ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Bursa Karbon Indonesia Diluncurkan sebagai Kontribusi Atasi Perubahan Iklim

    Bursa Karbon Indonesia Diluncurkan sebagai Kontribusi Atasi Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada  Selasa (26/09/2023) secara resmi meluncurkan sekaligus membuka Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta.

    Presiden mengatakan keberadaan Bursa Karbon Indonesia ini, merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam upaya menangani dampak dari perubahan iklim.

    “Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon,” ujarnya. 

    Baca: Madani Berkelanjutan ingatkan bursa karbon bisa perparah jurang ketidakadilan

    Jokowi mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

    Berdasarkan catatan Presiden, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.

    Jika dikalkulasi, ujar Jokowi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai, potensinya Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih.

    “Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau,” ujarnya.

    Baca: Bursa karbon mendorong perusahaan terapkan ekonomi hijau

    Presiden menekankan, langkah-langkah konkret sangat dibutuhkan dalam mengatasi perubahan iklim karena ancamannya sudah sangat dirasakan secara global, mulai dari kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, hingga polusi udara.

    “Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution).

    Terkait perdagangan karbon, Presiden pun menekankan tiga hal. Presiden menekankan agar menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.

    Kedua, Presiden meminta harus ada target dan timeline, baik untuk pasar dalam negeri maupun nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional.

    Baca: Bursa karbon bantu tingkatkan pendapatan Negara

    Yang ketiga, Presiden meminta adanya pengaturan dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional serta memastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia.

    Dalam kesempatan itu Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia.

    “Asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholders lainnya,” tandasnya. 

    Sumber: Setkab

  • Jokowi: Perubahan Iklim dan Krisis Geopolitik Dunia Ancam Pasokan Pangan

    Jokowi: Perubahan Iklim dan Krisis Geopolitik Dunia Ancam Pasokan Pangan

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk mewaspadai kelangkaan pasokan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan situasi geopolitik dunia.

    Jokowi menyebut sejumlah fenomena seperti kenaikan suhu bumi yang memicu perubahan iklim, kekeringan, kemarau panjang dampak El Nino terjadi di mana-mana, sehingga menyebabkan gagal tanam yang mempengaruhi pasokan pangan.

    “Ancaman perubahan iklim, dan yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia, yang juga berpengaruh pada pasokan pangan,” ungkap Presiden di sela pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat lalu.

    Di sisi lain krisis geopolitik dunia yakni perang antara Rusia dan Ukraina juga menyebabkan kelangkaan pangan.

    Baca: Diduga ada penyelewengan, PDIP sebut food estate layak dievaluasi

    Perang dua negara penghasil gandum terbesar itu, ujar Jokowi, menyebabkan sebanyak 207 juta ton gandum tidak bisa diekspor karena alasan keamanan.

    Kondisi ini mengganggu pasokan pangan di Afrika, Asia maupun di Eropa, sehingga membuat harga pangan naik secara drastis,

    “Bahkan kemarin saya membaca sebuah berita, di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi. Yang biasanya sarapan pagi, sekarang ini sudah tidak sarapan pagi karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnya bahan pangan,” kata Jokowi.

    Kelangkaan pangan yang terjadi di seluruh dunia tersebut, membuat sebanyak 22 negara menghentikan ekspor pangan, termasuk beras, untuk mengamankan pasokan di negaranya masing-masing.

    “Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya,” imbuhnya.

    Baca: Kegagalan food estate dan dampaknya bagi lingkungan

    Jokowi menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung maka semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik.

    Oleh sebab itu, ia memandang perlunya visi taktis yang memuat rencana kerja detail dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan terkait program kedaulatan pangan.

    Menurut Jokowi, kedaulatan pangan sangat diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah.

    Saat ini, lanjutnya, penduduk Indonesia sudah 278 juta, dan akan terus bertambah. Di tahun 2030 diperkirakan sudah mencapai 310 juta, karena pertumbuhan penduduk Indonesia kita 1,25 persen per tahun.

    “Artinya sekali lagi, pangan menjadi kunci. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa, itu betul sekali, beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami,” tegasnya.

    Baca: Empat kampung di Lebak ditenggelamkan demi Bendungan Karian

    Ia menjelaskan, visi taktis yang memuat rencana kerja detail tersebut juga diperlukan untuk merencanakan jumlah pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan, seperti irigasi dan embung.

    Jokowi juga menilai, jumlah infrastruktur penunjang produksi pangan di Indonesia masih sangat kurang dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Sampai tahun depan, Indonesia baru akan menambah kira-kira 61 waduk. Total waduk kita kurang lebih nanti plus 230 berarti kurang lebih 300-an waduk.

    Angka ini, menurut Jokowi, masih sangat kecil jika dibanding dengan Korea atau China.

    Baca: Jokowi minta Ganjar Pranowo susun rencanan pasokan pangan mulai sekarang

    “Belum ada 10 persennya kita. Artinya, masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki,” ujarnya.

    Karena itu, Jokowi berpesan pada calon presiden yang akan datang untuk serius menangani masalah ini. Dan mulai menyusun rencana pemenuhan pangan sejak sekarang.

