ruangkota

Tag: Pemilu 2024

  • Pemilu 2024: PDI Perjuangan Siap Menjadi Oposisi

    Pemilu 2024: PDI Perjuangan Siap Menjadi Oposisi

    7cloud.asia – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen.

    Pernyataan Hasto ini menanggapi hasil itung cepat Pilpres 2024 yang untuk sementara pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDI Perjuangan tertinggal

    Namun demikian, PDI Perjuangan menyatakan masih menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Selain itu, tim paslon 01 dan 03 juga terus mencermati banyaknya kecurangan yang masif dilaporkan masyarakat.

    Kembali ke kesiapan PDI Perjuangan untuk menjadi oposisi, Hasto mengatakan, posisi ini untuk menjalankan tugas check and balance.

    Baca: Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

    “Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (14/2/2024).

    Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

    Hasto menambahkan, ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud menunggu itungan resmi KPU

    “Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” imbuhnya

    Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

    Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

    Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

    Hasto mengatakan kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi saat itu. Hanya saja, masyarakat sipil berhadapan dengan dua hal.

    Baca: PDI Perjuangan kumpulkan bukti kecurangan di Pilpres 2024

    Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun.

    “Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

    Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

    “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

    Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini, menurut Hasto, jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

    Baca: Menakar kenegarawan Jokowi di pelaksanaan Pemilu 2024

    “Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

    Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD

  • Pemilu 2024: Salah Konversi Pengisian Rekap Suara Paslon Prabowo-Gibran Bertambah Ratusan

    Pemilu 2024: Salah Konversi Pengisian Rekap Suara Paslon Prabowo-Gibran Bertambah Ratusan

    7cloud.asia – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengakui pihaknya menemukan 2.325 tempat pemungutan suara (TPS) yang mengalami salah konversi Formulir Model C1-Plano.

    Kesalahan konversi itu umumnya karena perolehan suara paslon 02 mengalami penambahan hingga ratusan pemilih. Sementara perolehan suara paslon 01 dan 03 mengalami pengurangan.

    Adapun formulir model C1-Plano adalah catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

    Kesalahan konversi formulir model C1-Plano ini ditemukan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia.

    Baca: KPU akui adalah kesalahan konversi input rekap suara di lebih dari 20 TPS  

    Di sejumlah TPS, kesalahan konversi yang ditemukan adalah penambahan suara di semua paslon tetapi dengan skala yang jauh berbeda.

    Paslon 01 alami penambahan puluhan suara, sementara Paslon 02 mengalami penambahan hingga ratusan suara. Paslon 03 juga alami penambahan jumlah suara tetapi hanya dalam itungan beberapa suara.

    Kasus seperti ini ditemukan di TPS 057, Kejapanan, Gempol, Pasuruan,Jawa Timur.

    Di mana paslon 01 Anies-Muhaimin mendapat penambahan 20 suara dari 12 jadi 32, paslon 02 Prabowo-Gibran mendapat penambahan 300 suara dari 164, menjadi 454 suara.

    Sementara paslon 03 Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan penambahan 4 suara yaitu dari 13 jadi 17.

    Baca: Hasil itung cepat Pilpres ada anomali, PDIP Siaga 1

    Berikut temuan JPNN Jatim atas dugaan ketidaksesuaian input di Sirekap dengan pindaian formulir C1 plano per Kamis (15/2) pukul 09.02 WIB.

    1. TPS 015, Kertajaya, Gubeng, Surabaya: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 114 suara diinput menjadi 414 suara.

    2. TPS 001, Tandes, Tandes, Surabaya: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 168 suara diinput menjadi 468 suara.

    3. TPS 002, Penjaringansari, Rungkut, Surabaya: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 148 suara diinput menjadi 642 suara.

    4. TPS 047, Pakis, Sawahan, Surabaya: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 87 suara diinput menjadi 687 suara.

    5. TPS 902, Jogotrunan, Lumajang, Lumajang: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 146 suara diinput menjadi 646 suara.

    Baca: Perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi 

    6. TPS 057, Kejapanan, Gempol, Pasuruan: paslon 01 Anies-Muhaimin dari 12 jadi 32, paslon 02 Prabowo-Gibran dari 164, menjadi 454 suara, dan paslon 03 Ganjar-Mahfud dari 13 jadi 17.

    7. TPS 008, Candibinangun, Sukorejo, Pasuruan: paslon 01 dari 56 jadi 55, paslon 02 Prabowo-Gibran dari 132 jadi 555, paslon 03 Ganjar-Mahfud dari 10 jadi 0.

    8. TPS 002, Petung, Curahdami, Bondowoso: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 149 suara diinput menjadi 849 suara.

    9. TPS 007, Nogosari, Sukosari, Bondowoso: paslon 01 Anies-Muhaimin dari 61 jadi 84, paslon 02 Prabowo-Gibran dari 153 jadi 452, paslon 03 Ganjar-Mahfud dari 12 jadi 2.

    10. TPS 011, Mojotengah, Menganti, Gresik: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 130 suara diinput menjadi 430 suara.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN tunggu penghitungan KPU

    11. TPS 012, Pasinanlemahputih, Wringinanom, Gresik: paslon 01 Anies-Muhaimin dari 17 jadi 7 dan paslon 02 Prabowo-Gibran dari 182 jadi 647.

    12. TPS 010, Watestanjung, Wringinanom, Gresik: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 181 suara diinput menjadi 441 suara.

