Tag: lingkungan

  • SOS! Sepertiga Tanah di Planet Bumi Sudah Rusak

    SOS! Sepertiga Tanah di Planet Bumi Sudah Rusak

    7cloud.asia – Tanah yang kita jejaki ini merupakan bukan benda mati. Tanah adalah ruang kehidupan–rumah bagi begitu banyak mikroba di Bumi. 

    Selanjutnya, kehidupan mikroba ini bertanggung jawab terhadap sejumlah proses penting seperti penguraian, kesehatan tumbuhan dan juga kesehatan tanah.

    Sayangnya, lebih dari sepertiga tanah di Bumi saat ini rusak. Selain menghadapi masalah pengerasan tanah, erosi, kemerosotan nutrisi, masalah tanah lainnya adalah naiknya keasaman tanah.

    Seperti apa kerusakan tanah yang sudah terjadi, berikut tulisan Yuen Yoong Leong, Director of Sustainability Studies, UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN); Professor, Sunway University, Sunway University dan telah diterbitkan di The Conversation.

    Baca: Ilmuwan gunakan jamur dan organisme untuk bersihkan polusi tanah

    Komponen organik dalam tanah, seperti humus (dari hasil penguraian hewan maupun tumbuhan), berperan penting menjaga struktur tanah. Humus menjadi agen pengikat partikel dalam tanah.

    Sama halnya dengan dinding dalam suatu bangunan, tanah yang sehat merupakan struktur yang menjadi kanal-kanal pengaliran air. Kanal ini menjaga tanah dari erosi, sekaligus menjadi habitat makhluk hidup.

    Tanah yang sehat juga memungkinkan manusia mendapatkan makanan yang aman dan bernutrisi. Kesehatan tanah juga penting bagi para petani dan masyarakat adat di negara-negara berkembang.

    Baca: Serunya pandawara gerakkan ribuan orang bebersih pantai

    Sayangnya, lebih dari sepertiga tanah di Bumi saat ini rusak, alias menghadapi masalah pengerasan tanah, erosi, kemerosotan nutrisi, dan naiknya keasaman tanah.

    Kerusakan tanah dapat mengakibatkan seretnya hasil panen dan penurunan kualitas makanan. Pasokan air dalam tanah juga bisa berkurang sehingga risiko kekeringan semakin bertambah.

    Bukan hanya itu, banjir juga berisiko terjadi karena tanah kehilangan kemampuan untuk menahan dan menyaring air.

    Artikel ini akan menjelaskan faktor-faktor utama di balik kerusakan tanah, sekaligus alasan mengapa pemerintah di seluruh dunia harus lebih mengupayakan pelestarian sumber daya ini.

    Baca: Aksi lingkungan anak muda di mata media

    Para perusak tanah
    Industri pertanian global menggunakan pupuk secara berlebihan. Akibatnya, ekosistem mikroba dalam tanah rusak. Praktik berlebihan ini juga meningkatkan ketergantungan industri pertanian terhadap pupuk dan pestisida yang mahal.

    Praktik pertanian modern untuk komoditas tertentu seperti jagung dan kentang juga lebih sering mendahulukan jumlah produksi dengan memakai pupuk nitrogen berlebihan.

    Pupuk ini menyebabkan terlepasnya dinitrogen oksida–gas rumah kaca yang lebih kuat memerangkap panas di atmosfer 300 kali lipat dibandingkan karbon dioksida.

    Selain itu, praktik perladangan agresif seperti pembajakan tanah dengan alat berat juga naik signifikan dalam satu dekade belakangan.

    Baca: Gen Z peduli lingkungan tapi enggan beraksi

    Praktik ini menghancurkan unsur-unsur organik sehingga merusak keberagaman hayati dalam gumpalan tanah.

    Aktivitas manusia juga mengakibatkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya tanah.

    Saat ini, sumber daya tanah sudah memasuki titik nadir keselamatannya yang tak hanya membahayakan keberagaman hayati, tapi juga mengganggu pasokan pakan yang berisiko menjerumuskan jutaan orang dalam kemiskinan.

    Kesuburan tanah berarti kelestarian bumi. Studi oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) tahun 2020 menyatakan, tanah dan kawasan yang sehat dapat meningkatkan ketangguhan tanaman menghadapi dampak perubahan iklim seperti kekeringan ataupun banjir.

    Baca: Bakteri pemangsa metana ini bisa menahan laju pemanasan global

    Usaha meningkatkan pengetahuan kita tentang tanah juga dapat menggenjot pemenuhan target ekonomi dan iklim yang berkelanjutan.

    Laporan IUCN di atas menyebutkan, peningkatkan komponen karbon organik dalam lapisan tanah (kedalaman 0-40 cm) sebesar 0,4% per tahun dapat meningkatkan produksi pangan global seperti jagung, beras, dan gandum.

    Angka peningkatannya cukup besar, sekitar 20-40% per tahun.

    Usaha menggenjot komponen organik di lahan pertanian dan padang rumput global juga mendongkrak kapasitas penangkapan karbon sekitar 1 gigaton per tahun hingga 30 tahun mendatang. Jika ditotal, angka tersebut setara dengan penangkapan 10% gas rumah kaca dari aktivitas manusia tahun 2017.

    Baca: Ilmuwan dan warga petakan keberadaan kupu-kupu di Jakarta

    Walau begitu, peningkatan kesuburan tanah tak bisa dicapai hanya dengan penyebaran pupuk saja. Pemerintah di tingkat dunia, regional, dan nasional harus bekerja sama untuk menyehatkan tanah.

    Pemerintah dapat mempelajari berbagai inisiatif yang sudah dilakukan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan tanah.

    Pertama, pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung petani ataupun pengelola lahan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan.

    Salah satu contohnya adalah kebijakan carbon farming yang diterapkan Uni Eropa. Kebijakan ini mengatur pemberian insentif bagi petani maupun pengelola lahan yang menerapkan praktik ramah lingkungan.

    Beberapa contohnya adalah pemberagaman tanaman, penanaman tanaman kacang-kacanagan seperti lentil ataupun kacang tanah, maupun praktik agroforestri (pertanian ataupun peternakan yang dibarengi penanaman tanaman berkayu).

    Baca: DPR usulkan insentif bagi daerah penghasil karbon

    Langkah ini dapat meningkatkan penyerapan karbon dalam tanah sekaligus mendukung penyehatan ekosistem dengan makhluk-makhluk yang menguntungkan seperti bakteri, jamur, protozoa, dan nematoda (cacing).

    Untuk meningkatkan kesuburan tanah dan keberagaman hayatinya, pemerintah perlu mengalihkan anggaran subsidi pupuk kimia ke solusi penyuburan tanah secara alami seperti pupuk organik dan praktik kompos berbasis sains.