    Sumber: Setkab

     

  • Perubahan Iklim Membuat Banjir Makin Sering Terjadi di Planet Bumi

    Perubahan Iklim Membuat Banjir Makin Sering Terjadi di Planet Bumi

    7cloud.asia – Banjir melanda sejumlah kota di dunia pada bulan September yang baru berlalu. Salah satu yang terbesar adalah banjir bandang yang disebabkan jebolnya bendungan di Libya yang menewaskan lebih dari 10.000 orang. 

    Mengapa banjir makin sering terjadi? Mengapa hujan turun lebih deras?  Dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, berikut kajian yang telah dilakukan Olivia Lay yang telah diterbitkan di earth.org.

    Banjir dapat terjadi karena beberapa faktor yang berbeda dan seringkali terjadi bersamaan. Namun salah satu penyebab terbesar terjadinya banjir, terutama pada kasus banjir bandang adalah curah hujan tinggi dan berlangsung lama. 

    Ketika curah hujan di lingkungan perkotaan turun lebih cepat dari volume air yang dapat diserap oleh tanah, ketinggian air akan meningkat dengan cepat, sehingga mengakibatkan banjir.

    Curah hujan ekstrem di aliran sungai juga berkontribusi terhadap banjir, karena air mengalir turun dan meluap dari tepian sungai ke daratan di sekitarnya.

    Baca: Hujan terderas dalam 139 tahun. bikin Hong Kong dikepung banjir

    Perubahan Iklim Memperparah Dampak Banjir. Menurut studi tahun 2021 yang dilakukan para ahli iklim, perubahan iklim mengakibatkan banjir makin sering terjadi.  

    Dalam kasus Eropa Barat, hujan lebat di wilayah tersebut, yang menyebabkan banjir bandang yang menewaskan hampir 200 orang, kini menjadi 3-19% lebih deras karena pemanasan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

    Bagi negara-negara yang rentan terhadap musim hujan, khususnya di Asia, perubahan iklim bisa menyebabkan banjir yang lebih besar karena musim hujan berlangsung lebih lama.

    Perubahan iklim mengakibatkan musim hujan datang lebih awal, mengganggu produksi pertanian dan tanaman pangan, serta meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah tersebut karena semakin banyaknya gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer.

    Banjir juga bisa disebabkan luapan air laut, peristiwa yang disebut juga gelombang badai.

    Baca: Korban tewas akibat banjir bandang di Libya, tewaskan ribuan orang

    Hal ini terjadi saat terjadi badai tropis, siklon, dan angin topan, dimana kejadian cuaca seperti ini menyebabkan air laut meluap ke daratan di wilayah pesisir.

    Permukaan air laut tercatat bisa naik setinggi 20 kaki atau sekitar 6 meter selama terjadi gelombang badai. Jadi terbayang kan, bagaimana badai bisa memicu banjir besar di wilayah pesisir.

    Mencairnya salju dan es secara cepat juga menyebabkan gelombang air laut, sementara bongkahan es yang mencair dapat menghalangi aliran sungai, sehingga menciptakan fenomena yang dikenal sebagai kemacetan es.

    Kegagalan dan kerusakan bendungan juga dapat menyebabkan gelombang air yang kuat dan merusak ke arah hilir. Salah satu kegagalan bendungan paling dahsyat dalam sejarah terjadi pada tahun 1889 di Johnstown, Pennsylvania.

    Hujan yang sangat deras selama beberapa hari memberikan tekanan besar pada bendungan setempat, menyebabkan bendungan tersebut jebol dan melepaskan 20 juta ton air ke kota, dan lebih dari 2.200 orang meninggal dalam hitungan menit.

    Baca: Perubahan iklim ancam pasokan pangan dunia

    Dampak Terbesar Banjir
    Lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia merasakan dampak banjir antara tahun 1998-2017. Dan jumlah tersebut terus meningkat seiring dengan semakin seringnya terjadinya banjir besar dan parah.

    Banjir, khususnya banjir bandang, dapat meluluhlantahkan seluruh kota dan lingkungan perkotaan.

    Sepanjang sejarah, ribuan orang yang kehilangan nyawa akibat banjir besar, atau peristiwa yang disebabkan oleh banjir besar seperti tanah longsor dan infrastruktur yang runtuh.

    Salah satu dampak dan dampak terbesar dari banjir adalah hilangnya rumah dan harta benda, serta bangunan dan infrastruktur penting seperti rumah sakit dan panti jompo tidak berfungsi.

    Terputusnya aliran listrik dan komunikasi seluler merupakan kejadian umum selama banjir, yang dapat berdampak pada mata pencaharian dan akses terhadap keselamatan.

    Baca: El Nino picu kabakaran lahan yang hanguskan 276 ribu hektare lahan

    Banjir dapat menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar terhadap suatu wilayah, karena peristiwa cuaca ekstrem berdampak pada industri dan sektor utama, terutama pertanian, perikanan, tanaman pangan, kesehatan, tenaga kerja, dan pariwisata.

    Penelitian menunjukkan bahwa banjir yang sering terjadi dapat mengurangi 11% PDB suatu wilayah pada akhir abad ini. Dan, untuk memulihkannya dibutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai, beriklim basah, dan rawan musim hujan jauh lebih rentan terhadap banjir.

