Tag: sampah

  • Kelola Sampah Lebih Modern, Pemprov DKIJakarta Kenakan Retribusi Layanan Kebersihan

    Kelola Sampah Lebih Modern, Pemprov DKIJakarta Kenakan Retribusi Layanan Kebersihan

    7cloud.asia – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta Pantas Nainggolan mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta memberlakukan retribusi layanan kebersihan.

    Retribusi layanan kebersihan ini sebagai upaya untuk menciptakan Jakarta bebas sampah.

    Pantas menuturkan Retribusi layanan kebersihan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (6/12/2023).

    “Perda ini juga menjadi salah satu alat untuk menggiring masyarakat supaya berperilaku mendukung kebersihan lingkungan dan ekosistem dan lainnya,” kata Pantas seperti dikutip Antaranews.com Jumat (15/12/2023).

    Baca: Warga Pulau Untung Jawa sering dapat kiriman sampah dari Jakarta

    Dia menekankan bahwa retribusi layanan kebersihan ini dibuat bukan semata-mata meningkatkan pendapatan daerah, namun untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

    “Jadi kita harapkan peraturan juga sebagai sebuah sarana rekayasa sosial yang merubah perilaku sosial masyarakat,” katanya.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan retribusi layanan kebersihan ini bukan untuk mengejar pendapatan.

    Baca: Gerakan sedekah sampah

    Retribusi layanan kebersihan ini sebagai sarana edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran pengelolaan sampah.

    Pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan membuat program edukasi tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    “Itu salah satu tugasnya Pemerintah Daerah DKI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar,” tutur Lusi.

    Baca: Cara mudah memilah sampah dari rumah

    Tarif retribusi pelayanan kebersihan diatur pada Pasal 66 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa masyarakat dikenakan tarif sesuai penggunaan daya listrik.

    Untuk masyarakat pengguna daya listrik 450 VoltAmper (VA) sampai 900 VA dibebaskan dari retribusi layanan kebersihan ini. 

    Sedangkan masyarakat pengguna daya listrik 1.300 sampai 2.200 VA dikenakan retribusi sebesar Rp10 ribu per bulan.

    Baca: Saatnya pengelolaan sampah secara konvensional diakhiri

    Untuk tingkat menengah atau pengguna daya listrik 3.500 sampai 5.500 VA sebesar Rp30 ribu per bulan dan tingkat atas atau pengguna daya listrik lebih dari 6.600 VA sebesar Rp77 ribu per bulan.

     

  • Negara Lain Nyampah Plastik di Pantai Natuna, Terbanyak dari Thailand dan Vietnam

    Negara Lain Nyampah Plastik di Pantai Natuna, Terbanyak dari Thailand dan Vietnam

    7cloud.asia – Sampah plastik dari negara lain kembali ditemukan di beberapa pantai di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Mayoritas sampah berasal botol berasal dari Thailand dan Vietnam

    Jumlah sampah plastik dari negara lain ini akan semakin banyak hingga Februari mendatang.

    Menurut pedagang Pantai Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Parman, kondisi ini kerap terjadi apabila memasuki bulan Desember.

    “Kalau musim utara masuk, pasti ada sampah itu di pinggir pantai,” ujarnya seperti yang dilansir Antaranews. 

    Selanjutnya Parman menjelaskan sampah yang ditemukan biasanya botol plastik bekas minuman, botol plastik bekas kosmetik yang berasal dari China, Malaysia, Thailand, Kamboja, serta Vietnam.

    “Sampah botol Vietnam sama Thailand mendominasi,” ucapnya. 

    Baca: 10 Ide kreatif mendaur ulang kantong plastik

    Parman juga mengungkapkan dirinya sering menemukan sampah plastik asal Indonesia serta sampah kayu-kayu. “Itu ada nipah yang hanyut ke sini, besar nipahnya,” ujar Parman.

    Sampah-sampah ini, lanjut Parman diduga dibuang oleh kapal-kapal yang melintas di perairan internasional yang berada di sekitaran Pulau Natuna.

    Kemudian sampah-sampah ini terbawa oleh angin dan gelombang hingga terdampar di beberapa pantai di wilayah Natuna.