    Negara-negara seperti Brasil, Cina, India, Indonesia, dan Thailand sudah menerapkan pengurangan subsidi ini.

    Kedua, pemerintah perlu berpartisipasi dalam inisiatif global untuk meningkatkan kualitas tanah.

    Organisasi-organisasi internasional seperti Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (UN SDSN), menggaet para pakar, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi lingkungan untuk menekankan masalah lingkungan krusial, termasuk pentingnya kesuburan tanah.

    Baca: Mengulik perdagangan karbon 

    Pertemuan tahunan seperti Pertemuan Target Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 28) tahun ini dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menyadari kelayakan dan keuntungan dari pemulihan tanah besar-besaran.

    Ketiga, pendidikan publik tentang ilmu tanah juga penting.

    Salah satu contohnya, museum tanah yang telah didirikan di banyak negara. Museum ini berfungsi mendidik orang-orang tentang berbagai jenis tanah, bagaimana tanah terbentuk, penggunaan dan ancamannya, serta langkah-langkah pelestariannya.

    Usaha untuk merawat hubungan timbal balik antara manusia dan kehidupan tanah membutuhkan perubahan pola pikir.

    Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus membuat masyarakat menghormati siklus alam yang sebenarnya mereka andalkan dalam kehidupan sehari-hari.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

  • Ribuan Relawan Sumut Bersihkan Sampah di World Clean Up Day2023

    Ribuan Relawan Sumut Bersihkan Sampah di World Clean Up Day2023

    7cloud.asia – Ribuan relawan Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi bersih-bersih atau World Clean Up Day di Komplek Istana Maimun Jalan Brigjen Katamso Medan, dan jalan-jalan protokol sekitarnya.

    Aksi bersih-bersih ini untuk memperingati gerakan ‘Hari Bersih-Bersih Sedunia’ atau World Clean Up Day (WCD) 2023 yang diikuti oleh 13 juta relawan di seluruh Indonesia.

    Dalam World Clean Up Day itu, para relawan berjalan santai dengan membawa kantong sampah berjalan sambil memungut sampah-sampah yang ada.

    dari aksi World Clean Up Day itu relawan berhasil mengumpulkan puluhan kantong penuh sampah. Sampah tersebut kemudian dikumpulkan untuk proses selanjutnya.

    Baca: Serunya Pandawara ajak ribuan warga bersihkan pantau terkotor di Indonesia

    World Clean Up Day 2023 ini merupakan aksi bersih-bersih terbesar di dunia yang diikuti 193 negara, dengan jumlah relawan 24,6 juta relawan.

    “Relawan Indonesia adalah yang terbesar dengan jumlah 13 juta relawan, dan Sumut termasuk ambil peran di dalamnya,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut Yuliani Siregar saat membuka World Clean Up Day Sumut pada Minggu (17/09/2023).

    Yuliani Siregar menjelaskan relawan WCD di Sumatera Utara ini terdiri dari ASN lingkungan Pemprov Sumut, Ormas, pelajar, mahasiswa, komunitas dan masyarakat umum.

    Dengan melibatkan relawan dari berbagai kalangan, ia berharap ada peningkatan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kelestarian alam.

    “Melalui WCD ini kita bersinergi untuk menularkan budaya bersih-bersih sampah dan menumbuhkannya di dada anak cucu kita sehingga lingkungan kita makin baik dan asri ke depannya,” jelasnya.

    Baca: Mengenal anak muda keren bernama Pandawara

    Untuk menjaga lingkungan tetap bersih, Pemprov Sumut juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Gerakan Sumut Diet Kantong Plastik Sekali Pakai.

    Selain itu, lanjut Yuliani, pihaknya bekerjasama dengan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), LPM dan sejumlah sukarelawan termasuk nantinya membentuk kelembagaan dari desa, kubupaten/kota dan provinsi.

    Pihaknya juga berupaya mengumpulkan dan membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pengeloaaan limbah termasuk menyediakan sarana-sarana pendukung seperti tong sampah di rumah-rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya.

    Kami di DLKH, ujarnya, sudah mulai memproses bagaimana sampah akhir yang tidak bisa diolah tetapi nantinya bisa diolah.

    “Seperti sampah plastik saat ini bisa diolah menjadi papan atau tiang untuk pengganti kayu yang saat ini semakin langka,” urainya.

    Baca: Mengenal Teba, kearifan warga Bali dalam mengelola sampah

    Sementara limbah B3 yang banyak dihasilkan pabrik-pabrik minyak bisa pula diolah sebelum dibuang dengan menjadikannya batubata dan pavingblock dengan harga yang juga lebih murah dari batubata tanah liat.

    “Hal- hal seperti ini yang perli kita viralkan, kalau di Jawa itu sudah ada, tapi di Sumut itu masih takut karena mereka menganggap hal itu berbahaya. Inilah yang perlu kita sosialisasikan,” paparnya.

    Dalam acara WDC ini, Yuliani berharap kota Medan tak hanya bersih di darat saja, tetapi juga di sungai.

    “Jangan lagi masyarakat kita membuang sampah ke sungai, mereka harus membuang sampah ke tong sampah, karena bisa diolah,” harapnya.

    Sementara itu sampah organik yang dipisah di tong sampah bisa diolah menjadi makanan magot dan magot sekarang sudah dijual dengan harga mahal.

    Baca: Kelola sampah, Pemprov DKI Jakarta lebih pilih RDF ketimbang ITF

    Magot bisa digunakan untuk makam ayam, pelet dan magot juga bisa untuk eko enzim yang punya banyak fungsi, seperti untuk penyubur tanaman maupun untuk membersihkan sungai-sungai.

    “Kalau masyarakat sudah sadar akan pentingnya kegiatan seperti ini, saya yakin Kota Medan akan bebas dari sampah,” ucap Yuliani.

    Dia juga yakin WCD ini akan mampu mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya sampah bisa bernilai ekonomis dan menghasilkan menjadi uang.

    Reporter: Nurakhmayani 

  • Perdagangan Karbon Rentan Perparah Ketidakadilan

    Perdagangan Karbon Rentan Perparah Ketidakadilan

    7cloud.asia – Peluncuran bursa karbon yang ditandai dengan penunjukan Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon oleh Otoritas Jasa Keuangan dipandang berpotensi menjadi sarana mencari keuntungan semata.

    Tanpa perubahan sistemik, bursa karbon dinilai tidak akan berkontribusi pada penyelamatan umat manusia dari perubahan iklim.

    Demikian penilaian Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad, menanggapi Peluncuran Bursa Karbon Indonesia.

    Nadia mengatakan, saat ini, suhu bumi sudah naik 1.1°C dan diperkirakan akan melampaui suhu 1.5°C pada awal dekade 2030. Dampak perubahan iklim sudah tidak terhindarkan, sehingga bursa karbon ini harus serius.