    Banyak negara di Asia Selatan dan Tenggara seperti Bangladesh – yang sepertiganya pernah terendam air pada tahun 2020 – dan India sangat terpukul oleh banjir dalam beberapa tahun terakhir karena dataran rendah dan jumlah penduduk yang padat.

    Akibatnya, terjadi tingginya tingkat migrasi massal dan perpindahan penduduk selama beberapa dekade terakhir, yang menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan dan bertambahnya jumlah penduduk miskin perkotaan.

    Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dan keresahan sosial dalam jangka panjang.

    Baca: Mungkinkah dunia wujudkan netzero emision pada 2050?

     

    Apa yang bisa dilakukan?
    Salah satu solusi jangka pendek yang paling menonjol adalah negara-negara, terutama yang berada di wilayah dengan risiko banjir tinggi, memprioritaskan investasi dalam strategi adaptasi banjir.

    Hal ini berarti membangun infrastruktur yang lebih tangguh yang dirancang untuk tahan terhadap banjir dan kerusakan akibat air.

    China misalnya, telah banyak berinvestasi dalam konsep ‘kota spons’, yang pengembangannya berpotensi membantu mengendalikan dan mengurangi banjir, serta mendaur ulang sumber air hujan dan memulihkan lingkungan yang rusak.

    Membangun tembok laut dapat menjadi bentuk pertahanan dan perlindungan pantai yang efektif dalam menghadapi gelombang badai dan banjir yang terkait dengan badai tropis.

    Namun dalam jangka panjang. tembok laut ini juga bisa memicu masalah lingkungan.

     

  • Negara Maju Harus Ambil Peran Lebih Besar untuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    Negara Maju Harus Ambil Peran Lebih Besar untuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Persoalan ketimpangan antara negara maju dan berkembang terkait dengan perubahan iklim selalu menjadi perdebatan dalam setiap dialog internasional soal lingkungan.

    Negara-negara berkembang mendesak negara-negara maju mengambil tanggung jawab dan kewajiban lebih besar dalam membangun ekonomi rendah karbon guna menahan laju perubahan iklim

    Perdebatan antara negara berkembang dan maju terkait perubahan iklim dengan konsep keadilan iklim ini  kemudian melahirkan prinsip ‘tanggung jawab sama namun berbeda’ atau sering disingkat sebagai CBDR.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai badan internasional yang mengawasi jalannya negosiasi iklim, mengakui keberadaan prinsip CBDR untuk menahan laju perubahan iklim.

    Upaya PBB bisa dilihat terwujud pada konferensi iklim di Paris (COP24) yang menghasilkan Perjanjian Paris dengan komitmen yang spesifik dan terukur, terutama soal pendanaan antara negara maju dan berkembang, yaitu “100 miliar dolar” setahun.

    Angka ini menjadi target kolektif negara-negara maju pada tahun 2020. Tujuannya adalah membantu negara-negara ekonomi berkembang untuk menurunkan emisi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim.

    Baca: Mungkinkah dunia wujudkan zero emision?

    Berikut hasil analisis Agence française de développement (AFD) soal ketimpangan emisi yang memicu perubahan iklim. Analisis ini memperhitungkan kompleksitas hubungan antara ketimpangan dengan perubahan iklim.

    Melalui pendekatan yang sederhana, tim peneliti AFD mengidentifikasi ketimpangan dalam konteks emisi karbon pada satu sisi, dan dampaknya di sisi lain. Perbedaan emisi ini bisa diukur dalam tingkatan yang berbeda.

    Berdasarkan negara, Cina menjadi penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia, yaitu 26% dari emisi karbon global.

    Sementara, Afrika menempati ranking terbawah dari seluruh benua dengan Afrika Selatan sebagai negara penghasil emisi terbesar.

    Oxfam memperkirakan bahwa 10% orang terkaya menghasilkan sekitar setengah dari seluruh emisi CO2 yang berasal dari aktivitas konsumsi.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Ketika AFD melihat data per kapita dari seluruh dunia, perbedaannya menjadi lebih mencolok.

    Studi Oxfam pada tahun 2015 tersebut juga menunjukkan bahwa gaya hidup orang-orang terkaya di Amerika Serikat (AS) ternyata 10 kali lebih intensif menghasilkan emisi ketimbang orang-orang terkaya di Cina.

    Hal tersebut akibat banyaknya orang yang mengikuti kebiasaan dan pola konsumsi dari orang-orang kaya, yang hanya mencakup 1%.

    Peningkatan emisi di AS terlihat saat pendapatan dari 10% golongan terkaya meningkat antara tahun 1997 dan 2012.

    Sektor pariwisata yang kini menjaid kebutuhan orang kaya menyumbang hampir 8% dari emisi CO2 global. Pertumbuhan di sektor pariwisata jauh pesat ketimbang upaya untuk mengatasi dampak dari emisi karbon.

    Kondisi masyarakat di mana golongan kaya memegang kuasa ekonomi, budaya, dan politik secara tidak proporsional menjadi jelas.

