ruangkota

Tag: bandung

  • Komunitas Aleut: Cara Urang Bandung Mengenali Kota Tempat Tinggalnya

    Komunitas Aleut: Cara Urang Bandung Mengenali Kota Tempat Tinggalnya

    7cloud.asia – Komunitas Aleut, demikian nama yang disematkan untuk komunitas pejalan kaki dan pecinta sejarah Kota Bandung ini.

    Berdiri sejak 2006, ratusan anggota Komunitas Aleut telah menjelajahi sudut-sudut Kota Bandung yang juga dikenal dengan sebutan kota kembang ini.

    Dilansir dari harian Kompas, embrio Komunitas Aleut lahir pada 2005. Adalah Ridwan Hutagalung, Direktur Program Radio Mustika FM Bandung, yang semula mencetuskan acara ”Afternoon Coffee” di radionya.

    Sepekan sekali acara ini menyajikan wawasan sejarah Kota Bandung yang sebagian besar bersumber dari buku karya Haryoto Kunto, Wadjah Bandoeng Tempo Doeloe.

    Lantas pada pertengahan 2005, mahasiswa baru Jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran mengikuti ospek. Panitia mengusulkan agar ospek kali ini tidak lagi bernuansa kekerasan.

    Baca: Mengenal sejarah Kota Bandung

    Muncullah gagasan mengunjungi situs-situs sejarah Kota Bandung dengan melibatkan Ridwan. Acara ini rupanya mendapat respons bagus dari para mahasiswa baru.

    Dari situ muncul gagasan mendirikan komunitas yang kemudian pada 2006 resmi bernama Komunitas Aleut. Bentuk acaranya masih sama, jalan-jalan keliling kota untuk mengetahui lebih jauh tentang situs-situs sejarah.

    Belakangan referensi mereka makin berkembang, termasuk buku karya Us Tiarsa dan beberapa buku lain yang membincang sejarah Jawa Barat, khususnya Bandung.

    Nama Aleut diambil dari kata “Ngaleut”, kata dalam bahasa Sunda yang berarti sekelompok orang yang berjalan berbanjar atau beriringan sebagaimana para petani beramai-ramai melintasi jalan setapak.

    Ini pula yang kerap dilakukan Komunitas Aleut. Mereka bersama-sama menyambangi sudut-sudut kota Bandung.

    Baca: Sumbu filosofi Kota Yogyakarta diakui menjadi warisan budaya dunia

    Trotoar dan gang-gang dalam perkampungan di Kota Bandung yang semakin sempit memaksa mereka berjalan berbanjar seperti orang antre.

    Ada dua kegiatan yang rutin dilakukan setiap pekan. Seperti ngaleut, momotoran, dan kelas literasi yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu.

    Selain itu, ada kegiatan Kamisan yang dilakukan pada Kamis malam, yang menjadi tempat untuk berbincang satu sama lain dan mengerjakan berbagai proyek.

    Dalam perjalanannya, Komunitas Aleut tidak hanya berfokus pada sejarah, tetapi juga memberikan edukasi tentang lingkungan, kesehatan, serta pengembangan minat dan bakat bagi para anggotanya.

    Dengan jumlah anggota yang sangat banyak, tentu tidak semua anggota rutin mengikuti kegiatan ngaleut.

    Baca: Dengan konsep slow city, Kota Solo tawarkan pengalaman unik dalam berwisata

    Saat ngaleut, para anggota akan ditemani pemandu yang sudah memahami sejarah dan asal muasal tempat tersebut, sehingga edukasi sejarah yang diberikan benar-benar sesuai dan dapat menambah wawasan para anggota.

    Dilansir dari berbagai sumber, bergabung dengan komunitas ini sangatlah mudah. Cukup ikuti akun Instagram @komunitasaleut untuk mendapatkan informasi pendaftaran.

    Calon anggota hanya perlu membayar biaya keanggotaan sebesar Rp15.000 per tahun.

    Dengan biaya yang terjangkau ini, anggota mendapatkan banyak manfaat, seperti belajar bersama, bertukar pikiran, membangun solidaritas, dan tentunya mengikuti tur edukatif ke berbagai tempat bersejarah di Kota Bandung.

    Berangkat dari kegelisahan terhadap kondisi kota, Komunitas Aleut di Bandung belajar bersama-sama mengenali sejarah.

    Dari aktivitas ini mereka kemudian membuat jargon ”Ngaleut: tjara asjik mengenal Bandoeng”.

  • Kota Bandung Siap Kembangkan Wisata Gastronomi Kelas Dunia

    Kota Bandung Siap Kembangkan Wisata Gastronomi Kelas Dunia

    7cloud.asia – Ketua Tim Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung, Mega mengatakan, Kota Bandung menyimpan potensi wisata gastronomi yang sangat besar, namun belum terekspos secara optimal.

    Karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus mendorong pengembangan potensi wisata gastronomi agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

    Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan big data sebagai alat untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait sektor ini.

    “Di creator space kami, Patra Komala, data yang kami himpun akan menjadi dasar kebijakan. Big data ini akan menjadi tools pemerintah kota untuk menentukan regulasi pengembangan gastronomi,” ujar Mega, Jumat(15/8/2025) eperti dilansir bandung.go.id.

    Menurutnya, pengembangan gastronomi membutuhkan pemahaman dari seluruh pihak, termasuk model kolaborasi hexahelix yang melibatkan unsur pendanaan agar pelaku dapat membangun bisnis yang berkelanjutan.

    Baca: ‘Open Top Tour of Jakarta’ tawarkan pengalaman unik dalam menikmati Kota Jakarta

    Mega memaparkan, di tingkat global, melalui UNESCO Creative Cities Network (UCCN), pengembangan gastronomi mencakup tujuh subsektor yang harus diaktivasi.

    ”Pengembangan wisata gastronomi ini lebih mendalam dibanding kuliner, sehingga butuh kolaborasi erat dengan akademisi yang memiliki kajian mendalam,” katanya.

    Sementara itu, Pakar Gastronomi Indonesia, Dewi Turgarini, menuturkan UPI telah berkolaborasi dengan Disbudpar Bandung sejak 2018 untuk membangun wisata gastronomi berbasis riset dan pengabdian masyarakat.

    sekaligus Dosen Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini mengatakan, salah satu program yang sudah berjalan adalah paket wisata Gastronomi Tour on Bandros yang diadakan sebulan sekali bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia.

    Baca: Serunya menjelajahi kawasan Kota Tua Jakarta

    “Hingga kini sudah ada 30 paket wisata gastronomi yang melibatkan hotel, restoran, katering, dan destinasi wisata. Bahkan, 6 September mendatang akan ada kunjungan wisatawan mancanegara untuk mengikuti wisata gastronomi di Bandung,” katanya.

    Dewi menjelaskan, wisata gastronomi bukan sekadar menikmati makanan, tetapi juga memahami sejarah, tradisi, filosofi, keunikan bahan baku, cara penyajian, nilai edukasi, manfaat kesehatan, hingga etika makan.

    “Pengalaman yang diberikan harus melampaui ekspektasi wisatawan dan pada akhirnya mensejahterakan pelaku serta pelestari gastronomi,” katanya.

    Ia menggambarkan Bandung sebagai kota wisata yang memikat di setiap sudutnya.

    “Masuk ke Bandung itu seperti masuk ke Disneyland. Hampir di semua titik ada potensi wisata, terutama gastronominya,” tandasnya.

    Baca: Kawasan Kota Lama Surabaya siap sambut wisatawan

  • Sewindu Menunggu, Warga Rumah Deret Tamansari, Kota Bandung Akhirnya Terima Dokumen Kependudukan

    Sewindu Menunggu, Warga Rumah Deret Tamansari, Kota Bandung Akhirnya Terima Dokumen Kependudukan

    7cloud.asia – Setelah menunggu selama 8 tahun, warga RW 11 Rumah Deret Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Jawa Barat akhirnya bisa bernapas lega.

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Jawa Barat menyerahkan secara resmi rekapitulasi data penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi 120 Kepala Keluarga (KK) yang menetap di Rumah Deret Tamansari.

    Rumah Deret Tamansari yang memiliki kapasitas hunian hingga 400 unit dibangun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung (DPKP) dan terdiri dari blok A, B, C, dan D.

    Dilansir bandung.go.id, acara penyerahan dokumen kependudukan berlangsung di lingkungan RW 11 Rumah Deret Tamansari, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin dan jajarannya.

    Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengaku merasa lega setelah permasalahan administrasi warga Tamansari yang terkatung-katung selama delapan tahun akhirnya menemukan solusi nyata.

    “Bagi saya, kebahagiaan hari ini adalah bisa menuntaskan apa yang sudah lama menjadi aspirasi warga. Dulu saya menerima audensi warga yang menyampaikan bahwa selama delapan tahun mereka tidak punya kepastian administrasi. Alhamdulillah, sekarang semuanya sudah jelas,” ungkapnya.

    Baca: Rumah flat jadi alternatif solusi hunian yang lebih adil

    Ia menjelaskan, salah satu langkah penting yang berhasil diwujudkan adalah perubahan nama kawasan dari ‘Apartemen Tamansari’ menjadi ‘Rumah Deret Tamansari’. Dengan status baru tersebut, warga kini memiliki alamat dan domisili yang sah secara hukum.

