunan IKN dan menyampaikan informasi yang benar ke komunitasnya masing-masing,” ucapnya.