Tag: Pemilu 2024

  • CSIS: Isu Lingkungan dan Polusi​​​ Udara Harus Jadi Perhatian Serius di Pemilu 2024

    CSIS: Isu Lingkungan dan Polusi​​​ Udara Harus Jadi Perhatian Serius di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Isu tentang polusi​​​ udara harus menjadi perhatian setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilu 2024, 

    Soal pentingnya polusi udara di Pemilu 2024 ini diungkapkan Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya.

    Ia menilai komitmen sektor politik terhadap isu polusi udara masih kurang, meskipun kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan semakin meningkat.

    Politisi yang berkontestasi di Pemilu 2024 maupun pemangku kebijakan masih sedikit sekali yang punya kesadaran terhadap isu polusi udara.

    “Bagaimana mereka yang punya akses, mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya relative ​​​​​​​bargaining power. Kepada para politisi yang mau meng-capture isu ini layak untuk diperbincangkan,” katanya di sela seminar Pandangan Capres-Cawapres dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Pemilu 2024 yang digelar CSIS di Jakarta, Kamis (2/11/2023.

    Baca: Pilih pemimpin yang pro iingkungan di Pemilu 2024

    Menurut Gani, isu polusi udara dirasa masih kurang diperhatikan dalam diskusi politik, dibandingkan dengan isu-isu lain seperti lapangan kerja dan kebutuhan dasar.

    Namun, ia melihat adanya potensi peningkatan kesadaran, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah perkotaan, seiring dengan munculnya dampak buruk polusi udara yang semakin nyata

    Kalau kita berkaca pada pandangan umum, ujarnya, mungkin isu polusi udara ke depan akan semakin berkembang dari level masyarakat, sedangkan dari level pemerintah memang bisa dibilang lebih minim lagi.

    “Karena memang politisi maupun pemangku kebijakan kita masih sedikit sekali yang punya kesadaran terhadap isu polusi udara,” katanya.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil Oksigen

    Ia menekankan terkait dimensi politik udara, masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Langkah pertama adalah membuat masyarakat peduli tentang isu lingkungan.

    Begitu isu lingkungan menjadi perhatian umum di antara warga, politikus tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan serius.

    Bagian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisa memobilisasi dan mengubah pola pikir cara pandang masyarakat terhadap hak mereka akan udara bersih.

    “Sehingga mau tidak mau ketika pandangan publik terhadap udara bersih sudah semakin umum, bahwa itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh seorang politisi maupun pemangku kebijakan publik,” katanya.

    Baca: Masalah lingkungan terbesar dunia adalah polusi udara

    Pada akhirnya, para politisi harus segera mengadopsi hal itu atau mereka tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

    Gani berpendapat urgensi pemangku kebijakan maupun politikus terkait dengan polusi udara bisa terbilang masih minim. Akan tetapi, ia tidak menampik adanya potensi topik ini berkembang lebih luas lagi.

    Dia pun menegaskan pentingnya mempengaruhi lanskap politik. Pemilu 2024 dianggapnya menjadi peluang terutama dengan bertambahnya jumlah pemilih muda dan pemilih pemula.

    Namun, ia menekankan perlunya mereka yang memiliki pengaruh dan kekuatan tawar untuk mendukung isu udara bersih, menjadikannya topik sentral dalam diskusi politik.

    Baca: WHO sebut polusi udara picu 7 juta kematian dini setiap tahunnya

    “Paling penting adalah untuk orang-orang yang ingin mengadvokasi isu terkait polusi udara, harus berpikir bagaimana kita memberikan insentif secara politik bagi para pemangku kebijakan,” katanya.

    “Jadi tidak bisa kita hanya sendiri saja berjuang untuk udara bersih, tapi mereka semua, karena yang menghirup udara bersih itu bukan cuma masyarakat saja, tapi elite sendiri, politisi, pengusaha, kita semua menghirup udara yang sama,” katanya.

  • Menag: Jangan Gunakan Masjid untuk Kepentingan Elektoral Pemilu 2024

    Menag: Jangan Gunakan Masjid untuk Kepentingan Elektoral Pemilu 2024

    7cloud.asia – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan agar para takmir memastikan tidak ada masjid yang digunakan untuk kepentingan politik elektoral menjelang Pemilu 2024.

    “Jangan sampai masjid digunakan untuk kepentingan politik elektoral di Pemilu 2024. Jangan digunakan untuk kepentingan memecah belah bangsa,” kata Menag usai Pembukaan Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tahun 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

    Menag menambahkan, tidak tepat jika masjid digunakan untuk kontestasi politik menjelang Pemilu 2024.

    Masjid, ujarnya lebih baik dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempersatukan bangsa, bukan kegiatan yang berisiko mencerai-beraikan.

    “Ini yang mau kita jaga, jadi masjid itu, fungsi politik itu tidak di masjid kecuali politik kebangsaan, politik kekuatan, politik elektoral silakan tapi di luar masjid,” ujar Menag.