    “Dengan nama baru ini, warga bisa kembali terdaftar secara resmi, bisa mendapatkan bantuan sosial, dan anak-anaknya bisa bersekolah gratis. Ini bukti nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat,” tegas Erwin.

    Erwin juga sempat menyinggung beberapa persoalan lain yang sebelumnya menjadi keluhan warga, seperti kerusakan fasilitas hunian, akses air bersih, hingga pembangunan balai RW.

    Semua hal tersebut kini tengah dalam proses tindak lanjut bersama Dinas terkait dan kecamatan.

    Ia bahkan berpesan agar kawasan Rumah Deret Tamansari menjadi contoh “kawasan bebas sampah” di Bandung.

    “Kalau warga siap mewujudkan kawasan bebas sampah, Pemkot akan memberikan bantuan Rp200 juta melalui program Prakarsa Warga. Jadi, ayo kita buktikan bahwa Rumah Deret Tamansari bisa jadi lingkungan bersih dan mandiri,” ujarnya bersemangat.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan merevitalisasi sembilan Rusunawa

    Ia menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti kebutuhan warga, baik melalui jalur birokrasi maupun komunikasi langsung.

    “Kalau ada kendala, jangan sungkan lapor ke saya. Kalau ke dinas susah, ke camat juga belum selesai, telepon saya langsung. Karena yang penting bagi saya, persoalan warga harus cepat beres,” tegasnya.

    Dengan penyerahan 492 dokumen kependudukan, warga RW 11 Rumah Deret Tamansari kini resmi memiliki identitas yang sah. Momentum ini sekaligus menandai babak baru bagi kawasan yang selama bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian administrasi.

    “Hari ini bukan sekadar penyerahan dokumen, tapi penegasan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap warga memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” pungkas Erwin.

    Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar mengapresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi menyelesaikan permasalahan administrasi warga Tamansari.

    Baca: Warga kolong tol Angke dipindahkan ke rusunawa

    “Urusan kependudukan ini sangat penting karena menjadi dasar dari pelayanan-pelayanan publik selanjutnya. Kami berterima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota atas kepedulian dan arahan beliau sehingga persoalan yang sempat tertunda bertahun-tahun bisa kita selesaikan bersama,” ujar Tatang, Kamis, (9/10/2025).

    Pada tahap awal ini, Disdukcapil menyerahkan 154 Kartu Keluarga (KK), 331 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan 7 Kartu Identitas Anak (KIA).

    Tatang mengungkapkan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung bersifat gratis tanpa pungutan biaya apa pun.

    “Kalau ada yang memungut biaya, laporkan langsung ke Pak Lurah atau Bu Camat. Kami akan tindaklanjuti. Kalau masih ada hambatan, silakan lapor ke Pak Wakil,” tegasnya.

    Ia menambahkan, untuk mempercepat pelayanan, Disdukcapil akan menurunkan Mobil Pelayanan Keliling (Mepeling)ke kawasan Tamansari secara rutin.

    Bahkan, jika diperlukan, pelayanan akan dilakukan setiap hari agar seluruh warga dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah dan valid.

    Baca: Harga rumah di kota besar semakin mahal

  • Cuaca Hari Ini: Hati-hati, Hujan Disertai Petir Berpotensi Landa Serang, Bandung dan Sejumlah Kota

    Cuaca Hari Ini: Hati-hati, Hujan Disertai Petir Berpotensi Landa Serang, Bandung dan Sejumlah Kota

    7cloud.asia – Kondisi cuaca yang tak bersahabat berupa hujan disertai petir agaknya masih terjadi di sejumlah kota pada Senin (03/11/2025). Diantaranya adalah Kota Serang dan Bandung.

    Melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), selain Serang dan Bandung, hujan disertai petir berpeluang pula melanda Kota Pangkal Pinang, Yogyakarta, Tanjung Selor, Banjarmasin,

    Kemudian hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Kota Merauke. Sedangkan hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung.

    Kondisi cuaca serupa berpotensi pula terjadi di  Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Mamuju, Makassar, Kendari, Manado, Gorontalo, Ternate, Ambon, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya.    

    Untuk wilayah Jakarta, BMKG memprediksi cuaca berawan hampir di seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari. Peluang hujan dengan intensitas ringan terjadi wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

    Siang dan sore, seluruh wilayah Jakarta berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Malam harinya hampir seluruh wilayah Jakarta diprediksi berawan. Namun masih ada potensi hujan berintensitas ringan di Kepulauan Seribu.

    BMKG juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir agar mewaspadai potensi banjir rob di sejumlah wilayah pesisir. Seperti pesisir Sumatera Utara, pesisir Jakarta, pesisir utara Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah,

    Selain itu pesisir Gresik, pesisir Lamongan, pesisir Tuban, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Barito Kuala, pesisir Banjar, pesisir Banjarmasin, pesisir Tanah Laut, pesisir Maluku Tengah dan pesisir Seram bagian Timur juga berpotensi terjadi banjir rob.