    “Karena kalau kemungkinan kiriman langsung dari negara mereka sangat kecil,” ujarnya.

    Sementara itu, pemerhati lingkungan Jelajah Bahari Natuna (JBN) Natuna, Cherman mengatakan adanya penemuan sampah dari negara lain bukanlah hal yang baru.

    Baca: Warga Pulau Untung, Jawa sering dapat kiriman sampah dari Jabodetabek

    Hampir di setiap pantai di pulau-pulau yang ada di wilayah Natuna menjadi langganan tempat pendaratan sampah kiriman, terutama sampah plastik dari negara tetangga.

    Jenis sampah yang paling banyak ditemukan antara lain botol minuman, sampo, sabun, kemasan oli, detergen, hingga pembersih lantai.

    “Saya menduga sampah tersebut lebih banyak dari hasil buangan kapal-kapal yang melintas dan kapal ikan asing, karena sampah itu rata rata botol minuman, peralatan atau kebutuhan di kapal, serta limbah oli,” jelas Chermen.

    Chermen mengungkapkan berdasarkan penelusuran timnya, sampah produk dari China, Thailand, Vietnam, India, hingga Malaysia, beberapa tahun terakhir banyak ditemukan di pantai pulau-pulau kecil.

    Baca: Tersumbat sampah, wilayah Malang banjir

    Misalnya Serasan, Subi, Pulau Laut, Pulau Semiun, dan Pulau Tiga, disamping sampah dari Indonesia.

    “Dan yang paling banyak sampah-sampah ini di sepanjang pantai Sengiap dan Pantai Sisi di Serasan, tapi hampir semua pulau ada sampah kiriman itu,” jelasnya.

    dengan semakin banyaknya sampah dari negara lain, Cherman berharap hal itu menjadi  perhatian oleh semua pihak, terutama negara asal sampah. 

    “Mari sama-sama menjaga laut Asia ini tetap sehat tanpa sampah, karena Natuna yang berada di pusat Asia ini sebagai lumbung ikan. Oleh karena itu negara Asia wajib menjaganya dan Indonesia harus tegas terkait masalah limbah ini,” harapnya. 

    Reporter: Nurakhmayani

  • Cegah Timbunan Sampah di Malam Tahun Baru 2024, DLH Diimbau Sigap

    Cegah Timbunan Sampah di Malam Tahun Baru 2024, DLH Diimbau Sigap

    7cloud.asia – Kerumunan perayaan malam Tahun Baru 2024 diperkirakan akan menghasilkan sampah.

    Untuk itu warga yang ingin merayakan malam tahun baru 2024 diimbau untuk lebih peduli dan tidak membuang sampah sembarangan

    Guna mengantisipasi timbulan sampah di malam perayaan Tahun Baru 2024,  ketua Komisi D DPRD Provinsi Jakarta Ida Mahmudah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI sigap bertindak demi kebersihan kota.

    “Jalan-jalan besar harus disiapkan petugas dan paling utama pengangkutan sampahnya yang perlu dipersiapkan sedemikian rupa,” kata Ida, Sabtu (30/12/2023) seperti dikutip Antaranews.com.

    Baca: Titik perayaan malam tahun baru 2024 di Jakarta

    Ida mengharapkan petugas ini nantinya disiagakan untuk berjaga di sejumlah titik keramaian saat acara pergantian malam tahun terutama di sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin.

    Harapannya, dengan adanya petugas yang sigap mengumpulkan sampah tanpa menunggu acara selesai, maka tidak akan terjadi penumpukan sampah yang diperkirakan mencapai 20 ton usai acara tersebut.

    Selain petugas, Ida juga meminta para lurah menginstruksikan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk menjaga kebersihan lingkungan selama malam Tahun Baru 2024.

    “Jadi ada kerja sama antara DLH, lurah dan RT dan RW yang memang mengetahui betul titik mana saja wilayah mana saja yang mengadakan perayaan malam tahun baru,” katanya.

