ruangkota

Tag: banjir sumatera

  • Banjir Sumatera: Warga di Zona Merah Khawatir dengan Masa Depan Mereka

    Banjir Sumatera: Warga di Zona Merah Khawatir dengan Masa Depan Mereka

    7cloud.asia – Anggota Komisi XIII DPR, M Shadiq Pasadigoe mendorong percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan penyediaan rumah relokasi layak bagi korban banjir Sumatera.

    Hunian sementara ini terutama untuk mereka yang berasal dari zona merah bencana, dan ini jadi  kebutuhan mendesak menyangkut keselamatan dan hak dasar warga.

    Hal ini disampaikannya dalam pernyataan resmi terkait kondisi pascabencana banjir di Tanah Datar, Sumatera Barat dan sejumlah wilayah terdampak lainnya, Senin (15/12/2025).

    Shadiq yang berasal dari Dapil Sumatra Barat I ini mengaku, setiap hari dirinya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya.

    ”Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan hunian sementara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria,

    Baca: Pemprov Aceh resmi surati dua lembaga internasional untuk bantu pemulihan

    Shadiq menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah. Ia turut menekankan bahwa penanganan bencana juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.

    “Hak atas hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam situasi rentan dan penuh ketidakpastian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata,” tandas Shadiq.

    Legislator Partai NasDem itu menambahkan bahwa pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, melainkan memulihkan martabat dan harapan warga.

    “Kita tidak sedang membangun dinding dan atap saja, tetapi membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan masyarakat Tanah Datar bangkit dengan kuat, aman, dan tetap memiliki harapan,” ujarnya.

    Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional

    Sebagaimana diketahui, status tanggap darurat di Kabupaten Tanah Datar masih berlaku hingga 17 Desember 2025, sementara status tanggap darurat di tingkat provinsi ditetapkan hingga 22 Desember 2025.

    Lebih jauh, perbaikan di kawasan Jalan Lembah Anai juga menunjukkan kemajuan berarti. Sepeda motor kini sudah bisa melintas, dan akses untuk kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025.

    Kondisi itu mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi yang sangat vital bagi mobilitas warga.

    Dengan berkembangnya situasi dan semakin banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat terdampak, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan, memastikan percepatan Huntara

    Dia juga mendorong dibangunnya rumah relokasi yang memenuhi standar keselamatan serta prinsip kemanusiaan dan HAM.

  • Banjir Sumatera: Pemprov Aceh Resmi Surati 2 Lembaga Internasional untuk Membantu Pemulihan

    Banjir Sumatera: Pemprov Aceh Resmi Surati 2 Lembaga Internasional untuk Membantu Pemulihan

    7cloud.asia – Pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh telah secara resmi menyurati dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta keterlibatan mereka dalam membantu menangani pascabencana banjir bandang dan longsor di tanah rencong.

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Senin (15/12/2025)

    Dilansir Antaranews.com, dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan kali ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan.

    Saat ini instansi pemerintah seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pemerintah Kabupaten/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh telah turun mengatasi kondisi kedaruratan. Namun, bantuan tetap dibutuhkan.

    Baca: Status Bencana Nasional penting untuk percepat pemulihan banjir Sumatera

    Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara.

    Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya juga sudah menurunkan pesonelnya di sejumlah daerah terdampak banjir.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.

  • Banjir Sumatera: UNDP dan UNICEF Kaji Bantuan yang Bisa Diberikan untuk Masyarakat Aceh

    Banjir Sumatera: UNDP dan UNICEF Kaji Bantuan yang Bisa Diberikan untuk Masyarakat Aceh

    7cloud.asia – UNDP Indonesia menyampaikan bahwa lembaga tersebut sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan yang terbaik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dan masyarakat terdampak banjir Sumatera 

    Dalam pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, Senin (15/12/2025), disebutkan bahwa UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh pada 14 Desember 2025.

    “Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery),” menurut pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan untuk merespon pertanyaan dari media terkait surat dari Pemprov Aceh untuk UNDP Indonesia dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.

