ruangkota

Tag: banjir sumatera

  • Hingga Akhir Masa Tanggap Darurat Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1106 Orang

    Hingga Akhir Masa Tanggap Darurat Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1106 Orang

    7cloud.asia – Hingga masa tanggap darurat berakhir pada 22 Desember 2025, jumlah korban jiwa banjir dan tanah longsor Sumatera bertambah 16 jiwa per sehingga total menjadi 1.106 orang.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyampaikan simpati dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kehilangan ribuan nyawa dalam bencana ini.

    Sementara itu, jumlah warga yang masih dalam pencarian berkurang 10 jiwa, sehingga saat ini masih ada 175 jiwa yang masuk dalam daftar pencarian.

    “Untuk jumlah pengungsi, total per hari ini adalah 502.570 jiwa,” tuturnya.

    Baca: Korban banjir Sumatera di Sumbar mulai tinggali hunian sementara

    Dalam satu minggu terakhir, jumlah pengungsi sudah cukup banyak berkurang karena sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan atau tinggal di rumah kerabat di luar daerah bencana.

    Namun, sebagian besar kebutuhan pangan mereka masih didukung oleh dapur umum, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat dengan dukungan bahan makanan dari Dinas Sosial Provinsi Aceh.

    “Saat ini kita berada di hari kedua menjelang penutupan perpanjangan fase tanggap darurat, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Abdul.

    Sementara itu, tiga kabupaten di Sumbar kembali memperpanjang masa tanggap darurat karena masih banyak kegiatan penanganan bencana di lapangan.

    Dilansir Kompas, keputusan Pemprov Sumbar mengakhiri masa tanggap bencana merupakan hasil rapat bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, Senin (22/12/2025) malam, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Kota Padang.

    Baca: Bendera putih tunjukkan korban banjir Sumatera tidak baik-baik saja

    Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, pada masa pemulihan, Sumbar akan fokus pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian serta pemulihan layanan dasar, antara lain penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara.

    Setelah itu, akan dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

    ”Kami targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” kata Mahyeldi, Selasa (23/12/2025).

    Sebelumnya, Sumbar menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang sejak 25 November 2025. Masa tanggap darurat sempat diperpanjang dua pekan dan berakhir pada 22 Desember 2025.

  • Banjir Sumatera: 12 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir Sumatera Akhiri Masa Tanggap Darurat

    Banjir Sumatera: 12 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir Sumatera Akhiri Masa Tanggap Darurat

    7cloud.asia – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa sebanyak 12 kabupaten dan kota yang terdampak banjir Sumatera telah mengakhiri masa tanggap darurat.

    Sebanyak 12 Kabupaten/kota di tiga provinsi yang dilanda banjir Sumatera pada November lalu tersebut kini menuju status transisi darurat menuju tahap pemulihan

    “Daerah tersebut mencakup masing-masing empat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Muhari dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (24/12/2025).

    Muhari mengatakan, masih ada beberapa daerah yang memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga tanggal 28 atau 30 Desember mendatang.

    Baca: Banjir susulan hanyutkan tenda pengungsian di Pidie Jaya

    Sementara itu pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir Sumatera sudah mulai berjalan bertahap. Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.

    Selain itu, percepatan pemulihan akses jalan dan jembatan juga dilakukan terutama untuk mendukung kelancaran transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

    “Saat ini, pemulihan di Sumatera Barat sudah hampir mencapai 100 persen, sementara di wilayah Tapanuli Raya, Sumatera Utara, progresnya telah mencapai kisaran 80 hingga 90 persen,” ucapnya.

    Untuk wilayah Aceh, jalur Lintas Timur dan Lintas Barat secara umum sudah dapat dilewati, dengan fokus pengerjaan saat ini diarahkan pada titik-titik penghubung Lintas Timur ke arah Tengah melalui pemasangan jembatan Bailey.

    Jembatan Bailey dibangun sementara di beberapa lokasi kritis agar konektivitas wilayah menuju Aceh Tengah tetap terjaga.