    13. TPS 002, Bengkelolor, Benjeng, Gresik: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 153 suara diinput menjadi 453 suara.

    14. TPS 002, Kertonegoro, Jenggawah, Jember: paslon 01 dari 32 jadi 22, paslon 02 Prabowo-Gibran dari 89 jadi 889, paslon 03 Ganjar-Mahfud dari 16 jadi 845 suara.

    15. TPS 022, Kertonegoro, Jenggawah, Jember: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 107 suara diinput menjadi 707 suara.

    Baca: PDI Perjuangan kumpulkan bukti kecurangan Pilpres 2024  

    16. TPS 024, Jatisari, Jenggawah, Jember: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 143 suara diinput menjadi 447 suara.

    17. TPS 028, Gelang, Sumberbaru, Jember: paslon 01 dari 38 jadi 838, paslon 02 Prabowo-Gibran dari 151 jadi 454, paslon 03 Ganjar-Mahfud dari 8 jadi 808 suara.

    18. TPS 042, Gelang, Sumberbaru, Jember: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 109 suara diinput menjadi 409 suara.

    19. TPS 054, Gelang, Sumberbaru, Jember: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 186 suara diinput menjadi 485 suara.

    20. TPS 022, Tegalsari, Ambulu, Jember: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 114 suara diinput menjadi 474 suara.

    Baca: Ada indikasi pelanggaran pemungutan suara di Kuala Lumpur kemungkinan diulang

    21. TPS 018, Langkap, Bangsalsari, Jember: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 133 suara diinput menjadi 633 suara.

    22. TPS 014, Pandanwangi, Diwek, Jombang: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 143 suara diinput menjadi 647 suara.

    23. TPS 002, Jatipelem, Diwek, Jombang: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 160 suara diinput menjadi 260 suara.

    24. TPS 003, Jatipelem, Diwek, Jombang: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 159 suara diinput menjadi 259 suara.

    25. TPS 003, Brambang, Diwek, Jombang: paslon 01 Anies-Muhaimin yang di TPS mendapat 18 suara diinput menjadi 948 suara dan paslon 02 Prabowo-Gibran dari 177 jadi 477.

    Baca: Warga desa ini mengamuk karena tak mendapat undangan Pilpres

    26. TPS 004, Jombatan, Jombang, Jombang: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 142 suara diinput menjadi 442 suara dan paslon 03 Ganjar Mahfud dari 36 jadi 35.

    27. TPS 014, Sambirejo, Tanjunganom, Nganjuk: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 141 suara diinput menjadi 441 suara.

    28. TPS 020, Warujayeng, Tanjunganom, Nganjuk: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 154 suara diinput menjadi 454 suara.

    29. TPS 017, Kebonsari, Panggungrejo, Kota Pasuruan: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 153 suara diinput menjadi 453 suara.

    30. TPS 016, Dadapan, Solokuro, Lamongan: paslon 01 Anies-Muhaimin yang di TPS mendapat 22 suara diinput menjadi 2 suara, paslon 02 Prabowo-Gibran dari 142 menjadi 842, dan paslon 03 Ganjar Mahfud dari 32 jadi 72.

    Baca: Ada dua TPS khusus di IKN

    31. TPS 002, Pangean, Maduran, Lamongan: paslon 01 Anies-Muhaimin yang di TPS mendapat 34 suara diinput menjadi 834 suara, paslon 02 Prabowo-Gibran dari 108 menjadi 408, dan paslon 03 Ganjar Mahfud dari 35 jadi 835.

    32. TPS 013, Banjarwati, Paciran, Lamongan: paslon 02 Prabowo-Gibran yang di TPS mendapat 159 suara diinput menjadi 659 suara

  • Pemilu 2024: Penyelenggara Pemilu yang Ubah Rekapitulasi Suara Bisa Dijatuhi Sanksi Pidana

    Pemilu 2024: Penyelenggara Pemilu yang Ubah Rekapitulasi Suara Bisa Dijatuhi Sanksi Pidana

    7cloud.asia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengingatkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengubah rekapitulasi suara bisa dikenakan sanksi pidana.

    Sanski pidana ini dijatuhkan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang jujur dan adil.

    Adapun sanksi itu berupa penjara 2 tahun dan denda hingga Rp 24 Juta   

    “Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Kamis (15/2/2024)

    Baca: Ada keanehan di hasil hitung cepat PDIP siaga

    Pernyataan Benny ini menanggapi adanya perbedaan data rekapitulasi suara di lapangan dengan data yang tercantum di situs KPU

    Viral di media sosial X, perbedaan data perolehan suara ditemukan dalam situs KPU dengan salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (15/2/2024).

    Dia melanjutkan, pengubahan rekapitulasi suara pemilu juga bisa dikenakan sanksi pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang anggota KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, PPK hingga PPS

    Di pasal itu disebutkan penyelanggara pemilu yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta.

    Baca: Ada indikasi pelanggaran, pemungutan di Kuala Lumpur bisa diulang

    Dia menegaskan Bawaslu DKI Jakarta menggencarkan pengawasan rekapitulasi suara demi mencegah kecurangan selama Pemilu 2024.

    “Bawaslu DKI masih mengawasi rekapitulasi suara secara melekat,” tambahnya.

    Dari aturan tersebut, dengan tegas tidak boleh ada manipulasi rekapitulasi suara baik untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

    Bawaslu DKI Jakarta siap menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat demi memastikan suara rakyat tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu, Bawaslu DKI terus berjaga hingga rekapitulasi selesai.

