ruangkota

Tag: lingkungan

  • Koalisi Masyarakat Sipil: Pemerintah Ubah Paradigma Agar Pendanaan Iklim Dirasakan Kelompok Rentan

    Koalisi Masyarakat Sipil: Pemerintah Ubah Paradigma Agar Pendanaan Iklim Dirasakan Kelompok Rentan

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) mendesak pemerintah melakukan perubahan fundamental agar masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dapat merasakan manfaat dari pendanaan iklim yang berkeadilan.

    Country Director Greenpeace untuk Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, salah satu perubahan fundamental itu adalah tidak lagi meloloskan industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggengkan deforestasi secara terencana.

    Leonard mengingatkan kembali pada dua kalimat kunci Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) António Guterres dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin COP 30 yang berlangsung di Belém, Brasil 6-7 November 2025.

    “Ini bukan sekadar tentang suhu. Ini tentang kelangsungan hidup manusia, hutan dan masa depan.”

     

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, besaran pendanaan iklim sekarang masih terlalu kecil yang menandakan negara-negara maju belum serius membayar utang iklim kepada negara-negara berkembang.

    Sebaliknya, pada saat yang sama, praktik kolonialisme alam dan industri ekstraktif yang merusak hutan justru diberi pendanaan lebih besar.

    Baca: COP 30 jadi momen penting bagi aksi iklim global

    “Bila praktik itu dilanggengkan, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan melewatkan kesempatan emas untuk tumbuh secara berkelanjutan,” kata Bhima dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

    Ia menilai Indonesia sudah selayaknya menuntut negara maju membayar utang iklim mereka selagi mendorong sumber pendanaan domestik bertransisi ke ekonomi restoratif.

    Katanya, kebijakan APBN dan bank domestik belum mempertimbangkan pentingnya transisi dari ekstraktif ke ekonomi restoratif, yang menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp2.208 triliun dalam 25 tahun mendatang.

    Bhima juga mendesak pemerintah Indonesia bukan hanya duduk dalam arena COP 30 melainkan secara aktif menyuarakan reformasi lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Dunia, Asian Development Bank dan New Development Bank agar tak lagi mengucurkan pinjaman ke perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.

    Inisiatif Tropical Forests Forever Fund (TFFF) yang dimotori Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, menurut Bhima, bisa menjadi solusi riil yang dapat diadaptasi pemerintah Indonesia.

    Baca: PBB serukan dunia lebih serius lakukan aksi iklim

    Pendanaan senilai 125 miliar dolar itu mencakup skema results-based payments bagi negara hutan tropis yang menurunkan deforestasi. Sebanyak 20 persen dari dananya dialokasikan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.

    Bukan hanya berdampak positif pada upaya konservasi hutan, Bhima memandang TFFF berpotensi menurunkan emisi karbon signifikan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat adat penjaga hutan.

    “Kondisi tersebut hanya dapat terjadi bila terjadi pelibatan masyarakat adat secara bermakna, bukan sekadar keputusan elite pemerintah dan mitra internasional,” katanya.

    Faktanya masih banyak masyarakat adat yang kehilangan hutan, ruang hidup, sumber pangan dan identitas budaya di tengah-tengah industri perusak lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

    Karena itu, Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad mendesak pemerintah untuk memastikan pendanaan iklim yang diadvokasi secara global benar-benar mengalir sampai komunitas yang menjaga hutan dan ekosistem.

    ”Bukan hanya melalui proyek besar yang rawan greenwashing,” tandasnya.

    Baca: Alasan mengapa perjanjian lingkungan global tidak berjalan efektif

    Dalam KTT Pemimpin COP 30, Guterres mengakui kegagalan negara-negara penandatangan Perjanjian Paris dalam menjaga komitmen kenaikan suhu global di bawah 1,5°Celsius.

    Menurutnya, dunia membutuhkan perubahan paradigma untuk membatasi besaran dan durasi lonjakan kenaikan suhu Bumi dan segera menurunkannya.

    Dia mendesak komitmen pendanaan iklim sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun bagi negara-negara berkembang pada 2035 seperti yang telah disepakati di COP29 Baku, Azerbaijan.

    Menurut Guterres, negara-negara maju harus memimpin dalam penyediaan pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar per tahun.

    “Semua penyedia harus menunjukkan bahwa mereka akan berkontribusi untuk memenuhi tonggak 300 miliar dolar dan 1,3 triliun dolar. Sudah bukan waktunya lagi untuk negosiasi,” kata Guterres.

  • Greenpeace Indonesia Minta Pemerintah Tak Jadikan COP 30 Sebagai Panggung Memoles Citra

    Greenpeace Indonesia Minta Pemerintah Tak Jadikan COP 30 Sebagai Panggung Memoles Citra

    7cloud.asia – Greenpeace Indonesia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pertemuan Para Pihak dalam Konferensi Iklim PBB atau COP 30 di Belém, Brasil, yang dimulai 10 November pekan depan, akan kembali menjadi panggung omon-omon dan kontradiksi pemerintah Indonesia di hadapan dunia internasional.

    Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di laman resminya, Greenpeace Indonesia menyebut di tengah ancaman cuaca ekstrem dan banjir yang terus melanda berbagai wilayah Indonesia, komitmen iklim yang dibawa pemerintah masih lemah dan sarat solusi palsu.

    Alih-alih memaparkan rencana aksi nyata, para utusan Presiden Prabowo Subianto justru lebih sibuk memoles citra Indonesia di hajatan iklim dunia ini.

    Hal ini sudah terlihat setidaknya dari pidato pertama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Leaders Summit, salah satu pertemuan pendahuluan menuju COP 30, yang digelar pada 6-7 November lalu.

    Pidato yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo di COP 30 penuh kontradiksi jika disandingkan dengan dokumen komitmen iklim Indonesia yang teranyar (Second NDC) dan situasi yang terjadi di Indonesia.

    “Kenyataannya, pemerintah justru memperburuk krisis iklim dengan pelbagai kebijakan yang malah merusak lingkungan, seperti keengganan untuk transisi ke energi terbarukan, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan monokultur hingga rencana mengadopsi nuklir sebagai bagian dari transisi energi,” kata Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia dari Jakarta.

    Baca: Kritik terhadap perdagangan karbon yang diusung pemerintah di COP 30

    Hashim Djojohadikusumo membuka taklimatnya dengan menyampaikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen memperkuat komitmen iklim nasional dan siap bekerja sama dengan semua negara untuk menjalankan aksi-aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius.

    Ia mengakhiri pidato dengan menyebut Indonesia siap untuk memimpin, bekerja sama, berkontribusi, dan mendukung semua program aksi iklim agar bisa terbangun dunia yang berketahanan iklim bagi semua orang.

    Adik kandung Presiden Prabowo ini juga berujar, periode negosiasi iklim yang panjang sudah lewat, kini saatnya aksi nyata.

    Namun dalam pidato tersebut pula, Hashim membeberkan sejumlah rencana pemerintah Indonesia yang justru merupakan solusi ‘tidak nyata’ alias palsu dan tak inklusif.

    Kebijakan untuk mengurangi, bukan menghentikan penggunaan batu bara, jelas tak sejalan dengan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat seperti yang diinginkan Presiden Prabowo.

    Sejumlah regulasi turunan lain di Indonesia juga masih memberi ruang pada energi fosil. Misalnya pemanfaatan co-firing dan penambahan pembangkit gas lebih dari 10 GW yang tercantum dalam RUPTL 2025-2034, hingga meningkatnya kapasitas PLTU industri hingga 15 GW di RUKN yang menjadi celah penambahan emisi yang lebih tinggi.

    Baca: COP 30 jadi momen penting bagi aksi iklim global

    Sementara Hashim juga menyinggung soal target bauran energi terbarukan hingga 23 persen di tahun 2030, pengembangan energi terbarukan dalam bauran energi nasional stagnan di 14,65 persen. Keduanya jauh dari omon-omon Presiden Prabowo soal target 100 persen energi terbarukan di 2035.

    Penyusunan dokumen Second NDC pun berjalan sangat tertutup dan tanpa pelibatan bermakna dari publik. Pemerintah merombak target iklim demi memenuhi ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen, yang nyatanya masih bertumpu ke sektor ekstraktif.

    Selain itu, Hashim juga menyinggung bahwa pemerintah Indonesia akan terus mengembangkan dan meningkatkan mandat biodiesel serta bioetanol.

    Pernyataan tersebut kian membuktikan pengabaian pemerintah terhadap suara masyarakat sipil yang selama ini telah membeberkan dampak buruk ambisi pengembangan bioenergi di Indonesia terhadap lingkungan maupun Masyarakat Adat, seperti yang terjadi di Papua.

    Saat Hashim sedang bicara tentang biodiesel dan bioetanol di COP 30, Masyarakat Adat Papua tengah mengalami perampasan tanah dan hutan adat yang disasar proyek energi dan pangan pemerintah.

    “Bapak Vincen Kwipalo, Masyarakat Adat Yei-Nan dari Merauke, misalnya, sampai harus jauh-jauh ke Jakarta melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan kebun tebu PT Murni Nusantara Mandiri,” ucap Khalisah Khalid, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia.

    Analisis Greenpeace menemukan, per September 2025, pembukaan lahan di area konsesi PT MNM mencapai 5.000 hektare. Hasil pemantauan satelit pun menunjukkan aktivitas pembukaan lahan masih terus berlangsung pada Oktober.

    Baca: PBB serukan masyarakat dunia lebih serius lakukan aksi iklim

  • Fokus Pada Perdagangan Karbon, Misi Delegasi Indonesia di COP 30 Dinilai Tak Mewakili Kelompok Rentan

    Fokus Pada Perdagangan Karbon, Misi Delegasi Indonesia di COP 30 Dinilai Tak Mewakili Kelompok Rentan

    7cloud.asia – Pidato pembukaan Ketua Delegasi Republik Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP 30), Hashim Djojohadikusumo di Belem, Brasil, menuai sorotan tajam dari masyarakat sipil.