    “Oleh karenanya, tindakan mitigasi dan adaptasi secara simultan serta mendalam bukanlah pilihan melainkan sebuah tindakan wajib,” ujar Nadia Hadad dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (26/9/2023).

    Baca: Bursa karbon akan dorong perusahaan terapkan ekonomi hijau

    Nadia melanjutkan, Indonesia sebagai negara kepulauan merasakan dampak signifikan dari krisis akibat perubahan iklim. 

    Dampak ini terutama dirasakan kelompok rentan seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, perempuan, masyarakat adat dan lokal.

    Juga masyarakat yang berada di garis depan wilayah yang terdampak bencana iklim seperti kekeringan, banjir, angin ribut, naiknya permukaan air laut, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya.

    Dalam 10 tahun terakhir (2013-2022), Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim sebanyak 28.471 kejadian yang mengakibatkan 38,533 juta orang menderita, 3,5 juta lebih orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia.

    “Bahkan Bappenas juga memprediksi kerugian ekonomi mencapai Rp. 544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim,” urai Nadia Hadad.

    Baca: Masukan pakar soal bursa karbon

    Perdagangan atau bursa karbon adalah satu dari tiga mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021. Perdagangan karbon dapat dilakukan secara langsung maupun melalui bursa karbon.

    Ada dua jenis perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi GRK. Dalam perdagangan emisi, pihak yang terlalu banyak mengeluarkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat membeli izin untuk mempolusi atau batas atas emisi GRK (PTBAU-PU).

    Dalam skema offset, pihak yang mengeluarkan emisi GRK dapat mengkompensasi emisi yang dikeluarkannya dengan membeli kredit offset (SPE-GRK).

    Sementara itu, Giorgio Budi Indrarto, Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, memaparkan bahwa ada tujuh poin yang harus diperhatikan agar perdagangan karbon tidak menjadi praktik pencitraan atau greenwashing.

    “Yang pertama, semua negara, termasuk Indonesia, harus meningkatkan ambisi kontribusi nasionalnya (NDC) agar selaras dengan jalan menuju 1,5 derajat Celcius dan menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam negeri di seluruh sektor dengan komitmen iklim tersebut,” ujarnya.

    Baca: Kampanye iklin seharusnya tidak menakut-nakuti

    Kedua, perlu ada penetapan batas atas emisi GRK yang ketat dan transparan. Saat ini, baru PLTU yang dikenai batas atas emisi.

    Penetapan kewajiban pengurangan emisi GRK kepada Pelaku Usaha di sektor kehutanan juga perlu dipertegas karena Pelaku Usaha menguasai hutan dan lahan dalam jumlah besar.

    Ketiga, offset harus dibatasi hanya untuk emisi residual, yaitu emisi yang masih tersisa setelah pencemar melakukan aksi penurunan emisi GRK secara optimal.

    Tanpa pembatasan ini, skema offset justru berisiko menjadi insentif yang sesat jalan, yang dapat menghambat pelaksanaan aksi mitigasi yang ambisius.

    Keempat, aturan perdagangan karbon perlu memastikan integritas sosial dan lingkungan, termasuk nilai tambah (additionality), keterandalan (reliability), dan kelestarian (permanence).

    Baca: Bursa karbon diatur untuk maksimalkan pendapatan Negara

    Menurut Budi Indarto, pemerintah harus menghindari mengkompensasi emisi di sektor energi dengan kredit offset dari sektor hutan dan lahan karena berbagai masalah terkait integritas yang belum terselesaikan.

    “Pengaturan kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang diserahkan pada berbagai standar nasional dan internasional yang ada juga perlu diperjelas,” tambah Giorgio Budi Indarto.

    Kerangka aturan perdagangan karbon kehutanan juga harus mendorong kebijakan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan hutan dan lahan yang jadi penghambat utama partisipasi masyarakat.

    Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan lokal, mempercepat realisasi perhutanan sosial dan reforma agraria sejati.

    Pemerintah juga harus memprioritaskan hutan untuk masyarakat tak bertanah ketika terjadi konflik klaim dengan perusahaan, serta mengembangkan standar publik untuk mengembangkan aset karbon yang absah secara ilmiah dan dapat diakses cuma-cuma oleh komunitas penjaga hutan.

     

  • Ombudsman: Butuh Langkah Komprehensif untuk Atasi Polusi Udara

    Ombudsman: Butuh Langkah Komprehensif untuk Atasi Polusi Udara

    7cloud.asia – Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan polusi udara bukan hanya menjadi persoalan lingkungan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, melainkan juga terjadi di provinsi lainnya.

    Merujuk pada laman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (10/9/2023) pukul 06.00 WIB, Hery menyebut terdapat sepuluh provinsi dengan kualitas udara terburuk akibat polusi udara

    Provinsi dengan polusi udara buruk tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau.

    Hery menyebut, data tersebut menunjukkan bahwa polusi udara menjadi persoalan bersama sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dari hulu hingga hilir.

    “Lalu apa hubungannya polusi udara dengan pelayanan publik. Karena dengan polusi udara banyak masyarakat yang terjangkit ISPA (infeksi saluran pernafasan akut -red),” jelas Hery di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

    Baca: Lima gas pencemar yang bahayakan kesehatan

    Dia menegaskan, pemerintah juga perlu mengidentifikasi secara tepat penyebab polusi udara di setiap wilayah agar dapat mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

    “Jangan sampai permasalahan ini berulang dan dibiarkan sehingga memiliki efek jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga mengganggu seluruh pelayanan publik,” tambahnya.

    Ombudsman RI menyampaikan saran perbaikan kepada pemerintah dalam mengatasi polusi udara ini.

    Di antaranya di lini hulu, pemerintah perlu melakukan penanganan alih teknologi yang ramah lingkungan dengan secara bertahap meninggalkan penerapan pembangkit listrik tenaga uang (PLTU) batu bara ke energi baru terbarukan.

    Selain itu, jaminan reklamasi lahan setelah kegiatan tambang perlu dipastikan, serta memperluas ruang terbuka hijau di perkotaan.

    Baca: Upaya Pemprov hijaukan kembali Jakarta

    Menanggapi masukan Ombudsman ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengatakan kondisi udara yang tercatat di laman ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) KLHK terus mengalami perubahan.

    Karena itu, 10 provinsi yang terburuk yang disoroti Ombudsman juga sudah berubah sesuai dengan kondisi terkini.

    Selain itu, kualitas udara di masing-masing provinsi dipengaruhi oleh hal-hal yang berbeda. Sebagai contoh Kalimantan dan Sumatra dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan.

    “Ancaman risiko karhutla jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015 parah, tapi tahun 2016, 2017, 2018 menurun. Mudah-mudahan 2023, kondisinya tidak jauh lebih buruk,” tutur Ridho Sani.