    Baca: Sehari jelang pencoblosan masih banyak pemilih yang bingung

    “Jika ada dugaan kecurangan silakan masyarakat melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta,” jelasnya.

    Selain itu, dia menambahkan butuh peran serta masyarakat dalam mengawasi proses rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/ kota hingga provinsi (DKI).

    “Hal ini sebagai wujud komitmen Bawaslu DKI Jakarta selaku pemilik kewenangan penindakan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu,” ujarnya.

    Masyarakat dapat melapor atau menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran melalui layanan WhatsApp (WA) Center Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota DKI Jakarta.

    Sumber: Antaranews.com

  • Pemilu 2024: Sulitnya Perempuan Masuk ke Parlemen

    Pemilu 2024: Sulitnya Perempuan Masuk ke Parlemen

    7cloud.asia – Selama 12 kali masa pemilihan umum legislatif (Pileg) berlangsung, representasi perempuan di parlemen belum pernah mencapai target 30%.

    Pada periode 1999-2004, kandidat perempuan yang berhasil memperoleh kursi di parlemen hanya sebesar 9,6%. Pada 2009, keterwakilan perempuan meningkat hingga 11,8% dibandingkan Pileg 2004.

    Peningkatan ini disebabkan oleh penetapan putusan kebijakan kuota perempuan 30% dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Kebijakan ini juga diperkuat dengan adanya zipper system yang termaktub dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Beleid ini mewajibkan sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan dalam setiap tiga daftar bakal calon yang diusulkan.

    Baca: Banyak pemilih yang bingung pilih caleg

    Dua kebijakan tersebut juga berdampak positif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan pada Pileg selanjutnya, yaitu sebesar 17,32% pada 2014 dan 20,9% pada 2019.

    Meskipun terjadi peningkatan persentase yang cukup tinggi, anggota legislatif perempuan terpilih masih didominasi oleh pihak yang dibekali dengan ikatan dinasti politik dengan pejabat politik ataupun elite partai.

    Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) mencatat bahwa pada tahun 2014 terdapat 34% anggota legislatif perempuan yang memiliki ikatan dinasti politik.

    Pada Pileg 2019, angkanya mengalami peningkatan hingga 44% atau sekitar 53 dari 120 anggota legislatif perempuan terpilih.

    Jumlah ini lebih tinggi, jika dibandingkan dengan anggota legislatif laki-laki dengan ikatan dinasti politik, yaitu 8,5% atau 39 dari 455 total anggota legislatif laki-laki terpilih.

    Baca: Tak kenal caleg yang harus dipilih, begini cara pemilih tentukan pilihan

    Hal ini menunjukkan betapa sulitnya bagi perempuan untuk bisa masuk parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sekalinya bisa masuk, yang terpilih justru berasal dari dinasti politik. Mengapa demikian?

    1. Perempuan anak emas
    Partai politik memiliki kecenderungan memprioritaskan kandidat perempuan yang memiliki ikatan dinasti politik.

    Dalam hal ini, faktor-faktor primordial, seperti agama, kesamaan daerah, faktor kedekatan dengan pimpinan partai, juga masih menjadi pola utama dalam proses rekrutmen kandidat.

    Tujuannya adalah untuk memanfaatkan jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang dimiliki oleh kandidat, sehingga elektabilitas parpol juga ikut meningkat.

    Tak jarang, proses rekrutmen terhadap kandidat ini dilakukan partai politik dengan cara ‘meminang’.

    Dari perekrutan tersebut, parpol akan mendapatkan insentif tinggi. Salah satunya, kewajiban parpol untuk memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4% dapat terpenuhi.

    Baca: Koalisi perempuan tolak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Jokowi 

    Dominasi rekrutmen kandidat perempuan dengan ikatan dinasti politik salah satunya terjadi di Sumatra Barat.

    Sebanyak enam kandidat perempuan yang mencalonkan diri pada Pileg 2019 memiliki latar belakang sebagai istri kepala daerah di provinsi tersebut.

    Kasus ini selaras dengan temuan penelitian terkait Pemilu 2019 yang menunjukan bahwa 28,3% atau 15 dari 53 total anggota legislatif perempuan dengan ikatan dinasti politik memiliki hubungan kekerabatan sebagai istri kepala daerah.

    2. Jalur cepat
    Ketiadaan penetapan prasyarat, seperti lama keanggotaan dan keikutsertaan kaderisasi partai, menjadi jalur cepat bagi pencalonan kandidat perempuan dengan ikatan dinasti politik.

    Akibatnya, pengetahuan terhadap partai pengusung beserta sistem politik elektoral menjadi tidak komprehensif bagi kandidat perempuan yang mencalonkan diri.

    Kasus ini terjadi dalam kontestasi Pileg 2019 di level kabupaten, ketika salah satu anggota legislatif perempuan dengan ikatan dinasti politik yang terpilih baru menjadi anggota parpol saat proses pencalonan diri, sehingga belum mendapatkan proses kaderisasi dari partai pengusungnya.

    Ironisnya, kandidat ini belum memahami secara komprehensif esensi dari politik elektoral, dan menganggap kontestasi ini sebagai proses pendaftaran kerja semata.

