ruangkota

Tag: lingkungan

  • Terinspirasi Novel Pramoedya Ananta Toer, Kawula 17 Gelar Festival Rumah Kaca

    Terinspirasi Novel Pramoedya Ananta Toer, Kawula 17 Gelar Festival Rumah Kaca

    7cloud.asia – Novel Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer menjadi inspirasi banyak orang, tak terkecuali Kawula 17. Organisasi ini menggelar Festival Rumah Kaca untuk mengajak generasi muda dapat lebih peduli dengan lingkungan.

    Melalui festival yang digelar pada Sabtu (13/12/12) ini, para generasi muda tidak hanya diajak berdiskusi, tetapi mereka akan diajak berpartisipasi aktif dalam mengawal isu-isu lingkungan.  

    Ketua panitia, Hendra menjelaskan dalam buku Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer, dianalogikan masyarakat Indonesia saat itu ditempatkan dalam sebuah rumah kaca dimana pemerintah kolonial mengawasi segala gerak gerik masyarakat Indonesia.

    Baca: Emisi Gas Rumah Kaca Global Akan Turun 12 Persen pada 2035

    “Analogi tersebut kita coba balik dalam festival ini dengan menempatkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam memutuskan kebijakan, kami tempatkan dalam rumah kaca,” jelas Hendra.

    “Jadi kita warga, masyarakat, orang muda khususnya menjadi pihak yang mengawasi setiap program yang diputuskan terkait dengan krisis iklim yang terdampak ke kami orang muda,” lanjutnya.

    Sementara Program Manager Kawula17, Maria Angelica, menjelaskan Festival Rumah Kaca ini sebagai ruang edukatif dan reflektif bagi orang muda untuk memahami krisis iklim dalam konteks kehidupan sehari-hari.

    Baca: Emisi Gas Rumah Kaca 2024 Jauh Melampaui Target Perjanjian Paris

    Selain itu juga membangun kapasitas mereka agar lebih tangguh, kritis, dan berani bersuara dalam mengawal kebijakan pemerintah.

    “Suara orang muda akan menjadi bermakna bila dijadikan pertimbangan utama dalam kebijakan yang memengaruhi masa depan kita, termasuk kebijakan iklim. Festival ini adalah langkah konkret untuk memastikan suara itu tidak hanya didengar, tapi diperhitungkan,” tutup Angelica.

    Baca: 6 Isu Utama Dalam Penyelenggaraan COP 30

    Acara yang digelar di M Bloc Live House ini mengajak pengunjung melihat barang-barang yang dipamerkan dari 24 mitra komunitas dan 24 kolaborator.

    Para pengunjung yang datang juga dapat mengikuti diskusi yang mengangkat tema lingkungan dan perubahan iklim.

    Para pengunjung  dapat mengikuti berbagai games dengan hadiah menarik serta dihibur dengan pentas musik.

  • Yuk, Berkontribusi pada Lingkungan dengan Mengurangi Emisi Karbon

    Yuk, Berkontribusi pada Lingkungan dengan Mengurangi Emisi Karbon

    7cloud.asia – Mungkin kamu sudah sering mendengar tentang perubahan iklim. Dampak perubahan iklim juga sudah nyata di depan mata yang ditandai dengan semakin seringnya terjadi cuaca ekstrem.

    Tetapi masih di antara kita yang abai dengan penyebab perubahan iklim yakni pemanasan global yang dipicu emisi gas rumah kaca (baca: emisi karbon)

    Ya, tanpa kita sadari, aktivitas kita sehari-hari berkontribusi pada emisi karbon global. Lebih buruk, gaya hidup konsumtif dan boros energi berkontribusi lebih besar lagi pada emisi karbon yang memerangkap panas.

    Meninggalkan lampu menyala di kamar kosong, boros air, boros memproduksi sampah plastik sampai enggan naik transportasi publik adalah beberapa contoh kebiasaan yang menyumbang emisi karbon.

    Emisi karbon inilah yang membuat suhu bumi lebih hangat atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Selanjutnya pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang  dapat memicu bencana dan mengancam keselamatan lingkungan dan makhluk yang tinggal di planet Bumi.

    Hasil kajian IESR yang dirilis pada Juli lalu menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca warga yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan.

