Tag: Israel

Foto: Kemenlu

7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB hari Selasa (23/1/2024) yang berlangsung di Markas PBB, New York AS.

Tiga tuntutan Indonesia itu yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

“Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegas Menlu Retno di markas PBB, Kota New York.

Baca: Arab Saudi tuntut pengakuan Palestina merdeka

Menlu Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.

“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” katanya.

Setidaknya sudah dua resolusi yang dikeluarkan DK PBB sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas kembali pada 7 Oktober lalu.

Terakhir, Resolusi DK PBB 2720 menyerukan peningkatan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk dibukanya seluruh pintu perbatasan Gaza untuk pengitiman bantuan.

Baca: Uni Eropa desak pengakuan Palestina

Sebagaimana Indonesia, dalam debat itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang “tidak dapat diterima.”

“Pendudukan Israel (di Palestina, red) harus berakhir,” ujar Guterres.

“Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global.”

Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, mengatakan tidak heran dengan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca: Palestina tolak keinginan Israel untuk kelola Gaza

Seperti diketahui Netanyahu berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.

Al Maliki menegaskan, sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara.

“Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk,” kata al Maliki.

“Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan,” tambahnya.

Sumber: VOA Indonesia

 

7cloud.asia – Sejumlah negara menyatakan dukungan bagi negara Palestina yang merdeka pada masa depan, dalam sidang yang digelar PBB, Selasa (23/1/2024).

Beberapa negara Arab dan Muslim menyatakan dukungan bagi konferensi internasional untuk mengangkat isu ini, seperti halnya menteri luar negeri Rusia.

AS mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang bertahan lama dalam menuju perdamaian antara Israel dan Palestina.

Baca: Arab Saudi tak akan akui Israel tanpa kemerdekaan Palestina

Hampir seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang berbicara pada pertemuan pada Selasa menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB juga menyerukan masuknya bantuan ke sana dan pembebasan warga Israel yang masih disandera Hamas.

Beberapa hari sebelumnya, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil sikap keras menentang solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Baca: Uni Eropa serukan pengakuan dua negara Israel-Palestina

Netanyahu mengatakan ia hanya menginginkan “kemenangan total” atas Hamas, setelah serangan kelompok tersebut pada 7 Oktober lalu di dalam wilayah Israel yang kemudian memicu perang terbaru di sana.

Pada konferensi pers pekan lalu di Tel Aviv, Netanyahu mengatakan ia berkeberatan dengan negara Palestina yang tidak menjamin keamanan Israel.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan di Dewan Keamanan bahwa penolakan apa pun untuk menerima solusi dua negara (Israel-Palestina) “oleh pihak mana pun harus ditolak dengan tegas.”

Baca: RI desak keanggotaan Palestina di PBB

“Saya mendesak semua pihak untuk mundur dari jurang konflik dan mempertimbangkan dampak mengerikan dari konflik regional terhadap manusia,” kata Guterres.

“Selain perlu untuk segera melakukan deeskalasi, setiap situasi memerlukan penerapan peta jalan politik yang jelas yang akan berkontribusi pada stabilitas regional jangka panjang,” lanjut Guterres.

Indonesia yang diwakili Menlu Retno Marsudi juga menyatakan pengakuan Palestina yang merdeka menjadi syarat utama.

Baca: Palestina tolak kemauan Israel untuk kelola Gaza

Tiga tuntutan Indonesia  yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

“Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegas Menlu Retno di markas PBB, Kota New York.

  

 

7cloud.asia – Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina direspon positif oleh Palestina

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Internasional ini “menegaskan berakhirnya era impunitas untuk Israel.”

Komentar Shtayyeh ini muncul dalam pernyataan yang diterima Anadolu pada Jumat (26/1/202) sebagai tanggapan atas putusan ICJ, yang memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina.

Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel untuk  memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

“Keputusan ini berarti berakhirnya era impunitas Israel, dan hal ini memaksa negara-negara yang mendukung Israel untuk berhenti mendukung dan membantu Israel,” katanya.