    Baca: DPR Ingatkan jangan ada penggunaan aparat negara untuk memenangkan calon tertentu

    Tujuan menjaga peran penting masjid itu, kata Menag, menjadi salah satu alasan BKM menggelar rakernas pada Rabu ini.

    Masjid, ujarnya, bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, seperti aktivitas ekonomi dan sosial.

    Yaqut menambahkan, sebenarnya BKM bergerak secara aktif memfasilitasi masjid-masjid yang ada di Indonesia, supaya diketahui BKM ini sudah berdiri sejak 1964, tapi kemudian vakum sekian lama.

    “Baru 2022 kemarin kami hidupkan kembali supaya pemerintah bisa ikut membantu membuat masjid ini benar benar berfungsi sebagai masjid yang sesungguhnya yang diinginkan oleh kita semua,” kata Menag Yaqut.

    Baca: Mulai muncul intimidasi aparat negara kepada kelompok oposisi

    Rakernas BKM resmi dibuka oleh Presiden Jokowi pada Rabu ini. Presiden Jokowi mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) yang mengaktifkan kembali BKM yang sudah didirikan sejak tahun 1964.

    Baca juga: BKM pusat siapkan program pemberdayaan masjid di Indonesia

    Dengan jumlah keanggotaan yang besar di seluruh Tanah Air, Presiden Jokowi meyakini manfaat BKM sangat besar bagi umat dan masyarakat.

    “Dengan jumlah anggota yang sangat besar lebih dari 17.600 masjid, di catatan saya, yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air dan potensi manfaat BKM ini sangat besar bagi umat, bagi bangsa,” ujar Presiden Jokowi.

    Baca: Cara membatasi dan mengakhiri dinasti politik

    Melalui peran BKM, Presiden Jokowi berharap rumah ibadah dapat dikelola secara profesional, moderat, dan berdaya maslahat bagi umat.

    Hal tersebut juga diharapkan dapat menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan kemajuan bangsa, serta tempat ibadah yang ramah bagi semua.

     

  • DPR Tekankan Pemilu Jurdil, Jangan Ada Penggunaan Aparatur Negara untuk Kemenangan Calon Tertentu

    DPR Tekankan Pemilu Jurdil, Jangan Ada Penggunaan Aparatur Negara untuk Kemenangan Calon Tertentu

    7cloud.asia –  DPR ingatkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dengan mengedepankan demokrasi yang luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) atau Pemilu Jurdil.

    Pemilu Jurdil ini untuk mencegah kemungkinan penggunaan dan intervensi dari lembaga struktur negara untuk kemenangan partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) tertentu di Pemilu 2024.

    Penegasan akan pentingnya pelaksanaan Pemilu Jurdil ini diungakpan Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Bersama Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024’ di Media Center Parlemen di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

    “Jangan sampai ada penggunaan struktur negara, aparatur negara untuk kemenangan calon-calon tertentu,” papar Achmad Baidowi.

    Baca: Intimidasi alat negara terhadap kelompok oposisi

    Baidlowi mengatakan, jika ada pihak yang nekad menggunakan aparatur negara untuk memenangkan kontestan tertentu maka bisa memicu amarah rakyat dan akan berbuntut chaos.

    “Kasihan demokrasi yang sudah kita usung sangat maju ini dirusak oleh misalkan karena hasrat kekuasaan,” ujarnya.

    Menurutnya demokrasi yang sudah diusung bersama sudah sangat maju sekarang ini, jangan sampai dirusak oleh karena hasrat kekuasaan.

    Baidowi juga menyinggung soalnya peristiwa drama politik akhir-akhir ini yang menurutnya arahnya pada pasangan capres cawapres pihak tertentu.

    Baca: Putusan MK soal usia minimal Capres/cawapres kehilangan legitimasi

    Dia menyebut drama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga negara, soal usia minimal capres dan cawapres.

    Putusan MK yang membolehkan capres cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah yang mendapat kecaman banyak masyarakat.

    “Memang kemudian di pemilu kita ini, terlalu banyak ada drama-drama, drama Korea (drakor), saya tak tahu siapa yang menciptakan drakor dan siapa yang drakor.

    Baca: Ini sebabnya dinasti politik yang dibangun Jokowi harus dicegah, bahayakan demokrasi

    Siapa yang menjadi korban, karena sudah nggak jelas sekarang, antara pencipta, pelaksana, pelaku drakor dengan penikmat drakornya sama. 

    Meski demikian,Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengapresiasi hiruk pikuk pemilu saat ini yang agak berkurang dibanding Pemilu 2019. 

    “Kami berharap kondisi ini terus terjaga, karena kita diberi ruang memberikan kritik dan semacamnya, silahkan saja dan itu digunakan untuk mengkritisi putusan MK yang berakibat pada Gibran menjadi cawapres,” kata Baidowi.