    Kajian itu menyebut, emisi individu di wilayah perkotaan mencapai 3,39 ton setara karbon dioksida per kapita per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah semi perkotaan sebesar 2,81 ton, dan perdesaan 2,33 ton setara karbon dioksida per kapita per tahun.

    Dan, untuk menyerap jumlah emisi karbon sebanyak 3,39 ton per tahun tersebut membutuhkan sekitar 25 pohon yang dipelihara selama 20 tahun.

    Jadi buat kamu yang masih berpikir, emisi yang saya hasilkan tidak banyak wajib hukumnya mengubah pola pikir ini.

    Karena bisa dibayangkan jika berjuta orang berpikiran sama, maka berapa juta ton emisi yang dihasilkan setiap hari? Berapa juta ton jika dikumpulkan setiap minggu, bulan dan kemudian setahun?

    Jadi mulai sekarang, tak ada salahnya kamu mulai mengurangi emisi karbon dari aktivitas sehari-hari dengan menghemat listrik dan mengonsumsi secara bijak. Sekecil apapun pengurangan emisi yang kamu lakukan akan berkontribusi bagi Bumi yang lebih sehat.

    Untuk mengurangi emisi karbon, kita bisa melakukan beberapa cara berikut ini:

    1. Efisiensi energi:
    – Matikan lampu saat tidak digunakan.
    – Jangan meninggalkan peralatan elektronik dalam posisi stand by. Usahakan mencabut alat dari sumber listrik.
    – Matikan kran ketika tidak digunakan
    – Manfaatkanlah sinar matahari untuk penerangan dan juga untuk mengeringkan cucian

    2. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor
    – Untuk jarak kurang dari 500 m biasakan berjalan kaki, selain itu lebih sehat kan.
    – Gunakan sepeda untuk transportasi yang tidak memiliki gas buang.
    – Untuk jarak lebih dari 3 kilometer, gunakan car pooling.

    3. Kurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan
    – Biasakan membawa tempat minum Anda sendiri.
    – Bila memungkinkan, hindari pemakaian sedotan plastik karena dapat menghasilkan emisi karbon cukup besar.

    4. Kurangi dan kelola sampah organik
    Meski dapat diurai oleh alam, sampah organik ternyata tidak kalah bahayanya dengan sampah lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik dapat menghasilkan gas metana yang jauh mengikat panas dibanding karbondioksida.

    Karena itu kurangi sampah organik. Pengurangan emisi sampah dapat dilakukan dengan lebih baik apabila disertai dengan pemisahan sampah organik dari non-organik. Olah sampah organik Anda menjadi kompos.

    5. Kurangi penggunaan kertas
    Lakukan pencetakan bolak-balik (duplex) untuk mengehemat penggunaan kertas.
    Untuk dokumen berupa draft dan tidak memerlukan kertas bersih, gunakan kertas bekas untuk cetak.

    6. Hindari sampah makanan
    Limbah makanan memang menjadi masalah serius bagi lingkungan. Gas metana yang dilepas limbah makanan disebut lebih besar dampaknya pada pemanasan global ketimbang emisi karbon dari bahan bakar fosil.

    Cara sederhana untuk mengurangi sampah makanan di rumah adalah dengan menata makanan kita. Anda dapat menata lemari es agar barang-barang dengan tanggal kedaluwarsa terdekat berada di depan dan di tengah.

    Mencatat inventaris makanan dan tanggal kedaluwarsanya secara berkala juga dapat membantu mencegah pembelian berlebihan dan makanan yang terlupakan.

    Meskipun ini mungkin tampak memakan waktu, sebuah studi tahun 2020 menunjukkan bahwa kebiasaan kecil ini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan, baik dari segi makanan maupun uang.

     

  • Banjir Sumatera: Permintaan Maaf Presiden Harus Diikuti dengan Penegakan Hukum terhadap Perusahaan yang Bertanggungjawab

    Banjir Sumatera: Permintaan Maaf Presiden Harus Diikuti dengan Penegakan Hukum terhadap Perusahaan yang Bertanggungjawab

    7cloud.asia – Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian menyebut langkah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas banjir Sumatera masih bersifat parsial.

    Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Minggu (14/12/2025), Uli menilai langkah pemerintah measih belum menyasar secara utuh indikasi pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sejauh ini terdapat beberapa persetujuan lingkungan yang dibekukan, penyegelan, dan penyidikan kepada beberapa perusahaan, subjek hukum Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), dan aktivitas ilegal.

    Namun, penegakan hukum tersebut baru terdengar di Sumatera Utara. Langkah serupa belum terdengar di Aceh dan Sumatera Barat.

    “Presiden harus lebih serius dan tegas meminta Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri ATR/BPN, dan Kepolisian melakukan tindakan hukum tegas. Proses penegakan hukum tidak boleh sekedar menjadi gimmick,“ ujar Uli.

    Evaluasi perizinan secara menyeluruh dan terbuka harus segera dilakukan. Seluruh perizinan yang jelas merusak lingkungan hidup dan mengakibatkan dampak buruk kepada masyarakat harus segera dicabut.

    ”Penjatuhan sanksi administrasi dengan menyasar pencabutan perizinan berusaha merupakan kunci untuk lepas dari kondisi krisis,” tambah Uli.

    Baca: PKomisi V DPR desak Presiden segera teken Keppres penanganan banjir Sumatera

    Saat mengunjungi Aceh Tamiang (12/12/2025), Presiden Prabowo meminta maaf kepada masyarakat karena jaringan listrik belum menyala.

    Namun, menurut Uli, permintaan maaf itu akan jauh lebih bermakna bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jika Presiden segera memimpin penegakan hukum terhadap korporasi yang berkontribusi pada banjir besar dua minggu lalu.

    Pesan Presiden soal menjaga lingkungan dan larangan menebang pohon sembarangan kepada masyarakat juga semestinya diarahkan kepada para menterinya.

    Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri ATR/BPN, menurut Uli, selama ini melanggengkan laju deforestasi dan kerusakan lingkungan melalui penerbitan izin.

    Pesan ini juga relevan ditujukan Presiden kepada kepada beberapa Menteri kabinet Merah Putih yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis ekstraktif.

    Lebih jauh, WALHI juga meminta agar Presiden memastikan dengan cepat agar menteri-menterinya memaksimalkan pertanggungjawaban korporasi untuk pemulihan lingkungan dan memastikan kebijakan moratorium perizinan ditingkatkan menjadi kebijakan penghentian permanen penerbitan izin-izin baru.

    Selain itu, Presiden juga harus meminta Kapolri untuk mengevaluasi seluruh Kapolda dan Kapolres di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membiarkan aktivitas ilegal di kawasan hutan dan DAS.

     

    Baca: Dana yang dibutuhkan untuk pemulihan banjir Sumatera capai Rp51,82 triliun

    Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal ini juga tidak boleh sekedar menyasar pelaku lapangan, penegakan hukum harus menyasar kejahatan ekonomi dalam bentuk penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang.

    Mereka yang memperoleh keuntungan utama dalam rantai bisnis ilegal harus turut diminta pertanggungjawabannya.

    Uli juga menyebut urgensi peran presiden untuk memimpin proses evaluasi dan penegakan hukum sangat penting dan relevan.

    Jika ada Menteri yang tidak serius melakukan evaluasi dan penegakan hukum, bahkan ada Menteri yang sama sekali belum melakukan tindakan apapun, artinya ada indikasi tidak serius untuk memastikan peristiwa serupa tidak berulang.

    Hingga saat ini tidak terdengar upaya penegakan hukum maupun aksi korektif yang dilakukan Menteri ESDM dan Menteri ATR/BPN.

    Hal ini sangat aneh karena temuan WALHI menunjukkan beberapa perizinan sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang berkontribusi besar pada penurunan daya tampung lingkungan hidup.

    Permintaan maaf presiden merupakan hal baik yang harus diikuti dengan dengan memimpin proses evaluasi dan penegakan hukum terhadap aktivitas perizinan dan ilegal yang merusak lingkungan.

    ”Jika tidak, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat terulang kembali, serta membuka peluang terjadinya kembali di wilayah Indonesia lainnya,” pungkas Uli.