  • Rencana Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung Dinilai Akan Merusak Lanskap Kota

    Rencana Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung Dinilai Akan Merusak Lanskap Kota

    7cloud.asia – Rencana pemerintah membangun tol dalam kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dinilai sangat tidak tepat.

    Menurut  Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Frans Ari Prasetyo, sejak awal Bandung tidak didesain sebagai kota besar yang dapat menampung mobilitas warga dan kendaraanya dalam jumlah besar. 

    Pembangunan BIUTR dengan ruas-ruas jalan di tengah kota justru hanya akan berdampak negatif pada lingkungan dan mengubah landscape Kota Bandung. 

    “Selain berada di wilayah cekungan, Bandung didesain sebagai kota dengan mobilitas pendek, mirip dengan kota-kota di Eropa. Jadi, keberadaan tol dalam kota ini sebenarnya tidak sesuai dengan karakter dasar Bandung,” ujar Frans, Rabu (3/12/2025) dikutip TribunJabar.

    Rencana pembangunan BIUTR ini, kata dia, seolah pemerintah terus-menerus memfasilitasi kendaraan pribadi dan melupakan kewajibannya dalam menyediakan fasilitas transportasi publik yang layak bagi masyarakat. 

    “Proyek ini tampak dipaksakan dan keberadaan BIUTR ini jelas akan mengubah landscape Kota Bandung,” katanya.

    Sebaiknya, kata Frans, pembangunan tol difokuskan untuk menghubungkan Kota Bandung dengan daerah lain di cekungan Bandung seperti Sumedang, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi.

    “Menurut saya BIUTR ini akan berguna jika dibangun bukan membelah Kota Bandung, bukan di dalam kota. Sebaiknya BIUTR menghubungkan Bandung dengan kota-kota satelitnya, seperti Sumedang, Cicalengka, Padalarang, dan lainnya. Itu jauh lebih bermanfaat,” ucapnya.

    Sementara mobilitas dalam kota, kata Frans, dapat diintegrasikan dengan transportasi publik yang sudah ada. Membangun jalan terus menerus pun, kata dia, justru hanya akan mendorong masyarakat untuk memakai kendaraan pribadi. 

    “Ini bukan solusi, solusinya adalah transportasi publik. Jadi, rencana ini tidak tepat jika berada di tengah kota atau di area cekungan Bandung,” katanya.

    Selain itu, kata dia, membangun jalan layang di tengah kota juga merupakan pendekatan yang salah. Sebab, keberadaan infrastruktur berat seperti flyover dapat meningkatkan daya kompaksi tanah, sehingga kemampuan tanah di Kota Bandung untuk menyerap air semakin berkurang.

    “Bandung yang seharusnya berfungsi seperti spons, nanti tidak lagi mampu menyerap air hujan, sehingga banjir akan semakin sering terjadi,” ucapnya. 

    “Kita juga harus ingat, bahwa rancangan Pemerintah Kolonial Belanda dulu menempatkan Bandung sebagai kota yang sangat memperhatikan unsur ekologisnya. Infrastruktur berat di berbagai titik justru merusak prinsip dasar itu,” tambahnya. 

    Pembangunan tol dalam kota dengan jembatan layang pun, kata dia, merupakan gaya pembangunan era 1960-an. Negara-negara seperti di Korea, Jepang dan negara di benua Amerika serta Eropa sudah melakukan.

    Tapi mereka kemudian mengakui itu adalah kesalahan besar. Sejak tahun 1980-an, banyak kota menghancurkan flyover karena dianggap merusak tata ruang dan ekologi.

    “Salah satu contoh di Sungai Cheonggyecheon Korea Selatan. Dulu di atasnya ada jalan tol layang yang kemudian dihancurkan, lalu dikembalikan menjadi sungai yang memiliki fungsi ekologis,” katanya.

    “Celakanya, Indonesia. Termasuk Bandung, justru masih mengadopsi pola pembangunan lama itu,” katanya. 

    Sumber: Tribunnews 

     

     

     

  • Berkomitmen Kembangkan Green Tourism, Ini yang Dilakukan Pemerintah Kota Bandung

    Berkomitmen Kembangkan Green Tourism, Ini yang Dilakukan Pemerintah Kota Bandung

    7cloud.asia – Sejak tahun 2016, Kota Bandung, Jawa Barat telah diakui sebagai salah satu dari 10 tujuan wisata utama di Indonesia. Pemerintah pusat bahkan telah menetapkan turunan brand Wonderful Indonesia untuk Bandung dengan nama Stunning Bandung.