    Baca: PLTU Batubara yang mangkrak dan layak dibatalkan demi lingkungan

    Adapun untuk Jakarta sekitarnya, kata Ridho, dipengaruhi sejumlah faktor, yaitu emisi dari sumber bergerak seperti mobil dan emisi dari sumber tidak bergerak seperti pembangkit listrik.

    Namun, menurutnya terdapat faktor meteorologis seperti musim panas yang dapat berdampak pada emisi di Jakarta dan sekitarnya.

    KLHK juga melakukan sejumlah pengawasan usaha dalam pengendalian pencemaran udara. Menurutnya, setidaknya ada 45 perusahaan di sekitar Jakarta yang sedang dalam pengawasan pemerintah.

    Bagi perusahaan yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi dari administrasi hingga penyegelan atau penghentian kegiatan.

    Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan mengatakan sudah ada regulasi yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas udara di Tanah Air.

    Baca: 4 Unit PLTU Suralaya dimatikan, ini dampaknya pada lingkungan

    Regulasi tersebut di antaranya adalah Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mengatur tentang pengendalian kualitas udara akibat dari industri

    “Pengurangan emisi di bidang industri diperlukan pengetatan di unsur perencanaan dan dibarengi dengan pengawasan yang intensif,” jelas Budhy.

    Adapun terkait sumber emisi dari kendaraan, Budhy berharap dalam jangka panjang kebijakan uji emisi kendaraan dapat dilakukan. Ia berharap masyarakat juga mendukung kebijakan ini untuk menjaga kualitas udara.

    Sumber: VOA Indonesia

  • 10 Dampak Buruk Fast Fashion pada Lingkungan

    10 Dampak Buruk Fast Fashion pada Lingkungan

    7cloud.asia – Dampak buruk yang diakibatkan limbah atau sampah fast fashion terhadap lingkungan bukanlah berita baru.

    Selain bertanggung jawab atas hampir 10% emisi karbon global, industri fast fashion juga terkenal karena banyaknya sumber daya yang terbuang dan jutaan pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah setiap hari.

    Berikut 10 fakta yang sangat memprihatinkan tentang limbah tekstil pada lingkungan yang dipicu fast fashion sebagaimana dilansir earth.org: 

    1. 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan setiap tahunnya
    Dari 100 miliar pakaian yang diproduksi industri fast fashion setiap tahunnya, 92 juta ton di antaranya berakhir di tempat sampah dan mencemari lingkungan.

    Sebagai gambaran, ini berarti truk sampah penuh pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah setiap detiknya.

    Jika tren ini terus berlanjut, jumlah sampah fast fashion diperkirakan akan melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada akhir dekade ini.

    Baca: Sisi gelap fast fashion bagi lingkungan dan nasib buruh

    2. Emisi global fast fashion akan meningkat 50% pada 2030
    Jika skenario bisnis fast fashion berlangsung seperti biasa, atau tidak ada tindakan yang diambil untuk mengurangi limbah fast fashion, maka emisi global dari industri ini kemungkinan akan meningkat dua kali lipat pada akhir dekade ini.

    3. Konsumen AS membuang 81,5 pon pakaian setiap tahunnya
    Di Amerika saja, diperkirakan 11,3 juta ton limbah tekstil – setara dengan 85% dari seluruh tekstil – berakhir di tempat pembuangan sampah setiap tahunnya.

    Jumlah tersebut setara dengan sekitar 81,5 pon (37 kilogram) per orang per tahun dan sekitar 2.150 potong per detik di seluruh negeri.

    4. Lama pemakaian pakaian menurun sekitar 36% dalam 15 tahun
    Budaya membuang sampah telah meningkat secara progresif selama bertahun-tahun.

    Saat ini, banyak barang yang hanya dipakai tujuh sampai sepuluh kali sebelum dibuang. Itu berarti penurunan lebih dari 35% hanya dalam 15 tahun.

    Dari 100 miliar pakaian yang diproduksi setiap tahunnya, 92 juta ton berakhir di tempat pembuangan sampah.

    Baca: Melawan fast fashion dengan slow fashion

    5. Industri fesyen bertanggung jawab atas 20% air limbah global
    Pencelupan dan finishing – proses yang digunakan saat pewarna dan bahan kimia lainnya diterapkan pada kain – bertanggung jawab atas 3% emisi CO2 global serta lebih dari 20% polusi air global.

    Selain penyiapan benang dan produksi serat, kedua proses ini mempunyai dampak paling besar terhadap penipisan sumber daya, karena proses intensif energi yang berbasis pada energi bahan bakar fosil.

    6. Butuh 20.000 liter air untuk hasilkan 1 kg kapas
    Selain menjadi sumber pencemaran air yang sangat besar, fast fashion juga berkontribusi terhadap banyaknya air yang terbuang setiap hari.

    Jika hal ini sulit dibayangkan, bayangkan saja dibutuhkan sekitar 2.700 liter air untuk membuat satu kaos, yang cukup untuk diminum satu orang selama 900 hari. Terlebih lagi, satu kali pencucian menggunakan antara 50 dan 60 liter air.

    Baca: Dampak gaya hidup konsumtif bagi lingkungan

    7. 500 miliar dolar AS hilang per tahun 
    Aspek terburuk dari budaya membuang sampah sembarangan adalah sebagian besar pakaian yang dibuang setiap tahun tidak didaur ulang.

    Secara global, hanya 12% bahan pakaian yang didaur ulang. Sebagian besar masalahnya disebabkan oleh bahan pembuat pakaian dan teknologi yang tidak memadai untuk mendaur ulangnya.

    “Kain yang kami kenakan di tubuh kami merupakan kombinasi kompleks dari serat, perlengkapan, dan aksesori. Mereka terbuat dari campuran benang alami, filamen buatan, plastik dan logam yang bermasalah.”

    8. 10% mikroplastik cemari laut berasal dari tekstil
    Pakaian merupakan sumber mikroplastik yang sangat besar karena kini banyak sekali yang terbuat dari nilon atau poliester, tahan lama dan murah.

    Setiap siklus pencucian dan pengeringan, terutama yang terakhir, melepaskan mikrofilamen yang bergerak melalui sistem pembuangan limbah dan berakhir di saluran air.

    Diperkirakan setengah juta ton zat pencemar ini mencapai lautan setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan polusi plastik pada lebih dari 50 miliar botol.

    Baca: Prinsip frugal living yang lebih ramah lingkungan

    9. 2,6 juta ton pakaian yang diretur berakhir di tempat sampah

    Pada 2020, Sebagian besar barang yang dikembalikan ke pengecer dari konsumen berakhir di tempat pembuangan sampah.

    Hal ini terutama karena perusahaan memerlukan biaya yang lebih besar untuk mengembalikannya ke peredaran dibandingkan membuangnya.