    Baca: Perolehan suara PDI Perjuangan masih yang teratas

    3. Nomor menentukan prestasi
    Penomoran kandidat perempuan dengan ikatan dinasti politik cenderung diletakkan di nomor topi atau nomor pada posisi atas dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

    Posisi penomoran yang strategis selaras dengan probabilitas keterpilihan yang lebih tinggi, biasanya pada nomor paling atas atau paling bawah.

    Pada pileg 2019, sebanyak 87% dari 120 anggota legislatif perempuan terpilih ditempatkan pada salah satu dari tiga posisi paling atas dalam DCT.

    Lebih dari 50% atau 63 anggota ini terpilih dari posisi nomor urut satu dalam DCT. Sebanyak 24 atau lebih dari 50% anggota legislatif perempuan dalam posisi strategis tersebut memiliki bekal ikatan dinasti politik.

    Elite partai masih menjadi aktor yang menentukan penomoran dari kandidat, sehingga ikatan dinasti politik dengan elite partai saja dapat menempatkan suatu kandidat dalam posisi penomoran yang strategis.

    Di samping itu, akses terhadap jaringan finansial dan politik dari ikatan dinastinya ikut menyokong posisi tawar dari kandidat tersebut.

    Kelompok kandidat yang dibekali ikatan dinasti politik, baik itu hubungannya dengan pejabat publik ataupun elite partai politik (parpol), memiliki keleluasaan terhadap akses finansial dan jaringan politik.

    Baca: Koalisi Perempuan tolak penyalahgunaan bansos di Pemilu 2024

    Perempuan non-dinasti terpinggirkan
    Kandidat perempuan yang tidak berasal dari ikatan dinasti cenderung memiliki posisi tawar yang rendah untuk ditempatkan pada posisi strategis dalam setiap proses pencalonannya.

    Kandidat ini biasanya tidak memiliki keleluasaan terhadap akses ekonomi, sosial, hingga politik layaknya kandidat dengan ikatan dinasti.

    Contohnya dari aspek penomoran, kandidat ini biasanya diletakkan pada nomor urut kurang strategis (nomor tiga ke bawah) dengan probabilitas kemenangan yang juga rendah.

    Terlebih dihadapkan pada realitas untuk melawan kandidat laki-laki yang memiliki jabatan lebih tinggi, pimpinan partai, atau seorang petahana.

    Pada akhirnya, kandidat ini tersisihkan dari kontestasi politik elektoral dan hanya digunakan sebagai ‘alat’ bagi parpol untuk memenuhi kuota gender, agar memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu.

    Baca: Nepotisme berdampak buruk pada keadilan gender

    Memang, tidak ada larangan dalam memanfaatkan ikatan dinasti politik untuk memenangkan kontestasi politik elektoral.

    Namun, hal yang perlu direnungkan adalah sejauh mana peran anggota legislatif perempuan dengan ikatan dinasti berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan yang berperspektif gender.

    Bisa jadi, kandidat perempuan dengan ikatan ini sebenarnya hanya pion bagi manuver politik laki-laki yang maskulin.

    Peran partai politik selaku gatekeeper di sini sangat sentral. Apabila orientasinya sekadar untuk pemenuhan kuota tanpa adanya sistem merit, mustahil mewujudkan proses politik elektoral yang adil dan inklusif bagi perempuan.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, penulis Eksanti Amalia Kusuma Wardhani, Junior Researcher, The Prakarsa 

  • Pemilu 2024: Pemungutan Suara Lanjutan di 17 TPS Dilakukan pada Minggu 18 Februari

    Pemilu 2024: Pemungutan Suara Lanjutan di 17 TPS Dilakukan pada Minggu 18 Februari

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menyiapkan logistik untuk pemilu lanjutan yang akan dilaksanakan di 17 tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu (18/2/2024).

    “Sekarang kami sedang menyusun manifes kebutuhan logistik masing-masing TPS tersebut,” kata Plt Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri di Jakarta, Kamis (15/2/2024) seperti dikutip Antaranews.com.

    Ia mengatakan pemilu lanjutan ini merupakan tanggungjawab dari KPU Kota Jakarta Utara sehingga untuk kebutuhan logistik disiapkan di kantor KPU setempat.

     

    Baca: Sejumlah TPS di Jakarta kebanjiran

    Menurut dia apabila seluruhnya sudah tersusun dan dilengkapi akan didistribusikan ke lokasi-lokasi tersebut.

    “Untuk logistik yang rusak kemarin sudah kami tarik kembali kemarin,” kata dia.

    Abie menjelaskan lokasi TPS yang kebanjiran sehingga membuat logistik terendam air sehingga rusak menjadi catatan untuk ke depan.

    “Untuk lokasi penyimpanan logistik dan lokasi TPS tentu tidak akan dibangun di lokasi rawan. Kami belajar dari kejadian kemarin,” katanya.

     

    Baca: Tak mengenal caleg yang akan dipilih begini cara pemilih tentukan pilihan

    Sementara itu untuk jumlah logistik yang dibutuhkan, pihaknya akan melakukan pendataan karena maksimal satu TPS itu 300 orang.

    “Ada 17 TPS dan kita akan data semua sesuai dengan kebutuhan,” kata dia

    Sebelumnya KPU Jakarta Utara akan menggelar Pemilu Lanjutan di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Minggu 18 Februari 2024.

    “Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu malam dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan,” kata dia.

    Baca: Banyak pemilih bingung memilih caleg

    Ia mengatakan dalam rapat pleno itu diambil keputusan menggelar pemilu lanjutan terhadap 17 TPS yang gagal menggelar pemilu pada 14 Februari 2024 karena logistik pemilu rusak akibat banjir.