    Mewakili Presiden, Hashim menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat target iklim nasional dan menegaskan kesiapan bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai aksi iklim yang “inklusif dan ambisius.”

    Ia mengangkat capaian pemerintah mulai dari penurunan deforestasi hingga peningkatan bauran energi terbarukan serta komitmen menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

    Hashim dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga meresmikan Paviliun Indonesia di COP 30, yang mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon.”

    Di sana dijadwalkan lebih dari 50 sesi bicara melibatkan pejabat tinggi dan pimpinan korporat. Akan ada pula forum “seller meet buyer” – yang disebut pertama kali terjadi dalam sejarah Paviliun RI.

    Forum ini untuk memfasilitasi perdagangan karbon dengan potensi ekonomi sampai 7,7 miliar dolar AS per tahun dan 90 juta ton unit karbon yang diklaim berkualitas.

    Baca: Pemerintah jadikan COP 30 sebagai panggung untuk memoles citra

    Direktur Eksekutif WALHI Papua Maikel Peuki memandang langkah pimpinan delegasi RI itu sangat mengecewakan.

    Fokus delegasi pada perdagangan karbon menjadikan misi Indonesia di COP 30 sangat transaksional, tanpa menunjukan komitmen kuat pada masyarakat adat dan masyarakat rentan lainnya.

    ”Ditambah lagi, Pemerintah mendorong solusi iklim yang pro-korporasi, seperti co-firing batubara, yang menambah beban ekologis,” kata Maikel saat menanggapi pembukaan COP 30 usai dialog publik “Suara Rakyat Indonesia untuk COP 30.” yang diselenggarakan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI).

    Maikel menambahkan, banyaknya dukungan korporasi di Paviliun Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah lebih berpihak kepada korporasi dan memberi izin industri ekstraktif tanpa memberi ruang hidup bagi masyarakat.

    “Perlindungan bagi masyarakat rentan, termasuk masyarakat pesisir dan nelayan masih kurang, terlihat dari lambatnya respons pemerintah terhadap berbagai bencana yang terjadi. Pemerintah juga harus melibatkan orang muda Papua dalam kebijakan perubahan iklim,” kata Maikel.

    Diplomasi tak sejalan dengan realita
    Selama dua pekan pelaksanaan COP 30, Paviliun Indonesia diklaim sebagai etalase diplomasi hijau dengan menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah.

    Baca: Kritik terhadap perdagangan karbon yang diusung pemerintah di COP 30

    Dalam sambutannya Hanif mengatakan bahwa misi Paviliun Indonesia adalah untuk menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi.

    Namun, di mata banyak organisasi lingkungan, pesan yang disampaikan delegasi Indonesia itu belum menunjukkan komitmen yang tegas dalam menjawab krisis iklim.

    Fokus besar pada perdagangan karbon dan proyek investasi tidak menyentuh akar persoalan pemanasan global yang kian memperburuk ketimpangan sosial dan ekologis di dalam negeri.

    Bagi kelompok masyarakat sipil, pidato Hashim di COP 30 lebih terdengar seperti promosi komoditas ekonomi hijau ketimbang komitmen iklim yang memberi solusi kepada rakyat.

    Skema perdagangan karbon sendiri tidak otomatis menurunkan emisi, karena pada dasarnya skema ini memindahkan tanggung jawab pengurangan emisi dari satu pihak ke pihak lain tanpa memastikan adanya penurunan nyata di tingkat global.

    Mekanisme ini berisiko menjadi celah bagi korporasi besar untuk terus menghasilkan emisi, selama mereka mampu membeli kredit karbon dari wilayah lain yang lebih miskin.

    Alih-alih mengurangi polusi, pendekatan ini justru mempertahankan ketimpangan dan menunda perubahan untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil. Yang terjadi di tapak adalah berbagai kerusakan akibat penambangan masif di seluruh Nusantara.

    Baca: 6 Isu utama yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan COP 30

  • Suara-suara Masyarakat Rentan Tentang Dampak Krisis Iklim dan Harapan di COP 30

    Suara-suara Masyarakat Rentan Tentang Dampak Krisis Iklim dan Harapan di COP 30

    7cloud.asia – Dalam dialog publik ‘Suara Rakyat Indonesia untuk COP’ yang digelar Senin, (10/11/2025) menyambut helatan COP 30, Asmania dari Pulau Pari memaparkan dampak perubahan iklim yang dirasakan warga di sana.

    Pulau Pari, ujarnya, terancam kehilangan 11 persen daratannya akibat krisis iklim. Peningkatan cuaca ekstrem menyebabkan ancaman banjir rob, kerusakan keanekaragaman hayati laut, hingga menurunnya hasil tangkapan nelayan.

    ”Saat ini, Pulau Pari sering mengalami banjir rob yang dapat terjadi 3-4 bulan dalam setahun. Nelayan mengalami gagal panen budidaya rumput laut dan ikan kerapu,” papar Asmania.

    Kondisi ini diperparah dengan reklamasi di kawasan Pulau Pulau Pari. Jika dibiarkan, ujarnya, Pulau Pari diprediksikan tenggelam pada tahun 2050 akibat perubahan iklim.