  • Rakyat Makin Sadar Pemerintah Serampangan, Perlawanan Organik Terus Menguat

    Rakyat Makin Sadar Pemerintah Serampangan, Perlawanan Organik Terus Menguat

    7cloud.asia – Sejak Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) terbit, dan 77 PSN telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, gejolak penolakan masyarakat terhadap PSN semakin nampak.

    Desember ini, WALHI memenangkan gugatan lingkungan terhadap PT Stardust Estate Investment (SEI), PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Nadesico Nickel Industry (NNI) sebagai perusahaan pengolahan dan pemurnian bijih nikel yang merupakan bagian dari PSN hilirisasi di Morowali Utara.

    Penolakan terhadap PSN menunjukkan bahwa perlawanan muncul ketika hak-hak warga dilanggar oleh pihak yang semestinya melindungi, yakni Negara.

    Negara sebenarnya berperan besar dalam pembangunan ruang melalui kebijakan. Sayangnya, instrumen ini sering kali digunakan untuk melegalkan perusahaan untuk masuk mengeksploitasi alam yang juga ruang hidup warga setempat. Eksploitasi ini kerap berujung kerusakan lingkungan dan tak jarang menciptakan bencana.

    Kerusakan lingkungan ini juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diterpa banjir hingga menelan korban lebih seribu orang.

    Dalam satu dekade ini, ada 31 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diterbitkan di ketiga provinsi tersebut dengan total luas mencapai 1,01 juta hektare, bersamaan dengan lonjakan deforestasi yang signifikan.

    Mempelajari kasus-kasus perlawanan sipil dalam berbagai konteks, termasuk berbagai kecaman warganet terhadap pemerintah, kita bisa melihat bahwa masyarakat memahami kerusakan lingkungan tidak semata-mata karena mereka membuang sampah di sungai, melainkan keputusan politik yang serampangan.

    Baca: Gugatan WALHI terhadap perusahaan pencemar lingkungan di Morowali dikabulkan

    Pengalaman warga terhadap kerusakan yang berpadu dengan upaya organisasi masyarakat sipil setempat kemudian menciptakan perlawanan seperti dalam kasus Morowali, Rempang, Wadas, dan lainnya.

    Perlawanan dari akar rumput ini, dengan demikian, menjadi sesuatu yang berdampak signfikan.

    Perlawanan organik dari basis
    Perlawanan sebagai tindakan menantang sistem dan otoritas merupakan inti dari terbentuknya gerakan sosial.

    Perlawanan ditujukan untuk mengubah atas kondisi saat ini yang sudah tidak ideal. Misalnya, perlawanan dilakukan oleh masyarakat yang ditindas atau pun masyarakat yang sering diabaikan dalam pembuatan kebijakan.

    Perubahan yang berasal dari akar rumput bersifat organik karena didasari oleh dorongan internal warga, berbeda dengan kampanye maupun agenda propaganda. Sifat organik ini didasari dari pengalaman personal yang dialami secara kolektif, sehingga membentuk solidaritas dan memunculkan rasa simpati.

    Untuk memunculkan perubahan sosial organik setidaknya memerlukan tiga prinsip.

    Pertama, warga harus memanfaatkan kekuatan yang lahir dari pengalaman hidup mereka sendiri. Pengalaman akan membentuk cara warga menerjemahkan ketidakadilan dan memantik respons langsung.

    Sebagai contoh, masyarakat Wadas mengalami dan menyaksikan perubahan fisik tanah mereka, yang kemudian menimbulkan bencana banjir dan longsor ketika musim hujan tiba, rumah-rumah retak, dan sumber air berkurang.

    Pengalaman ini membuat warga Wadas menolak penambangan andesit, bukan karena pengaruh dari luar, tetapi karena mereka sendiri yang merasakan dampaknya.

    Baca: Hutan mangrove di Tangerang menyusut drastis akibat proyek PSN di era Jokowi

    Kedua, komitmen warga untuk memperbaiki keadaan bersama harus lebih kuat daripada kepentingan pribadi. Maksudnya, kepentingan kolektif dan solidaritas atas penderitaan bersama membuat warga berkomitmen bahwa penderitaan yang dialami tidak boleh diwariskan ke generasi berikutnya.