Baca: Keputusan Mahkamah Internasional

“Kami berharap bahwa keputusan pengadilan akan mencakup gencatan senjata segera, mengingat penderitaan parah yang dialami rakyat kami di wilayah tersebut…

Ia melanjutkan, “Pembantaian setiap hari merenggut nyawa ratusan orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan, selain penyebaran kelaparan dan epidemi di antara mereka yang terkepung di tempat perlindungan.”

Shtayyeh mengatakan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan Afrika Selatan mempunyai “tingkat kepentingan yang tinggi,” dan menempatkan Israel “dalam hukuman sebagai penjahat perang…

“Pertama kalinya Israel berdiri dalam kapasitas ini di hadapan Mahkamah Internasional.” tandasnya.

Shtayyeh juga mengungkapkan rasa terima kasih negaranya terhadap Afrika Selatan “atas presentasi berkas pengadilan dan argumen profesional yang mengecam Israel atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.”

Baca: Indonesia selalu suarakan keadilan untuk Palestina

Shtayyeh juga menyatakan harapannya bahwa “pengadilan akan melanjutkan pertimbangannya sampai keputusan akhir dikeluarkan,”

Ia juga berharap Mahkamah akan mengutuk Israel atas tindakan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia ke-2.”

Shtayyeh menganggap Israel “bertanggung jawab penuh atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang sangat parah yang dialami rakyat kami di wilayah itu.”

Dia menyerukan agar “tekanan diberikan untuk memaksa Israel menghentikan agresinya serta memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke wilayah tersebut.”

ICJ memerintahkan Israel pada Jumat (26/1) untuk mengambil “semua tindakan sesuai kewenangannya” untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, namun tidak mengeluarkan mandat soal gencatan senjata.

Baca: Sidang Dewan Keamanan PBB serukan kemerdekaan untuk Palestina

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang.

Sedikitnya 26.083 warga Palestina tewas akibat serangan darat yang dilancarkan Israel ke Gaza selama lebih 100 hari terakhir.

Sebagian besar korban dari pihak Palestina adalah perempuan dan anak-anak, dan 64.487 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sumber: Antaranews.com

 

7cloud.asia – Pengakuan negara yang merdeka didesakkan semua pihak untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung hampir 100 tahun.

Pengakuan kemerdekaan Palestina berdampingan dengan Israel ini juga yang didesakkan sejumlah negara dalam sidang Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu.

Uni Eropa, Arab Saudi dan bahkan Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu Israel telah mendesakkan kemerdekaan Palestina. Namun hingga kini, Israel tetap tak bergeming dan menolak semua usulan itu.

Baca: Keputusan Mahkamah Internasional diharapkan akan menghentikan impunitas pada Israel

Lantas, mungkinkah mewujudkan Palestina yang merdeka itu? Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Dr. Yon Machmudi, tetap melihat adanya peluang itu.  

Yon optimis soal peluang terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, di tengah terus berkecamuknya perang Israel-Gaza.

Ini dikarenakan hampir semua negara di dunia kini mendukung solusi dua negara, termasuk Amerika dan Eropa.

Baca: Sidang Dewan Keamanan PBB serukan kemerdekaan Palestina

“Hanya Israel yang menentang hal ini dan bahkan secara terang-terangan menyatakan menolak memberikan kemerdekaan kepada Palestina.” Ujarnya sebagaimana dikutip Voice of Amerika.

Meskipun seakan-akan tidak ada tekanan dari negara besar terhadap Israel agar mengubah pandangannya, Yon melihat munculnya peluang itu dari pergantian kepemimpinan di Israel.

Tekanan publik Israel mulai diarahkan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, agar bersedia berunding dengan Hamas yang selama ini menjadi satu hal yang dihindari.

Baca: Arab Saudi tolak akui Israel tanpa kemerdekaan Palestina

Dari internal warga Israel ada desakan agar Tel Aviv lebih serius berunding dengan Hamas guna membebaskan seluruh sandera.

“Jika kepemimpinan Israel tidak didominasi kekuatan sayap kanan garis keras, peluang two-state solution akan jauh lebih besar,” tambah Yon