    Baca: Bendera putih tunjukkan kondisi korban banjir Sumatera tidak baik-baik saja

    Jumlah korban
    Hingga Rabu (24/12/2025) jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bertambah 17 jiwa sehingga total menjadi 1129 orang.

    “Per hari ini, terdapat penambahan daftar korban meninggal dunia sebanyak 17 jiwa, sehingga total korban jiwa secara keseluruhan kini mencapai 1.129 orang,” ujar Muhari.

    Rincian penambahan korban tersebut berasal dari Aceh Utara sebanyak 14 jiwa, serta masing-masing satu jiwa di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Sumatera Barat.

    Muhari menambahkan, saat ini, Tim SAR Gabungan masih mencari keberadaan 174 korban yang belum ditemukan.

    “Untuk data korban hilang saat ini mengalami penurunan menjadi 174 jiwa, sedangkan jumlah warga yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 496.293 jiwa,” ucapnya.

  • Sebulan Pasca Banjir Sumatera, 173 Orang Masih Belum Ditemukan

    Sebulan Pasca Banjir Sumatera, 173 Orang Masih Belum Ditemukan

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, bertepatan dengan satu bulan bencana banjir Sumatera masih ada 173 orang yang belum ditemukan.

    Adapun korban tewas akibat banjir Sumatera per 25 Desember 2025 tercatat mencapai 1.135 orang.

    “Per hari ini, ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

    Jumlah korban tewas tertinggi dicatat BNPB berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang.

    Baca: 12 Kabupaten/Kota terdampak banjir Sumatera akhiri masa tanggap darurat

    Abdul Muhari mengatakan Sebanyak 489.864 orang mengungsi akibat air bah dan tanah longsor di pengujung November lalu.

    Jumlah pengungsi terbanyak, sebagaimana tercatat di situs resmi BNPB, ada di Aceh Utara dengan 166,9 ribu orang, disusul Aceh Tamiang dengan 150,5 ribu orang pengungsi, dan Gayo Lues dengan 33,8 ribu pengungsi.

    Berdasarkan data BNPB, ada 157.838 rumah rusak akibat banjir Sumatera yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat

    Jumlah tersebut terdiri dari 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.

    Baca: Banjir hanyutkan tenda pengungsi di Pidie Jaya, Aceh

    Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 1,9 ribu unit. Fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 200 unit. Fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 875 unit, rumah ibadah 806 unit, gedung perkantoran 291 unit, dan jembatan 734 unit.

    Sebelumnya, Muhari mengatakan sebanyak 12 Kabupaten/Kota terdampak banjir Sumatera akhiri masa tanggap darurat.

    “Daerah tersebut mencakup masing-masing empat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Muhari dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (24/12/2025).

    Muhari mengatakan, masih ada beberapa daerah yang memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga tanggal 28 atau 30 Desember mendatang.

     

  • Update Banjir Sumatera: 224 Desa di Aceh Belum Teraliri Listrik

    Update Banjir Sumatera: 224 Desa di Aceh Belum Teraliri Listrik

    7cloud.asia – Lebih satu bulan pasca bencana banjir Sumatera, sebanyak 224 desa yang tersebar di 10 kabupaten di Aceh belum teraliri listrik.

    “Dalam catatan kami, masih ada 224 desa di Provinsi Aceh yang belum teraliri listrik,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/12/2025)

    Desa-desa tersebut, ujar Bahlil, berlokasi di kabupaten yang infrastrukturnya masih dalam proses perbaikan, termasuk Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

    Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Bahlil tak lama setelah terjadinya banjir Sumatera. Saat itu Bahlil mengatakan listrik di daerah bencana akan segera pulih 100 persen.

    “Nah, dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan maksimal, kami rapat dengan tim, bicara sama PLN,” ujarnya seperti dikutip Antaranews.com.

    ESDM pun mengirim bantuan berupa seribu unit genset serta 3 ribu unit kompor gas bagi warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Aceh dan Sumatera.