    Baca: Hujan dan angin diperkirakan akan warnai malam Tahun Baru 2024 di Jakarta

    Baca juga: Ini rekayasa lalu lintas Jakarta saat malam Tahun Baru 2024
    Baca juga: 1.000 personel Dishub DKI atur lalu lintas pada malam Tahun Baru 2024

    Kepala DLH Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 3.180 personel kebersihan yang tersebar di lima titik wilayah DKI Jakarta selama malam Tahun Baru 2024.

    Petugas itu terdiri dari sopir truk sampah, kru dan regu “comot” (pungut) dengan target Jakarta bersih pukul 05.00 WIB pada 1 Januari 2024.

    “Karena buat di Monas saja itu kan ada sekitar 500 personel, lalu yang jaga di sepanjang Sudirman-Thamrin,” kata Asep.

    Baca: Malam Tahun Baru, MRT gelar panggung hiburan gratis

    DLH DKI Jakarta juga meminta seluruh pengelola gedung di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk membuka akses ke toilet di lantai dasar saat berlangsung acara “Malam Muda Mudi Jakarta Global” pada malam Tahun Baru 2024.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar “Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global” dengan serangkaian acara dengan menghadirkan 11 panggung di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk memeriahkan Tahun Baru 2024.

     

  • Cara Kota Cilacap Ubah Sampah Jadi Batu Bara

    Cara Kota Cilacap Ubah Sampah Jadi Batu Bara

    7cloud.asia – Upaya penanganan  sampah menjadi bahan bakar mulai banyak dilakukan dilakukan di Indonesia.

    Salah satunya adalah fasilitas konversi sampah menjadi bahan bakar batu bara pabrik semen di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. 

    Konversi sampah menjadi energi atau bahan bakar semacam batu bara tersebut dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refused Derived Fuel (RDF) Cilacap.

    Proses pengolahan sampah dimulai dari pencacahan hingga pengayakan dan pembuatan menjadi beriket batu bara.

    Baca: Jakarta pilih RDF ketimbang ITF untuk olah sampah, ini alasannya

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap Sri Murniyati saat mendampingi Presiden Jokowi , Selasa (2/1/2024)mengatakan sampah yang terolah di TPST tersebut berasal dari 14 kecamatan di wilayah setempat.

    Fasilitas RDF Cilacap ini memanfaatkan 47.000 ton sampah jadi bahan bakar atau batu bara.

    “Cilacap terdiri dari 24 kecamatan, sampah yang diolah di TPST RDF ini berasal dari 14 kecamatan di sekitar TPST RDF,” ucapnya.

    Lebih lanjut Sri mengatakan bahwa mesin RDF yang ada di TPST tersebut memiliki kapasitas pengolahan hingga 200 ton sampah.

    Baca: Bahaya di balik pengelolaan sampah dengan ditimbun

    “Namun saat ini belum dimaksimalkan sehingga baru 150 ton sampah per hari diolah,” katanya.

    Ia mengatakan sebanyak 60 ton batu bara mampu diproduksi menggunakan mesin RDF per hari dari total sampah yang terhimpun.

    Produk batu bara tersebut kemudian dimanfaatkan untuk bahan bakar tungku pembakaran bagi pabrik semen.

    “Sampah yang diolah jadi produk RDF 60 ton per hari dapat diproduksi,” katanya.

    Baca: KLHK ajak masyarakat boikot produk yang tak kelola sampah plastiknya

    Sri mengatakan pembangunan TPST RDF Cilacap dilaksanakan sejak 2017 hingga 2018 dengan biaya pembangunan berkisar Rp84 miliar.

    Pendanaan sharing dari anggaran Kementerian PUPR senilai Rp27 miliar untuk infrastruktur bangunan gedung, kemudian Rp44 miliar dana dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Kemudian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah senilai Rp10 miliar, kemudian Pemkab Cilacap Rp3 miliar untuk pembebasan tanah,” katanya.

    Presiden Jokowi beserta rombongan meninjau lokasi ini pada Selasa (2/1/2024). Turut mendampingi Presiden Jokowi sejumlah menteri.

    Sumber: Antaranews.com

     

     

     

  • Mengenal Sistem RDF, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan

    Mengenal Sistem RDF, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Pengelolaan sampah menjadi isu bagi sejumlah kota di Indonesia. Keterbatasan lahan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah menjadi penyebab utama.