    Dalam konteks COP 30 saat ini, Asmania berharap pemerintah dan para pihak yang hadir
    di COP 30 menghasilkan keputusan yang adil mengenai perlindungan wilayah pesisir
    dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim.

    Dia juga berharap dilakukan evaluasi dan bahkan mencabut kebijakan yang berdampak buruk pada lingkungan, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan terutama izin reklamasi pantai.

    Baca: Harapan kelompok disabilitas dan nelayan kecil dari penyelenggaraan COP 30

    Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafidz menyoroti dukungan pemerintah terhadap industri ekstraktif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung.

    Hafidz mengatakan, perusakan Bangka Belitung bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi berdampak pada keselamatan manusia. Contohnya lubang tambang yang diabaikan tanpa dilakukan perbaikan.

    Ia menyebutkan bahwa di Kepulauan Bangka Belitung, deforestasi masif terjadi dalam kurun waktu enam tahun antara 2014-2020 yang menyebabkan hilangnya tropis seluas 460.000 hektar dari total luas daratan 1,6 juta hektar.

    Daratan Bangka Belitung dibebani izin ekstraktif hingga sekitar 70 persen, terutama pertambangan yang jumlahnya mencapai 1.007.372,66 hektare dan perkebunan sawit mencapai 170.000 Ha. Hal ini hanya menyisakan 197.255,2 hektare hutan.

    Terdapat hingga 12.607 kolong tambang yang tidak direklamasi. Kerusakan ini memicu bencana ekologis seperti banjir besar (2016), kekeringan panjang (2015), dan meningkatkan risiko gelombang ekstrim serta abrasi (42.245 hektar potensi bahaya).

    “Antara 2021-2024, tercatat 26 kasus tenggelam di kolong, di mana 14 korban adalah anak-anak. Terumbu karang di Babel berkurang sekitar 64.514,99 hektare dalam kurun waktu dua tahun pada 2015-2017,” papar Hafidz.

    Baca: Misi delegasi Indonesia di COP 30 dinilai tak mewakili kelompok rentan

    Sementara Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki mengungkapkan laju tingkat deforestasi terus melonjak akibat pembangunan dan ekspansi industri ekstraktif yang terjadi di Tanah Papua.

    Papua memiliki hutan tropis terluas di Indonesia dan Papua memiliki kontribusi besar dalam aksi adaptasi iklim.

    “Fakta-fakta yang terjadi di Papua justru mengerikan, dengan berbagai proyek atas nama pembangunan yang hadir, termasuk deforestasi yang kerap terjadi akibat perkebunan sawit dan tambang,“ katanya.

    Maikel melanjutkan, berdasarkan hasil pemantauan WALHI sekurang-lebihnya 1,3 juta hektare hutan hilang antara 2001–2019 akibat sawit dan tambang di Papua.

    Ancaman deforestasi, menurutnya, disebabkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, yang telah menyebabkan hilangnya 9.835 hektare hutan primer hingga Juni 2025. Industri kelapa sawit adalah pendorong terbesar kedua menghilangkan 3.577 hektare pada 2024.

    “COP 30 diklaim sebagai ‘COP-nya Hutan’. Namun, tanpa tindakan nyata, pertemuan ini hanya akan menjadi ajang basa-basi,“ tandasnya.

    Baca: Kritik terhadap perdagangan karbon yang diusung pemerintah di COP 30

  • Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Sukses Petakan Padang Lamun di Indonesia

    Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Sukses Petakan Padang Lamun di Indonesia

    7cloud.asia – Padang lamun (angiospermae) belum banyak dikenal orang dan seringkali terabaikan di antara pesona terumbu karang dan rimbunnya hutan mangrove.

    Padahal padang lamun sangat berperan menjaga kelangsungan hidup biota laut, membuat air laut jernih, dan menjadi stabilisator sedimen perairan.

    Padang lamun punya peran ekologis yang penting yakni sebagai habitat bagi ribuan jenis ikan, mengikat sedimen untuk mencegah abrasi, menyimpan karbon, hingga sumber pakan utama bagi megafauna yang dilindungi, seperti dugong dan penyu hijau.

    Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam Indonesia Seagrass Mapping Partnership telah menyelesaikan peta terumbu karang dan padang lamun.

    Pakar Penginderaan Jauh Biodiversitas Pesisir UGM, Prof. Pramaditya Wicaksono yang menjadi koordinator proyek ini, menyebut bahwa peta ini rencananya akan dirilis bulan pada November 2025 ini.

    “Petanya sudah jadi, siap diluncurkan. Dengan ini kita akhirnya memiliki peta lamun nasional pertama yang telah divalidasi,” ujarnya Selasa (4/11/2025).

    Baca: Ekosistem lamun punya peran penting jernihkan kawasan pesisir

    Prama, demikian ia akrab disapa, menjelaskan bahwa pemetaan lamun ini tidak mudah bahkan tim peneliti menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan pemetaan mangrove.

    “Lokasi lamun berada di bawah permukaan air sehingga pemetaan lebih menantang. Sementara mangrove kanopinya berada di atas permukaan dan dapat diamati melalui satelit secara langsung,” jelasnya.