    Baca: Maklumat Juanda menilai Jokowi telah mengkhianati cita-cita reformasi

    Di sisi lain, pengamat politik Ujang Komarudin yang juga menjadi narasumber diskusi, menekankan peran penyelenggara pemilu demi terlaksananya Pemilu Jurdil

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, termasuk aparat pemerintah mesti berdiri di semua golongan.

    “Enggak bisa condong ke A atau ke B, kita menyaksikan Pemilu 2019 yang lalu kan sangat ketara,” ujarnya. 

    Baca: Menkopolhukham dalami intimidasi yang dialami Ketua BEM UI

  • Tokoh Bangsa: Pelanggaran Prinsip Demokrasi yang Dilakukan Jokowi Melukai Masyarakat

    Tokoh Bangsa: Pelanggaran Prinsip Demokrasi yang Dilakukan Jokowi Melukai Masyarakat

    7cloud.asia – Jelang Pemilu 2004 suhu politik memanas, terutama pasca keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Salah satu Putusan Majelis Kehormatan MK adalah memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi dalam proses pengambilan keputusan MK yang akhirnya meloloskan anak presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

    Keputusan Majelis Kehormatan MK ini, oleh sejumlah pihak membuat putusan MK kehilangan legitimasi, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pencalonan Gibran menjadi cawapres.

    Baca: Pencalonan Gibran dinilai cacat hukum

    Menanggapi memanasnya situasi jelang Pemilu 2024 ini, sejumlah tokoh bangsa, yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) bersilaturahmi ke rumah Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Tengah.

    Di Rembang itulah, para tokoh lintas iman, budayawan, dan aktivis HAM , membahas putusan Majelis Kehormatan MK yang berkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Koordinator Pertemuan Rembang, Alif Iman Nurlambang mengatakan bahwa keputusan Majelis Kehormatan MK yang menunjukkan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif, membuat sejumlah tokoh bangsa merasa prihatin.

    Baca: Pasangan Prabowo Gibran dinilai tak punya keberpihakan pada HAM

    Demokrasi Indonesia ujarnya, diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan Majelis Kehormatan MK.

    “Ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu,” kata Alif dalam konferensi pers usai pertemuan di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11/2023).

    MPR juga mengkhawatirkan pemilihan umum atau Pemilu 2024 tidak bisa berjalan dengan baik karena azas jujur dan adil dalam pemilu berpotensi terancam, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Majelis Kehormatan MK.

    Baca: Kejanggalan dalam putusan MK no 90

    Menurut Alif, Gus Mus meminta agar para tokoh bangsa, tokoh lintas iman, dan aktivis HAM terus mengingatkan elit politik dan penguasa, bahwa pelanggaran terhadap demokrasi telah melukai masyarakat.

    “Nasihat-nasihat perlu disampaikan kepada masyarakat, agar situasi tetap adem, kekecewaan disalurkan ke saluran yang demokratis,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, budayawan Goenawan Mohammad berharap Pemilu 2024 berjalan sehat, dengan azas luber jurdil tetap diimplementasikan.

    Baca: Ketua MK dinilai telah melakukan pelanggaran berat

    “Yang menang (pilpres) harusnya punya legitimasi, tidak hanya legalitas. Artinya diterima, masuk akal, sesuai hati nurani,” katanya.

    Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar masyarakat kembali ke nilai luhur etika dan moral, saat beraktivitas di semua aspek kehidupan.

    Sementara itu, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengingatkan, agar masyarakat berprasangka baik karena tidak semua penyelenggara negara melanggar demokrasi.

    “Sebagian besar penyelenggara negara masih punya hati nurani. Yang nggak hanya sebagian kecil, yang kebetulan memegang kekuasaan,” katanya.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Forum Pemred: Sikap Jokowi Soal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Kegoncangan dan Ketidakstabilan Politik

    Forum Pemred: Sikap Jokowi Soal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Kegoncangan dan Ketidakstabilan Politik

    7cloud.asia – Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) terus mencermati jalannya pemerintahan Jokowi, sejak pertama (2014-
    2019) hingga saat ini.

    Berbagai masukan diberikan Forum Pemred selama periode ini. Pada 2018 misalnya, Forum Pemred juga menyerukan kepada pemerintah dan semua pihak untuk menyukseskan Pemilu 2019 uang jurdil. 

    Dalam peringatan ulang tahun ke-10, pada Agustus 2022, Forum Pemred juga
    menyampaikan seruan terkait kondisi bangsa menjelang 1,5 tahun Pemilu 2024.

    Seruan Forum Pemred, antara lain mengingatkan para tokoh bangsa pada
    kewajiban mematuhi, menjaga, dan merawat konstitusi UUD NKRI tahun 1945.

    “Seruan ini dilakukan karena makin masifnya sejumlah pihak, termasuk dari
    lingkaran kekuasaan, mendorong Jokowi menjadi presiden tiga periode atau
    memperpanjang jabatannya dengan menunda Pemilu 2024,” demikian pernyataan tertulis yang diterima Selasa (14/11/2023).