    Baca: Ancaman perubahan iklim sudah dirilis sejak 70 tahun lalu

    Hal ini cenderung menciptakan situasi yang bisa menghasilkan lebih banyak emisi karbon di masa depan.

    Ketimpangan akan menggerus kohesi sosial dan mengabaikan keinginan individu untuk terlibat dalam aksi kolektif.

    Ketimpangan juga melemahkan rasa tanggung jawab sosial yang penting bagi kebijakan pro lingkungan hidup, seperti yang saat ini sedang digugat oleh para pejuang iklim hampir di seluruh Eropa.

    Dari perspektif teknologi, ekonom Francesco Vona and Fabrizio Patriarca telah menunjukkan tingginya ketimpangan akan menghambat perkembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan karena hanya bisa diakses oleh segelintir orang.

    Lucas Chancel dan Thomas Piketty telah mengusulkan indeks ketimpangan emisi berbasis konsumsi untuk mengukur perbedaan antara desil pendapatan di setiap negara dan menggeser fokus dari tingkat nasional ke individu.

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir makin sering terjadi

    Mereka berpendapat bahwa dalam ekonomi global lebih masuk akal untuk mempertimbangkan jumlah emisi yang “dikonsumsi” (melalui produk yang kita beli dan layanan yang kita gunakan) daripada berbicara tentang emisi yang “diproduksi” .

    Ketika kita mengadopsi pendekatan berbasis konsumsi ini, maka terlihat jelas ketimpangan emisi yang ada dari negara maju dan berkembang, tapi juga antara 10% golongan terkaya di dunia dan sisanya.

    Paparan yang berbeda terhadap bahaya perubahan iklim
    Tingkat kerentanan yang berbeda terhadap dampak perubahan iklim sangat berkorelasi dengan pola ketimpangan pendapatan yang ada.

    Paparan individu dan masyarakat terhadap bahaya iklim sangat bervariasi, tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang (kesenjangan yang telah kita ketahui sejak lama), tetapi juga antara berbagai kelompok di suatu negara.

    Sebagai contoh, dampak dari perubahan iklim dirasakan secara tidak proposional oleh kelas yang paling tidak beruntung di AS, sehingga isu ini dipakai untuk memperkuat ketidaksetaraan yang ada.

    Baca: Perubahan iklim dan krisis global ancam pasokan pangan

    Efek serupa tetapi jauh lebih nyata dapat diamati di negara berkembang seperti Vietnam, yang sangat rentan karena tingginya proporsi pekerjaan pertanian dan peningkatan kerentanan terhadap bahaya perubahan iklim.

    Kami telah menunjukkan ini dalam konteks yang lebih besar melalui proyek yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Prancis (AFD), GEMMES Vietnam.

    Proyek ini yang menyajikan analisis sistematis tentang “dampak sosial ekonomi dari perubahan iklim dan strategi adaptasi di Vietnam.”

    Kami menemukan bahwa ketika ada tambahan satu hari per tahun, yang suhunya melebihi 33°C, hal ini memiliki efek buruk pada efisiensi budidaya padi dan pendapatan rumah tangga,

    Peningkatan suhu juga memperbesar kesenjangan antara kuartil pendapatan (populasi yang telah dibagi menjadi empat kelompok pendapatan) terlepas dari pekerjaannya.

    Baca: Indonesia luncurkan bursa karbon, apa kontribusinya pada pencegahan perubahan iklim

    Hal ini menggambarkan bahwa paparan terhadap bahaya perubahan iklim tidak merata.

    Perubahan iklim tidak hanya meningkatkan bahaya terhadap kelompok yang paling rentan, tetapi juga sensitivitas mereka dalam merasakan dampak negatifnya. 

    Dampak perubahan iklim juga mengurangi kapasitas mereka untuk beradaptasi dan pulih setelah kejadian iklim ekstrem.

    Semua indikasi yang ada tampaknya menunjukkan perlunya mempromosikan pola konsumsi yang lebih terkendali untuk kalangan atas, selain dari prinsip umum untuk mengurangi ketimpangan, jika kita ingin mencapai tujuan Perjanjian Paris.

    Jika kita tidak bisa mengatasi ketimpangan dan menurunkan emisi berlebihan dari gaya hidup kalangan atas, maka ada risiko upaya mencapai Perjanjian Paris malah merusak ikatan sosial.

    Baca: Pentingnya greesn skills untuk atasi dampak perubahan iklim

    Dengan kata lain, tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon harus dipikul oleh negara-negara maju, dan oleh kelompok sosial elit di negara-negara maju dan berkembang.

    Untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan perubahan drastis kebiasaan konsumsi masyarakat.

    Jalan paling pasti untuk memenuhi tujuan COP21 adalah dengan mengatasi ketimpangan dan memperkuat ikatan sosial – terutama jika kita ingin mencapai tujuan yang paling ambisius untuk membatasi kenaikan suhu global 1,5°C.

    Fahri Nur Muharom menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris

  • BMKG: Indonesia Memiliki Teknologi yang Baik Atasi Krisis Air  

    BMKG: Indonesia Memiliki Teknologi yang Baik Atasi Krisis Air  

    7cloud.asia – Krisis air kini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia akibat perubahan iklim. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik dalam mengatasi krisis air tersebut.