    Perusahaan logistik terbalik Optoro juga memperkirakan bahwa pada tahun yang sama, 16 juta ton emisi CO2 dihasilkan oleh pengembalian online di AS pada tahun 2020 – setara dengan emisi 3,5 juta mobil di jalan selama setahun.

    10. Merek fast fashion memproduksi pakaian dua kali lebih banyak dibanding tahun 2000

    Peningkatan produksi yang dramatis ini juga menyebabkan peningkatan limbah tekstil sebelum dan sesudah produksi. 

    Karena banyaknya kain sisa, banyak bahan yang terbuang karena tidak dapat digunakan lagi.

    Sebuah penelitian memperkirakan bahwa 15% kain yang digunakan dalam pembuatan garmen terbuang.

    Pasca produksi, 60% dari sekitar 150 juta pakaian yang diproduksi secara global pada tahun 2012 dibuang hanya beberapa tahun setelah produksi.

    Baca: Gaya hidup minimalis jadi alternatif pilihan jaman now

  • Fakta Mengejutkan Soal Sampah Makanan Dunia dan Dampaknya pada Lingkungan

    7cloud.asia – Sampah makanan merupakan masalah lingkungan terbesar yang tersebar luas di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara maju. Saat ini, lebih dari 800 juta orang menderita kekurangan gizi yang parah.

    Satu fakta yang mengejutkan ketika sepertiga dari seluruh makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia terbuang menjadi sampah makanan yang mencemari lingkungan.

    Sampah makanan berdampak negatif terhadap lingkungan, perekonomian, ketahanan pangan, dan nutrisi. Keberhasilan dalam mengatasi masalah sampah lingkungan ini masih menjadi tantangan besar di tahun-tahun mendatang.

    Baca: Insectta mengubah sampah makanan menjadi produk bernilai tinggi

    Berikut fakta mengejutkan tentang sampah makanan yang perlu kita ketahui untuk merayakan Hari Peduli Kehilangan dan Sampah Pangan Internasional 2023.

    1. Setiap tahun, sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia – sekitar 1,3 miliar ton dan bernilai USD1 triliun – terbuang atau hilang. Jumlah ini cukup untuk memberi makan 3 miliar orang.

    2. Sampah makanan akhirnya menyia-nyiakan seperempat persediaan air dunia dalam bentuk makanan yang tidak dimakan. Jumlah tersebut setara dengan USD 172 miliar air terbuang.

    3. Dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang digunakan untuk menanam pangan, sampah makanan menghabiskan 21 persen air tawar, 19 persen pupuk, 18 persen lahan pertanian, dan 21persen volume TPA.

    Baca: Seperti ini dampak sampah makanan pada lingkungan

    4. Air yang digunakan untuk menghasilkan sampah makanan dapat digunakan oleh 9 miliar orang dengan jumlah sekitar 200 liter per orang per hari.

    5. Makanan yang saat ini terbuang di Eropa dapat memberi makan 200 juta orang, di Amerika Latin 300 juta orang, dan di Afrika 300 juta orang.

    6. Sampah makanan per kapita tahunan yang dihasilkan konsumen adalah antara 95-115 kilogram per tahun di Eropa dan Amerika Utara, sedangkan di Asia Selatan dan Tenggara, angkanya mencapai 6-11 kilogram.

    7. Setiap tahun, kehilangan dan sampah makanan menyumbang sekitar 4,4 gigaton emisi gas rumah kaca yang mencemari lingkungan. 

    Baca: Ini yang bisa kita lakukan untuk kurangi sampah makanan

    8. Jika kehilangan pangan adalah sebuah negara, maka negara tersebut akan menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga, setelah China dan Amerika Serikat.

    9. Negara-negara maju dan berkembang membuang atau kehilangan makanan dalam jumlah yang hampir sama setiap tahunnya, masing-masing sebesar 670 dan 630 juta ton. Sekitar 88 juta ton di antaranya berada di UE saja.

    10. Jika dirinci berdasarkan kelompok makanan, kerugian, dan limbah per tahun, kira-kira 30 persen untuk sereal, 40-50 persen untuk tanaman umbi-umbian, buah-buahan dan sayur-sayuran, 20 persen untuk minyak biji-bijian, daging, dan susu, dan 35 persen untuk ikan.

    11. Jika 25 persen makanan yang hilang atau terbuang secara global dapat diselamatkan, maka jumlah tersebut akan cukup untuk memberi makan 870 juta orang di seluruh dunia.

    Baca: Ilmuwan AS kembangkan bioplastik dari sampah makanan

    12. Pada pertengahan abad ini, populasi dunia akan mencapai 9 miliar jiwa. Pada saat itu, produksi pangan harus ditingkatkan sebesar 70 persen dari tingkat saat ini untuk memenuhi permintaan tersebut.

  • Pandawara Bakal Beraksi Lagi, Kali Ini di Pantai Cibutun Loji Sukabumi

    Pandawara Bakal Beraksi Lagi, Kali Ini di Pantai Cibutun Loji Sukabumi

    7cloud.asia – Pandawara, kelompok anak muda yang peduli pada lingkungan akan kembali menggelar aksi bersih-bersih pantai.

    Pilihan Pandawara kali ini adalah Pantai Cibutun Loji yang berada di Sukabumi, Jawa Barat yang disebut sebagai salah satu pantai terkotor di Indonesia.

    Pandawara yang asal Bandung mengaku sudah mendapatkan izin dari aparat desa dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukabumi, Jawa Barat, untuk membersihkan pantai terkotor nomor 4 di Indonesia itu.

    Baca: Aksi Pandawara bersihkan pantai terkotor di Lampung

    Untuk itu, kru Pandawara mengajak masyarakat setempat dan instansi terkait untuk bergabung dalam aksi bersih-bersih pantai yang akan digelar pada 6-7 Oktober 2023.

    Seperti diketahui, sebelumnya ramai diberitakan soal penolakan Kepala Desa Sangrawayang Muhtar terhadap aksi bersih-bersih pantai yang dilakukan Pandawara.

    Belakangan Muhtar mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menolak Pandawara. Namun, dia menyayangkan aksi itu diunggah di media sosial.

    Baca: Awal mula kenapa Pandawara bergerak

    “Kita ingin meluruskan, pada tanggal 29 September hari Jumat, kita telah datang dan mendapatkan izin serta telah berkoordinasi dengan aparatur desa setempat dan DLH Kabupaten Sukabumi untuk menjelaskan perihal terkait pembersihan yang kita akan lakukan,” ujar Pandawara dalam video yang diunggah di akun Instagram mereka @pandawaragroup.

    “Sesuai dengan yang telah kita jadwalkan, kita akan tetap melaksanakan kegiatan clean up pada tanggal 6 sampai 7 Oktober,” kata Pandawara. 

    Baca: Menggunakan tumbler, langkah kecil yang berdampak besar bagi lingkungan

    Di video itu, Pandawara juga meminta maaf jika ada pernyataan yang dinilai menyinggung sejumlah pihak dalam kegiatan bersih-bersih pantai yang dilakukan.