    Forum Pemred mendorong agar Pemilu 2024 digelar dengan aman, damai, tertib, adil, jujur dan demokratis dan mengingatkan penyelenggara Pemilu dan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, bersih dan seadil-adilnya.

    Baca: Lewat pidatonya, Megawati tegaskan PDIP tidak berada di belakang langkah Jokowi yang melanggar konstitusi

    Selama 9 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi diakui telah melakukan
    banyak hal positif, terutama dalam perbaikan ekonomi dan infrastruktur. Dalam berbagai survei, tingkat kepuasan terhadap pemerintah masih tinggi, di atas 75%.

    Namun, dalam penegakan hukum dan demokrasi, masih banyak catatan. Antara lain, makin banyak orang/pihak yang tidak berani bersuara. Bagi yang bersuara negatif dan mengritik, dianggap sebagai lawan dan berseberangan.

    Pemilu 2024 merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Karena itu, proses pemilu harus berjalan secara demokratis, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Pemred melihat banyak hal yang mengejutkan publik.

    Terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik.

    “Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional,” tandas Forum Pemred.

    Baca: Tokoh bangsa ingatkan langkah Jokowi yang ciderai prinsip demokrasi lukai masyarakat

    Mencermati situasi politik dan situasi negara ini, pada Kamis (9/11/2023) para anggota Forum Pemred yang beranggotakan para pendiri dan para pemimpin redaksi media arus utama, telah berkumpul dan menyamakan persepsi.

    Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, Forum Pemred menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dengan melihat indikasi dan fakta-fakta sebagai berikut:

    1. Usulan 3 periode untuk Presiden Jokowi dan perpanjangan jabatan yang
    disuarakan beberapa menteri, sejumlah ketua umum partai politik, dan
    sejumlah pendukung Jokowi telah mengancam demokrasi. Padahal, UUD
    1945 mengamanatkan jabatan presiden dibatasi 2 periode. 

    2. Ada dugaan politik penyanderaan dengan mengedepankan kasus hukum/pidana kepada seseorang maupun pimpinan partai politik yang
    dianggap berseberangan dengan penguasa terkait Pemilu 2024.

    Dugaan penyanderaan ini yang kemudian membuat para pimpinan partai politik
    tidak berdaya, tidak memliki jalan lain, kecuali menyetujui skenario yang
    disusun pihak penguasa.

    3. Banyak pihak, termasuk dunia internasional, menilai ada penurunan nilai
    demokrasi di Indonesia. 

    Baca: Maklumat Juanda nilai dinasti politik Jokowi mengkhianati reformasi

    4. Masih maraknya kasus korupsi, yang bahkan melibatkan para menteri.Bahkan, Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun, yang seharusnya
    menjadi teladan, juga terseret dalam tindak pemerasan. 

    5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan bagi putra Presiden
    Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres memperlihatkan upaya perekayasaan hukum dengan memanfaatkan intervensi dari pihak penguasa dan mempertontonkan upaya kolusi, nepotisme, dan membangun politik dinasti. 

    6. Ada indikasi penggunaan alat negara oleh Pemerintah, baik dari
    penegak hukum, militer, hingga sumber daya ekonomi yang ada, untuk
    menekan pihak yang tidak sejalan, dan bahkan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu.

    Hal ini berpotensi pada ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yang seharusnya dilandasi asas jujur, adil, bebas, dan rahasia dan berpotensi membuat kecurangan dalam Pemilu 2024,” demikian pernyataan bersama Forum Pemred.

    Ini memperlihatkan ada sekelompok kepentingan yang menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki tampuk kekuasaan.

    “Indikasi ini sekarang sudah terlihat dengan nyata, dan patut dikhawatirkan,
    bakal merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun sejak era Reformasi,” demikian pernyataan sikap bersama Forum Pemred.

    Baca: Merasa dibodohi, GM ajak masyarakat melawan pencawapresan Gibran

    7. Di tengah manuver politik jelang Pemilu 2024, pemerintah perlu lebih
    fokus dalam memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang cukup berat di
    tengah konflik geopolitik dan geoekonomi dunia. 

    Dengan melihat kondisi ini, Forum Pemred menyampaikan seruan agar Presiden Jokowi melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali
    normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik.

    Jokowi juga didesak untuk menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest), berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

    “Dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasia.” 

  • Netralitas Polri di Pemilu 2024 Diragukan, Komisi III DPR Akan Bentuk Panja

    Netralitas Polri di Pemilu 2024 Diragukan, Komisi III DPR Akan Bentuk Panja

    7cloud.asia – Tak lama setelah tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan berlaga di Pemilu 2024 diumumkan, muncul isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan.