    Warga Rempang, misalnya, berpikir bahwa menerima kebijakan relokasi mungkin akan lebih mudah untuk kehidupan pribadi mereka, tetapi keputusan tersebut akan mengorbankan hak keturunan mereka (sebagai bagian dari komunitas secara kolektif) untuk memiliki ruang hidup.

    Oleh karena itu, pilihan mereka adalah mempertahankan ruang hidup bersama daripada mengutamakan kepentingan individu.

    Ketiga, untuk melakukan perubahan, masyarakat perlu mulai memproduksi sesuatu yang berasal dari kehendak mereka sendiri. Misalnya dalam bentuk pemikiran dan respons terhadap otoritas berupa tindak laku yang tidak didikte pihak manapun kecuali pihak mereka sendiri.

    Contohnya, masyarakat Rempang melakukan perlawanan terhadap PSN Rempang Eco City dengan menciptakan narasi tandingan mengenai pembangunan oleh pemerintah dengan mengusung pembangunan berbasis komunitas.

    Menegaskan otonomi, memelihara nilai
    Upaya perlawanan warga tak harus bertujuan untuk mengubah sesuatu secara langsung. Tujuan semestinya adalah mengembalikan otonomi dan keberdayaan pihak yang tertekan guna menghasilkan pemikiran (kesadaran) dan gerakan (tubuh) sendiri untuk merespons situasi yang sedang terjadi.

    Upaya ini sangat diperlukan saat negara atau aktor lain yang berpengaruh menggunakan basis legal untuk melakukan kekerasan maupun represi. Ini yang terjadi di Rempang.

    Masyarakat Rempang melakukan perlawanan dengan menggelar orasi dan bazar pasar murah bertajuk ‘Pasar Rakyat Melawan’ di Simpang Sungai Raya.

    Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan Negara cegah kerusakan lingkungan

    Meskipun hingga hari ini masyarakat Rempang belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan atas tanah, mereka tidak berhenti melawan karena ada nilai yang mereka yakini.

    Mereka ingin menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan bisa dilakukan berbasis komunitas dan kesejahteraan, tidak harus berasal dari investasi luar.

    Apa yang dapat kita dukung
    Upaya masyarakat Morowali Utara, Rempang, dan Wadas hanyalah beberapa contoh bagaimana perlawanan warga hidup dan membentuk perubahan sosial.

    Perlawanan ini pun mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat seputar tata kelola kebijakan yang bias kepentingan bisa menimbulkan dampak negatif.

    Demonstrasi besar-besaran selama periode 2024-2025 dalam kerangka #KawalPutusanMK hingga #IndonesiaGelap merupakan salah satu bentuk kesadaran yang penting untuk terus dipelihara.

    Meskipun tuntutan warga dalam demonstrasi #IndonesiaGelap seperti tidak sepenuhnya tercapai, semangat itu tidak boleh padam.

    Sebaliknya, upaya berbasis warga di tingkat nasional ataupun lokal tetap harus didorong. Tujuannya tidak hanya untuk menanggapi represi, melainkan juga untuk mencegah kebijakan yang merugikan publik.

    Harapannya, partisipasi publik yang bermakna bisa menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan.

    Sebab, kunci dari perubahan sosial adalah kesadaran sejak dari alam pikir yang kemudian dituangkan ke dalam tindak laku yang sadar dengan otonomi dan agensi tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    Artikel ini merupakan bagian dari kerja sama media dengan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025 yang terbit di The Conversation. Penulis: Masitoh Nur Rohma (Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia/UII)

  • Mengenal Hewan Penyerbuk: Mulai Semut hingga Lemur yang Bergantungan di Ketinggian

    Mengenal Hewan Penyerbuk: Mulai Semut hingga Lemur yang Bergantungan di Ketinggian

    7cloud.asia – Dari makhluk terkecil seperti semut hingga kelelawar yang terbang di malam hari, hewan penyerbuk telah berjasa menjaga kelestarian ekosistem planet Bumi.
    Setiap makanan yang kita makan dan setiap bunga yang kita kagumi bergantung pada hewan-hewan penyerbuk yang jarang diperhatikan ini.

    Ketika mendengar kata hewan penyerbuk, yang pertama kali terlintas di benak kita biasanya adalah lebah. Namun, ada sekitar 350.000 spesies hewan penyerbuk di seluruh dunia. Hewan penyerbuk ini memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem tetap berfungsi.