    Namun, dalam diskusi “Bandung Bersinar” di Pendopo Kota Bandung, Sabtu, 13 Desember 2025 terungkap hingga kini, branding tersebut dinilai belum optimal akibat tantangan komunikasi dan implementasi.

    “Yang perlu kita jawab adalah, apa yang membuat orang benar-benar terpana melihat Bandung? Banyak faktornya, mulai dari arsitektur, kuliner, komunitas, hingga event. Tapi salah satu tantangan utama destinasi wisata adalah mobilitas,” ujar Wali Kota Bandung Ahmad Farhan dalam diskusi tersebut.

    Dilansir bandung.go.id, dalam kesempatan itu Farhan juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata hijau atau green tourism di Kota Bandung.

    Farhan mengungkapkan, konsep pariwisata hijau merupakan inovasi yang untuk pertama kalinya secara serius diperkenalkan di Kota Bandung.

    Menurutnya, aktivitas wisata tidak lagi cukup hanya menawarkan hiburan, tetapi harus memiliki nilai tambah, salah satunya dengan menekan dampak sosial dan dampak lingkungan.

    “Green tourism menunjukkan, kegiatan berwisata harus diberi nilai tambah. Inilah esensi inovasi yang kami dorong di Kota Bandung,” ujar Farhan.

    Dia menambahkan, tingginya aktivitas wisata selalu berbanding lurus dengan kemacetan. Dan, kemacetan berbanding lurus dengan tingginya emisi karbon.

    Baca: Pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung dinilai tak sesuai lanskap kota

    Pemerintah kota, ujarnya, bertanggung jawab menangani persoalan lalu lintas, namun partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menekan dampak emisi.

    “Kalaupun masih macet, emisinya harus minimum. Di sinilah peluang wisata berbasis zero emission,” tuturnya.

    Farhan menyoroti besarnya jejak karbon yang dihasilkan sektor pariwisata, mulai dari transportasi wisatawan hingga operasional hotel. Dengan konsep pariwisata rendah emisi, Kota Bandung berupaya memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing.

    “Semakin kecil jejak karbonnya, semakin tinggi nilai tambah wisatanya,” ujarnya.

    Dalam pengembangan ekonomi daerah, Pemkot Bandung menerapkan strategi TTI (Tourism, Trading, Investment).

    Pariwisata menjadi pintu masuk kedatangan wisatawan, yang kemudian mendorong aktivitas ekonomi melalui transaksi perdagangan.

    “Wisata itu to see, to do, to buy. Ketika orang berbelanja dan beraktivitas, maka trading terjadi. Dari situlah investasi masuk,” jelas Farhan.

    Dampaknya terlihat nyata. Sepanjang semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 5,43 persen, di atas rata-rata nasional. Pada triwulan ketiga, pertumbuhan tercatat 5,26 persen.

    Baca: Bandung siap kembangkan wisata gastronomi kelas dunia

    Tingginya tingkat hunian hotel, terutama hotel berbintang, menunjukkan bahwa wisatawan yang datang memiliki daya beli tinggi.

    Namun, Farhan mengingatkan adanya risiko ketimpangan ekonomi yang harus diantisipasi.
    Dari hasil kunjungan ke sekitar 50 RW, Farhan menemukan adanya disparitas ekonomi yang perlu dijembatani.

    Sektor pariwisata dinilai paling inklusif karena membuka peluang pendapatan bagi semua lapisan, mulai dari pemilik hotel hingga juru parkir.

    “Pariwisata memberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan. Karena itu, berbagai jenis pariwisata terus kami kembangkan,” katanya.

    Selain sport tourism, Bandung juga mengembangkan education tourism dengan memanfaatkan banyaknya perguruan tinggi. Mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Bandung, membawa dampak ekonomi berantai bagi sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM.

    Di kesempatan itu, Farhan menjelaskan, program Bandung Bersinar menjadi bagian dari inovasi pariwisata, khususnya dalam mendukung mobilitas wisatawan yang pada 2025 ditargetkan mencapai 8,7 juta kunjungan.

    Farhan berharap jutaan wisatawan ini menggunakan kendaraan listrik yang emisinya lebih rendah sehingga dampaknya akan sangat baik bagi lingkungan. Pemkot Bandung, dengan berkolaborasi dengan PLN akan memperbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

     

    Pemerintah kota Bandung akan memberikan kemudahan perizinan dan mendukung berbagai insentif sesuai kebijakan pusat.

    SPKLU ini umumnya ditempatkan di area parkir pusat perbelanjaan dan ruang publik strategis. Ke depan, ketersediaan fasilitas ini diharapkan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

    Upaya pengurangan emisi juga dilakukan melalui pengembangan angkot listrik sebagai sarana edukasi publik.