    Keberpihakan Polri di Pemilu 2024 ini sudah berhembus jauh sebelum ketiga pasangan capres-cawapres diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Keberpihakan Polri pada pasangan capres-cawapres tertentu ini menjadi pertanyaan besar sejumlah anggota DPR dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Polri terkait pengamanan Pemilu 2024 pada 15 November 2023 lalu.

    Aspek netralitas Polri di Pemilu 2024 menjadi poin krusial yang dibahas dalam RDP Komisi III DPR saat itu.

    Baca: Dinasti politik akan lahirkan pemerintahan yang tak adil

    Komisi II DPR juga berencana menggelar rapat internal untuk membahas rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan Polri perlu meningkatkan citranya yang netral, yang akhir-akhir ini disorot.

    Polri, ujar Wayan, harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri.

    “Jangan sampai ada pemasangan baliho, dikenakan dengan Polri. Jangan samai itu dikaitkan. Kalau dikaitkan susah mengklarifikasi, ini masalah besar bagi Polri ke depan,” ujarnya.

    Baca: Mengapa Jokowi memaksakan Gibran yang nggak pengalaman, apa yang mau ditutupi?

    Lebih jauh ia mengingatkan semakin banyaknya benturan kepentingan politik dalam masyarakat, semakin diperlukan kewaspadaan Polri dalam menentukan langkah dan kebijakan.

    Untuk itu ia meminta Polri memetakan dengan cepat dan mendeteksi potensi adanya upaya pecah belah masyarakat yang dapat memicu konflik sosial.

    Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat menilai netralitas Polri adalah sebuah utopia. Pasalnya, operasi pengamanan pemilu sering dilihat sebagai agenda untuk memobilisasi Polri demi kepentingan politik pihak tertentu.

    Jika operasi pengamanan pemilu tidak dilaksanakan dengan transparan, tambahnya, wajar masyarakat risau dengan netralitas Polri dalam pemilu.

    Baca: Brimob datangi rumah relawan ganjar dengan gunakan kendaraan taktis

    “Netralitas polisi dalam pemilu itu adalah sebuah utopia. Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak. Tidak bisa kita tutup-tutupi memang ada anggota (Polri) yang kerjanya memasang baliho partai politik tertentu,” tuturnya.

    Menurut Benny, kenyataan bahwa Polri dikerahkan untuk memenangkan kelompok tertetntu tidak boleh ditutupi.

    Apalagi masyarakat kini berani bertanya secara terbuka, mengapa Polri tidak melakukan apapun melihat sebagian anggotanya membawa, memasang, dan mengamankan baliho partai politik tertentu.

    Benny menegaskan netralitas harus diterjemahkan dalam bentuk penegakan hukum.

    Baca: Intimidasi dilakukan aparat pada pihak yang kritisi putusan MK yang loloskan Gibran

    Kepala Badan Pemeliharan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran menegaskan institusinya akan bersikap netral pada pemilu 2024.

    Ia menilai isu netralitas yang kembali berhembus kali ini merupakan isu klasik lima tahunan, sehingga ia sudah mengantisipasi hal itu.

    Fadil memastikan agar operasi intelijen untuk pengamanan pemilu tidak disalahgunakan untuk penggalangan bagi kelompok tertentu.

    “Sebenarnya internalisasi tentang netralitas (Polri) ini tidak perlu lagi disampaikan secara gamblang dan berulang-ulang. Tapi saran dari forum Komisi III ini untuk harus ada penyampaian khusus, nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Kapolri,” tuturnya.

    Baca: Cara mencegah politik dinasti

    Terkait pemasangan baliho partai politik tertentu yang dibantu oleh polisi, Fadil sudah mendapat informasi dari Polda Jawa Barat bahwa informasi itu belum bisa terklarifikasi.

    Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo juga telah meminta masyarakat melapor jika ada jajarannya tidak netral selama Pemilu 2024. Namun laporan itu lanjutnya harus disertai dengan bukti yang kuat.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Maklumat KUPI: Masyarakat Harus Kawal Pemilu 2024 Agar Adil dan Bermartabat

    Maklumat KUPI: Masyarakat Harus Kawal Pemilu 2024 Agar Adil dan Bermartabat

    7cloud.asia – Mencermati perkembangan politik tanah air jelang Pemilu 2024, jaringan Kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI) merilis maklumat politik pada Senin (20/11/2023).

    Dalam Maklumat itu, KUPI menyorot putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah norma UU tentang batas usia capres dan cawapres, sehingga Gibran, anak sulung Presiden Jokowi bisa lolos menjadi cawapres di Pemilu 2024. 

    “Putusan ini menuai penolakan dari para pakar hukum, melukai rasa keadilan masyarakat dan kemudian terbukti terjadi pelanggaran kode etik di dalam prosesnya,” demikian maklumat KUPI yang dibacakan Senin siang.

    Pasca putusan itu, MK harus melakukan reformasi internal dan memulihkan kredibilitas agar marwah MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi kembali sebagaimana mestinya.

    Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan, Komisi III akan bentuk Panja

    Ketua pengarah KUPI, Badriyah Fayumi mengatakan, maklumat politik ini disampaikan untuk menanggapi berbagai dinamika politik nasional jelang Pemilu 2024. 

    Masalah itu antara lain minimnya keterwakilan perempuan dalam proses politik, serta penyalahgunaan wewenang lembaga hukum.

    Dalam maklumat itu, KUPI mengajak masyarakat untuk tetap berpartisipasi aktif  dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih dan bermartabat.

    Sebelum maklumat KUPI dibacakan, dihelat “Pemilu Bersih dan Bermartabat untuk Peradaban dan Berkeadilan” yang diikuti sekitar 300 orang.

    Baca: Tokoh bangsa nilai Jokowi telah langgar prinsip demokrasi

    Dalam kesempatan itu pengamat politik dari UIN, Gun Gun Heryanto menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung kondusif tetapi dengan banyak catatan kritis. 

    Catatan kritis ini berlaku, baik dalam penyelenggaraan maupun administrasi dan sosialisasi pengarus utamaan dan pelibatan yang bermakna pada semua kelompok. 

    Gun Gun memaparkan, idealnya pemilu harus mencerminkan kewajiban dan hak warga negara, mewujudkan keterwakilan semua elemen masyarakat.

    “Yang ketiga atau terakhir, pemilu adalah ajang yang kompetitif, bukan mengarahkan dukungan ke salah satu kelompok,” ujarnya.  

    Baca: Merasa dibodohi, GM ajak masyarakat melawan politik dinasti yang dilakukan Jokowi

    Itu sebabnya, Gun Gun menandaskan,  semua penyelenggara pemilu dan aparat negara harus menjaga sikap imparsialitasnya.

    Jika ada pengerahan instrumen kekuasaan untuk mendukung kelompok tertentu, ujarnya, maka akan mengurangi arti dan nilai Pemilu itu.

    Diskusi ini juga menghadirkan Alisa Wahid, salah satu ulama perempuan yang juga salah satu petinggi KUPI.  

    Dalam maklumatnya, KUPI menyebut sebagai gerakan sosial yang non-partisan, KUPI memiliki concern untuk menjaga dan merawat NKRI.

    Baca: Maklumat Juanda nilai politik dinasti Jokowi khianati cita-cita reformasi

    KUPI juga concern untuk ikut mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui langkah-langkah dan kerja-kerja keulamaan dan kerja-kerja peradaban.

    KUPI memandang bahwa pemilihan umum merupakan wasilah (sarana) menuju pencapaian cita-cita luhur berbangsa dan bernegara.

    “Oleh karena itu, norma-norma dan proses-prosesnya harus makruf, dalam arti sesuai peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi akal sehat, dan memberi ketenangan batin rakyat,” ujar Nyai Badriah Fayumi.

    KUPI beserta elemen masyarakat sipil lainnya perlu mengawal demokrasi dan Pemilu berjalan dalam norma dan dengan cara yang makruf.

    Baca: Politik dinasti akan lahirkan ketidakadilan dan pemerintahan yang labil

    Hal ini agar demokrasi dan Pemilu menjadi berkah bagi semua warga bangsa, tidak hanya bagi aktor dan elit politik, serta para pengemban amanah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif saja.

     

     

  • Polisi Diduga Susupi Rapat Internal PDIP, Intimidasi Jelang Pemilu 2024?

    Polisi Diduga Susupi Rapat Internal PDIP, Intimidasi Jelang Pemilu 2024?

    7cloud.asia – Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, ‘intimidasi’ kembali terjadi. Kali ini dialami kader PDIP di Palu, Sulawesi Tengah. 

    Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengaku mendapatkan informasi dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa acara internal PDIP di Palu, didatangi intel.

    Ikhwal ‘intimidasi’ kepada kader PDIP ini disampaikan Todung dalam konferensi pers bertajuk “Menjaga Pemilu Bersih” di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

    Baca: Simak program lingkungan tiga capres-cawapres

    Menurut Todung, orang yang diduga intel polisi itu masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar, tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor PDIP di sana.

    “Dan konon katanya ada intel yang duduk di sana, di dalam rapat PDI-P di Palu,” kata Todung kepada awak media.

    Ketika di kantor DPC PDIP Palu, kata Todung, Hasto bahkan menyebut jumlah anggota polisi yang hadir sekitar delapan orang.

    Baca: Alumni UI desak hentikan intimidasi

    Padahal, seperti dilansir Kompas.com, berdasarkan pengakuan Hasto, acara di sana merupakan acara internal PDIP.

    “(Kejadian) Minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahannya di DPC PDI-P Palu,” tutur Todung.

    Atas hal tersebut, Todung mengimbau semua pihak menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024.