    Dilansir Earth.org, pertanian tidak dapat bertahan hidup tanpa penyerbuk. Dari 1.400 tanaman pangan yang ditanam secara global, yang menyediakan makanan kita dan banyak produk industri berbasis tanaman, hampir 80 persen bergantung pada penyerbukan hewan.

    Menurut Departemen Pertanian AS (USDA), lebih dari setengah lemak dan minyak makanan dunia berasal dari tanaman yang diserbuki hewan – tanaman yang diperkirakan bernilai lebih dari 10 miliar dolar AS setiap tahunnya.

    Jenis hewan penyerbuk
    Hewan penyerbuk mencakup berbagai jenis, mulai dari serangga seperti kupu-kupu, ngengat, lalat, dan kumbang hingga burung, kelelawar, dan bahkan beberapa kadal dan mamalia kecil.

    Baca: Lebah punya peran paling signifikan sebagai hewan penyerbuk

    Kupu-kupu dan ngengat adalah hewan penyerbuk yang penting. Saat kupu-kupu menghisap nektar dari bunga, serbuk sari menempel pada kaki dan tubuh mereka. Kemudian serbuk sari tersebut menempel pada bunga lain saat mereka mengunjunginya.

    Setelah gelap, ngengat dan kelelawar mengambil alih tugas penyerbukan di malam hari. Bunga nokturnal dengan bunga berwarna pucat atau putih, beraroma kuat dan memiliki nektar encer yang melimpah, menarik hewan penyerbuk malam hari ini.

    Tetapi tak semua ngengat penyerbuk bersifat nokturnal; beberapa ngengat juga aktif di siang hari. Ngengat elang atau ngengat sphinx Morgan beradaptasi untuk menyerbuki jenis anggrek tertentu dan tanaman yucca bergantung pada ngengat yucca untuk kebutuhan penyerbukannya.

    Kelelawar adalah hewan penyerbuk yang sangat penting di iklim tropis dan gurun. Namun, anggota komunitas penyerbuk yang satu ini sering diabaikan, adalah penyerbuk yang sangat penting di iklim tropis dan gurun.

    Sebagian besar kelelawar pengunjung bunga ditemukan di Afrika, Asia Tenggara, dan di Kepulauan Pasifik. Lebih dari 300 spesies buah bergantung pada kelelawar untuk penyerbukan.

    Baca: Peran kupu-kupu dan burung sebagai hewan penyerbuk untuk lingkungan

    Buah-buahan ini termasuk mangga, pisang, dan jambu biji. Tanaman Agave – yang digunakan untuk membuat tequila, dan Saguaro –kaktus ikonik asli Gurun Sonoran di Arizona, AS– juga bergantung pada kelelawar untuk penyerbukan.

    Dari perspektif evolusi, kumbang termasuk di antara hewan penyerbuk paling awal dalam sejarah. Kumbang memakan serbuk sari dan nektar bunga buah berwarna kusam yang tumbuh secara terpisah atau berkelompok di siang hari.

    Mereka akan memakan kelopak dan bagian bunga lainnya. Mereka bahkan buang air besar di dalam bunga, sehingga mendapat julukan penyerbuk “kotoran dan tanah”.

    Penyerbukan yang dilakukan oleh burung dikenal sebagai ornitofili. Ada lebih dari 2.000 spesies burung yang memakan nektar dan menjadi hewan penyerbuk, mulai dari burung pemakan madu di Hawaii dan burung pemakan madu di Australia hingga burung beo berlidah sikat di Papua Nugini dan burung madu di daerah tropis.

    Tetapi ikon hewan penyerbuk dari jenis burung adalah burung kolibri. Bunga-bunga yang cerah, berwarna-warni, dan indah dengan banyak nektar adalah fokus utama para penyerbuk ini.

    Baca: Turunnya populasi lebah mengancam keanekaragaman hayati

    Meskipun mungkin mengejutkan banyak orang, mamalia seperti monyet, lemur, possum, kelelawar, dan hewan pengerat, bahkan beberapa kadal, juga merupakan bagian dari komunitas penyerbuk.

    Di Madagaskar, lemur berjambul hitam dan putih adalah penyerbuk utama pohon palem penjelajah. Pohon-pohon ini biasanya setinggi 40 kaki.