    Masih banyak pemerintah kota yang taak serius menangani sampah yang terus bertambah, sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, penyebaran penyakit, bahkan longsor.

    Karena itu pengelolaan sampah yang efektif dan cara modern sudah menjadi sebuah kebutuhan mendesak. 

    Belakangan muncul inovasi mengolah sampah menjadi energi yang bermanfaat guna mengurangi berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan sampah. 

    Kabupaten Cilacap misalnya membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF) yang berlokasi di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi.

    Kota Tangerang juga sudah menjalin kerja sama menyediakan bahan bakar cofiring untuk PT. Indonesia Power.

    Ada juga masyarakat Pulau Pramuka menggunakan metode pirolisis untuk kemandirian penyediaan bahan bakar solar.

    Sementara pemerintah kota Surabaya mengembangkan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menggunakan metode gasification power plant.

    Baca: RDF juga telah diterapkan di Jakarta

    Tapi kali ini kita hanya akan mengulas TPST RDF Cilacap yang dibangun tahun 2017. TPST RDF Cilacap dibangun di atas lahan seluas 3 Ha dengan menggunakan mekanisme cost sharing.

    Pembiayaan ditangguang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kerajaan Denmark melalui Kementerian ingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov Jawa Tengah serta Pemkab Cilacap sendiri.

    Saat diresmikan dan mulai beroperasi tahun 2020, fasilitas pengolahan sampah ini menginisiasi penggunaan teknologi RDF di Indonesia dan disebut sebagai tonggak baru pengelolaan sampah di tanah air. 

    Refuse Derived Fuel sering disingkat dengan RDF merupakan hasil pengolahan sampah yang dikeringkan untuk menurunkan kadar air hingga kurang dari 25% .

    RDF juga  menaikkan nilai kalornya setelah sebelumnya dicacah terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukurannya menjadi 2-10 cm.

    Baca: Cara Cilacap mengubah sampah menjadi bahan bakar

    Karenanya RDF ini sering disebut sebagai keripik sampah. Dengan kapasitas pengolahan 140 ton sampah/hari, RDF yang dihasilkan sebanyak 48,40 ton/hari (34,58%) dengan nilai kalor 3.217 kcal/kg, sehingga memiliki potensi energi sebesar 155.702.800 kcal/hari.

    Potensi ini membuat RDF digunakan sebagai alternatif sumber energi oleh industri yang dalam prosesnya terdapat pembakaran menggunakan bahan bakar fosil batubara seperti pabrik semen dan PLTU.

    RDF di Cilacap ini dimanfaatkan oleh pabrik semen PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) yang dihargai sebesar Rp.300.000,-/ton menjadi masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Bahan pembuatan RDF berasal dari sampah segar yang datang ke TPST dengan diangkut oleh dump truck.

    Setelah diketahui beratnya dari catatan di jembatan timbang, kemudian sampah dibongkar dan dituang pada area picking bay untuk dilakukan pemilahan oleh mitra pekerja lingkungan atau yang biasa kita kenal sebagai pemulung.

    Di area ini pemulung bebas memilah sampah serta mengambil barang-barang yang dapat mereka manfaatkan kembali dan diperkirakan masih bernilai ekonomis.

    Baca: Pengelolaan sampah dengan ditimbun sudah ketinggalan zaman

    Setelah beberapa saat berada pada tahapan pemilahan, sampah diangkut menggunakan wheel loader menuju shredder untuk dicacah menjadi berukuran standar 2-10 cm.

    Lantas, dengan menggunakan hopper conveyor, hasil cacahan sampah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam reaktor biodrying untuk dikeringkan hingga kadar airnya di bawah 25% serta menaikkan nilai kalor yang semula di bawah 700 kcal/kg menjadi 3.200 kcal/kg. 

    Pemrosesan dalam reaktor biodrying yaitu pengeringan biologis dengan memanfaatkan pelepasan panas dari aktivitas mikroorganisme dalam sampah mengurai materi organik secara aerobik.

    Unit ini dilengkapi dengan penutup membran khusus untuk menjaga kondisi suhu sekaligus mengeluarkan uap air. Terdapat sistem perpipaan dibagian bawah unit untuk menghembuskan udara aerasi dari blower dan mengalirkan leachate ke kolam lindi.