    Baca: Intimidasi terhadap oposisi mulai dipertontonkan

    Dia turut mengingatkan pemerintah soal integritas Pemilu 2024, terutama pilpres, karena semua tentu ingin Indonesia yang lebih baik.

    “Bayangkan kalau kita punya pemerintahan yang tidak punya legitimasi, apakah mereka akan efektif? Apakah mereka akan produktif? Saya meragukan itu,” ucap Todung.

    Sebelumnya intimidasi juga dialami Ketua BEM UI yang dikenal kritis atas Putusan MK yang dihasilkan dari pelanggaran etika.

    Baca: Baliho Ganjar diturunkan 

    Intimidasi juga dialami kader PDIP di Solo, Jawa Tengah, di mana kantornya didatangi aparat kepolisian.

    Kantor relawan Ganjar Pranowo di Jalan HOS Cokroaminoto juga didatangi pasukan Brimob dengan menggunakan kendaraan taktis.  

    Baca: Mencegah politik dinasti Jokowi berkuasa

  • Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari Ini, Para Caleg Sudah Lama Lakukan Kampanye Terselubung

    Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari Ini, Para Caleg Sudah Lama Lakukan Kampanye Terselubung

    7cloud.asia – Masa kampanye Pemilu 2024 baru resmi dimulai hari ini, Selasa (28/11/2023).

    Namun, derdasarkan pantauan 7cloud.asia sejumlah kader partai di Jakarta Timur telah melakukan kampanye terselubung untuk pemenangan Pemilu 2024 sejak lama.

    Beberapa partai melakukan kampanye untuk pemenangan Pemilu 2024 dengan mengatasnamakan “silaturahmi” ke sejumlah tempat di wilayah Jakarta Timur.

    Dalam kampanye pemenangan Pemilu 2024 itu, kader partai tersebut membagikan kupon yang dapat ditukar dengan sembako ke warga setempat.

    Kegiatan ini melibatkan kader jumantik, kader PKK, maupun kader dasawisma desa setempat.

    Baca: Kampanye Damai Pemilu 2024 jangan hanya slogan

    Beberapa tokoh seperti anggota DPRD dari partai amanat Nasional (PAN) Zita Anjani dan Eko Patrio bulan Oktober lalu juga melibatkan sejumlah kader itu untuk memperpanjang posisinya sebagai anggota DPR maupun DPRD di Pemilu 2024.

    Keduanya melakukan “silaturahmi” dengan ratusan warga RW 04 Malaka Jaya, Jakarta timur di lapangan Balai Warga.

    Di wilayah ini, PAN memberikan minyak goreng ukuran 2 liter kepada warga setempat dan ditukar dengan kupon, yang telah dibagikan sebelumnya.

    Pembagian minyak goreng tersebut, tentu saja mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat sekitar yang kesulitan membeli minyak goreng.

    Baca: Dukungan aparat desa ke peserta pemilu bisa memicu konflik horizontal

    Tak hanya PAN, sebulan sebelumnya kampanye yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD dari partai Gerindra Adi Kurnia Setiadi, yang juga berkunjung ke lapangan yang sama.

    Di sini Adi memberikan uang sebesar Rp 6 juta untuk meluluskan permintaan dari beberapa warga yang membutuhkan baju seragam.

    Kampanye yang gencar ini juga dilakukan di wilayah Cipinang Besar Selatan, beberapa bulan terakhir.

    Di wilayah ini, anggota DPR RI, Habiburokhman bersama calon DPRD DKI
    Jakarta Ali Hakim Lubis bahkan memberikan bingkisan berupa parcel yang lebih ‘berisi’.

    Baca: Kumpulkan aparat desa, pasangan Prabowo-Gibran dinilai langgar UU Pemilu

    Pasangan ini membagikan tumbler bertuliskan “Prabowo Presiden” dan minyak ukuran 1 liter kepada warga secara door to door dengan menggunakan gerobak.

    Sementara di hari lain, partai ini juga membagi-bagikan kaos Gerindra bertuliskan “Prabowo Presiden 2024”. 

    Berbeda dengan Gerindra, partai keadilan sejahtera (PKS) lebih memilih berkampanye ke wilayah yang sama dengan cara yang lebih santun.

    Di wilayah Cipinang Besar Selatan ini PKS lebih memilih bekerja bakti bersama warga dan memberikan pemeriksaan gula darah, diabetes, dan asam urat secara gratis.

    Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan

    Lantas, PDI-P di bulan Oktober lalu pun tak mau kalah dengan partai lainnya untuk kampanye.

    Partai banteng yang mengusung anggota DPRD DKI Jakarta Gilbet Simanjuntak bersama timnya ke wilayah Bojong Rangkong RW 08 Kelutahan Pulogebang, Jakarta Timur.

    Di wilayah yang berdekatan dengan gedung walikota Jakarta Timur ini, Albert juga memberikan uang sebesar Rp 150.000 pada masing-masing warga yang berkumpul mendengarkan sosialisasinya.