    Pemkot Bandung bekerja sama dengan koperasi angkutan umum juga akan melakukan peremajaan armada, sekaligus berkolaborasi dengan Dishub Jawa Barat agar angkot listrik menjadi feeder BRT.

    “Angkot listrik itu nyaman pisan. Ini memberi sentuhan modern bagi Kota Bandung,” kata Farhan.

     

  • Lebih dari 1500 Petugas Pemilah Sampah Dikerahkan untuk Tangani Masalah Sampah di Bandung

    Lebih dari 1500 Petugas Pemilah Sampah Dikerahkan untuk Tangani Masalah Sampah di Bandung

    7cloud.asia – Pemerintah kota Bandung menyiapkan anggaran khusus untuk Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah lewat program Gaslah. Setidaknya 1.596 petugas dilibatkan dalam program Gaslah ini dan bertugas di setiap RW dan menerima honor bulanan.

    Dilansir laman resmi Pemkot Bandung, total anggaran untuk program Gaslah sekitar Rp23 – 24 miliar setahun.

    ”Petugas akan kami pantau dan awasi kinerjanya, serta secara bertahap dilengkapi sarana pendukung,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Salman Faruq.

    Selain Gaslah, penguatan edukasi masyarakat juga dilakukan melalui program Kawasan Bebas Sampah (KBS). Saat ini, RW KBS di Kota Bandung telah mencapai sekitar 500 RW atau sekitar 30 persen dari total RW.

    “Target 2026 bisa mencapai 750 sampai 800 RW. Selain jumlah, kami juga menargetkan tingkat kepatuhan pemilahan meningkat dari 30 persen menjadi 50 persen atau lebih,” imbuh Salman.

    Dari sisi regulasi, pengelolaan sampah di Kota Bandung telah memiliki landasan yang cukup kuat dan lengkap.

    Baca: Industri FMCG diminta serius kurangi sampah plastik dan tak hanya kokus pada daur ulang

    “Mulai dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan wali kota turunannya sudah tersedia. Termasuk Perwal Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Jakstrada Kebijakan dan Strategi Daerah,” ujar Salman.

    Ia menjelaskan, regulasi tersebut mencakup seluruh aspek pengelolaan sampah, mulai dari operasional kebersihan, pembentukan UPT BLUD pengelolaan sampah, penetapan tarif layanan, hingga mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

    “Secara regulasi, Pemerintah Kota Bandung sudah cukup lengkap dalam mendukung pengelolaan sampah,” katanya.

    Salman menambahkan, penyusunan regulasi di Kota Bandung selalu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM.

    “Dalam penyusunan peraturan, kami selalu berkoordinasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional,” ujarnya.

    Sementara itu, upaya peningkatan partisipasi publik juga diperkuat melalui optimalisasi Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit, kampanye edukasi berkelanjutan, serta penerbitan surat edaran Wali Kota Bandung terkait penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

    Baca: Daur ulang tak akan mampu imbangi ledakan polusi plastik

    Pemkot Bandung juga mendorong integrasi program Kang Pisman dengan program lain seperti Buruan SAE dan Dapur Dahsat, sehingga tercipta sistem pengelolaan sampah yang sirkular.

    Terkait penegakan hukum lingkungan, Salman menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah telah diatur dalam Perda. DLH akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak pelanggar, termasuk pembuang sampah sembarangan.

    “Penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan pembuangan sampah liar,” katanya.

    Ia juga menegaskan, Pemkot Bandung akan patuh terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk penyegelan insinerator yang dilakukan untuk memastikan tidak beroperasi kembali.

    Untuk tahun 2026, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan signifikan pengolahan sampah harian. Dari sebelumnya sekitar 300 ton per hari, diharapkan bisa meningkat menjadi 500 hingga 600 ton per hari.

    “Dengan penghentian teknologi termal, kami akan mengkaji teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti RDF, maggot, pengolahan organik, dan pengurangan sampah dari sumber,” ujar Salman.

    Ia menuturkan, Pemkot Bandung juga tengah mengidentifikasi lahan-lahan milik pemerintah kota yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pengolahan sampah berbasis RDF, guna mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sampah di tengah keterbatasan kuota TPA Sarimukti.

    “Targetnya, kinerja pengelolaan sampah Kota Bandung terus meningkat,” pungkasnya

    Baca: Upaya dunia mengakhiri polusi plastik

  • Kota Bandung Luncurkan Gaslah! Perang Melawan Sampah Dimulai dari RW

    Kota Bandung Luncurkan Gaslah! Perang Melawan Sampah Dimulai dari RW

    7cloud.asia – Salah satu tantangan terbesar pengelolaan sampah di Kota Bandung, Jawa Barat ada di Pasar Gedebage yang menghasilkan 20 ton sampah setiap hari. Mayoritas sampah ini adalah sampah organik berupa limbah pisang.