    Penjelasan ini disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

    “Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat menutup kesenjangan kapasitas dan ketangguhan dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim,” jelasnya dikutip Antaranews.

    Selanjutnya Dwikorita menjelaskan dengan teknologi yang mumpuni, maka informasi dan data cuaca dan iklim dapat dipublikasikan ke masyarakat.

    Hal ini untuk melakukan berbagai langkah pencegahan, mitigasi ataupun pengurangan risiko bencana, sebelum bencana terjadi.  

    Menurutnya saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas sosial-ekonomi dan teknologi.  

    Kondisi  ini berimbas pada ketangguhan suatu negara dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, terutama terkait dampak terhadap ketersediaan air, pangan dan energi.

    Berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), 60 persen kerugian bencana di negara maju terjadi akibat perubahan iklim.

    Namun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1 persen.

    Sementara negara berkembang, tujuh persen kerugian bencana bisa menyebabkan dampak hingga 5-30 persen terhadap PDB.

    Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 persen dari bencana dapat berdampak hingga 50 persen terhadap PDB. Bagi beberapa negara, bahkan bisa berdampak hingga 100 persen terhadap PDB.

    Dengan kondisi ini, lanjut Dwikorita, akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.

    “Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, dan miskin persoalan ini dampaknya bisa sangat besar,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Dwikorita menegaskan bahwa World Water Forum(WWF) yang akan dilangsungkan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang dapat menjadi momentum kolaborasi.

    Hal ini untuk menutup kesenjangan antar bangsa, untuk lebih dini dalam mengantisipasi krisis iklim dan krisis air, baik secara global ataupun regional dan lokal.

    Selain teknologi, untuk mengantisipasi krisis air yang akan terjadi, butuh keterlibatan berbagai pihak, antara pemerintah, akademisi/ilmuwan, pihak Swasta, masyarakat dan media.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Masalah Lingkungan Terbesar di Tahun 2023: Pemanasan Global (1)

    Masalah Lingkungan Terbesar di Tahun 2023: Pemanasan Global (1)

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang kini sudah mengarah menjadi krisis iklim mempunyai banyak faktor yang berperan dalam memburuknya kualitas lingkungan.

    Namun demikian, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim yang butuh perhatian lebih besar dibandingkan faktor lainnya.

    Berikut adalah beberapa masalah lingkungan terbesar di planet Bumi, mulai dari penggundulan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati hingga limbah makanan dan fast fashion yang memicu perubahan iklim.

    Berbagai masalah lingkungan ini akan kita turunkan dalam tulisan bersambung mulai hari ini. 

    Baca: Mungkinkah dunia capai emisi nol pada 2050?

    Pemanasan global yang dipicu emisi karbon yang dihasilkan dari bahan bakar fosil menjadi masalah lingkungan yang menduduki posisi paling atas. 

    Dilansir earth.org, pada Mei 2023, kadar PPM CO2 (bagian per juta) berada pada angka 420,00 dan suhu rata-rata global naik sebesar 1,15 derajat Celcius jika dibandingkan suhu di era pra-industri.

    Tidak diragukan lagi, hal ini merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar dalam hidup kita: ketika emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi, panas matahari terperangkap dan menyebabkan pemanasan global.

    Terakhir kali tingkat karbon dioksida (CO2) di planet Bumi setinggi saat ini adalah lebih dari 4 juta tahun yang lalu.

    Baca: Perkebunan monokultur disebut sebagai pemicu deforestasi utama

    Meningkatnya emisi gas rumah kaca telah menyebabkan peningkatan suhu global yang cepat dan terus-menerus, yang pada gilirannya menyebabkan bencana besar di seluruh dunia.

    Mulai dari Australia dan Amerika Serikat yang mengalami kebakaran hutan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah.

    Hama terutama hama belalang berkeliaran di berbagai belahan dunia. Afrika, Timur Tengah dan Asia, kehancuran tanaman pangan, dan gelombang panas di Antartika yang menyebabkan suhu naik di atas 20C untuk pertama kalinya.

    Para ilmuwan terus-menerus memperingatkan bahwa planet ini telah melewati serangkaian titik kritis yang dapat menimbulkan konsekuensi bencana.

    Baca: Emisi karbon cetak angka tertinggi pada 2023

    Berbagai masalah lingkungan yang dilaporkan terjadi antara lain adalah meningkatnya pencairan lapisan es di kawasan Arktik.

    Para pakar lingkungan juga mencatat, mencairnya lapisan es Greenland dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mempercepat kepunahan massal keenam.

    Dan, meningkatkan penggundulan hutan di Amazon. hutan hujan, hanyalah beberapa di antara masalah lingkungan yang harus segera jadi perhatian. 

    Sumber: earth.org baca artikel asli di sini

  • PTUN Jayapura Tolak Gugatan Lingkungan Suku Awyu Papua

    PTUN Jayapura Tolak Gugatan Lingkungan Suku Awyu Papua

    7cloud.asia – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim terhadap Pemerintah Provinsi Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari.