    Setelah 21 hari berada dalam biodrying, sampah dipindahkan kedalam screener menghasilkan 3 produk yang kemudian ditempatkan dalam bak berbeda yaitu inert berupa sampah ukuran di bawah standar 2 cm disertai dengan kerikil dan pasir, RDF yang merupakan produk utama, serta oversize yang berukuran lebih dari 10 cm.

    Oversize dapat dikembalikan pada mesin pencacah untuk dijadikan produk berukuran standar tanpa dimasukkan kedalam unit biodrying kembali karena dianggap telah memiliki kadar air kurang dari 25%.

    Baca: Teknologi Masaro membuat sampah jadi emas

    Inert awal mulanya merupakan produk samping yang dimanfaatkan untuk cover soil penutup sampah pada TPA jenis controlled landfill.

    Namun ternyata produk yang bernilai kalor 1.500 kcal/kg ini dapat dimanfaatkan sebagai pemberat pada RDF pada saat pengangkutan dan proses pada kiln PT. SBI serta dihargai sejumlah Rp.53.000,-/ton.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Sri Murniyati mengatakan, keberadaan TPST RDF ini permasalahan sampah di Kabupaten Cilacap sebagian teratasi dan hasil jualnya dapat menambah PAD.

    TPST RDF ini juga memberi efek domino naiknya tingkat hunian hotel oleh banyaknya kunjungan dari daerah lain di Indonesia ke Kabupaten Cilacap yang ingin mempelajari teknologi RDF.

    Selain dengan PT. SBI sebagai off-taker, TPST RDF juga memperoleh dukungan dari PT. Unilever Indonesia (PT. UI) sebagai bentuk Extended Producer Responsibility berupa bantuan biaya listrik per bulan.

    PT. UI juga bersama Pemkab Cilacap membuat MoU dalam upaya peningkatan kapasitas TPST RDF menjadi 200 ton sampah/hari melalui Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

     

     

  • Cegah Timbunan Sampah, DLH Sumatera Barat Akan Olah Sampah Menjadi Barang Bernilai Ekonomi

    Cegah Timbunan Sampah, DLH Sumatera Barat Akan Olah Sampah Menjadi Barang Bernilai Ekonomi

    7cloud.asia – Pengolahan sampah kerap menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Karena itu, sampah perlu diolah menjadi barang bernilai ekonomi agar mengurangi timbunan sampah.

    Seperti yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Barat dalam memotivasi kabupaten dan kota agar melakukan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.

    Dengan demikian pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  tidak hanya dengan sistem control landfill dan open dumping.

    “Selama ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Sumbar masih menggunakan sistem control landfill bahkan masih ada yang sistem open dumping meski sudah ada larangan. Ke depan kita berharap sampah di daerah bisa diolah,” jelas Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuaddi seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Kota Cilacap olah sampah jadi batubara

    Tasliatul menerangkan dengan sistem control landfill, sampah dibuang ke TPA, diratakan kemudian ditimbun secara berulang kali. Tidak ada proses pengolahan pada sistem ini.

    Menurutnya sistem itu menyimpan bahaya karena timbunan sampah tersebut bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar bahkan bisa meledak.

    Sedangkan sistem open dumping, lebih parah lagi karena hanya membuang dan menumpuk sampah di tempat terbuka.

    Karena itu, untuk mendorong daerah agar mau berbenah dalam mengelola sampah DLH Sumbar menghadirkan Chief Executive Officer PT Xaviera Global Synergy, Wilda Yanti.

    Wilda merupakan salah satu sosok aktif di bidang lingkungan hidup dengan pengolahan sampah melalui sistem bank sampah sehingga ia dijuluki sebagai “Ratu Sampah Indonesia”.

    Baca: Pemkot Bandung olah sampah dengan Kang Empos

    “Wilda tidak hanya melakukan pengolahan sampah yang berguna bagi lingkungan hidup, tetapi juga bisa menghasilkan miliaran rupiah dari kerja pengolahan itu. Kita berharap Wilda bisa berbagi pengalaman dengan seluruh DLH di kabupaten/kota di Sumbar sehingga terbuka cakrawala berfikir yang lebih luas dalam pengolahan sampah ini,” urainya.