    Ia juga menambahkan bahwa energi seperti infra merah diserap oleh air sehingga pilihan panjang gelombang yang digunakan untuk pemetaan lamun pun lebih terbatas dibandingkan mangrove.

    Menurutnya, pemetaan lamun nasional dilakukan dengan menggunakan data citra Sentinel-2 dengan resolusi spasial 10×10 meter yang diintegrasikan dengan data survei lapangan dan diproses melalui algoritma machine learning.

    Untuk akurasi peta yang dihasilkan kemudian dipastikan melalui dua tahap, yakni validasi lapangan langsung dan validasi publik.

    “Kita juga mengundang semua stakeholder di Indonesia mulai dari NGO, universitas, pemerintah pusat hingga hingga, untuk berkontribusi dalam proses validasi peta tersebut. Feedback dari mereka kita ulas kembali untuk proses finalisasi peta,” tambahnya.

    Baca: Ancaman ekowisata pantai terhadap kelestarian ekosistem padang lamun

    Dosen pengampu Analisis dan Pemodelan Citra Digital Penginderaan Jauh dari Fakultas Geografi UGM ini menjelaskan ancaman yang terjadi pada ekosistem padang lamun, yaitu salah satunya sedimentasi yang belum teratasi.

    Pasalnya, sedimen masuk ke perairan pesisir, menyebabkan air menjadi keruh sehingga lamun tidak dapat berfotosintesis secara optimal.

    “Sedimen ini juga dapat mengandung nutrisi yang membuat alga menjadi tumbuh subur sehingga lamun kalah kompetisi dengan alga.” paparnya.

    Ia menambahkan bahwa ancaman signifikan lainnya juga hadir, seperti pembangunan infrastruktur dan reklamasi pantai yang mengeruk padang lamun, kompetisi ruang dengan budidaya rumput laut, serta kerusakan fisik akibat baling-baling kapal pariwisata.

    Dengan adanya berbagai ancaman aktif tersebut, Prama menegaskan bahwa peta yang baru diselesaikan ini tidak bisa hanya menjadi dokumen statis.

    Tindak lanjut terpenting, menurutnya, pemantauan berkala perlu dilakukan untuk mengukur dampak nyata dari ancaman-ancaman tersebut.

    “Yang paling penting adalah sekarang bagaimana pemetaan itu dapat dilaksanakan secara rutin. Karena kan kita tidak hanya butuh informasi terkait lamun pada satu tanggal, tapi juga dinamikanya, apakah berkurang atau bertambah,” pungkasnya.

    Baca: Restorasi padang lamun di kawasan ekowisata Cuku NyiNyi, Lampung

  • Peta Laju Deforestasi di Indonesia Sejak Masa Kemerdekaan

    Peta Laju Deforestasi di Indonesia Sejak Masa Kemerdekaan

    7cloud.asia – Di hadapan pemimpin dunia yang hadir di helatan COP 30, Indonesia mengklaim laju deforestasi mengalami penurunan. Bahkan, penurunannya disebut ke level terendah dalam dua dekade terakhir.

    “Rata-rata laju deforestasi tahunan kami telah turun ke level terendah dalam dua dekade, mewakili penurunan sebesar 75 persen sejak 2019,” kata Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, saat berpidato di Belem Climate Summit, Kamis (6/11/2025).

    Belem Climate Summit merupakan pertemuan pendahuluan yang digelar sebelum kegiatan inti COP 30 digelar.

    Lantas, benarkah laju deforestasi di Indonesia menurun? Dalam dialog publik ‘Suara Rakyat Indonesia untuk COP 30” yang digelar JustCOP pada Senin (10/11/2025) terungkap, deforestasi masih berlanjut.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Selasa (11/11/2025) disebutkan dalam setengah abad, antara 1950-2000, Indonesia kehilangan hampir 40 persen tutupan hutan, dari semula 162 juta hektare kini hanya tersisa 98 juta hektare.

    Baca: JustCOP desak pemerintah hentikan perampasan hutan adat

    Deforestasi besar-besaran, terutama terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit dan proyek pembangunan, memecah habitat dan mengancam kelangsungan spesies endemik.

    Data International Union for Conservation of Nature atau IUCN Red List mencatat 2.735 jenis flora dan fauna Indonesia kini terancam punah, lebih dari setengahnya merupakan tumbuhan.

    Kerusakan semakin parah karena dari 2000 hingga 2012 saja Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektare hutan primer—setara dengan hampir dua kali luas Pulau Bali—akibat konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

    Artinya, setiap tahun rata-rata 47.600 hektare hutan lenyap dari peta. Laju kehilangan ini terus berlanjut.

    Pada 2024, deforestasi hutan alami tercatat mencapai 261.575 hektare, meningkat 1,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sektor penggunaan lahan dan kehutanan saja, emisi yang dihasilkan mencapai hampir setengah dari total emisi nasional.

    Baca: Pembukaan 20 juta hektare hutan akan perparah krisis iklim

    Ironisnya, di tengah situasi krisis tersebut, pemerintah masih menetapkan target deforestasi hingga 10,47 juta hektare dalam periode 2021–2030.