    Baca: Pemprov Aceh surati lembaga internasional untuk bantu pemulihan

    Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa UNICEF telah menerima surat dari Pemprov Aceh, dan saat ini sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

    Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.

    UNICEF, bersama dengan badan-badan PBB lainnya, sejak awal terjadinya banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.

    “Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” menurut pernyataan itu.

    Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional

    UNICEF itu pun menyatakan tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait.

    Sementara itu, PBB di Indonesia menyampaikan pihaknya telah mendukung upaya pemerintah di lapangan melalui bantuan teknis sesuai mandat program-program yang sedang berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.

    “PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah,” menurut pernyataan itu.

    Menurut data BNPB yang dipantau pada Senin (15/12/2025) malam, jumlah korban meninggal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 1030 orang, 206 orang dinyatakan hilang, sekitar 7.000 orang terluka, dan 186.488 rumah mengalami kerusakan.

  • Task Force BRIN Mulai Petakan Dampak Banjir Sumatera

    Task Force BRIN Mulai Petakan Dampak Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Task Force Supporting Penanggulangan Bencana melakukan survei dan pemetaan wilayah terdampak banjir bandang, dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data spasial yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan bencana, baik pada fase tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana banjir Sumatera.

    Periset Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Firman Prawiradisastra, menjelaskan bahwa tim survei dan pemetaan yang diterjunkan ke lapangan saat ini berjumlah enam orang.

    Tim tersebut dilengkapi dua unit Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dengan sensor LiDAR dan kamera beresolusi tinggi.

    “Tim direncanakan bekerja selama 14 hari di lapangan untuk memastikan data yang dikumpulkan cukup lengkap dan detail,” ujar Firman melalui pesan tertulisnya, Minggu (14/12/2025) sebagaimana dilansir di laman resmi BRIN

    Baca: Korban banjir Sumatera dari Zona Merah khawatirkan masa depan mereka

    Firman menambahkan, survei difokuskan pada pemetaan dampak kerusakan akibat bencana banjir Sumatera secara spasial. Metode ini memungkinkan BRIN memotret kondisi wilayah terdampak secara menyeluruh, termasuk area yang sulit dijangkau dari darat.

    Dalam pelaksanaannya, tim survei BRIN akan bergerak ke sejumlah wilayah di Sumatra Utara, khususnya Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Wilayah tersebut dipilih karena mengalami dampak bencana yang cukup signifikan dan membutuhkan pemetaan rinci untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan.

    Adapun data yang dikumpulkan meliputi peta wilayah terdampak bencana dengan cakupan area yang luas dan resolusi tinggi.

    Firman menjelaskan bahwa data ini akan digunakan untuk memperkirakan tingkat kerusakan secara detail, mulai dari perubahan bentang alam, area genangan, hingga potensi bahaya lanjutan.

    Baca: Banjir Sumatera adalah cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan

    “Dengan data spasial yang rinci, rencana mitigasi dapat disusun secara lebih tepat dan efektif,” katanya.

    Firman berharap data hasil survei yang dikumpulkan tim BRIN dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.

    Dalam jangka pendek, data tersebut diharapkan menjadi acuan penting dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.

    Dalam jangka panjang, ia menegaskan bahwa data spasial hasil survei ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana yang lebih komprehensif.

    “Harapan kami, data lapangan ini tidak hanya digunakan untuk merespons bencana saat ini, tetapi juga menjadi referensi penting dalam mengurangi risiko bencana di masa depan,” tutup Firman.

  • Kemenhut Klaim Cabut 22 Izin Pemanfaatan Hutan Seluas 1,012 Juta Hektare

    Kemenhut Klaim Cabut 22 Izin Pemanfaatan Hutan Seluas 1,012 Juta Hektare

    7cloud.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan bahwa pemerintah mencabut sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 atau 1,012 juta hektare secara nasional.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) Raja Juli mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat terbatas sebelumnya.

    “Bagian dari penertiban kawasan hutan, pada hari ini, kami mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan seluas 1.012.016 hektare,” katanya.