    Sementara itu, Wilda Yanti siap dan terbuka untuk berbagi ilmu dengan semua DLH di Sumbar.

    Ia bahkan bersedia untuk memberikan pendampingan bagi daerah yang mau untuk melakukan pengolahan sampah.

    Ia menawarkan sistem bank sampah bertingkat pada semua kabupaten/kota.

    Mulai dari bank sampah unit di tingkat kecamatan, bank sampah induk di tingkat kabupaten dan kota dan bank sampah regional di tingkat provinsi.

    Baca: Sampah makanan rugikan ratusan triliun per tahun

    Dengan sistem bank sampah, pengelola memberikan insentif bagi masyarakat yang mau untuk memilah sampah anorganik dan organik di tingkat rumah tangga sehingga lebih mudah diolah di bank sampah.

    Sampah anorganik seperti plastik dan besi, mempunyai nilai ekonomi karena dapat didaur ulang.

    sementara sampah yang organik bisa diolah menjadi kompos atau menjadi makanan bagi budi daya cacing tanah dan maggot.

    Kompos berguna untuk pupuk tanaman sementara cacing dan maggot itu menjadi alternatif pakan dan sumber protein bagi unggas dan ikan.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

     

  • Aksi Bebersih Kali dan Sungai di Tangerang Sukses Angkut 3,5 Ton Sampah dari Sungai Ledug

    Aksi Bebersih Kali dan Sungai di Tangerang Sukses Angkut 3,5 Ton Sampah dari Sungai Ledug

    7cloud.asia – Pemerintah kota atau Pemkot Tangerang bersama dengan komunitas Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci) menyelenggarakan kegiatan Bebersih Kali dan Sungai.

    Aksi Bebersih Kali dan Sungai dilakukan pada Jumat (19/1/2024) ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin di Tangerang mengatakan kegiatan Bebersih Sungai dan Kali yang dilakukan bersama dengan komunitas menjadi upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui aksi nyata.

    Baca: Mengenal sistem RDF yang mampu mengolah sampah menjadi sumber energi terbarukan

    Lewat aksi ini masyarakat diajak untuk lebih bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya dan tidak lagi membuang sampah ke saluran air ataupun sungai.

    “Upaya yang bisa dilakukan adalah membiasakan warga untuk tertib membuang sampah, agar meminimalisir potensi terjadinya genangan karena saluran air yang terhambat,” kata Pj Wali Kota Nurdin dalam kegiatan yang berlangsung di Sungai Ledug, Kecamatan Periuk.

    Nurdin juga menyebutkan jika Pemkot Tangerang terus mendorong masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.

    Baca: Lebih murah, Pemprov DKI Jakarta lebih memilih RDF ketimbang ITF

    Pengurangan sampah ini dilakukan dengan pendampingan dari komunitas yang ada di masing-masing RW. Selain memilah sampah, warga juga diminta untuk mengolah sampah yang dihasilkannya.

    Komposing adalah salah satu langkah yang bisa dihasilkan untuk mengurangi sampah.

    “Untuk RW yang telah melakukan pengelolaan sampah dengan baik akan menjadi role model bagi wilayah lain,” ujarnya.

    Baca: Sampah makanan bisa picu masalah serius untuk lingkungan

    Ia menjelaskan berbagai upaya teknis telah dilakukan oleh Pemkot Tangerang untuk meminimalisir banjir dan genangan di Kota Tangerang.

    Namun upaya ini tidak akan optimal jika masyarakat tidak peduli akan pentingnya menjaga lingkungan.

    “Dimulai dari pilah sampah di tingkat rumah tangga, untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan tentunya juga atas peran para komunitas,” katanya.

    Baca : Bantuan kapal pembersih sampah dari Coldplay

    Sumber: Antaranews.com

  • Aktivis Lingkungan Sesalkan Debat Cawapres Tak Bahas Masalah Sampah

    Aktivis Lingkungan Sesalkan Debat Cawapres Tak Bahas Masalah Sampah

    7cloud.asia – Debat cawapres kedua telah usai. Beragam komentar soal debat yang mengangkat isu lingkungan. Tak terkecuali aktivis lingkungan yang menyoroti masalah sampah luput dari perdebatan.