    Target ini bahkan dipecah menjadi “deforestasi terencana” seluas 5,32 juta hektare dan “deforestasi tidak terencana” sebesar 5,15 juta hektare.

    Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki mengungkapkan laju tingkat deforestasi terus melonjak akibat pembangunan dan ekspansi industri ekstraktif yang terjadi di Tanah Papua.

    Menurut Maikel, dari perspektif Papua, sekitar 1,3 juta hektare hutan juga hilang antara 2001–2019 akibat sawit dan tambang.

    Maikel menyebutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke telah menyebabkan hilangnya 9.835 hektar hutan primer hingga Juni 2025. Industri kelapa sawit adalah pendorong terbesar kedua menghilangkan 3.577 hektar pada 2024.

    “Fakta-fakta yang terjadi di Papua justru mengerikan, dengan berbagai proyek atas nama pembangunan yang hadir, termasuk deforestasi yang kerap terjadi akibat perkebunan sawit dan tambang,“ katanya.

    Baca: RI dukung inisiatif TFFF tapi tak kunjung mengesahkan RUU Masyarakat Adat

  • Kolaborasi Indonesia–Jepang untuk Pengelolaan Mangrove dan Ketahanan Iklim

    Kolaborasi Indonesia–Jepang untuk Pengelolaan Mangrove dan Ketahanan Iklim

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi bersama dengan Jepang dalam pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

    Hal tersebut terjalin setelah Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki melakukan pertemuan bilateral mewakili Pemerintah RI dengan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Tropis di Belem, Brasil, Selasa (11/11/2025) waktu setempat.

    “Kami sangat menghargai dukungan dan fleksibilitas JICA dalam memastikan proses transisi berjalan lancar dan tujuan proyek tetap sejalan dengan visi bersama kami untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim,” kata Rohmat sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Rohmat menjelaskan bahwa seiring restrukturisasi kelembagaan pemerintah Indonesia, Kementerian Kehutanan kini menjadi lembaga pelaksana utama proyek kerja sama tersebut.

    Baca: Puluhan ribu hektare hutan mangrove akan direhabilitasi hingga 2027

    Kedua pihak telah menyesuaikan Record of Discussion (RoD) yang ditandatangani pada 2024 dengan struktur kelembagaan baru serta desain proyek yang disederhanakan.

    Pembahasan juga menyoroti pengelolaan Mangrove Information Center (MIC) sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam jaringan World Mangrove Center (WMC).

    Kementerian Kehutanan berkomitmen memperkuat fungsi MIC sebagai pusat pembelajaran, riset, dan berbagi pengetahuan regional maupun internasional.

    “Kami berupaya menjadikan MIC sebagai pusat pengetahuan global yang menampilkan praktik terbaik, data ilmiah, dan inovasi kebijakan dari berbagai negara,” ujar Rohmat.

    Baca: Upaya dunia pulihkan hutan mangrove

    Ia menambahkan Kementerian Kehutanan menyiapkan langkah teknis untuk memastikan kesiapan operasional MIC, termasuk penyediaan fasilitas, tenaga ahli, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

    “Kami menantikan dukungan berkelanjutan JICA dalam peningkatan fasilitas MIC dan pengembangan kapasitas teknis agar dapat berfungsi sepenuhnya dalam kerangka kerja global WMC,” kata dia.

    Seperti diketahui, hutan mangrove menyimpan fungsi ekologi dan fungsi ekonomi yang sangat besar. Menurut Bank Dunia, setiap hektare hutan mangrove menyimpan nilai ekonomi sebesar 15.000 dolar per tahun.

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, di mana sekitar seperlima hutan mangrove dunia berada di Indonesia. Sayangnya banyak hutan mangrove itu terancam kelestariannya.

  • Saat Suhu Kian Memanas, UNEP Dorong Pendinginan Pasif untuk Cegah Peningkatan Emisi Global

    Saat Suhu Kian Memanas, UNEP Dorong Pendinginan Pasif untuk Cegah Peningkatan Emisi Global

    7cloud.asia – Di sela gelaran COP 30 di Belem, Brasil, Program Lingkungan PBB atau UNEP merilis laporan Global Cooling Watch 2025.

    UNEP memperingatkan bahwa kapasitas pendinginan global dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2050. Hal ini selanjutnya menggandakan emisi terkait pendinginan dalam kondisi normal dan membebani jaringan listrik selama permintaan daya puncak.

    Laporan ini menetapkan Jalur Pendinginan Berkelanjutan yang dapat menghasilkan pengurangan emisi sebesar 64 persen pada tahun 2050, dan 97 persen dengan dekarbonisasi listrik, sekaligus memperluas pendinginan yang menyelamatkan jiwa bagi mereka yang paling berisiko.

    Alasan ekonominya meyakinkan: diperkirakan penghematan energi kumulatif mencapai 17 triliun dan hingga 26 triliun dolar AS dalam investasi jaringan yang dihindari pada tahun 2050.