    Pandawara menyebut, apa yang mereka lakukan bertujuan membuka kesadaran seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga lingkungan.

    Pandawara juga tidak pernah mengeklaim lokasi yang kotor menjadi bersih karena mereka.

    Baca: Biar gak nyampah, yuk pakai sistem guna ulang

    Pandawara menegaskan, pihaknya  selalu menyebutkan bahwasannya itu adalah hasil dari kolaborasi antara instansi terkait dan masyarakat yang ikut berpartisipasi.

    “Ini adalah pantai temuan keempat kita dengan kondisi pantai yang benar-benar darurat dan harus segera ditangani lebih lanjut. Dan harus diingat, dari mulai pantai nomor satu, kita tidak pernah menyebutkan ataupun menyalahkan pihak manapun dan kita tidak pernah mengeklaim setelah pantai itu bisa berhasil dibersihkan, bahwa itu berkat Pandawara,” imbuh Pandawara.

    Baca: Konsep guna ulang lebih efektif kurangi sampah plastik

    Pandawara adalah komunitas beranggotakan lima orang anak muda asal Bandung yang tergerak untuk membersihkan sampah yang mennyumbat perairan. 

    Meski hanya bergerak di hilir atau mengatasi sampah yang dibuang sembarangan, Pandawara berharap aksi mereka bisa menggerakkan anak muda untuk peduli pada lingkungan, khususnya pada sampah yang dihasilkan.  

     

     

  • Buntut Aksi Pandawara di Pantai Cibutun Loji Sukabumi, Polres Sukabumi Tergerak Selidiki Pembuang Sampah

    Buntut Aksi Pandawara di Pantai Cibutun Loji Sukabumi, Polres Sukabumi Tergerak Selidiki Pembuang Sampah

    7cloud.asia – Komunitas lingkungan Pandawara Group beri nominasi pantai pesisir Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi sebagai Pantai Terkotor Nomor 4 di Indonesia.

    Dari foto yang diunggah Pandawara, terlihat pantai Cibutun Loji tertutup oleh limbah tekstil berupa potongan kain atau perca.  

    Atas fakta yang diunggah Pandawara ini, Polres Sukabumi menyatakan akan menyelidiki keberadaan tumpukan limbah potongan kain (perca) yang mendominasi sampah di Pantai Cibutun dan pesisir Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Komitmen untuk penyelidikan ini diungkapkan Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede di Sukabumi pada Rabu, (4/10/2023).

    “Saya sudah berkoordinasi dengan Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi untuk bersama-sama melakukan penyelidikan soal tumpukan sampah potongan kain di pesisir Pantai Loji, Desa Loji dan Pantai Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan,” ujarnya dikutip Antaranews.com.

    Baca: Dampak buruk fast fashion pada lingkungan

    Menurut Maruly, saat melakukan gerakan aksi bersih Pantai Cibutun yang diinisiasi Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi untuk memperingati HUT ke-78 TNI, ratusan petugas TNI dan Polri bersama komunitas, pelajar dan warga terkejut ternyata sampah yang menggunung tersebut didominasi oleh potongan kain.

    Dari hasil analisa, limbah kain perca itu bukan berasal dari wilayah Kecamatan Simpenan tetapi berasal dari luar daerah yang diduga dibuang ke aliran Sungai Cimandiri yang bermuara ke Pantai Cibutun Loji.

    Maka dari itu, ia memerintahkan personel Satuan Intelijen Polres Sukabumi untuk menyusuri Sungai Cimandiri.

    Pihaknya pun mengindikasi ada di beberapa titik aliran Sungai Cimandiri yang berpotensi menjadi sumber dari limbah kain perca, seperti pabrik garmen atau lainnya yang berkaitan dengan kain perca.

    “Apakah limbah kain perca ini berasal dari pabrik garmen atau industri yang berkaitan dengan pengolahan kain, masih kami selidiki untuk mengungkap dari mana limbah kain itu berasal,” tambahnya.

    Baca: Serunya aksi Pandawara bersihkan pantai terkotor di Lampung

    Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup( DLH) Kabupaten Sukabumi memberikan respons mengenai kondisi tersebut.

    Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi, Saepudin Ginting  mengatakan permasalahan sampah di hamparan Pantai Cibutun Loji hingga Talanca tersebut memang harus ditangani secara bersama.

    Pasalnya, akar permasalahannya berada di muara sungai Cimandiri. Semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan semuanya turut ikut serta dalam menangani permasalahan yang ada.

    “Dengan adanya kejadian yang terjadi di muara, langkah yang diambil adalah dengan menangani secara bersama.” ujar Saepudin seperti dikutip Sukabumiupdate.com.

    Selain Saepudin, Bupati Sukabumi Marwan Hamami memberi tanggapan terkait isu permasalahan pembuangan sampah masyarakat yang masuk ke sungai dan berasal dari hulu dan berujung ke muara Cimandiri.

    Baca: Sisi gelap fast fashion pada nasib buruh

    Marwan juga menyoroti sampah dari hasil ulah pabrik Garmen. Ia menuding bahwa tindakan tersebut merupakan ulah dari pabrik garmen yang membuang limbahnya ke sungai.

    “Pabrik Garmen yang di belakang sungai, moal jauh karena adanya limbah pabrik garmen, limbah potongan bahan,” ujarnya.

    Menurut Marwan, penumpukan sampah di pesisir Loji itu akibat persoalan buangan sampah masyarakat dari hulu yang rata-rata masuk ke sungai dan berujung ke muara Cimandiri.

    “Karena di beberapa sungai gede itu kan nyambung ke Cimandiri semua. Dari mulai hulu Leuwi orok Cibadak, Cimandiri ti nu ti Cianjur, Cicatih, semua ujung ujungnya bermuara di Cimandiri Palabuhanratu, dan ujung muara itu di Loji,” kata Marwan kepada awak media di Cikidang, Sabtu, 30 September 2023.

    Bermodal hanya dengan segala usaha yang menurutnya akan sia-sia jika tidak ada kerja sama dari setiap masyarakat untuk permasalahan sampah. Setiap minggu akan selalu ada tim kebersihan yang diterjunkan untuk membersihkan.

    Baca: Ini awal mula Pandawara beraksi

    Ia mendorong pihaknya untuk mengubah sampah-sampah tersebut sebagai barang yang bernilai ekonomis.

    Terkait rencana Pandawara Group yang akan bersih-bersih pantai itu, Marwan menyebut hal itu sudah dikomunikasikan.

    Iyos Somantri selaku Wakil Bupati yang memimpin kegiatan bersih-bersih mengungkap ada sekitar 1.300 orang yang ikut serta dalam rangka bersih pantai sepanjang 2 kilometer.

