Indonesia Kembali Desakkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Foto: Kemenlu

7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB hari Selasa (23/1/2024) yang berlangsung di Markas PBB, New York AS.

Tiga tuntutan Indonesia itu yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

“Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegas Menlu Retno di markas PBB, Kota New York.

Baca: Arab Saudi tuntut pengakuan Palestina merdeka

Menlu Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.

“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” katanya.

Setidaknya sudah dua resolusi yang dikeluarkan DK PBB sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas kembali pada 7 Oktober lalu.

Terakhir, Resolusi DK PBB 2720 menyerukan peningkatan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk dibukanya seluruh pintu perbatasan Gaza untuk pengitiman bantuan.

Baca: Uni Eropa desak pengakuan Palestina

Sebagaimana Indonesia, dalam debat itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang “tidak dapat diterima.”

“Pendudukan Israel (di Palestina, red) harus berakhir,” ujar Guterres.

“Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global.”

Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, mengatakan tidak heran dengan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca: Palestina tolak keinginan Israel untuk kelola Gaza

Seperti diketahui Netanyahu berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.

Al Maliki menegaskan, sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara.

“Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk,” kata al Maliki.

“Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan,” tambahnya.

Sumber: VOA Indonesia