    Aktivis Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira mengatakan topik sampah dan polusi sudah lama menjadi masalah darurat di Indonesia.

    Karena itu para cawapres seharusnya dapat memaparkan kebijakan mereka soal penanganan sampah.

    “Isu sampah hanya dijadikan serangan personal dan disebut sambil lalu, tanpa membahas kebijakannya,” ujar Tiza seperti yang dilansir Antaranews.

    Meski demikian, Tiza berharap pemimpin negara terpilih nantinya dapat serius dalam membuat kebijakan pelarangan lima jenis plastik sekali pakai yang memang sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Baca: Aksi bebersih kali dan sungai di Tangerang

    Kelima plastik sekali pakai yang dilarang tersebut adalah kantong plastik, saset, sedotan, styrofoam dan alat makan plastik, serta menggantikannya dengan sistem reuse.

    Sementara itu aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhammad Aminullah mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih terjebak dalam paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang.

    Hal ini menyebabkan beberapa tempat pemrosesan akhir atau TPA mengalami kelebihan muatan.

    Menurut Aminullah, kondisi diperparah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping yang masih menggunakan hampir di seluruh TPA yang berlokasi di Pulau Jawa.

    Skema open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah dengan cara menumpuk sampai menggunung tanpa proses pengelolaan.

    Sistem ini, lanjut Aminullah, membuat TPA memiliki kerentanan bencana berupa longsor, kebakaran, serta pencemaran gas metana dan air lindi.

    Baca: Mengenal sistem RDFpengolahan sampah menjadi energi terbarukan

    Selain itu, sistem open dumping juga dapat mempercepat terjadinya proses krisis iklim.

    “Alih-alih menumbuhkan karakter dan budaya peduli sampah oleh masyarakat, pemerintah justru terjebak dalam pengelolaan sampah berbasis thermal yang justru berpotensi melahirkan masalah baru,” jelas Aminullah.

    Selanjutnya Aminullah memaparkan pengelolaan sampah berbasis thermal yang tidak melalui proses ketat justru akan menimbulkan pendekatan udara dan pelepasan emisi.

    Proses pembakaran beberapa jenis sampah juga akan menghasilkan dioksin dan furan yang merupakan salah satu zat paling berbahaya bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya.

    Karena itu, pemerintah mempertegas tanggung jawab produsen dalam mengurangi dan menarik kembali kemasan plastik milik produsen.

    “Sebab sampai saat ini pesisir di beberapa wilayah, khususnya Jakarta dalam kondisi tercemar dengan dominasi sampah plastik produsen,” ungkapnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pemkot Tangerang Dorong Pengelolaan Sampah Organik Agar Bernilai Ekonomi

    Pemkot Tangerang Dorong Pengelolaan Sampah Organik Agar Bernilai Ekonomi

    7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan untuk mengolah sampah agar bernilai ekonomi. Salah satunya sampah organik dengan bantuan maggot atau larva dari lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF).

    Hasilnya adalah pupuk kasgot dan maggot yang bisa dijual atau digunakan sendiri.

    Karena itu, Pj. Walikota Tangerang, Nurdin mendorong masyarakat dan berbagai pihak untuk mengolah sampah dengan cara ini.

    “Dengan melakukan pengelolaan sampah menjadi pupuk kasgot ini, tentunya bisa meningkatkan ekonomi, karena pupuk yang dikelola dari sampah dapat dipasarkan,” jelas Pj. Wali Kota, Nurdin seperti yang dikutip Antaranews.

    Selanjutnya Nurdin menjelaskan sampah organik dari rumah tangga dan industri dapat dijadikan makanan bagi larva maggot.

    Baca: Aktivis lingkungan sesalkan debat cawapres

    Hal ini dapat menjadi peluang bisnis bagi masyarakat untuk memanfaatkan sampah organik menjadi barang yang dibutuhkan masyarakat.

    “Sampah organik itu bisa untuk membesarkan maggot, dan ini bisa dilakukan bersama masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu, sebelum sampah tersebut diangkut ke TPA,” urainya.