    Baca: Kekerasan terhadap relawan bencana di Aceh Utara

    “Maka atas arahan Bapak Presiden, kami mencoba mengoptimalkan seluruh kekuatan negara, maka Kementerian ESDM hari ini mengirimkan seribu unit genset dengan kapasitas rata-rata di 5–7 kVA,” ucap Bahlil.

    Bantuan genset dikirim menggunakan pesawat Hercules Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

    Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Erwin Sugiandi mengatakan pengiriman genset menggunakan lima pesawat hercules, dan masing-masing pesawat mengangkut 200 genset.

    Sebanyak dua pesawat mendarat di Lhokseumawe, dua pesawat di Rembele, dan satu pesawat di Banda Aceh.

    “Semua pesawat misinya adalah membawa genset dari Kementerian ESDM,” katanya.

    Bahlil menegaskan bahwa seribu genset yang dikirimkan saat ini masih tahap pertama. Selama infrastruktur kelistrikan di kawasan tersebut belum pulih, tutur dia, Kementerian ESDM akan terus melakukan intervensi, seperti mengirim bantuan berupa genset.

    Baca: Ada upaya untuk membatasi pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Terkait pasokan solar untuk seribu genset tersebut, Bahlil menyampaikan sudah membuat tim terpadu dengan Pertamina Patra Niaga.

    “Teman-teman Pertamina Patra Niaga yang akan memasok BBM-nya agar saudara-saudara kita yang kena musibah bisa cepat merasakan pelayanan negara, khususnya di sektor energi,” kata Bahlil.

    Proses pemulihan kelistrikan secara menyeluruh masih menghadapi sejumlah kendala. Kerusakan infrastruktur jalan serta kondisi cuaca yang tidak menentu menghambat mobilisasi alat berat dan material ke sejumlah lokasi yang masih terisolasi.

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menyampaikan pihaknya masih berupaya menormalkan 139 gardu distribusi tambahan yang terdampak banjir bandang, salah satunya berada di wilayah Takengon.

    “Kami terus mengupayakan perbaikan gardu-gardu distribusi tersebut, termasuk jaringan distribusi dan sarana pendukung lain yang membutuhkan penanganan lanjutan,” ujar Eddi.

    Ia menegaskan seluruh petugas PLN di lapangan bekerja dengan menyesuaikan kondisi infrastruktur dan medan, serta tetap mengutamakan keselamatan dan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

    Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional

    Upaya dan kerja keras petugas PLN mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan terima kasih atas dedikasi petugas PLN yang terus bertugas di tengah medan yang sulit.

    “Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN. Hingga hari ini, para petugas PLN masih terus bekerja di lapangan,” ujar Haili.

  • Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1137 Orang, Setengah Juta Orang Masih Tinggal di Pengungsian

    Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1137 Orang, Setengah Juta Orang Masih Tinggal di Pengungsian

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus intensif dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan untuk menemukan korban hilang akibat banjir Sumatera.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan hingga Sabtu (27/12/2025), jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 1.137 jiwa, sementara 163 orang lainnya dilaporkan hilang.

    Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November ini memaksa sedikitnya 457 ribu warga mengungsi.

    Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan negara kendalikan kerusakan lingkungan

    Menurut dashboard rekapitulasi BNPB, jumlah pengungsi terbanyak tercatat di tiga wilayah di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh Utara yakni 166,9 ribu orang, disusul Aceh Tamiang 150,5 ribu orang, dan Gayo Lues 33,8 ribu orang.

    BNPB mencatat dampak banjir Sumatera dirasakan di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Skala dampak yang masif menjadikan rangkaian peristiwa ini sebagai salah satu bencana paling mematikan dan merusak di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir.

    Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional

    Selain korban jiwa, kerusakan fisik yang ditimbulkan banjir Sumatera juga sangat parah. BNPB mencatat 157.838 unit rumah mengalami kerusakan, meliputi 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rusak sedang, dan 77.397 rusak ringan.

    Kerusakan permukiman ini tersebar luas di berbagai jenis geografis, mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan.

    Lebih lanjut, fasilitas publik juga tak luput dari dampak bencana, dengan 3.188 fasilitas pendidikan, 215 fasilitas kesehatan, dan 806 rumah ibadah dilaporkan rusak.