    Menurut Walikota Bandung, Muhammad Farhan, Kota Bandung merupakan konsumen pisang yang sangat besar, namun hanya buahnya yang dimanfaatkan, sementara kulit dan bagian lainnya menjadi beban pengelolaan.

    “Problemnya adalah limbah organik itu harus diolah dengan teknologi biodigestor yang memang menimbulkan bau,” ujar Farhan dalam Wawancara Khusus “Berita Satu Spesial” B-Tv bertema Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah, Jumat (20/2/2026).

    Untuk mengatasi masalah sampah, Pemerinta kota Bandung sebenarnya telah meluncurkan program “Gaslah” (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Program ini menempatkan satu petugas pemilah di setiap RW untuk memastikan proses pemilahan berjalan dari hulu.

    Kehadiran petugas Gaslah ini akan membantu dan mengajarkan memilah dan mengolah sampah. Khusus untuk sampah organik akan diolah menjadi kompos dan maggot.

    Baca: Darurat pengelolaan sampah di sejumlah kota di Indonesia

    Namun, khusus untuk Pasar Gedebage, keberadaan petugas Gaslah tak mampu menuntaskan persoalan. Karena itu, Pemkot sedang memutar otak untuk mengatasinya.

    Farhan menjelaskan, metode pengolahan lanjutan seperti maggot, biodigestor hingga RDF tetap memiliki konsekuensi risiko bau. Bahkan teknologi termal sekalipun tidak sepenuhnya tanpa dampak.

    Perang terhadap sampah
    Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah menegaskan perang melawan sampah dimulai dari tingkat paling bawah, yakni Rukun Warga (RW).

    Sebanyak 1.596 petugas pemilah dan pengolah sampah telah dikerahkan untuk menjangkau seluruh RW di Kota Bandung.

    Farhan mengutip arahan Presiden yang menyebut menangani persoalan sampah sebagai sebuah “perang”.

    Baca: Tambahan anggaran Rp90 miliar untuk penanganan sampah di Bandung

    “Perangnya tidak mudah karena musuhnya datang dari diri kita sendiri. Sampah tidak pernah datang dari orang lain tapi dari diri kita sendiri,” katanya.

    Dari total 1.596 RW, seluruhnya telah direkrut petugas. Namun Farhan mengakui hal itu belum cukup. Pemkot akan memperluas cakupan hingga menjangkau 9.699 RT agar edukasi dan pengolahan sampah dimulai dari rumah tangga.

    Ia juga menegaskan kawasan komersial seperti pasar, hotel, dan perkantoran wajib mengolah sampahnya secara mandiri dan tidak lagi membebani sistem kota.

    Farhan mengingatkan, perubahan perilaku menjadi kunci utama. Edukasi dari rumah, sekolah, hingga tempat kerja harus berjalan paralel dengan peningkatan teknologi pengolahan.

    “Kalau tidak dimulai dari hulu, maka hilirnya akan selalu berat,” ungkapnya.

    Baca: Pusat daur ulang sampah di Jakarta 

  • Pemkot Bandung Targetkan 800 Unit Hunian di Proyek Rumah Susun Sadang Serang

    Pemkot Bandung Targetkan 800 Unit Hunian di Proyek Rumah Susun Sadang Serang

    7cloud.asia – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat sedang mematangkan rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di kawasan Sadang Serang.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, proyek ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada warga memiliki hunian layak dengan skema kepemilikan yang jelas.

    “Rusunami yang ada di Sadang Serang itu, tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan ke semua warga untuk memiliki tempat tinggal. Di dalamnya ada aturan HGB selama 30 tahun,” ujar Farhan saat diwawancarai di Pendopo Kota Bandung, Rabu 25 Februari 2026.

    Menurut Farhan, skema yang dirancang bukan rumah susun sewa, melainkan rusunami berbasis kepemilikan (hak milik atas satuan rumah susun) dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun sesuai regulasi. Konsepnya berbeda dengan rusunawa karena memberi nilai kepemilikan bagi masyarakat.

    Dari sisi pembiayaan, Pemkot Bandung tengah mengupayakan dukungan subsidi agar cicilan tetap terjangkau.

    “Harganya akan diupayakan dengan bantuan subsidi keuangan sehingga dengan cicilan kurang sekitar antara Rp1,5 sampai Rp2 juta per bulan. Itu bisa lunas dan dimiliki selama 30 tahun,” jelasnya.

    Baca: Rumah Flat Menteng jadi alternatif kepemilikan properti bersama di kota besar

    Farhan menyebut, saat ini progres pembangunan masih dalam tahap penguatan status lahan dan penyesuaian tata ruang. Perhitungan pembiayaan juga masih menunggu finalisasi desain dan skema pendanaan dari pemerintah pusat.