    Laporan ini mendesak untuk memperlakukan pendinginan sebagai infrastruktur penting dan mengadopsi kebijakan yang membawa kita pada jalur pendinginan berkelanjutan.

    Baca: Kota hijau jadi alternatif atasi suhu panas ekstrem

    Disebutkan, langkah pendinginan pasif dapat memperluas akses pendinginan secara berkelanjutan bagi 3 miliar orang yang membutuhkannya dan tidak akan mendapatkannya pada tahun 2050, sekaligus mencapai pengurangan emisi.

    Pendinginan pasif dapat menurunkan suhu dalam ruangan sebesar 0,5 hingga 8 °C, seringkali kembali modal dalam dua hingga delapan tahun, dan dapat mengurangi dan bahkan terkadang menghilangkan, kebutuhan akan sistem pendingin mekanis.

    Sistem hibrida yang menggabungkan kipas angin dan AC dapat mengurangi penggunaan energi hingga 30 persen.

    Laporan itu juga menyebut kipas angin bertenaga surya, pendingin evaporatif, dan lemari es merupakan pilihan yang layak, seringkali terjangkau, dan menggunakan energi minimal, terutama penting bagi populasi di luar jaringan listrik.

    Dalam skala besar, Jalur Pendinginan Berkelanjutan akan mengurangi proyeksi stok peralatan pendingin pada tahun 2050 sebesar 41 persen.

    Baca: Menanam pohon terbukti efektif turunkan suhu panas perkotaan

    Posisi saat ini
    Lalu, bagaimana posisi kebijakan setelah Global Cooling Pledge, dan apa yang masih kurang? Global Cooling Pledge menargetkan pengurangan emisi pendinginan sebesar 68 persen pada tahun 2050 (dibandingkan dengan tahun 2022).

    Tonggak-tonggak antara berupa pengurangan emisi sebesar 18 persen pada tahun 2030 dan 55 persen pada tahun 2040 disorot dalam laporan tersebut.

    Momentum sedang dibangun. Dua puluh sembilan negara kini memiliki target emisi pendinginan yang eksplisit, dan 134 negara merujuk pada pendinginan dalam rencana iklim mereka.

    Penurunan emisi dari pendinginan ini masuk Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (NDC), Rencana Aksi Nasional (NAP), strategi pembangunan rendah emisi jangka panjang (LT-LEDS), dan/atau rencana energi.

    Namun, hanya 54 negara yang memiliki kebijakan yang membahas pilar-pilar inti Jalur Pendinginan Berkelanjutan (tindakan pasif, standar kinerja energi minimum, dan pengurangan refrigeran secara cepat), dengan implementasi yang sangat minim di Afrika dan Asia-Pasifik.

    Baca: Alam menawarkan cara berkelanjutan untuk turunkan suhu panas perkotaan

    Namun yang terpenting, sangat sedikit negara yang mewajibkan pendinginan pasif dalam peraturan bangunan, yang menggarisbawahi perlunya memprioritaskan pendinginan dalam peraturan dan memberikan panduan yang jelas bagi para pengembang.

    Apa saja langkah kebijakan yang berdampak paling tinggi saat ini? Bagaimana tata kelola seharusnya berevolusi dari respons darurat menjadi ketahanan panas sistemik?

    Mewajibkan pendinginan pasif melalui peraturan bangunan merupakan pendorong tunggal terkuat untuk beralih dari pendinginan mekanis ke pendinginan pasif.

    Hal ini terutama di wilayah dunia yang paling membutuhkan pendinginan (misalnya, hanya sekitar seperlima dari luas lantai baru yang saat ini telah dikodekan di Afrika).

    Selanjutnya, standar kinerja efisiensi minimum peralatan pendingin harus sejalan dengan teknologi terbaik yang tersedia dan mengintegrasikan batasan potensi pemanasan global refrigeran.

    Terakhir, karena pendinginan mencakup banyak sektor, koordinasi menjadi krusial.

    Pemerintah harus menyelaraskan kebijakan yang relevan di seluruh strategi iklim (NDC/LT-LEDS), NAP, Rencana Aksi Pendinginan Nasional, dan komitmen di bawah Amandemen Kigali yang berfokus pada HFC untuk memastikan tindakan yang koheren dan saling memperkuat.

    Baca: Perubahan iklim membuat gelombang panas semakin mematikan

  • International Eco Jambore, Upaya KALIRA Ajak Masyarakat Menjaga Lingkungan

    International Eco Jambore, Upaya KALIRA Ajak Masyarakat Menjaga Lingkungan

    7cloud.asia – Berbagai upaya dilakukan Komunitas KALIRA untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan. salah satunya dengan menggelar acara International Eco Jamboree pada 2–5 Desember 2025.

    Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tanah Dunia pada 5 Desember ini  bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

    Tak hanya itu, acara yang akan berlangsung di Perpustakaan Nasional, Jakarta tersebut juga mengajak masyarakat, khususnya para pegiat lingkungan dan pecinta alam, untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian alam.

