7cloud.asia – Anggota Komisi XIII DPR, M Shadiq Pasadigoe mendorong percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan penyediaan rumah relokasi layak bagi korban banjir Sumatera.
Hunian sementara ini terutama untuk mereka yang berasal dari zona merah bencana, dan ini jadi kebutuhan mendesak menyangkut keselamatan dan hak dasar warga.
Hal ini disampaikannya dalam pernyataan resmi terkait kondisi pascabencana banjir di Tanah Datar, Sumatera Barat dan sejumlah wilayah terdampak lainnya, Senin (15/12/2025).
Shadiq yang berasal dari Dapil Sumatra Barat I ini mengaku, setiap hari dirinya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya.
”Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan hunian sementara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria,
Baca: Pemprov Aceh resmi surati dua lembaga internasional untuk bantu pemulihan
Shadiq menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah. Ia turut menekankan bahwa penanganan bencana juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.
“Hak atas hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam situasi rentan dan penuh ketidakpastian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata,” tandas Shadiq.
Legislator Partai NasDem itu menambahkan bahwa pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, melainkan memulihkan martabat dan harapan warga.
“Kita tidak sedang membangun dinding dan atap saja, tetapi membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan masyarakat Tanah Datar bangkit dengan kuat, aman, dan tetap memiliki harapan,” ujarnya.
Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional
Sebagaimana diketahui, status tanggap darurat di Kabupaten Tanah Datar masih berlaku hingga 17 Desember 2025, sementara status tanggap darurat di tingkat provinsi ditetapkan hingga 22 Desember 2025.
Lebih jauh, perbaikan di kawasan Jalan Lembah Anai juga menunjukkan kemajuan berarti. Sepeda motor kini sudah bisa melintas, dan akses untuk kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025.
Kondisi itu mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi yang sangat vital bagi mobilitas warga.
Dengan berkembangnya situasi dan semakin banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat terdampak, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan, memastikan percepatan Huntara
Dia juga mendorong dibangunnya rumah relokasi yang memenuhi standar keselamatan serta prinsip kemanusiaan dan HAM.
Leave a Reply