    Infrastruktur vital seperti 98 jembatan dan 101 ruas jalan dilaporkan putus, yang secara signifikan menghambat mobilitas warga dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

    Baca: Pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera yang lambat

  • Komisi VII DPR Dorong Relaksasi Angsuran KUR bagi UMKM Korban Banjir Sumatera

    Komisi VII DPR Dorong Relaksasi Angsuran KUR bagi UMKM Korban Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Komisi VII DPR menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman harus diprioritaskan melalui relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, relaksasi KUR merupakan afirmasi yang dibutuhkan pelaku UMKM terdampak bencana banjir Sumatera.

    “Mereka butuh waktu untuk recovery. Maka mereka butuh relaksasi untuk membayar cicilan. Bahkan kalau dampaknya memang luas sekali dan tidak sanggup membayar sama sekali, pemerintah bisa melakukan restrukturisasi atau penghapusan dengan cara yang dimiliki oleh pemerintah sendiri,” ujar Saleh dikutip Parlemnetaria

    Saleh juga mengingatkan pentingnya pengawasan bersama terhadap penyaluran KUR.

    “Kalau ada yang dinilai menyeleweng dari ketentuan, laporkan kepada kami Komisi VII. Kami akan memeriksa dan memanggil seluruh bank penyalur untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.

    Baca: 224 Desa di Aceh Belum Teraliri Listrik

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menambahkan bahwa bahwa daerah terdampak bencana harus menjadi prioritas penyaluran pembiayaan.

    “Bagaimana di daerah-daerah bencana ini penyaluran KUR menjadi prioritas. Mereka sudah kena bencana, harus memulihkan keadaan, dan masih harus memikirkan cicilan. Ini yang perlu mendapat relaksasi,” kata Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menegaskan bahwa pemulihan UMKM tidak bisa disamakan dengan sektor formal.

    “UMKM itu pendapatannya langsung mati. Yang paling urgent bagaimana pemulihan, bagaimana mereka bisa berusaha lagi. Akses permodalannya harus dikembalikan dan pembayaran utangnya perlu direlaksasi sampai mereka benar-benar pulih,” ujarnya.

    Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu menambahkan, daerah terdampak bencana membutuhkan alokasi pembiayaan lebih besar dari kondisi normal.

    Baca: Ada Upaya Membatasi Pemberitaan Penanganan Banjir Sumatera

    “Kalau normalnya satu daerah dapat Rp100 miliar, karena sekarang tidak normal, setidak-tidaknya harus dua kali lipat. Alat-alat usaha mereka rusak, hanyut oleh banjir, dan itulah yang harus kita tolong,” tegasnya.

    Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis menyampaikan bahwa kebijakan pembiayaan sangat dinantikan masyarakatnya.

    “Orang Padang Pariaman kebanyakan dagang dan banyak memanfaatkan KUR. Kalau ada stimulus seperti itu tentu sangat diterima oleh masyarakat,” ujarnya.

    Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman menyebabkan kerusakan infrastruktur dengan estimasi kerugian sekitar Rp2 triliun.

    Kerugian meliputi 29 jembatan, 23 ruas jalan, 49 titik irigasi, serta berdampak langsung pada aktivitas UMKM, perdagangan rakyat, dan perekonomian daerah.

  • Kejagung Telisik 27 Perusahaan yang Diduga Memicu Banjir Sumatera

    Kejagung Telisik 27 Perusahaan yang Diduga Memicu Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Kejaksaan Agung mengungkapkan Satuan Tugas Pengamanan Investasi dan Pengelolaan Hutan (Satgas PKH) telah memeriksa 27 perusahaan terkait dampak banjir Sumatera (bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh).

    Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menyampaikan, hasil analisis Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan adanya dugaan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap besarnya dampak banjir Sumatera yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia.

    Ia menuturkan, temuan itu memperlihatkan adanya korelasi kuat antara banjir besar dan alih fungsi lahan.

    “Diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

    Menurut Burhanuddin, alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai membuat daya serap air berkurang saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut memicu volume air cepat meluap dan memperparah bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera.