    Hendrikus Woro dari suku Awyu dan Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua menyesalkan putusan PTUN yang menolak gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang diunggah Kamis (2/11/2023) tersebut

    Menurutnya penolakan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim tersebut menjadi kabar buruk bagi masyarakat adat suku Awyu yang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari perusahaan sawit.

    “Saya sedih dan kecewa sekali karena yang saya perjuangkan seperti sia-sia. Namun saya tidak akan pernah mundur, saya akan terus maju. Saya siap mati demi tanah saya, karena itu yang tete nene leluhur wariskan untuk saya,” kata Hendrikus Woro, pejuang lingkungan dari suku Awyu yang mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura.

    Baca: Indonesia dan Brasil tercatat sebagai negara peyumbang deforestasi hutan terbesar

    Dalam aketerangan tertulis yang diterima ruangkota,com, Ia meminta hakim terjun ke lapangan untuk lihat langsung kondisi yang dialami masyarakat adat.

    Woro mengaku sedih. karena upaya banyak pihak untuk masyarakat adat Papua tidak dilihat hakim dan hakim tidak memutuskan dengan seadil-adilnya,” 

    Selama tujuh bulan persidangan, Hendrikus Woro dan kuasa hukumnya sudah menghadirkan 102 bukti surat, enam orang saksi fakta, dan tiga orang saksi ahli.

    Alat-alat bukti dan saksi dari pihak suku Awyu ini, menurut Woro,  jelas menunjukkan kejanggalan dalam penerbitan izin PT IAL. Misalnya, penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat adat.

    Para saksi juga menunjukkan adanya intimidasi terhadap masyarakat yang menolak perusahaan sawit, hingga tidak diakuinya keberadaan marga Woro dalam peta versi perusahaan.

    Baca: Komitmen Glasgow, saat 100 negara di dunia sepakat menahan deforestasi

    Namun dalam putusannya, hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkan prosedur penerbitan amdal karena bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini, yakni SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL.

    Padahal, Amdal jelas merupakan lampiran dan dasar penerbitan obyek sengketa.

    “Kami menilai hakim keliru mempertimbangkan telah terjadi partisipasi bermakna hanya menggunakan sebuah surat dukungan investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel,” ujarnya.

    LMA dinilai sebagai lembaga yang tidak jelas status hukum dan kedudukannya dalam tatanan adat.

    Mereka, ujarnya, tidak merepresentasikan masyarakat adat Awyu dan marga Woro, dan juga tidak punya hak untuk menyetujui pelepasan hutan milik masyarakat adat.

    “Ini mengabaikan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent) langsung dari masyarakat terdampak,” kata Tigor Hutapea, anggota tim kuasa hukum suku Awyu.

    Baca: Deforestasi jadi masalah lingkungan terbesar

    Putusan tersebut juga tak mengindahkan potensi dampak iklim jika PT IAL membuka kebun sawit dan melakukan deforestasi di hutan adat suku Awyu.

    Jika deforestasi itu terjadi, potensi emisi karbon yang lepas setidaknya sebesar 23 juta ton CO2. Ini akan menyumbang lima persen dari proyeksi tingkat emisi karbon Indonesia tahun 2030.

    Majelis hakim dinilai gagal memahami kasus ini sebagai gugatan lingkungan dan perubahan iklim, serta gagal memahami penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

    Kami, ujarnya, kecewa dengan putusan hakim dan akan memperjuangkan kasus ini sampai menang demi tegaknya hak masyarakat adat, selamatnya hutan Papua dari kerusakan yang masif, dan menahan laju krisis iklim.

    “Ini putusan yang janggal, hakim bukan saja tidak berpihak kepada masyarakat adat dan lingkungan, tapi juga seperti mengabaikan banyaknya fakta-fakta persidangan,” kata Sekar Banjaran Aji, anggota tim kuasa hukum suku Awyu.

    Baca: Perkebunan monokultur pemicu deforestasi

    Emanuel Gobay, anggota tim kuasa hukum suku Awyu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, mengatakan akan mengajukan banding karena ini menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang telah diabaikan dan dilanggar.

    “Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mengevaluasi sikap hakim dalam memutus perkara ini. Meski satu dari tiga majelis hakim memiliki sertifikasi hakim lingkungan, ternyata pertimbangan putusan tidak sesuai prinsip hukum lingkungan,” ujarnya.

    Gobay menunjuk sikap hakim yang tidak mempertimbangkan substansi amdal yang bermasalah dan menolak permintaan kami untuk pemeriksaan lapangan.

    Selama persidangan bergulir, banyak dukungan mengalir untuk suku Awyu. Berbagai pihak mengirimkan amicus curiae (sahabat peradilan), mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

    Juga dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), ahli litigasi iklim I Gede Agung Made Wardana, Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, Koalisi Kampung untuk Demokrasi Papua, dan Greenpeace Indonesia.

    Baca: 

  • Seperti Ini Peran Multi-Pihak dalam Mitigasi Perubahan Iklim lewat Perdagangan Karbon

    Seperti Ini Peran Multi-Pihak dalam Mitigasi Perubahan Iklim lewat Perdagangan Karbon

     

    7cloud.asia – Pada Maret lalu, Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menerbitkan Laporan Sintesis atas Laporan Penilaian Keenam mengenai situasi iklim terkini.