    “Insya Allah Minggu ini dilaksanakan,” kata dia.

    Ia mengatakan total TPS yang diusulkan melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan yakni Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sunter Jaya.

    Menurut dia di Kelurahan Pegangsaan Dua ada TPS 149, 150, 151, 152 dan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS dari TPS 141 hingga TPS 153.

    “Sejauh ini tidak ada lagi penambahan karena pemilu tetap berjalan meski dalam kondisi banjir yang merata di Jakarta Utara,” kata dia.

  • Ingin Cek Perolehan Suara Pemilu 2024 dari Sumber Resmi? Klik Laman Ini

    Ingin Cek Perolehan Suara Pemilu 2024 dari Sumber Resmi? Klik Laman Ini

    7cloud.asia – Untuk mengetahui hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat bisa mengakses web KPU dengan mengeklik infopemilu.kpu.go.id.

    Di laman resmi KPU ini masyarakat juga dapat mencocokkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

    Dengan fasilitas yang disediakan KPU, publik akan tahu apakah hasil hitungan suara Pemilu 2024 di TPS, Rabu (14 Februari 2024), sudah masuk dalam sistem atau belum, kemudian apakah sudah sesuai.

    Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

    Jika Anda ingin mengetahui hasil hitung suara dan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tinggal klik “lihat” muncul diagram lingkar yang menunjuk perolehan suara ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Baca: KPU sebut konversi rekap penghitungan suara di lebih 2000 TPS alami kekeliruan 

    Progres hasil hitung suara Pilpres 2024 hingga Kamis pukul 09.00 WIB, baru 337.602 TPS (41,01 persen) dari total 823.236 TPS yang memberi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Formulir Model C1-PPWP).

    Untuk sementara, Paslon 01 meraih 5.459.425 suara (24,55 persen), Paslon 02 mendapatkan 12.476.925 suara (56,11 persen), dan Paslon 03 memperoleh 4.300.835 (19,34 persen).

    Namun demikian, KPU mengakui adanya kesalahan input hasil rekapitulasi suara di lbih dari 2000 TPS di seluruh Indonesia. 

    Publik jika ingin mengetahui perolehan di TPS masing-masing, tinggal klik nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nomor TPS.

    Tidak hanya hasil penghitungan suara pasangan calon, tetapi juga hasil penghitungan Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

    Tinggal pilih “PILEG DPR”, “PILEG DPRD PROVINSI”, “PILEG DPRD KAB/KOTA”, dan “PEMILU DPD” akan menampilkan hasil penghitungan suara. Misalnya, mau melihat hasil pemilu anggota legislatif (pileg) di masing-masing daerah pemilihan (dapil), tinggal pilih DAPIL.

    Baca: Ada anomali dalam penghitungan cepat, PDI Perjuangan siaga

    Namun, sayang begitu pencoblosan surat suara pada Pemilu 2024 pada hari Rabu (14/2/2024) selesai, website KPU tidak dapat diakses. Hal ini pun diakui oleh anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos.

    Menurut Betty Epsilon Idroos, situs utama KPU memang mengalami serangan siber berupa serangan DDoS (distributed denial of services) dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai ratusan juta serangan siber ke situs web tersebut.

    Tim Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC lantas berusaha mengakses situs KPU menggunakan akses VPN (virtual private network) dari beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Jepang. Namun, situs tersebut juga tidak dapat diakses.

    Pada saat pengecekan konektivitas menggunakan ping, server KPU masih merespons.

    Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha menyimpulkan server dalam kondisi hidup dan terkoneksi ke internet.

    “Hanya saja layanan webnya yang tidak dapat diakses meskipun pada saat melakukan port scanning (pemindaian port) ke server KPU port 80 yang biasanya dipergunakan untuk layanan internet terbuka,” ujarnya dikutip Antaranews.com.

    Baca: Perolehan suara PDI Perjuangan masih teratas

    Serangan DDoS adalah jenis serangan ketika sejumlah besar permintaan data atau lalu lintas internet dikirimkan secara bersamaan ke sistem atau server target dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan tersebut.

    Serangan ini membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang tidak valid atau palsu sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

    Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi.

    Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offline sama sekali. Jenis serangan ini sedang meningkat.

    Serangan DDoS, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Pratama Persadha, memiliki jangkauan yang luas, bahkan menargetkan semua jenis industri dan perusahaan dengan semua ukuran di seluruh dunia, seperti permainan, e-niaga, dan telekomunikasi.

    Baca: Film Dirty Vote ungkap kecurangan terstruktur di Pemilu 2024

    Serangan DDoS merupakan beberapa ancaman siber yang paling umum. Namun, dapat berpotensi membahayakan bisnis, keamanan daring (online), penjualan, dan reputasi pengguna.

    Serangan ini sering pula untuk menyerang sistem pemilu karena dampaknya yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu secara signifikan.

    Bisa jadi serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menimbulkan keraguan integritas hasil pemilu dengan menyebabkan gangguan pada sistem pelaporan atau penghitungan suara.

    Selain itu, serangan DDoS yang sukses dapat mengganggu proses pemilu secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas sistem pemilu.

    DDos juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Pemilu 2024: Bawaslu Temukan Ribuan Pelanggaran yang Berpotensi Harus Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

    Pemilu 2024: Bawaslu Temukan Ribuan Pelanggaran yang Berpotensi Harus Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

    7cloud.asia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap bahwa ada 2.413 tempat pemungutan suara (TPS) yang ditemui pemilihnya mencoblos lebih dari sekali saat pencoblosan Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024) lalu.

    Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa pada 2.413 TPS ini sangat berpotensi digelarnya pemungutan suara ulang Pemilu 2024.

    “Ini kemungkinan PSU (pemungutan suara ulang Pemilu 2024)-nya besar, tapi tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian dari panwascam (panitia pengawas kecamatan) dan juga Bawaslu kabupaten/kota,” kata Bagja kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

    Namun demikian, Bagja mengaku belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di 2.413 TPS itu.

    Hasil laporan pengawasan yang masuk ke Bawaslu, 2.413 TPS itu tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

    Sebelumnya, Bawaslu RI mengungkapkan sejumlah masalah selama proses pemungutan suara Pemilu 2024 lalu.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN tunggu penghitungan resmi KPU

    Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut total ada 13 masalah yang ditemukan. Pertama ada intimidasi di 2.632 TPS kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu. Namun, Bawaslu tak merinci intimidasi seperti apa yang terjadi.

    Masalah lainnya, ada 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIB, ada 12.284 TPS yang tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

    Kemudian, ada 10.496 TPS yang tidak lengkap logistik pemungutan suara, ada 5.449 TPS yang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

    Lolly menambahkan ada 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

    “Sebanyak 6.084 TPS yang mengalami surat suara yang tertukar,” tambah dia.

    Adapun sebaran provinsi TPS yang surat suaranya tertukar adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten.

    Baca: PDI Perjuangan kumpulkan bukti kecurangan Pemilu 2024

    Surat suara yang tertukar juga ditemukan di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

    Kemudian, ada 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

    Lolly mengatakan, pihaknya menemukan pelanggaran di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) selama penyelenggaran pmungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu lalu.

    Pelanggaran itu memicu potensi digelarnya pemungutan suara ulang untuk Pemilu 2024 di ribuan TPS tersebut.

    Kemungkinan pemungutan suara ulang Pemilu 2024 ini diungkapkan Lolly usai acara “hasil pemantauan hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024” di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). 

    “Kalau potensi berdasarkan rilis tadi pagi kan masih ada (sekitar) 1.400 potensi PSU (pemungutan suara ulang),” katanya dikutip Kompas.com 

    Baca: THN Pasangan AMIN temukan 9 jenis kecurangan di Pilpres 2024  

    Namun, sebut Lolly, data itu masih terus didalami lagi dan saat ini masih berproses. 

    Lolly menambahkan,  pihaknya masih mendapatkan info proses penghitungan suara masih banyak yang belum selesai sehingga berlanjut. Nah, nanti kita lihat,” kata dia.

    Lolly juga memastikan Bawaslu mengecek jumlah pelanggaran dalam Pemilu 2024. Angka pelanggaran, sebut dia, masih dinamis.

    “Karena kan terus bergerak berkenaan dengan pelanggaran,” ujar Lolly.

    Bawaslu, menurut Lolly juga juga mendalami peristiwa viral dalam Pemilu 2024. “Terhadap seluruh peristiwa yang katakanlah viral saat pemilu, sekarang sedang dalam pendalaman dan penelusuran,” kata Lolly.

    “Terhadap hal-hal yang belum terselesaikan, tentu ini jadi prioritas Bawaslu untuk segera menuntaskan. Tetapi untuk hal yang sudah selesai, ya kami bilang selesai,” ucap dia.

    Baca: Salah konversi formulir C-1 Plano, paslon 02 alami penambahan ratusan suara di banyak TPS

    Di sisi lain, Bawaslu mengaku mengaku menemukan data 80.000 pemilih dalam satu TPS di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

    “Bahkan ada yang 80.000 dalam satu TPS. Hasil Sirekap itu loh. Nah itu kan tidak mungkin. Nah dalam konteks ini, maka itu sedang kami cek,” kata Lolly.

    Padahal dalam aturannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merancang agar TPS pada Pemilu 2024 dialokasikan untuk paling banyak 300 orang pemilih.

    Oleh karena itu, Bawaslu mendorong KPU memperbaiki data perolehan suara capres-cawapres di dalam Sirekap.

    “Tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pada intinya adalah manual berjenjang itu yang kita pegang,” kata Lolly.

    Sumber: Kompas.com

     

     

  • Pemilu 2024 Dibajak Presiden Jokowi, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Bergerak Melawan

    Pemilu 2024 Dibajak Presiden Jokowi, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Bergerak Melawan

     
    7cloud.asia – Koalisi Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024) mengonfirmasi pemerintahan Joko Widodo telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, disebutkan sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah.

    Prabowo merupakan pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya dan membuatnya dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998.

    Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi.

    Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi.

    Baca: Seperti ini kesalahan konversi rekap penghitungan suara

    Koalisi Sipil yang beranggotakan 30 organisasi masyarakat sipil mngaskan, Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden.

    Pencalonan Gibran dimulai dari pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pamannya, Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu.

    Putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat dalam Putusan 90/2023 yang membuka jalan pencawapresan Gibran.

    Pencawapresan Gibran di KPU juga bermasalah karena seharusnya Pencawapresan itu ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) sendiri.

    “PKPU baru diubah kemudian setelah Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres 02 diterima,” ujar Gufron Mabruri dari Imparsial.