    Ia juga memberikan beberapa cenderamata pada warga yang bisa menjawab beberapa pertanyaan darinya berupa tas, sajadah dll.

    Baca: Dinasti politik Jokowi akan lahirkan pemerintahan yang tak adil

    Tapi yang menarik adalah kampanye yang dilancarkan cucu mantan Presiden RI Soeharto, Danty Indriastuti Purnamasari Rukmana, di teras mesjid Al Muhajirin, Malaka Jaya, Jumat lalu.

    Dalam sosialisasinya, Danty yang tak lain adalah anak dari Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Seoeharto) mengaku baru pertama kali ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

     

  • Pasangan Ganjar-Mahfud Ingatkan Kampanye Damai Jangan Hanya Jadi Slogan di Pemilu 2024

    Pasangan Ganjar-Mahfud Ingatkan Kampanye Damai Jangan Hanya Jadi Slogan di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengharapkan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur dan damai.

    Dengan demikian Pemilu 2024 yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan ini bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

    Hal itu dikatakan Ganjar usai menghadiri acara ‘Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024’ di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

    Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 ditandai dengan penandatanganan oleh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari nomor urut 1-3, beserta partai politik, serta institusi penegak hukum.

    “Ya saya harapkan semua akan bisa menjaga dan menjaga perdamaian dari seluruh kekuatan yang ada,” ujar Ganjar.

    Baca Juga: Di Tengah Tuntutan Kenaikan UMP, Ganjar Pranowo Punya Formula Beda untuk Sejahterakan Buruh

    Ganjar menekankan deklarasi kampanye damai Pemilu 2024 yang diselenggarakan hari ini tidak hanya simbolis saja.

    Tapi, kampanye damai bisa diterapkan saat bertemu dengan masyarakat di sepanjang masa kampanye Pemilu 2024.

    “Mudah-mudahan tidak hanya deklarasi tapi bisa kita diwujudkan, sehingga kalo semuanya fair, pesan damai bisa dibawa,” kata Ganjar.

    Dikatakan Ganjar, dirinya akan berpegang teguh mengikuti aturan terkait kampanye. Sehingga, bisa dipastikan Capres berambut putih ini akan mengedepankan kampanye damai di Pemilu 2024 ini.

    “Ikuti aturan, ingatkan kawan-kawan agar kita bisa membawa pesan damai,” ungkap Ganjar.

    Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Relawannya Dengarkan Keluhan dan Masukan Masyarakat

    Usai mengikuti Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024, Ganjar juga menyapa para relawan yang ada di depan KPU. 

    Usai mengikuti Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024, Ganjar juga menyapa para relawan yang ada di depan KPU.

    Usai acara di KPU ini Ganjar Imenemui ribuan relawan Ganjar-Mahfud di acara Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta.

    Ganjar yang datang dengan mengenakan pakaian hitam-hitamsempat terpukau atas sambutan meriah yang dari para relawannya.

    Terlebih menurut dia acara ini bagian dari konsolidasi menjelang kampanye yang dimulai sejak esok hari.

    “Luar biasa, saya kemarin mintanya sebenarnya simpul-simpul, tapi hari ini seluruh Jawa datang. Dan hari ini bagian dari konsolidasi kita, kita mau memulai kampanye,” ungkap Ganjar.

    Baca Juga: Lurah Malaka Jaya Ingatkan Perangkat Desa Jajarannya Bersikap Netral di Pemilu 2024

    Di hadapan para relawannya, Ganjar berpesan agar selalu mendengarkan keluh kesah dari rakyat.

    Begitu juga dengan program-program Ganjar-Mahfud yang harus diketahui oleh masyarakat.

    “Mangkanya kita pesankan kepada mereka, buka mata, buka telinga dengarkan suara rakyat sampaikan seluruh program dan posko 24 jam harus hidup,” ucap Ganjar.

    Lebih jauh, Ganjar mengingatkan kepada relawannya untuk tidak melanggar aturan yang sudah dibuat.

    Bilamana ada dari pihak lain yang melakukannya, Ganjar ingin para relawannya tidak mengikuti hal serupa.

    “Catatlah semua peristiwa dan kalo kita tidak suka, ada yang melanggar kita jangan melanggar. Maka saya sampaikan pesan,” tegas Ganjar.

    Baca Juga: Ganjar Pranowo: Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik-baik saja

    “Ini ada yang di Jawa, maka saya sampaikan di semua pulau, maka saya sampaikan di setiap pulau kita minta setiap saya atau Pak Mahfud datang bertemu dengan mereka,” tambah Ganjar.

    Acara Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa turut dihadiri pula oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta perwakilan PPP, Partai Perindo dan Partai Hanura.

    “Dan saya senang tadi para pimpinan partai datang, Ibu Megawati datang briefing sendiri, dan inilah kekuatan dari partai dan relawan yang sungguh luar biasa,” urai Ganjar.