    Baca: WALHI desak Menhut cabut semua izin usaha sektor kehutanan di Aceh, Sumut dan Sumbar

    Pemeriksaan tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga dilakukan terhadap pihak perorangan.

    Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa dari 27 perusahaan diantaranya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan.

    “Ada di bidang kelapa sawit ada. Ada beberapa tambang juga,” ujar Anang.

    Anang menjelaskan, pemeriksaan dilakukan ketika Satgas PKH turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Namun, hingga kini Kejaksaan belum mempublikasikan identitas perusahaan yang diperiksa.

    Anang menyampaikan bahwa pemeriksaan ketika Satgas PKH menyambangi sejumlah lokasi di tiga provinsi itu. Namun, Anang belum dapat memaparkan identitas perusahaan yang telah diperiksa. Dia akan menjelaskan ketika informasi yang dihimpun sudah cukup kuat.

    Baca: Dana yang dibutuhkan untuk pemulihan banjir Sumatera mencapai Rp51,82 triliun

     

  • Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1140 Orang, BNPB Terima 34.000 Permohonan Hunian

    Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1140 Orang, BNPB Terima 34.000 Permohonan Hunian

    7cloud.asia – Jumlah korban akibat bencana banjir Sumatera terus meningkat. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (29/12/2025) pukul 08.30 WIB, total korban meninggal tercatat 1.140 orang.

    Selain itu, sebanyak 163 orang masih dinyatakan hilang dan hampir 500.000 orang yang masih tinggal di pengungsian karena rumahnya rusak akibat bencana banjir Sumatera yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatra.

    Jika dirinci berdasarkan provinsi, Aceh masih menjadi wilayah dengan jumlah korban jiwa terbanyak, yakni 513 orang. Selain itu, 31 orang dilaporkan masih hilang akibat banjir.

    Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 262 korban meninggal dunia, dan jumlah korban hilang di provinsi ini mencapai 72 orang.

    Adapun di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal dunia mencapai 365 orang. Selain itu, sebanyak 60 orang masih dinyatakan hilang di wilayah tersebut.

    Baca: Aliran litrik di 224 Desa terdampak banir Sumatera belum pulih

    Hingga Senin (29/12/2025) BNPB menerima lebih dari 34.000 permohonan hunian bagi korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra, mencakup hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH).

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara yang masih akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah dan pilihan warga terdampak.

    Abdul Muhari mengatakan, pihaknya terus mengupdate data, untuk melihat kembali proporsi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

    ”Kemudian permintaan DTH, permintaan Huntara sehingga kita benar-benar bisa melihat dari proporsi jumlah rumah rusak nantinya berapa yang akan masuk Huntara, berapa yang akan diberikan DTH,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (28/12/2025).

    Abdul Muhari menjelaskan, tidak semua korban banjir yang rumahnya rusak berat atau hanyut memilih untuk tinggal di huntara.

    Baca: Dana pemulihan dampak banjir Sumatera diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun

    Sebagian warga memilih menerima DTH dan menumpang atau mengontrak sementara di lokasi lama sambil menunggu pembangunan Huntap.

    Kerusakan fasilitas.
    Selain menimbulkan korban jiwa, banjir di Sumatra juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas publik.

    Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 99 ruas jalan, serta 97 jembatan yang terdampak banjir di berbagai wilayah.

    Bila diperinci berdasarkan provinsi, Aceh kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas terbesar. Di provinsi ini, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 634 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 48 jembatan, serta 20 ruas jalan yang terdampak banjir.

    Di Sumatra Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 43 jembatan, serta 74 ruas jalan.

    Sementara itu, di Sumatra Utara tercatat 1.217 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 6 jembatan, serta 5 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.

    Baca: Kejagung telisik 27 perusahaan yang diduga memicu banjir Sumatera

  • 7 Jembatan di Lintas Tengah Aceh dalam Kondisi Kritis Akibat Banjir Sumatera

    7 Jembatan di Lintas Tengah Aceh dalam Kondisi Kritis Akibat Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Pemerintah pusat diminta segera menangani tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh yang kondisinya dinilai tidak lagi memadai karena diterjang banjir Sumatera beberapa waktu lalu.