    Lebih lanjut, Iyos mengatakan bahwa tumpukan sampah yang berhasil diangkut mencapai 200 ton dan yang berakhir di Pantai Talanca merupakan kiriman dari luar.

    “Sampah kiriman dari luar kemudian menyebar dan kembali lagi kesini, seolah-olah pantai Talanca sebagai pantai penampung sampah. Harus adanya sikap dan kajian seperti apa yang nanti disosialisasikan serta secepatnya DLH berkoordinasi dengan Indonesia Power dan Forkopimda” katanya.

     

     

  • Marak Kebakaran Hutan, KLHK Segel Lahan Milik Pengusaha Singapura

    Marak Kebakaran Hutan, KLHK Segel Lahan Milik Pengusaha Singapura

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lahan perkebunan sawit terbakar di PT. Sampoerna Agro (SA) dengan Penanaman Modal Asing (PMA) milik Singapura.

    Penyegelan lahan oleh KLHK ini dilakukan di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.

    Penindakan ini dilakukan langsung oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK, Rasio Ridho Sani bersama tim pengawas lingkungan hidup.

    Lahan perkebunan sawit tersebut berlokasi di Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

    Baca: Kebakaran lahan terjadi di mana-mana

    Selain PT. SA, KLHK juga melakukan penyegelan perkebunan sawit milik PT. Tempirai Palm Resources (PT. TPR). Berdasarkan citra satelit, lahan PT. TPR yang terbakar seluas ±648 ha.

    Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan ini merupakan langkah awal penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap karhutla di lokasi perusahaan.

    “Hari ini kami menyegel lahan terbakar di lokasi PT. SA seluas 586 ha. Langkah penyegelan yang dilakukan ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan lainnya. Di lokasi ini kebakaran masih terjadi, masih berasap. Karhutla ini berdampak serius bagi kesehatan dan lingkungan,” jelas Rasio.

    Berdasarkan citra satelit, lanjut Sani, kebakaran lahan disekitar lokasi yang disegel mencapai sekitar 1.030 ha.

    Baca: BMKG ingatkan potensi kebakaran lahan di sejumlah daerah

    Pihak KLHK sedang mendalami penanggung jawab atau pemilik lahan ini.  Karena pihak KLHK tidak memiliki akses data HGU. Menurut PT. SA lokasi tersebut bukan HGU mereka.

    “Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN siapa pemegang HGU atau pemilik lahan terbakar tersebut. Data HGU penting untuk mengetahui siapa penanggung jawab karhutla,” urainya.
     
    Tim Pengawas KLHK juga melakukan penyegelan lahan terbakar di PT. Bintang Harapan Palma (PT. BHP).

    PT BHP ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas lahan terbakar di PT BHP ±5.148 ha.

    Baca: Karhutla di Gunung Ciremai hanguskan 150 hektare lahan

    Tidak hanya itu, PT. Banyu Kahuripan Indonesia (PT. BKI) juga kembali disegel.

    Penyegelan ini berlokasi di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin karena masih terbakarnya lokasi tersebut.  Luas area yang terbakar sekitar ±200 ha.
     
    Sementara itu Direktur Pengawasan dan Sanksi Administratif KLHK, Ardy Nugroho, mengatakan hingga saat ini KLHK telah menyegel 11 lokasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

    “Jumlah lokasi yang akan disegel akan bertambah karena tim KLHK sedang menganalisis data hotspot dan citra satelit. Apabila kami melihat ada lokasi yang terbakar kami akan mengirimkan tim ke lokasi”, jelasnya.

    Sementara itu, Rasio menyampaikan sesuai perintah Menteri LHK Siti Nurbaya, ambil tindakan tegas terkait karhutla.

    Baca: Puluhan kebakaran lahan terjadi selama Agustus-September 2023

    “Kami akan gunakan semua instrumen penegakan hukum yang menjadi kewenangan KLHK baik instrumen administratif, perdata dan pidana,” tegas Rasio.
     
    Rasio Sani menambahkan untuk kebakaran berulang tindakan tegas sanksi administratif termasuk pencabutan izin akan dilakukan.

    “Kami juga sudah bicara dengan kuasa hukum dan ahli untuk menghitung ganti rugi lingkungan serta menyiapkan gugatan perdata ganti rugi lingkungan agar ada efek jera”, ucapnya.
     
    Pihaknya juga akan memberlakukan penegakkan hukum karhutla terpadu yang akan melibatkan penyidik KLHK, kepolisian dan Jaksa Agung untuk menangai kasus tindak pidana karhutla.

    Baca: Kebakaran lahan di gunung Arjuno hanguskan 900 hektare lahan
     
    Rasio Sani menambahkan penegakan hukum pidana terpadu dan pidana berlapis akan meningkatkan efektitas penegakan hukum karhutla serta meningkatkan efek jera. 

    Untuk Korporasi dan masyarakat untuk serius mencegah dan menangani karhutla. Ancaman hukuman sangat berat, sesuai Pasal 108 UU No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU PPLH) pidana pokoknya 10 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar.

    “Untuk badan usaha sesuai Pasal 119 UU PPLH dapat dikenakan pidana tambahan berupa antara lain perampasan keuntungan dan perbaikan akibat tindak pidana. Kami ingatkan kembali, kami tidak akan berhenti untuk menindak tegas pelaku karhutla,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

     

  • Negara Maju Harus Ambil Peran Lebih Besar untuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    Negara Maju Harus Ambil Peran Lebih Besar untuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Persoalan ketimpangan antara negara maju dan berkembang terkait dengan perubahan iklim selalu menjadi perdebatan dalam setiap dialog internasional soal lingkungan.

    Negara-negara berkembang mendesak negara-negara maju mengambil tanggung jawab dan kewajiban lebih besar dalam membangun ekonomi rendah karbon guna menahan laju perubahan iklim

    Perdebatan antara negara berkembang dan maju terkait perubahan iklim dengan konsep keadilan iklim ini  kemudian melahirkan prinsip ‘tanggung jawab sama namun berbeda’ atau sering disingkat sebagai CBDR.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai badan internasional yang mengawasi jalannya negosiasi iklim, mengakui keberadaan prinsip CBDR untuk menahan laju perubahan iklim.

    Upaya PBB bisa dilihat terwujud pada konferensi iklim di Paris (COP24) yang menghasilkan Perjanjian Paris dengan komitmen yang spesifik dan terukur, terutama soal pendanaan antara negara maju dan berkembang, yaitu “100 miliar dolar” setahun.

    Angka ini menjadi target kolektif negara-negara maju pada tahun 2020. Tujuannya adalah membantu negara-negara ekonomi berkembang untuk menurunkan emisi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim.

    Baca: Mungkinkah dunia wujudkan zero emision?