    Baca: Luas Hutan di Pulau Jawa Tinggal 15 Persen

    “Program ini bukan hanya kegiatan edukasi, tetapi juga inisiatif strategis untuk memperkuat budaya keberlanjutan di masyarakat,” jelas Rr. Kori Soenarko, koordinator Publicity International Eco Jamboree 2025.

    Lebih jauh, perempuan yang akrab disapa kak Oie ini berharap masyarakat dapat melihat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bersama dan bisa dimulai dari langkah yang sederhana namun konsisten.

    Rencananya acara yang berlangsung selama empat hari ini melibatkan 500-an peserta termasuk perwakilan dari pegiat dan pecinta lingkungan, dan masyarakat umum.

    Baca: Pembakaran Plastik Jadi Sumber Utama Mikroplastik di Udara

    Selanjutnya kak Oie menjelaskan berbagai jenis kegiatan yang menginspirasi dan mendidik, seperti Eco Craft Display yang berlangsung pada 2 hingga 4 Desember 2025, Ruang Pameran Lt.4.

    Pameran ini menampilkan karya seni berbasis ramah lingkungan, mulai dari kerajinan tangan hingga kaligrafi dan lukisan. Para seniman dan peserta diharapkan dapat menunjukkan kreativitas mereka dalam menciptakan karya seni yang mencerminkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

    Selain itu, para peserta dapat mengikuti Eco Applicative Work Competition dengan mengajukan karya ilmiah aplikatif yang berfokus pada solusi praktis untuk masalah lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Desember di auditoriun Perpustakaan Nasional.

    Baca: Masalah Sampah Harus Ditangani dari Hulu ke Hilir

    Kegiatan lainnya adalah Eco Fashion yang menghadirkan koleksi busana berbahan ramah lingkungan.

    Kemudian para peserta diajak untuk mengikuti seminar yang membahas isu-isu global terkait lingkungan hidup seperti perubahan iklim, keberlanjutan dan inovasi lingkungan bersama para pakar lingkungan

    Di hari terakhir, 5 Desember, para peserta diajak bersih-bersih Sungai Cisadane bersama komunitas dan masyarakat setempat.

    “Harapan kami sederhana, melalui program ini semakin banyak pihak yang tidak hanya memahami isu lingkungan, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi menjaga keberlanjutan bumi,” jelas kak Oie.

     

  • Pembangunan Tangki Septik Komunal di Jakarta Akan Diperbanyak

    Pembangunan Tangki Septik Komunal di Jakarta Akan Diperbanyak

    7cloud.asia – Untuk memperkuat sistem sanitasi berkelanjutan sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan yang sehat dan ramah energi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong pembangunan tangki septik komunal.

    Salah satu tangki septik komunal ini dibangun di Gang Delta, RT 4 RW 8, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kamis (13/11/2025).

    Dalam sambutannya, Pramono Anung menyampaikan pengelolaan sanitasi yang baik lewat pembangunan tangki septik komunal ini berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

    Dengan sistem pengolahan limbah yang tertata, kadar bakteri E. coli di lingkungan permukiman dapat ditekan secara signifikan.

    “Aktivitas seperti ini akan memperkuat Jakarta sebagai kota global. Jika seluruh wilayah bisa seperti Jakarta Timur dengan BABS terbuka 0 persen, kualitas kesehatan warga akan meningkat drastis,” tegasnya.

    Pramono menegaskan, program pengelolaan limbah menjadi energi ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.

    Dengan memanfaatkan biogas, masyarakat dapat menghemat pengeluaran rumah tangga hingga Rp1,2 juta per tahun karena tidak perlu membeli elpiji.

    “Ekosistem seperti ini akan terus kami kembangkan, termasuk di kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Selain ramah lingkungan, program ini juga membantu masyarakat secara ekonomi,” jelasnya.

    Tak lupa, Pramono Anung menyampaikan apresiasinya atas capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang berhasil menekan angka buang air besar sembarangan (BABS) hingga 0 persen.

    “Bagi saya, yang paling menggembirakan adalah laporan dari Pak Wali Kota bahwa saat ini BABS terbuka di Jakarta Timur sudah 0 persen, karena semuanya sudah difasilitasi dengan instalasi seperti ini,” ujarnya.

    Usai peresmian, Gubernur Pramono meninjau langsung pemanfaatan biogas hasil pengolahan limbah tinja yang digunakan warga untuk kegiatan memasak sehari-hari. Bahkan, ia turut mencoba langsung hasil biogas tersebut.

    “Saya tadi juga goreng telur sendiri, yang satu untuk teman-teman wartawan, satu lagi untuk Pak Camat. Hasil gorengan saya sendiri,” katanya sambil tersenyum, disambut tawa warga.

    Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, melaporkan bahwa proyek biogas telah melayani 439 kepala keluarga atau sekitar 2.400 jiwa di tiga lokasi.

    Pembangunan sistem tangki septik komunal dan skala perumahan juga terus dilakukan di wilayah lain.

    “Sejak groundbreaking pertama di Bidara Cina hingga sekarang, kami telah melayani hampir 3.000 kepala keluarga dengan sistem sanitasi layak. Program ini akan terus berlanjut untuk menjangkau lebih banyak warga Jakarta Timur,” tuturnya.