7cloud.asia – Debat cawapres kedua telah usai. Beragam komentar soal debat yang mengangkat isu lingkungan. Tak terkecuali aktivis lingkungan yang menyoroti masalah sampah luput dari perdebatan.
Aktivis Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira mengatakan topik sampah dan polusi sudah lama menjadi masalah darurat di Indonesia.
Karena itu para cawapres seharusnya dapat memaparkan kebijakan mereka soal penanganan sampah.
“Isu sampah hanya dijadikan serangan personal dan disebut sambil lalu, tanpa membahas kebijakannya,” ujar Tiza seperti yang dilansir Antaranews.
Meski demikian, Tiza berharap pemimpin negara terpilih nantinya dapat serius dalam membuat kebijakan pelarangan lima jenis plastik sekali pakai yang memang sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca: Aksi bebersih kali dan sungai di Tangerang
Kelima plastik sekali pakai yang dilarang tersebut adalah kantong plastik, saset, sedotan, styrofoam dan alat makan plastik, serta menggantikannya dengan sistem reuse.
Sementara itu aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhammad Aminullah mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih terjebak dalam paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang.
Hal ini menyebabkan beberapa tempat pemrosesan akhir atau TPA mengalami kelebihan muatan.
Menurut Aminullah, kondisi diperparah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping yang masih menggunakan hampir di seluruh TPA yang berlokasi di Pulau Jawa.
Skema open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah dengan cara menumpuk sampai menggunung tanpa proses pengelolaan.
Sistem ini, lanjut Aminullah, membuat TPA memiliki kerentanan bencana berupa longsor, kebakaran, serta pencemaran gas metana dan air lindi.
Baca: Mengenal sistem RDFpengolahan sampah menjadi energi terbarukan
Selain itu, sistem open dumping juga dapat mempercepat terjadinya proses krisis iklim.
“Alih-alih menumbuhkan karakter dan budaya peduli sampah oleh masyarakat, pemerintah justru terjebak dalam pengelolaan sampah berbasis thermal yang justru berpotensi melahirkan masalah baru,” jelas Aminullah.
Selanjutnya Aminullah memaparkan pengelolaan sampah berbasis thermal yang tidak melalui proses ketat justru akan menimbulkan pendekatan udara dan pelepasan emisi.
Proses pembakaran beberapa jenis sampah juga akan menghasilkan dioksin dan furan yang merupakan salah satu zat paling berbahaya bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya.
Karena itu, pemerintah mempertegas tanggung jawab produsen dalam mengurangi dan menarik kembali kemasan plastik milik produsen.
“Sebab sampai saat ini pesisir di beberapa wilayah, khususnya Jakarta dalam kondisi tercemar dengan dominasi sampah plastik produsen,” ungkapnya.
Reporter: Nurakhmayani
Leave a Reply