    Berikut hasil analisis Agence française de développement (AFD) soal ketimpangan emisi yang memicu perubahan iklim. Analisis ini memperhitungkan kompleksitas hubungan antara ketimpangan dengan perubahan iklim.

    Melalui pendekatan yang sederhana, tim peneliti AFD mengidentifikasi ketimpangan dalam konteks emisi karbon pada satu sisi, dan dampaknya di sisi lain. Perbedaan emisi ini bisa diukur dalam tingkatan yang berbeda.

    Berdasarkan negara, Cina menjadi penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia, yaitu 26% dari emisi karbon global.

    Sementara, Afrika menempati ranking terbawah dari seluruh benua dengan Afrika Selatan sebagai negara penghasil emisi terbesar.

    Oxfam memperkirakan bahwa 10% orang terkaya menghasilkan sekitar setengah dari seluruh emisi CO2 yang berasal dari aktivitas konsumsi.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Ketika AFD melihat data per kapita dari seluruh dunia, perbedaannya menjadi lebih mencolok.

    Studi Oxfam pada tahun 2015 tersebut juga menunjukkan bahwa gaya hidup orang-orang terkaya di Amerika Serikat (AS) ternyata 10 kali lebih intensif menghasilkan emisi ketimbang orang-orang terkaya di Cina.

    Hal tersebut akibat banyaknya orang yang mengikuti kebiasaan dan pola konsumsi dari orang-orang kaya, yang hanya mencakup 1%.

    Peningkatan emisi di AS terlihat saat pendapatan dari 10% golongan terkaya meningkat antara tahun 1997 dan 2012.

    Sektor pariwisata yang kini menjaid kebutuhan orang kaya menyumbang hampir 8% dari emisi CO2 global. Pertumbuhan di sektor pariwisata jauh pesat ketimbang upaya untuk mengatasi dampak dari emisi karbon.

    Kondisi masyarakat di mana golongan kaya memegang kuasa ekonomi, budaya, dan politik secara tidak proporsional menjadi jelas.

    Baca: Ancaman perubahan iklim sudah dirilis sejak 70 tahun lalu

    Hal ini cenderung menciptakan situasi yang bisa menghasilkan lebih banyak emisi karbon di masa depan.

    Ketimpangan akan menggerus kohesi sosial dan mengabaikan keinginan individu untuk terlibat dalam aksi kolektif.

    Ketimpangan juga melemahkan rasa tanggung jawab sosial yang penting bagi kebijakan pro lingkungan hidup, seperti yang saat ini sedang digugat oleh para pejuang iklim hampir di seluruh Eropa.

    Dari perspektif teknologi, ekonom Francesco Vona and Fabrizio Patriarca telah menunjukkan tingginya ketimpangan akan menghambat perkembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan karena hanya bisa diakses oleh segelintir orang.

    Lucas Chancel dan Thomas Piketty telah mengusulkan indeks ketimpangan emisi berbasis konsumsi untuk mengukur perbedaan antara desil pendapatan di setiap negara dan menggeser fokus dari tingkat nasional ke individu.

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir makin sering terjadi

    Mereka berpendapat bahwa dalam ekonomi global lebih masuk akal untuk mempertimbangkan jumlah emisi yang “dikonsumsi” (melalui produk yang kita beli dan layanan yang kita gunakan) daripada berbicara tentang emisi yang “diproduksi” .

    Ketika kita mengadopsi pendekatan berbasis konsumsi ini, maka terlihat jelas ketimpangan emisi yang ada dari negara maju dan berkembang, tapi juga antara 10% golongan terkaya di dunia dan sisanya.

    Paparan yang berbeda terhadap bahaya perubahan iklim
    Tingkat kerentanan yang berbeda terhadap dampak perubahan iklim sangat berkorelasi dengan pola ketimpangan pendapatan yang ada.

    Paparan individu dan masyarakat terhadap bahaya iklim sangat bervariasi, tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang (kesenjangan yang telah kita ketahui sejak lama), tetapi juga antara berbagai kelompok di suatu negara.

    Sebagai contoh, dampak dari perubahan iklim dirasakan secara tidak proposional oleh kelas yang paling tidak beruntung di AS, sehingga isu ini dipakai untuk memperkuat ketidaksetaraan yang ada.

    Baca: Perubahan iklim dan krisis global ancam pasokan pangan

    Efek serupa tetapi jauh lebih nyata dapat diamati di negara berkembang seperti Vietnam, yang sangat rentan karena tingginya proporsi pekerjaan pertanian dan peningkatan kerentanan terhadap bahaya perubahan iklim.

    Kami telah menunjukkan ini dalam konteks yang lebih besar melalui proyek yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Prancis (AFD), GEMMES Vietnam.

    Proyek ini yang menyajikan analisis sistematis tentang “dampak sosial ekonomi dari perubahan iklim dan strategi adaptasi di Vietnam.”

    Kami menemukan bahwa ketika ada tambahan satu hari per tahun, yang suhunya melebihi 33°C, hal ini memiliki efek buruk pada efisiensi budidaya padi dan pendapatan rumah tangga,

    Peningkatan suhu juga memperbesar kesenjangan antara kuartil pendapatan (populasi yang telah dibagi menjadi empat kelompok pendapatan) terlepas dari pekerjaannya.

    Baca: Indonesia luncurkan bursa karbon, apa kontribusinya pada pencegahan perubahan iklim

    Hal ini menggambarkan bahwa paparan terhadap bahaya perubahan iklim tidak merata.

    Perubahan iklim tidak hanya meningkatkan bahaya terhadap kelompok yang paling rentan, tetapi juga sensitivitas mereka dalam merasakan dampak negatifnya. 

    Dampak perubahan iklim juga mengurangi kapasitas mereka untuk beradaptasi dan pulih setelah kejadian iklim ekstrem.

    Semua indikasi yang ada tampaknya menunjukkan perlunya mempromosikan pola konsumsi yang lebih terkendali untuk kalangan atas, selain dari prinsip umum untuk mengurangi ketimpangan, jika kita ingin mencapai tujuan Perjanjian Paris.

    Jika kita tidak bisa mengatasi ketimpangan dan menurunkan emisi berlebihan dari gaya hidup kalangan atas, maka ada risiko upaya mencapai Perjanjian Paris malah merusak ikatan sosial.

    Baca: Pentingnya greesn skills untuk atasi dampak perubahan iklim

    Dengan kata lain, tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon harus dipikul oleh negara-negara maju, dan oleh kelompok sosial elit di negara-negara maju dan berkembang.

    Untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan perubahan drastis kebiasaan konsumsi masyarakat.

    Jalan paling pasti untuk memenuhi tujuan COP21 adalah dengan mengatasi ketimpangan dan memperkuat ikatan sosial – terutama jika kita ingin mencapai tujuan yang paling ambisius untuk membatasi kenaikan suhu global 1,5°C.

    Fahri Nur Muharom menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris