7cloud.asia – Pulau Sumatra bagian utara memiliki pengalaman langsung dengan bencana alam, khususnya tsunami 2004 yang meluluhlantakkan Kota Banda Aceh dan daerah di sekitarnya.
Dikenal sebagai tsunami Boxing Day, atau tsunami Samudra Hindia, bencana ini merupakan bencana alam paling mematikan di abad ke-21.
Gempa dan tsunami Aceh ini mengakibatkan 230 ribu orang meninggal dengan Indonesia sebagai negara yang paling parah terkena dampaknya.
Pada Desember 2023, Pusat Penelitian Mitigasi Bencana dan Tsunami (TDMRC) Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan Proyek Aceh-Kamaishi mengadakan acara yang menyoroti pentingnya pendidikan bencana untuk memberdayakan kaum muda agar menjadi agen perubahan di komunitas mereka.
Melalui diskusi, simulasi, dan kesaksian pribadi, acara tersebut berusaha menggali wawasan tentang dampak bencana dan strategi untuk membentuk mitigasi dan respons yang efektif, serta membangun hubungan yang kuat dengan warga terdampak lainnya.
Pesertanya adalah 12 siswa yang berasal dari SMA Otsuchi Jepang, SMA Labschool Banda Aceh, MAN Model Banda Aceh, SMA Modal Bangsa Banda Aceh, SMA 5 Banda Aceh, dan MAN 3 Rukoh Aceh Besar.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa sekolah dapat menjadi titik awal untuk menyebarluaskan pendidikan bencana.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum sekolah. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan Pengurangan Risiko Bencana sejak dini.
Namun, usaha ini perlu dilengkapi dengan sistem peringatan dini multi-bahaya sekolah, peran kelembagaan, dan pemberdayaan guru.
Baca: 20 Tahun gempa dan tsunami Aceh: waspada ancaman ’Megathrust’
Sistem peringatan dini multi-bahaya sekolah
Saat tsunami terjadi pada 20 tahun silam, Aceh masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang bencana. Hanya beberapa daerah, Simeulue misalnya, yang memiliki pengetahuan lokal dan tradisi kesiapsiagaan tsunami yang dikenal dengan istilah smong.
Pengetahuan lokal ini telah membantu dalam membaca tanda-tanda bahaya sehingga menyelamatkan masyarakat setempat saat tsunami melanda.
Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu keterampilan hidup (life skills) yang sepatutnya dimiliki oleh setiap peserta didik yang hidup di daerah rawan bencana.
Artinya, sekolah semestinya menjadi wadah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan bencana.
Pengetahuan tentang tanda-tanda tsunami yang diperoleh Tilly Smith, seorang pelajar asal Inggris, dari pelajaran geografi di sekolahnya, contohnya, telah menyelamatkan banyak orang saat tsunami 2004 yang juga melanda Thailand.
Selain itu, tiga ribu siswa di sekitar daerah Unosumai di Jepang juga berhasil menyelamatkan diri dari gempa berukuran 9.1 magnitudo yang disusul tsunami pada 11 Maret 2011. Nasib baik itu terjadi berkat pengetahuan tanda-tanda tsunami yang mereka pelajari di sekolah.
Kedua contoh tersebut menegaskan pentingnya peran sekolah dalam pendidikan pengurangan risiko bencana.
Untuk mendukung hal ini, sekolah dapat membuat mekanisme yang sistematis dan melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menyebarkan informasi multibahaya.
Informasi ini berisikan berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun maupun bencana nonalam, yang berpotensi merusak infrastruktur dan lingkungan serta menimbulkan kerugian dari segi ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.
Baca: 20 Tahun gempa dan tsunami Aceh: Picu perkembangan riset dan mitigasi bencana
Dari segi komunikasi, Kementerian Pendidikan dapat memasukkan informasi multibahaya tersebut sebagai bagian dari sistem sekolah, misalnya melalui integrasi sistem InaRisk dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Tujuannya untuk membantu sekolah dalam memahami potensi bahaya, mengenal tanda-tanda peringatan dini dan menyebarkan informasi tentang berbagai jenis risiko bencana.
Melalui pemahaman tersebut, sekolah akan terlatih dan terbiasa untuk menangani berbagai risiko bencana di sekitar mereka.
Kolaborasi antarlembaga
Lembaga pendidikan dapat membangun hubungan dengan lembaga lain untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Namun, dalam konteks pendidikan PRB, kejelasan peran antarlembaga sangat penting.
Lembaga pendidikan seperti universitas—terutama fakultas pendidikan—berperan dalam mengembangkan konsep pedagogis untuk pengajaran PRB dalam kurikulum calon guru. Ini berarti, pendidikan PRB harus dilihat sebagai salah satu prioritas dalam pengembangan kurikulum calon guru.
Sementara itu, badan penanggulangan bencana daerah dan dinas pendidikan bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan politik dan pendanaan untuk pelaksanaan PRB.
Salah satu contoh kemitraan universitas dan otoritas pendidikan telah dilakukan oleh Filipina. Negara ini berhasil mengintegrasikan pendidikan terkait bencana ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, termasuk mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana para mahasiswa.
Proses ini didorong oleh undang-undang nasional Republic Act 10121 yang mengamanatkan mitigasi dan manajemen risiko bencana alam sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap generasi muda Filipina.
Penguatan kapasitas dan peran masing-masing lembaga dapat menghindari potensi konflik dan tumpang tindih peran dalam meningkatkan ketahanan sekolah.
Sebab, setiap lembaga berperan penting dalam membangun landasan dalam menyebarluaskan pengetahuan dan kesiapsiagaan PRB di tingkat sekolah.
Baca: Literasi masyarakat soal gempa masih rendah
Pemberdayaan guru
Guru merupakan salah satu aktor kunci dalam penyebarluasan pengetahuan bencana. Integrasi PRB dalam kurikulum sekolah menghadapi beberapa tantangan signifikan terutama di daerah terpencil, seperti kurangnya sumber belajar dan guru yang berkualitas.
Mengembangkan buku panduan praktis, mengadakan pelatihan bagi guru, dan mengembangkan sekolah model di tingkat provinsi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas guru dalam mengajarkan PRB.
Guru juga perlu lebih aktif dalam mengembangkan metode pengajarannya, dari sekadar pengetahuan bencana murni menjadi lebih berorientasi pada pengetahuan praktis. Sekolah dapat mengintegrasikan pengetahuan kebencanaan dalam mata pelajaran yang relevan, selain melakukan simulasi rutin.
Kurikulum sekolah baik di tingkat SD, SMP dan SMA saat ini pada dasarnya sudah memuat topik-topik terkait bencana.
Pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SD, contohnya, memuat sikap peduli, bertanggung jawab, dan patriotisme terhadap berbagai kejadian bencana sebagai kompetensi yang harus dimiliki siswa. Melalui topik ini, siswa dapat diminta mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang ada di sekitar mereka.
Di tingkat SMP, pelajaran IPA turut berisikan topik tentang mekanisme kejadian alam, dan gempa bumi. Di tingkat SMA, mata pelajaran Geografi dan Sains juga telah mencantumkan proses-proses alam seperti topik tentang banjir, perubahan iklim, lingkungan, dan sebagainya.
Di tingkat ini, siswa dapat diminta menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari bencana, sehingga mereka dapat memahami lebih lanjut bahwa bencana tidak hanya berdampak secara lokal, nasional tetapi juga global.
Sekolah tidak boleh hanya menjadi “agen pasif” tetapi juga “agen aktif” dalam mempromosikan dan mengembangkan masyarakat yang lebih tanggap, sekaligus tangguh bencana.
Pada akhirnya, penekanan dan optimalisasi peran sekolah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Ini termasuk memberdayakan generasi muda agar bertanggung jawab dan mampu berperan dalam mengatasi dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Nurmalahayati (Dosen UIN Ar-Raniry) dengan mendapatkan saran dan masukan dari Najwa Shafiya, mahasiswi Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia (IIUM), salah satu peserta kegiatan kolaborasi proyek Aceh-Kamaishi. Penulis mengucapkan terimakasih atas kontribusi pemikiran yang diberikan.