    Laporan tersebut mengingatkan, pemanasan global di abad ini telah mencapai 1,1 derajat celcius dan akan melampaui batas 1,5 derajat celcius jika tidak ada penurunan drastis emisi gas rumah kaca (GRK).

    Bagi banyak negara, pemanasan global yang memicu perubahan iklim telah terlihat dan seringkali melanda masyarakat yang paling rentan.

    Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia semakin khawatir dengan dampak pemanasan global dan perubahan iklim.

    Baca: Agar perdagangan karbon tidak dimanfaatkan untuk greenwashing

    Akan tetapi, penyebaran pengetahuan tentang lingkungan dan perubahan iklim yang tidak merata telah menghambat beberapa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

    Kegiatan diseminasi pengetahuan perlu dilaksanakan dengan baik untuk melengkapi kerangka peraturan perubahan iklim yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

    Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan meningkatkan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

    Komitmen ini diatur di Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional.

    Baca: Bursa karbon resmi diluncurkan, ini harapan para pakar lingkungan

    Perpres ini, salah satunya berisi tentang Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara sukarela sebesar 29% dibandingkan Business as Usual (BAU) di tahun 2030 dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional.

    “Dalam upaya pemenuhan target NDC tersebut, sektor kehutanan diharapkan berkontribusi sebesar 17.4% dan sektor energi sebesar 12,5% dari total target NDC, ” ujar Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna di acara pengenalan dan perkembangan perdagangan karbon di Indonesia, Senin (6/11/2023).

    Ia berharap, acara ini meningkatkan penyadartahuan dan pemahaman stakeholders mengenai regulasi dan kebijakan serta prosedur dan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia.

    Baca: Seperti ini mekanisme perdagangan karbon menekan emisi gas rumah kaca

    Sekaligus meningkatkan kapasitas penghitungan nilai ekonomi karbon terutama di sektor kehutanan dan energi, serta bagaimana tata cara perdagangannya melalui bursa karbon yang mekanismenya telah diatur oleh pemerintah.

    Pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan ini menyebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim yaitu melalui implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

    “Termasuk di dalamnya yaitu mekanisme penurunan emisi dengan skema perdagangan karbon,” ujarnya.

    Ia menambahkan, perdagangan karbon dan mitigasi perubahan iklim berkaitan erat karena perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme berbasis pasar yang digunakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

    Baca: Perdagangan karbon diatur untuk maksimalkan pendapatan negara

    Dolly menegaskan, butuh kolaborasi, dukungan dan komitmen multi-pihak, baik pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, NGO maupun seluruh aktor kehutanan dan energi dalam rangka mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional maupun global. 

    Sementara itu, Deputy Operation Manager PT. Syslab, Arief Setiawan,  mengatakan manajemen PT. Syslab memiliki visi dan misi untuk ikut peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

    Terkait tema kali perdagangan Karbon di Indonesia, Arief mengatakan, sepatutnya perlu menjadi perhatian agar kebermanfaatannya dapat dirasakan untuk masyarakat Indonesia dan Global.

    “Kami sendiri mengembangkan untuk pendampingan teknis bagi perusahaan yang akan menjalankan pengelolaan dan perdagangan karbon melalui Syslab Study Team,” ujarnya. 

    Baca: Terdampak oleh perubahan iklim, RI berhak mendapatkan dana loss and damage

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Wahyu Marjaka, Indonesia sudah mulai secara bertahap melakukan komitmen untuk penguatan pengurangan gas emisi rumah kaca.

    Pada tahun 2015, pemerintah di seluruh dunia berkomitmen lebih kuat lagi untuk pengendalian emisi gas rumah kaca secara global. 

    Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui Undang Undang No. 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

    Semenjak itu, Indonesia mendesain berbagai tataran tahap demi tahap regulasi menjadi dasar implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).  

    “NEK sangat penting menjadi salah satu dari berbagai regulasi atau substansial yang akan dilakukan Indonesia termasuk di dalamnya dari berbagai sektor NDC. Tidak hanya menjadi ukuran komitmen Indonesia tetapi juga menjadi dasar-dasar keberlanjutan di berbagai pembangunan di Indonesia”, ujar Wahyu.

     

  • November 2022 hingga Oktober 2023, Periode dengan Suhu Terpanas Sepanjang Sejarah

    November 2022 hingga Oktober 2023, Periode dengan Suhu Terpanas Sepanjang Sejarah

    7cloud.asia – Periode bulan November 2022 hingga Oktober 2023 tercatat sebagai periode dengan suhu terpanas sepanjang sejarah.

    Disebut periode dengan suhu terpanas karena rata-rata temperatur global 1,3 derajat di atas rata-rata temperatur pada masa pra industri.

    Demikian hasil analisis lembaga pemerhati perubahan iklim Climate Central yang disampaikan oleh Wakil Presiden Bidang Sains Climate Central, Andrew Pershing pada Jumat (10/11/2023).

    “Rekor akan terus terjadi pada tahun depan, terutama ketika El Nino semakin meningkat, dampaknya menyebabkan panas yang tidak biasa,” ungkap Andrew seperti dikutip Antaranews.