     
    Baca: Kesalahan rekap penghitungan suara terjadi di lebih 2000 TPS

    Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua dan Komisioner KPU melanggar etik berat dan diberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap ketua KPU Hasyim Asy’ari karena telah meloloskan pencalonan Gibran.

    Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara, seperti MK dan KPU.

    Mereka tidak lagi memperdulikan etika, Konstitusi Negara, demokrasi, dan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.

    Selain melanggar etika, konstitusi, hukum, dan keadaban politik demokratis, Jokowi telah menyalahgunakan dan memobilisasi sumber daya negara, baik aparat, program, dan anggaran negara, bahkan otoritas yang dimilikinya untuk memenangkan Paslon 02.

    Sejak sebelum Pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil sudah menemukan bahwa kejahatan Pemilu _(electoral evil)_ bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

     
    Baca: PDI Perjuangan Siaga 1 pasca ditemukan adanya anomali di itung cepat 

    Jumlah kasus pelanggaran sejak penetapan Paslon pada 18 November 2023 hingga Masa Tenang terjadi lonjakan hampir 300 persen dibandingkan jumlah kasus pada periode pemantauan Mei-Oktober 2023.

    Bahkan sehari sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan ‘politik gentong babi’ dengan menaikkan tunjangan Bawaslu. Kebijakan tersebut patut dipersoalkan karena nyata-nyata merupakan upaya untuk “menaklukkan” Bawaslu.

    Dalam konteks itu, pelanggaran massif yang terjadi pada hari pencoblosan dan setelahnya menunjukkan bahwa kejahatan sebelum hari pencoblosan berlanjut.

    Kejahatan Pemilu dalam bentuk intimidasi (sebagaimana diakui Bawaslu) untuk mendukung Paslon 02, salah input (sebagaimana diakui KPU) dan pencurian suara serta penggelembungan suara untuk Paslon 02 pada Sistem Rekap KPU,

    Pencoblosan Paslon 02 oleh KPPS dan orang-orang tidak bertanggungjawab atas perintah KPPS atau aparat desa, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa Pemilu 2024, khususnya Pilpres, tidak legitimate serta meruntuhkan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

     
    Baca: THN Pasangan AMIN temukan 9 kecurangan di Pemilu 2024

    Koalisi menilai, melaporkan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu dan MK, sebagaimana disampaikan Jokowi, adalah tindakan sia-sia.

     
    Pasalnya, MK dan Bawaslu hanyalah kelembagaan negara yang tidak terbukti tunduk pada kebaikan bersama rakyat dan tunduk pada kehendak politik Jokowi dan kroni-kroninya.

    Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Pemilu 2024 sudah dibajak Rezim dan saatnya demokrasi diselamatkan.

    Gufron mengajak kelompok masyarakat Sipil merapatkan barisan dan bergerak menyelamatkan demokrasi Indonesia.

     
     
  • Pemilu 2024 Usai, 50 Orang Terdaftar Gangguan Mental di RSUD Taman Sari  

    Pemilu 2024 Usai, 50 Orang Terdaftar Gangguan Mental di RSUD Taman Sari  

    7cloud.asia – Pemilu 2024 telah usai. Banyak caleg maupun timses yang terindikasi mengalami gangguan mental.

    Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat tercatat sebanyak 50 orang yang terdaftar sebagai pasien pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

    “Yang mendaftar di bit.ly skriningjiwarsudtamansari sudah 50 orang dari target 100 orang, 5 di antaranya sudah terdaftar timses caleg,” ungkap Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Taman Sari, Ngabila seperti yang dilansir iNews.

    Pihaknya, lanjut Ngabila, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi via online tanpa mendapatkan resep obat.

    “Kami juga membuat kemudahan masyarakat untuk konseling online ke psikiater kami untuk penapisan awal, tanpa memberikan resep obat,” jelasnya.

    Baca: RSJ Islam Klender siap terapi caleg gagal

    Selanjutnya Ngabila mengajak masyarakat untuk berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater jika terindikasi mengalami gangguan mental. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan stigma gangguan jiwa.

    Ia menyarankan untuk segera datang ke ahli psikolog atau psikiater baik secara online atau offline sebagai bentuk self love.

    Langkah ini penting agar tidak terjebak ke gangguan jiwa yang lebih berat (dapat mengancam jiwa, pengobatan jangka panjang/seumur hidup).

    “Bentuk gangguan jiwa ringan antara lain: cemas, insomnia, depresi, impulsif, moody, kelelahan, hilang minat, overthinking,” katanya.

    Sebelumnya pengelola Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Islam Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur siap memberikan terapi kepada  calon anggota legislatif (caleg) yang gagal terpilih pada Pemilu 2024.

    Baca: Pemkot Jakpus siapkan layanan kesehatan untuk caleg gagal pemilu 2024

    Direktur Utama RSJ Islam Klender, dr. Prasila Darwin, SpKJ mengatakan, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus.

    “Tapi pada intinya kami siap kalau dibutuhkan seperti ruang rawat inap untuk pasien-pasien bagi para caleg yang memang mengalami tekanan yang berat dan membutuhkan terapi,” jelasnya di RSJ Islam Klender.

    Pihak RSJ Islam Klender sudah menyiapkan delapan ruangan untuk caleg yang mengalami kegagalan sehingga perlu mendapatkan perawatan.

    Bahkan, lanjut Prasila, pasien yang menjalani rawat inap akan mendapatkan pendampingan bila mengalami gejala berat. Namun,  itu tergantung dari keluhan pasien.