    “Sekarang perkembangannya kita secara status sedang kita kuatkan dulu. Secara tata ruang sedang kita pastikan dulu. Nanti hitung-hitungan masalah pembiayaan itu sedang menunggu perhitungan,” katanya.

    Ia menambahkan, secara desain teknis pembangunan gedung tidak membutuhkan waktu lama. Namun, aspek tata ruang menjadi perhatian utama. Apalagi Sadang Serang masuk dalam kawasan Bandung Utara yang memiliki sejumlah ketentuan khusus.

    “Kalau mendesain gedung, mungkin dua minggu beres. Tetapi kita harus pastikan semua sesuai aturan,” ujarnya.

    Terkait kapasitas, Farhan memastikan minimal 800 unit hunian dapat dibangun di lokasi tersebut. Target awal sempat berada di kisaran 1.000 hingga 1.200 unit, namun akan disesuaikan dengan ketentuan kawasan.

    “Memadai harus bisa menampung paling tidak 800 unit. Selebihnya nanti kita lihat lagi karena itu masuk wilayah Bandung Utara,” tuturnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan membangun dan merevitalisasi sembilan rumah susun

    Sebagai kawasan yang diatur ketat, pembangunan di Bandung Utara harus memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), hingga koefisien dasar hijau (KDH).

    Pemkot Bandung memastikan seluruh ketentuan tersebut menjadi acuan agar proyek tetap selaras dengan aspek lingkungan dan tata ruang kota.

    Program rusunami ini merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan dan menjanjikan kejelasan skema program pada akhir Februari 2026.

    Pemkot Bandung berharap Kota Bandung dapat memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi dari pemerintah pusat. Selain Sadang Serang, sejumlah lokasi lain seperti kawasan Bandung Timur juga dipertimbangkan untuk memperluas akses hunian vertikal.

  • Buruknya Layanan Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan di Kota Bandung

    Buruknya Layanan Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan di Kota Bandung

    7cloud.asia – Walikota Bandung, Muhammad Farhan secara terbuka mengungkap akar permasalahan yang membuat kota Bandung semakin macet dan padat kendaraan.

    Ia menilai, tingginya kepemilikan kendaraan pribadi serta buruknya sistem transportasi umum menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi lalu lintas di Bandung semakin semrawut dari tahun ke tahun.

    Farhan menyebut bahwa hampir seluruh warga Bandung kini memiliki kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Kondisi ini diperparah dengan sistem transportasi umum yang dinilai tidak optimal dan kurang diminati masyarakat.

    Dilansir infobandung, Farhan bahkan menyebut bahwa kualitas transportasi umum di kota yang dipimpinnya masih jauh dari kata layak.

    “Kenapa Bandung macet karena (warganya) banyak beli kendaraan pribadi seperti mobil, motor, karena transportasi jelek sekali. Ini mah fakta jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta jumlah kendaraan pribadi nomor D Bandung itu 2,3 juta,” kata Farhan.

    Baca: Karakter Berbeda, Konsep Busway Sulit Diterapkan di Bandung

    Farhan juga menyoroti sistem trayek yang masih digunakan dalam pengaturan transportasi umum seperti angkutan kota (angkot).

    Menurutnya, sistem tersebut sudah tidak relevan dan justru menjadi penghambat bagi angkot untuk bersaing dengan transportasi berbasis online.

    “Sekarang strategi apapun untuk kendaraan umum ini sistemnya adalah tidak menggunakan trayek,” tuturnya.

    Ia menjelaskan bahwa transportasi online seperti ojek online dan taksi online memiliki fleksibilitas tinggi karena tidak terikat trayek, sehingga lebih diminati masyarakat. Sementara itu, angkot yang masih bergantung pada jalur tetap menjadi kurang kompetitif.

    Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi online yang berbasis kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum konvensional. Hal ini secara tidak langsung turut meningkatkan jumlah kendaraan di jalan dan memperparah kemacetan.

    Baca: Cara Urang Bandung Mengenali Kota Tempat Tinggalnya

    Melihat kondisi tersebut, Farhan menegaskan akan mendorong perubahan besar pada sistem transportasi umum di Bandung.

    Salah satu langkah yang direncanakan adalah menghapus sistem trayek dan menggantinya dengan sistem berbasis carter, sehingga angkot bisa lebih fleksibel dan kompetitif.

    Farhan mengatakan, dirinya akan berjuang agar sistem trayek ini dibongkar total. Kalau pakai aturan trayek maka gak pernah bisa bersaing dengan ojol dan lainnya.

    “Mengapa? Karena perhitungan sama dengan ojol taksi semuanya berbasis carter. Angkot enggak, ya bagaimana mau dapat. Maka saya berpihak kepada angkot,” katanya.

    Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi umum sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi di Kota Bandung.