    Menurut anggota Komisi V DPR Ruslan M. Daud, keterlambatan penanganan tujuh jembatan ini berpotensi memutus jalur nasional dan mengisolasi wilayah tengah Aceh.

    Tujuh jembatan yang menjadi perhatian berada di jalur lintas tengah, yakni Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60.

    Juga, jembatan Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jembatan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.

    Baca: Sebulan pasca banjir Sumatera, 224 desa di Aceh belum teraliri listrik

    “Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Daud dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan, pembangunan ulang jembatan harus dilakukan dengan perencanaan matang dan skema yang tepat.

    Salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan adalah penggeseran lokasi jembatan dari titik lama dengan memperhatikan kondisi geografis, alur sungai, dan faktor keselamatan.

    Menurut Ruslan, jalur tersebut selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan barang di wilayah tengah Aceh. Karena itu, jenis dan desain jembatan yang akan dibangun ulang harus memperhitungkan tingkat kerawanan bencana, khususnya longsor.

    Baca: BNPB terima 34.000an permohonan bantuan hunian dari korban banjir Sumatera

    “Wilayah tengah memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Jembatan yang dibangun ulang harus benar-benar kuat dan aman agar tidak kembali rusak saat bencana terjadi,” tegas Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh tersebut.

    Ruslan juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menghitung secara cermat potensi bencana dalam menentukan desain jembatan.

    Dia menegaskan jalur Bireuen merupakan akses terbaik yang menghubungkan dataran tinggi Gayo dan wilayah tengah Aceh ke Medan maupun Banda Aceh.

    “Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus segera dipastikan aman, layak, dan berfungsi optimal,” pungkas Ruslan.

  • Sebanyak 22 Desa Lenyap Karena Diterjang Banjir Sumatera

    Sebanyak 22 Desa Lenyap Karena Diterjang Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Sebanyak 22 desa dinyatakan hilang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat disapu banjir bandang dan tanah longsor atau banjir Sumatera pada akhir November 2025 lalu.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merinci, dari 22 desa yang hilang akibat banjir Sumatera tersebut paling banyak berada di Aceh, yakni 13 desa.

    Sedangkan delapan desa ada di Sumatera Utara, dan satu desa dinyatakan hilang di Sumatera Barat.

    “Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22, di Aceh 13 desa hilang rusak. Di Sumatra Utara ada 8, Sumatra Barat ada 1,” kata Mendagri dalam keterangan pers di Posko Nasional Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

    Baca: 7 Jembatan di lintas tengah Aceh dalam kondisi kritis akibat banjir Sumatera

    Adapun jumlah kantor desa yang terdampak banjir Sumatera mencapai 1.580, dengan kantor desa di Aceh menjadi wilayah terdampak paling banyak, yakni 1.455 desa.

    “1.455 itu di Aceh. Kemudian Sumatera Utara 93, dan Sumatera Barat 32. Jadi memang agak jauh bedanya. Dan paling banyak itu adalah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang,” ucap Tito.

    Kementerian Dalam Negeri akan berupaya segera menghidupkan kembali layanan pemerintahan desa tersebut.

    Menurut Tito, pihaknya juga akan mengirim sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh.

    Baca: BNPB terima 34.000 permohonan hunian dari korban banjir Sumatera

    Pengiriman tersebut dilakukan pada 3 Januari 2026 guna membantu pemulihan administrasi daerah tersebut.

    Tito menjelaskan, ribuan praja IPDN akan bekerja selama satu bulan penuh di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Hal itu dikarenakan dua daerah tersebut terdampak parah bencana banjir bandang.

    “Kami rencana mengirimkan dari IPDN sebanyak 1.054 personel dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah paling berat terdampak,” kata Tito.

    Sementara data BNPB menyebutkan jumlah korban jiwa akibat banjir Sumatera per Minggu (28/12/2025) mencapai 1.140 orang.