    Baca: cuaca hari ini waspada suhu hingga 38 derajat celcius landa kota ini

    Lebih lanjut Andrew menjelaskan dampak iklim parah terjadi di negara-negara berkembang di garis khatulistiwa.

    Sementara gelombang panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim melanda Amerika Serikat, India, Jepang, dan Eropa.

    Artinya tidak ada negara di dunia yang aman dari dampak perubahan iklim yang ditandai dengan suhu terpanas ini.

    Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang beriklim tropis mengalami kenaikan suhu dalam setahun terakhir.

    Berdasarkan perhitungan Indeks Pergeseran Iklim, Indonesia menempati urutan teratas di antara negara-negara anggota G20 dengan angka rata-rata 2,4, mengalahkan Arab Saudi (2,3) dan Meksiko (2,1).

    Baca: BMKG suhu hingga 37 derajat celsius berpeluang terjadi di kota ini

    Hasil analisis Climate Central pada 14 kota di Indonesia menunjukkan bahwa ada sembilan kota yang mengalami hari terpanas beruntun.

    Jakarta dan Tangerang tercatat mengalami hari dengan suhu terpanas secara beruntun selama 17 hari.

    Kota New Orleans di Amerika Serikat menempati urutan kedua dalam daftar kota-kota dunia dengan hari terpanas beruntun.

    Kota Houston di Amerika Serikat berada di peringkat teratas dalam daftar itu dengan 22 hari terpanas beruntun.

    Baca: Gelombang panas mengganas di Eropa, dampak perubahan iklim?

    Hari hasil penelitian sebanyak 7,8 miliar jiwa atau 99 persen dari umat manusia mengalami suhu hangat di atas rata-rata selama November 2022 sampai Oktober 2023.

    Hanya Islandia dan Lesotho yang suhunya tercatat lebih dingin dari biasanya selama periode itu.

    Sementara itu, Prof Edvin Aldrian, peneliti BRIN yang menjadi penulis Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celsius dikhawatirkan lebih cepat terjadi.

    Ini di luar dari yang diperkirakan pada 2030 dengan kondisi kenaikan suhu saat ini.

    Baca: PBB ingatkan periode 2023 hingga 2027 bakal menjadi tahun terpanas

    Ia mengakhui, memang ada faktor-faktor alam seperti fenomena El Nino, atau posisi matahari yang mendekati Bumi,

    “Tetapi aktivitas manusialah yang paling banyak memengaruhi kenaikan suhu global ini,” kata Edvin.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

  • KLHK Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Hutan Mangrove Pada 2024, Bagaimana Realisasinya?

    KLHK Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Hutan Mangrove Pada 2024, Bagaimana Realisasinya?

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta dukungan dan keterlibatan masyarakat untuk membantu mewujudkan target rehabilitasi hutan mangrove atau bakau di Indonesia. 

    Setidaknya 600 ribu hektare hutan mangrove perlu direhabilitas hingga 2024, sehingga membutuhkan dukungan berbagai organisasi, lembaga, kementerian hingga masyarakat lokal. 

    Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK Inge Retnowati target rehabilitasi hutan mangrove tersebut tertuang dalam Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

    Hal itu diungkapkan Inge dalam diskusi bertajuk pengelolaan karbon biru hutan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim yang disimak secara daring di Jakarta, Selasa (22/11/2023).

    Baca: Mengenal beragam jenis mangrove di hutan mangrove Surabaya

    Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pasal lima ayat dua mengatakan pelaksanaan percepatan rehabilitasi hutan mangrove meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung.

    Hutan mangrove yang butuh direhabilitasi itu juga berada di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

    Dilansir Antaranews.com target tersebut akan menjadi capaian yang harus diselesaikan kementerian dan lembaga khususnya KLHK, BRGM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kata dia, KLHK memiliki target 50 hingga 60 ribu rehabilitasi lahan mangrove.

    Baca: Manfaat ekologi dan ekonomi hutan mangrove

    “Dalam RPJMN 2020-2024 KLHK menargetkan 50 ribu hingga 60 hektare rehabilitasi mangrove dan ini hampir selesai. Dan ini kita akan perbarui lagi,” ujarnya.

    Berdasarkan data KLHK Indonesia memiliki 3,39 juta hektare mangrove atau setara dengan 21 persen total hutan bakau yang ada di dunia.

    Adapun provinsi dengan total hutan mangrove terluas ada di Papua yang memiliki lahan mangrove lebih dari 1 juta hektare.

    Llau diikuti Provinsi Papua Barat 480 ribu hektare, serta Riau 227 ribu hektare hutan mangrove.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan hutan terluas di dunia

    Selain itu bila dideretkan berdasarkan pulau, Papua, Kalimantan, dan Sumatera menjadi penyumbang terbesar luas hutan mangrove di Tanah Air.

    Hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut.

    Hutan mangrove juga berguna untuk meminimalkan dampak tsunami, mengurangi polusi dengan menyerap karbondioksida (CO2) dan memproduksi oksigen (O2).

    Hutan mangrove juga bisa menjadi menjadi barier atau penahan abrasi dan mencegah turunnya muka air tanah.