    Saat ini di Tangerang memang sudah ada bank sampah. Namun sisa sampah yang tidak terpakai biasanya masih diangkut ke TPA.

    “Dengan demikian, langkah menjadikan sampah sebagai pupuk melalui budidaya maggot dapat menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan sampah,” katanya.

    Upaya ini juga hendaknya diikuti oleh gaya hidup masyarakat untuk mengurangi penumpukan dan mengatasi persoalan sampah.Masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan plastik.

    “Kalau bisa minimarket dan pasar-pasar tidak lagi menggunakan plastik, atau bisa juga minimarket menjual plastik dengan harga yang lebih mahal, supaya mengurangi penggunaan plastik dan sampah di masyarakat,” ucapnya.

    Baca: Aksi bebersih kali dan sungai di Tangerang

    Pada kesempatan yang sama, Kepala DLH Kota Tangerang, Tihar Sopian mengatakan pihaknya terus meningkatkan strategi pengelolaan sampah dengan mengubah menjadi pupuk organik.

    Pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, dapat dilakukan secara bersama-sama.

    “Kita semua harus melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan masif, sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan,” jelasnya.

    Menurut dia pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik ini memiliki banyak manfaat, baik bagi lingkungan maupun ekonomi.

    Selain itu, pengelolaan sampah organik juga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Rawa Kucing.

    “Pupuk organik juga dapat membantu memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman,” katanya.

     Reporter: Nurakhmayani

  • Atasi Masalah Sampah: Pemprov DKI Jakarta Diminta Perbanyak Bank Pengolah Sampah

    Atasi Masalah Sampah: Pemprov DKI Jakarta Diminta Perbanyak Bank Pengolah Sampah

    7cloud.asia – Anggota DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak bank pengolah sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) demi menjaga lingkungan bersih.

    “Terutama kita dorong komunitas atau kelompok di Jakarta karena tidak semua orang mau urusi penanganan sampah,” kata Simon seperti dilansir Antaranews.com Selasa (2/1/2024).

    Simon menuturkan tidak hanya sejumlah dinas terkait saja yang bergerak mengolah sampah, namun juga perlu adanya tindakan dari masyarakat untuk mengolah sampah.

    Salah satunya dengan inisiatif membangun bank pengolah sampah secara mandiri yang ada lingkungan sekitar.

    Baca: Aksi bebersih sampah di Kali Ledug

    Dia menilai pemerintah hanya fokus pada hilir pembuangan sampah sedangkan hulu yang kebanyakan sampah di rumah kurang diperhatikan dan disosialisasi kepada masyarakat.

    “Hulunya itu dari masyarakat, dari dalam rumah sendiri yang perlu kita bangun kesadaran mengolah sampah, ” terangnya.

    Karena itu, dia meminta agar pemerintah provinsi DKI memberikan stimulus seperti penghargaan agar masyarakat bisa semakin bersemangat mengolah sampah.

    “Kalau ada stimulus yang dibangun, masyarakat bisa menjadi garda terdepan untuk melakukan juga edukasi ke dalam keluarga misalnya,” tuturnya.

    Baca: Mengenal sistem RDF yang mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar

    Pengelolaan sampah hingga kini masih menjadi masalah serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Paslanya produksi sampah terus meningkat sementara kemampuan mengolah masih minim.

    Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat sekitar 7.500 ton sampah dari Jakarta dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Daya tampung TPST Bantargebang yang terus menurun, memaksa pemprov memutar otak.

    Salah satunya adalah dengan menerapkan retribusi sampah, sehingga  warga lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang dihasilkannya.  

    Baca: Kelola sampah, Pemprov DKI lebih memilih RDF ketimbang ITF

    Tarif retribusi pelayanan kebersihan diatur pada Pasal 66 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa masyarakat dikenakan tarif sesuai penggunaan daya listrik.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan, retribusi ini bukan untuk mengejar pendapatan, melainkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran pengelolaan sampah.

    Pihaknya bersama DLH DKI Jakarta akan membuat program edukasi tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    “Itu salah satu tugasnya Pemerintah Daerah DKI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar,” tutur Lusi.