7cloud.asia – Jelang Pemilu 2004 suhu politik memanas, terutama pasca keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu Putusan Majelis Kehormatan MK adalah memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi dalam proses pengambilan keputusan MK yang akhirnya meloloskan anak presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan Majelis Kehormatan MK ini, oleh sejumlah pihak membuat putusan MK kehilangan legitimasi, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pencalonan Gibran menjadi cawapres.
Baca: Pencalonan Gibran dinilai cacat hukum
Menanggapi memanasnya situasi jelang Pemilu 2024 ini, sejumlah tokoh bangsa, yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) bersilaturahmi ke rumah Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Tengah.
Di Rembang itulah, para tokoh lintas iman, budayawan, dan aktivis HAM , membahas putusan Majelis Kehormatan MK yang berkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Koordinator Pertemuan Rembang, Alif Iman Nurlambang mengatakan bahwa keputusan Majelis Kehormatan MK yang menunjukkan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif, membuat sejumlah tokoh bangsa merasa prihatin.
Baca: Pasangan Prabowo Gibran dinilai tak punya keberpihakan pada HAM
Demokrasi Indonesia ujarnya, diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan Majelis Kehormatan MK.
“Ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu,” kata Alif dalam konferensi pers usai pertemuan di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11/2023).
MPR juga mengkhawatirkan pemilihan umum atau Pemilu 2024 tidak bisa berjalan dengan baik karena azas jujur dan adil dalam pemilu berpotensi terancam, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Majelis Kehormatan MK.
Baca: Kejanggalan dalam putusan MK no 90
Menurut Alif, Gus Mus meminta agar para tokoh bangsa, tokoh lintas iman, dan aktivis HAM terus mengingatkan elit politik dan penguasa, bahwa pelanggaran terhadap demokrasi telah melukai masyarakat.
“Nasihat-nasihat perlu disampaikan kepada masyarakat, agar situasi tetap adem, kekecewaan disalurkan ke saluran yang demokratis,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, budayawan Goenawan Mohammad berharap Pemilu 2024 berjalan sehat, dengan azas luber jurdil tetap diimplementasikan.
Baca: Ketua MK dinilai telah melakukan pelanggaran berat
“Yang menang (pilpres) harusnya punya legitimasi, tidak hanya legalitas. Artinya diterima, masuk akal, sesuai hati nurani,” katanya.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar masyarakat kembali ke nilai luhur etika dan moral, saat beraktivitas di semua aspek kehidupan.
Sementara itu, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengingatkan, agar masyarakat berprasangka baik karena tidak semua penyelenggara negara melanggar demokrasi.
“Sebagian besar penyelenggara negara masih punya hati nurani. Yang nggak hanya sebagian kecil, yang kebetulan memegang kekuasaan,” katanya.
Sumber: Antaranews.com
Leave a Reply