    Baca: Gangguan kesehatan mental terus meningkat, perempuan lebih rentan

    Untuk pasien yang hanya memiliki gejala ringan, nantinya pihak rumah sakit hanya akan diberikan berupa konseling.

    Sementara untuk mereka yang memang mengalami gangguan jiwa berat, akan disiapkan tim psikiater.

    “Tetapi kalau gangguannya ringan, biasanya kami kolaborasi juga dengan psikolog karena pasien hanya membutuhkan konseling saja tidak butuh obat-obatan seperti itu,” urainya.

    Selama perawatan, keluarga pasien juga diperkenankan untuk menjenguk. Biasanya, rawat inap berlangsung sekitar satu pekan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Pemilu 2024: Suara-suara yang Hilang di RSCM

    7cloud.asia – Saat itu sudah lewat jam 12 siang pada Rabu (14/2/2024), antrian di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus 901 Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) seharusnya sudah mereda, namun masih terlihat kerumunan.

    Puluhan orang hilir mudik menyambangi panitia KPPS yang bertugas, bahkan seorang petugas Panwaslu pun tak luput diberondong pertanyaan. 

    Nakiyah (56) berjalan menjauhi lokasi TPS, meninggalkan kerumunan yang masih berusaha menyelamatkan suara mereka.

    Dengan hati-hati Parlementaria menghampirinya terlebih sebelumnya terlihat ia sedikit berdebat dengan petugas KPPS yang bertugas.

    Ia menanyakan pertanyaan yang diajukan semalam, dan menanyakan apakah dirinya bisa memilih? 

    Baca: 

    “Katanya bisa. Ya udah saya tenang aja dari pagi tadi. Eh ternyata, pas saya turun tadi katanya nanti aja nunggu kartu (surat suara) lebih,” ujarnya.

    “Barusan datang lagi eh enggak bisa. Kalau penunggu (pasien) enggak bisa. Tahu gitu kan tadi pagi (pulang),” ia menambahkan sambil tak bisa menyembunyikan kekecewaan lantaran kehilangan hak suaranya.

    Nakiyah merupakan warga Jakarta Timur yang kini berdomisili di Tambun, Bekasi. Sudah jauh-jauh hari ia mengurus surat Pindah TPS dari alamat sesuai KTP ke tempat domisilinya.

    Apa mau dikata, jadwal operasi sang anak dipercepat sehingga ia berada di RSCM sejak Selasa (13/2/2024) hingga hari pemungutan suara.

    Untuk pemilu serentak tahun 2024 ini, KPU menyiapkan 80 TPS lokasi khusus di wilayah DKI Jakarta dan RSCM menjadi satu-satunya TPS yang berada di lingkungan rumah sakit.

    Baca: Koalisi Sipil nilai Jokowi telah membajak Pemilu 2024

    TPS Khusus ini ditujukan memfasilitasi para pegawai serta pasien yang ada di rumah sakit tersebut dalam pemungutan suara. 

    Setali tiga uang, nasib yang sama juga dialami oleh Sanusi. Laki-laki paruh baya ini mendatangi Parlementaria saat menunggu petugas KPPS berkeliling melakukan pemungutan suara di ruang Intensive Care Unit (ICU).

    “Saya ini udah hilang dua suara. Saya sama istri saya lagi di dalem,” ujarnya membuka percakapan. 

    Sanusi bukan tak mau mengurus kepindahan DPT tapi apa dinyana sang istri harus dilarikan ke ICU RSCM beberapa hari lalu, masa pendaftaran DPTb di TPS Khusus pun ini telah lewat.

    Sempat terlintas di benaknya untuk kembali ke Rangkasbitung, Banten di pagi hari itu sekadar untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

    Baca: Tak kenal caleg, seperti ini cara pemilih tentukan pilihan

    Sayang, sang adik yang sempat berjanji menggantikan tugasnya di rumah sakit ternyata berhalangan.

    Tak hanya Nakiyah dan Sanusi, puluhan bahkan ratusan orang lainnya pun terpaksa abstain dari pemungutan suara.

    Tak hanya pasien dan para pendampingnya, tak sedikit nakes dan tenaga pendukung rumah sakit juga yang terlihat berkeluh kesah pada panitia pelaksana. 

    Dengan sabar Petugas KPPS menjelaskan aturan pada calon pemilih yang datang. TPS khusus itu tidak bisa menampung suara-suara yang belum terdata dalam daftar pemilih mereka lantaran regulasi Komisi Pemilihan Umum.

    Menurut petugas, Pemilih yang tidak terdata dalam DPT dan DPTb memang diperkenankan datang dan langsung mencoblos, tetapi harus berada di TPS sesuai alamat KTP.

    Baca: KPU temukan kesalahan di lebih 2000 TPS

    Sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022 bahwa Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak tiga ratus orang.

    Di TPS Lokasi Khusus 901 RSCM sendiri tercatat ada 235 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 123 orang di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). 

    Jika ditilik lebih jauh sebenarnya ada 72 nama dalam DPT yang dicoret dengan keterangan keluar dari lokasi khusus maupun pindah DPT.

    Tapi nasi sudah jadi bubur, hari yang ditunggu pun telah berlalu.

    TPS Lokasi Khusus yang dibuat di ruang publik ternyata masih belum mampu menampung seluruh “suara” yang ternyata menggema.

    Suara mereka yang ingin ikut dalam keriuhan pesta demokrasi meski terganjal jadwal operasi.