    Namun, Raja Juli menekankan bahwa 22 PBPH tersebut berada di seluruh Indonesia, bukan hanya di tiga provinsi di Pulau Sumatera yang terkena banjir bandang.

    Langkah tersebut telah dilakukan sejak 3 Februari 2025. Pada tahap sebelumnya, pemerintah telah menertibkan sekitar 500.000 hektare kawasan hutan.

    Dengan demikian, pemerintah telah menertibkan sekitar 1,5 juta hektare PBPH bermasalah selama pemerintahan Presiden Prabowo.

    Baca: Menhut didesak cabut semua izin usaha sektor kehutanan di daerah terdampak banjir Sumatera

    Selain pencabutan izin, pemerintah juga menindaklanjuti aspek penegakan hukum. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah kasus di tiga provinsi (Aceh, Sumut, dan Sumbar), terutama terkait dengan kayu hanyut saat banjir Sumatera.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menyatakan bencana banjir Sumatera tak cuma disebabkan cuaca ekstrem, melainkan juga karena kerusakan lingkungan.

    Salah satu indikasinya, yakni ditemukan gelondongan kayu yang ikut mengalir bersama arus banjir Sumatra.

    Merespon hal ini, Raja Juli mengatakan pihaknya tengah memproses secara hukum terkait temuan kayu gelondongan yang hanyut saat banjir Sumatera. Adapun kayu gelondongan itu disebut merupakan hasil pembabatan hutan secara liar (ilegal logging).

    Ia menyatakan Kemenhut telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk memproses temuan kayu gelondongan tersebut.

    “Sudah identifikasi di tiga tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” urai Raja Juli.

    Baca: Banjir Sumatera adalah cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan

    Dalam kesempatan tersebut, politikus PSI itu berjanji akan menyampaikan hasil penyelidikan mereka kepada masyarakat.

    “InsyaAllah concern publik tentang asal kayu, dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” klaim dia.

    Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan akan menindak secara pidana subjek hukum yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi,” kata Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/12/2025)

    Febrie mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas, lokasi, dan perbuatan pidana yang terjadi.

    “Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana,” katanya dikutip Antaranews.com

  • Banjir Sumatera: Korban Meninggal Bertambah Jadi 1053 Orang, Sejumlah Daerah Masih Terisolasi

    Banjir Sumatera: Korban Meninggal Bertambah Jadi 1053 Orang, Sejumlah Daerah Masih Terisolasi

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penambahan jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (baca banjir Sumatera, red).

    Hingga Selasa (16/12/2025) jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Sumatera tercatat 1053 orang, setelah tim SAR gabungan menemukan tambahan 23 jenazah korban kemarin.

    Sebagian besar korban banjir Sumatera tersebut ditemukan di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang.

    “Di Aceh Tamiang itu 17 jiwa penambahan dan Aceh Utara 1 jiwa. Kemudian di Sumut ada penambahan 5 jiwa di Tapteng. Sehingga total bertambah 23 korban meninggal,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat jumpa pers, Selasa (16/12/2025).

    “Sehingga data per 16 Desember 2025 total korban meninggal dunia akibat bencana banjir Sumatera di tiga provinsi sebanyak 1.053 jiwa,” katanya.

    Baca: Dua pekan pasca bencana kondisi di Aceh masih memprihatinkan

    Dari jumlah itu, jumlah korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 449 jiwa, Sumatera Utara (Sumut) 360 jiwa, dan Sumatera Barat (Sumbar) 244 jiwa. Jumlah korban hilang yang terdata menjadi 200 jiwa.

    Jumlah warga yang hilang ini tersebar di Aceh sebanyak 31 jiwa, Sumut 79 jiwa, dan Sumbar 90 jiwa.

    Sedangkan jumlah pengungsi berangsur berkurang. Hingga Selasa (16/12/2025) BNPB mencatat total 600.040 jiwa yang masih tinggal di pengungsian

    “Yang masih banyak saudara-saudara kita mengungsi ada di Aceh 571.201 jiwa, kemudian Sumut 21.579 jiwa, dan Sumbar 13.260 jiwa,” terang Abdul Muhari.

    Meskipun upaya pemulihan terus berjalan, tantangan di lapangan masih signifikan. Sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara masih terisolasi, sehingga distribusi bantuan logistik bergantung pada jalur udara

    Baca: Permintaan maaf Presiden harus diikuti dengan penegakan hukum

  • Disebut Turut Bertanggungjawab atas Terjadinya Banjir Sumatera, Bagaimana Kelanjutan Tambang Emas Martabe?

    Disebut Turut Bertanggungjawab atas Terjadinya Banjir Sumatera, Bagaimana Kelanjutan Tambang Emas Martabe?

    7cloud.asia – PT Agincourt Resources menjadi salah satu perusahaan yang disebut ikut bertanggung jawab atas terjadinya bencana banjir Sumatera pada akhir November lalu.

    Perusahaan ini menaungi tambang emas Martabe yang mengantungi hak konsensi seluas 130.000 hektare. Aktivitas tambang emas ini dinilai berkontribusi pada kerusakan daerah aliran sungai Batangtoru yang memicu banjir Sumatera.

    Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna sempat melakukan kunjungan kerja Komisi XII ke PT Agincourt Resources beberapa waktu sebelum terjadinya banjir Sumatera.

    Dia menegaskan pentingnya akuntabilitas pengelolaan kawasan konsesi tambang emas Martabe pascabencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera.

    “Dari total sekitar 130.000 hektare konsesi PT Agincourt sejak 2008, baru sekitar 600 hektare yang sudah mereka eksploitasi. Lokasi yang dieksploitasi ini memang berbeda dari kawasan sungai yang menjadi pusat bencana banjir bandang,” jelas Ateng dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Meski demikian, Ateng menegaskan bahwa sungai-sungai yang meluap dan menyebabkan banjir bandang tetap berada di dalam wilayah konsesi perusahaan, meskipun belum digarap sebagai tambang.

    Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan

    Oleh karena itu, kawasan tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Ateng mengungkapkan, dalam kunjungan tersebut, dirinya sudah menyampaikan langsung kepada manajemen bahwa perusahaan tambang memiliki peran dan tanggung jawab penuh terhadap seluruh kawasan konsesinya, termasuk area yang belum dieksploitasi.

    Ia juga menyoroti adanya aktivitas penebangan hutan di beberapa titik dalam konsesi PT Agincourt yang dilakukan oleh pihak luar tetapi tidak mendapatkan pengawasan dan penindakan yang memadai dari perusahaan.

    “Operasional mereka memang tidak berada di aliran sungai yang terdampak, tetapi wilayah sungai itu berada di dalam konsesi mereka. Secara tidak langsung, perusahaan tetap berkewajiban menjaga kawasan konsesi dari penebangan liar maupun perusakan hutan,” tegasnya.

    Ateng menyatakan dukungannya terhadap langkah Gakkum KLHK yang menghentikan sementara kegiatan operasional PT Agincourt hingga proses evaluasi menyeluruh selesai dilakukan.

    Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan untuk merumuskan solusi jangka panjang berbasis tata kelola lingkungan yang lebih kuat.

    Dalam kesempatan yang sama, Ateng juga mengapresiasi inisiatif PT Agincourt yang telah menghentikan operasional sejak 6 Desember, serta bantuan mereka dalam penanganan bencana di lapangan.

    Baca: Pasca banjir Sumatera WALHI desak Menhut cabut semua izin usaha sektor Kehutanan di Aceh, Sumut dan Sumbar

    “Respons cepat perusahaan patut diapresiasi. Namun ke depan, sistem pemantauan dan perlindungan kawasan konsesi harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” tutup Politisi PKS itu.

    Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan mengumumkan hasil evaluasi tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) selama kondisi darurat bencana banjir Sumatera masih berlangsung.

    Dilansir Bloombergtechnoz, Drektur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM Rilke Jeffri Huwae mengklaim kementeriannya sedang mengevaluasi operasional tambang tersebut.

    Evaluasi ini termasuk kepatuhan pengelola tambang emas Martabe terhadap prinsip pertambangan yang baik atau good minning practice (GMP).

    Akan tetapi, dia mengaku tidak dapat mengungkapkan hasil evaluasinya saat ini ke publik terlebih kondisi darurat bencana masih terjadi di Sumatera.

    “Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana DAS-nya itu, bagaimana Martabe itu, jaraknya berapa dan sebagainya. Kita sudah buat kajian. Namun, itu bagian dari penegakan hukum dan kita mendahulukan hal-hal yang terkait dengan penyelesaian kemanusiaan dulu,” kata Jeffri di kantor BPH Migas, Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan Direktur Teknik Lingkungan (Dirtekling) Ditjen Minerba turut mengikuti audit lingkungan terhadap tambang ini yang dilakukan oleh KLH.

    Baca: Dana yang dibutuhkan untuk pemulihan dampak banjir Sumatera capai Rp51,82 triliun

  • Warga Sumbar Siap Layangkan Gugatan Terkait Banjir Sumatera

    Warga Sumbar Siap Layangkan Gugatan Terkait Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Warga Sumatera Barat melalui Tim Advokasi Keadilan Ekologi menyiapkan gugatan kepada 12 pejabat negara atas dugaan kelalaian mencegah dan menangani bencana ekologis yang melanda sejak akhir November 2025.

    Dilansir di laman LBH Padang, gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) ini mengambil momen peringatan Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional pada 10 Desember, setelah pemerintah mengabaikan seruan publik melalui YLBHI-LBH di Sumatera agar menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.

    Tim Advokasi Keadilan Ekologis bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat korban dari Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok.

    Gugatan menyasar dari Presiden hingga kepala daerah yang dinilai lalai dalam pengawasan tata ruang, mitigasi bencana, dan penegakan hukum lingkungan.

    Adrizal, perwakilan Tim Advokasi Keadilan Ekologis, menegaskan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan semata akibat alam, melainkan akibat eksploitasi terhadap kawasan hutan yang brutal tanpa evaluasi dan pengawasan

    Rangkaian bencana dimulai sejak 26 November 2025 di Kabupaten Agam, setelah hujan intensitas tinggi turun terus-menerus sejak 20 November, dengan curah hujan ekstrim mencapai 154 mm/hari menurut BMKG.

    Tim Advokasi Keadilan Ekologis menilai bencana merupakan kelalaian sistematis akibat pembiaran atas praktik tambang dan pembalakan hutan liar, salah urus izin, deforestasi berizin, dan kerusakan Daerah Aliran Sungai yang berlangsung bertahun-tahun.

    “Akibat pengabaian ini, ratusan jiwa meninggal, ratusan fasilitas umum terdampak, ribuan masyarakat luka-luka, dan ratusan rumah hancur,” kata Adrizal seperti dilansir Tempo.co

    Dia menambahkan kalau hingga hari ini pemerintah belum mampu memenuhi hak dasar para penyintas, seperti bantuan darurat dan pendataan yang akurat.

    Dia menjelaskan, temuan tim Lembaga Batuan Hukum (LBH) Padang mengkonfirmasi banyak titik bencana berada di area yang lahannya telah berubah fungsi, zona rawan yang dialihfungsikan, atau wilayah DAS yang dijadikan pemukiman maupun aktivitas berizin.

    Data Dinas Kehutanan Sumatera Barat menunjukkan deforestasi mencapai lebih dari 28.000 hektare sepanjang 2025, dan total kehilangan tutupan hutan 2020–2024 mencapai 48.174 hektare.

    Kerusakan ekologis diperparah lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging dan illegal mining. Beberapa kasus menunjukkan indikasi praktik backing oleh aparat.

    Adrizal merujuk tambang emas ilegal di Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok; tambang ilegal di Sulik Aie, Kabupaten Solok; illegal logging di kawasan hulu DAS Kota Padang; aktivitas ilegal di Kawasan Taman Wisata Alam Megamendung; dan illegal logging di kawasan Cagar Alam Maninjau.

    “Kasus penembakan antar anggota polisi kasus tambang ilegal di Solok Selatan, kasus tambang ilegal di Lubuak Matuang yang kembali beroperasi hanya dua minggu setelah ditutup Polda Sumbar, aktivitas tambang ilegal di Desa Sungai Abu Solok yang dilaporkan masyarakat sejak 2017/2018 lalu tapi tidak pernah ditindaklanjuti hingga mengakibatkan belasan orang tewas akibat longsor, seharusnya menjadi alarm merah untuk menguatnya penegakan hukum,” katanya.

    Gugatan Sasar 12 Pejabat
    Gugatan ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Kehutanan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Solok.

    Mereka dinilai telah lalai, membiarkan, melakukan kesalahan perizinan, salah mengurus tata ruang, serta gagal melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang secara kausal menyebabkan skala bencana membesar.

    Melalui notifikasi CLS, warga menyatakan negara gagal memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan rakyat dan menjaga keberlanjutan ekosistem, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU PPLH, UU Penataan Ruang, UU Penanggulangan Bencana, hingga instrumen HAM internasional seperti ICESCR dan Paris Agreement.

    Adrizal juga menyoroti tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah yang menghambat penanganan. “Lempar tanggung jawab antara daerah dan pusat tidak hanya tidak etis, tetapi memperbesar risiko bagi warga,”katanya.

    Pun dengan keselamatan publik yang ditegaskaannya tidak boleh dikalkulasi dengan logika ekonomi semata. “Pembangunan harus tunduk pada batas ekologis. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus bencana dan korban setiap tahun.”

    Warga meminta negara melakukan evaluasi kinerja perizinan, menghentikan praktik yang melanggar tata ruang, serta melaksanakan pemulihan yang layak dan berkeadilan.

    Notifikasi CLS dikirimkan hari ini kepada seluruh instansi terkait melalui pos dan pengantaran langsung. Jika dalam 60 hari kerja tidak ada tindakan nyata, gugatan akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

  • Banjir Sumatera: Korban Meninggal Bertambah Jadi 1059 Orang, 192 Lainnya dalam Pencarian

    Banjir Sumatera: Korban Meninggal Bertambah Jadi 1059 Orang, 192 Lainnya dalam Pencarian

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data terbaru terkait dampak banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera atau banjir Sumatera.

    Berdasarkan laporan resmi BNPB, hingga Kamis (18/12/2025) jumlah korban meninggal akibat banjir Sumatera tercatat mencapai 1.059 orang, sementara 192 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.

    Selain itu, BNPB juga mencatat sebanyak 7.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka, baik luka ringan, sedang maupun luka berat.

    Berdasarkan data per provinsi, Aceh menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yakni mencapai 451 orang, sementara 31 orang lainnya masih dilaporkan hilang.

    Baca: Warga Sumbar siapkan gugatan terkait Banjir Sumatera

    Sumatera Utara mencatatkan 364 korban tewas dengan 75 orang masih dalam pencarian. Sementara itu, Sumatera Barat melaporkan 244 korban meninggal dunia dan 86 orang masih dinyatakan hilang.

    Jika dilihat berdasarkan kabupaten dan kota, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tercatat sebagai daerah dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yakni 184 orang.

    Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Aceh Utara, Aceh, dengan 166 korban jiwa, disusul Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan 131 korban meninggal.

    BNPB menyatakan, upaya penanganan darurat, pencarian korban hilang, serta distribusi bantuan logistik masih terus dilakukan secara intensif.

    Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan negara cegah kerusakan lingkungan

    Kerusakan infrastruktur
    BNPB mencatat bencana banjir Sumatera ini berdampak luas di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga pun tergolong masif.

    Tercatat sebanyak 147.236 rumah warga mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, hingga berat, akibat terjangan banjir dan longsor.

    Tidak hanya permukiman, banjir Sumatera juga merusak berbagai fasilitas publik yang vital. Sebanyak 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, dan 967 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak.

    Kerusakan juga terjadi pada 434 rumah ibadah, 290 gedung dan perkantoran, serta 145 jembatan yang mengalami kerusakan atau putus total. Kondisi ini turut memperparah akses distribusi bantuan dan mobilitas warga di wilayah terdampak.

    Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya juga berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur serta pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak Sumatera ini.

    Baca: Task Force BRIN mulai petakan dampak Banjir Sumatera

  • Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1069 Orang, 537.185 Orang Bertahan di Pengungsian

    Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1069 Orang, 537.185 Orang Bertahan di Pengungsian

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera atau banjir Sumatera.

    Jumlah korban meninggal dunia pada Jumat (19/12/2025) per pukul 08.00 WIB tercatat mencapai 1.068 jiwa, sementara sebanyak 190 orang dinyatakan masih hilang dan 7.000 warga mengalami luka-luka.

    Adapun jumlah warga yang mengungsi tercatat 537.185 jiwa yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak banjir Sumatera.

    Berdasarkan rekapitulasi BNPB, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi, yakni 456 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 506.946 orang mengungsi.

    Di Sumatera Utara tercatat 366 orang meninggal, 75 orang hilang, serta 21.161 orang mengungsi. Sementara itu, Sumatera Barat melaporkan 246 orang meninggal, 84 orang hilang, dan 9.078 orang mengungsi.

    Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan turut menghambat distribusi bantuan dan mobilitas warga.

    Baca: Aksi kibarkan bendera putih desak penetapan status bencana nasional

    BNPB mencatat, banjir Sumatera berdampak pada 52 kabupaten/kota, dengan total 147.236 rumah rusak. Kategori rusak berat ada 44.051 rumah, rusak sedang 29.809, dan rusak ringan sebanyak 73.376.

    Di Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional dan 16 unit jembatan nasional terdampak, serta 20 lokasi jalan daerah dan 42 unit jembatan daerah mengalami kerusakan.

    Sumatera Utara melaporkan 12 ruas jalan nasional dan empat jembatan nasional terdampak, ditambah 19 ruas jalan daerah dan enam jembatan daerah.

    Di Sumatera Barat, kerusakan meliputi 30 ruas jalan nasional, 13 jembatan nasional, 81 lokasi jalan daerah, dan 47 jembatan daerah.

    Untuk status jalan nasional, di Aceh terdapat 13 ruas yang masih terputus di tujuh kabupaten, terutama pada jalur lintas tengah. Sementara 25 ruas lainnya telah dapat dilalui, termasuk jalur lintas timur dan lintas barat.

    Di Sumatera Utara, tiga ruas jalan utama terputus akibat longsor dan jembatan ambruk, sedangkan sembilan ruas lainnya telah kembali berfungsi.

    Baca: Warga Sumbar siapkan gugatan terkait banjir Sumatera

    “Di Sumatera Barat, satu ruas jalan Sicincin–Padang Panjang masih diberlakukan sistem buka-tutup dengan pembatasan jam dan muatan, sementara 29 ruas jalan lainnya sudah dapat digunakan,” katanya.

    Distribusi Logistik dan Hunian Sementara
    Hingga 17 Desember 2025, total logistik yang masuk ke Posko Klaster Logistik Nasional mencapai 1.189 ton, dengan 1.100,8 ton telah disalurkan ke tiga provinsi terdampak.
    BNPB juga menyiapkan buffer stock sebanyak 88,2 ton di gudang Halim.

    Distribusi logistik melalui bandara-bandara utama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat mencapai 253,49 ton.

    Terkait hunian sementara, Aceh mencatat 17 kabupaten/kota mengajukan pembangunan huntara, dengan empat daerah telah menetapkan lokasi.

    Di Sumatera Utara, lima dari tujuh daerah terdampak telah mengusulkan lokasi dan jumlah unit huntara, dengan pembangunan di Tapanuli Utara mulai berjalan sejak 13 Desember 2025.

    Sementara di Sumatera Barat, lima kabupaten/kota telah menyelesaikan pematangan lahan dan memulai pembangunan, termasuk di Kabupaten Agam yang resmi dimulai pada 18 Desember 2025.

    BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan darurat, pemulihan akses vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Baca: Korban banjir Sumatera dari zona merah Khawatirkan masa depan mereka