    Lemur membuka kelopak bunga yang keras dan memasukkan moncongnya jauh ke dalam bunga pohon. Akibatnya, mereka mengumpulkan serbuk sari di moncong dan bulunya, lalu membawanya ke bunga berikutnya.

    Tampaknya tidak ada makhluk lain yang memiliki kekuatan dan kelincahan untuk menyerbuki mereka. Hal ini memberi lemur berjambul hitam putih gelar sebagai penyerbuk dengan tubuh terbesar di dunia.

    Keanekaragaman penyerbuk yang menakjubkan ini, dari kumbang terkecil hingga lemur yang memanjat puncak pohon, menunjukkan betapa banyak spesies yang diam-diam menopang jaring kehidupan planet kita.

  • Hampir 10 Persen Kendaraan Bermotor di Jakarta Selatan Tak Lolos Uji Emisi

    Hampir 10 Persen Kendaraan Bermotor di Jakarta Selatan Tak Lolos Uji Emisi

    7cloud.asia – Sepanjang tahun 2025 Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan telah melaksanakan uji emisi terhadap 1.937 kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

    Dilansir beritajakarta.id, capaian tersebut melampaui target awal tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 1.500 kendaraan.

    Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sudin LH Jakarta Selatan, Tuty Ernawati Sapardin mengatakan, jumlah kendaraan yang telah diuji emisi berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun.

    Tuty menjelaskan, dari total 1.937 kendaraan yang diuji emisi, pada triwulan pertama tercatat sebanyak 340 kendaraan, triwulan kedua 473 kendaraan.

    Baca: Uji emisi kurang efektif jika tak dibarengi pembatasan kendaraan bermotor

    Sementara pada triwulan ketiga meningkat menjadi 616 kendaraan, dan pada triwulan keempat sebanyak 508 kendaraan berbahan bakar bensin maupun solar mengikuti uji emisi.

    “Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.754 kendaraan dinyatakan lulus uji emisi, sementara 183 atau hampir 10 persen kendaraan tidak lulus,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

    Uji emisi menjadi salah satu cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menekan polusi udara. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta yakni 67,04 persen.

    Gas buang dari kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil) dan angkutan umum yang menggunakan bahan bakar fosil adalah kontributor terbesar partikel berbahaya (PM2.5, PM10) dan gas (NOx, CO). Dengan uji emisi ini, diharapkan gas buang tersebut dapat ditekan.

    Baca: Menilik kepatuhan regulasi uji emisi kendaraan di Jakarta

    Tuty menambahkan, kegiatan uji emisi gratis dilaksanakan di berbagai lokasi, mulai dari kantor pemerintahan, kecamatan, hingga melalui penegakan hukum di lapangan. Selain itu, uji emisi juga dilakukan di lingkungan permukiman warga sesuai permintaan masyarakat.

    “Pelaksanaan uji emisi dilakukan di 10 kecamatan, serta di sejumlah lingkungan warga yang mengajukan permohonan,” terangnya.

    Tuty berharap, melalui kegiatan uji emisi ini, pencemaran udara dapat dikendalikan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kendaraan secara berkala.

    “Kami akan terus mengintensifkan pelaksanaan uji emisi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk, uji emisi dalam rangka penegakan hukum guna mendukung peningkatan kualitas udara di Jakarta Selatan,” tandasnya.

    Uji emisi yang dilakukan di setiap kecamatan ini dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya merawat kendaraan agar emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan.

    Baca: Sanksi Tipiring terhadap kendaraan besar yang langgar ketentuan uji emisi

  • Warga Sumbar Siap Layangkan Gugatan Terkait Banjir Sumatera

    Warga Sumbar Siap Layangkan Gugatan Terkait Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Warga Sumatera Barat melalui Tim Advokasi Keadilan Ekologi menyiapkan gugatan kepada 12 pejabat negara atas dugaan kelalaian mencegah dan menangani bencana ekologis yang melanda sejak akhir November 2025.

    Dilansir di laman LBH Padang, gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) ini mengambil momen peringatan Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional pada 10 Desember, setelah pemerintah mengabaikan seruan publik melalui YLBHI-LBH di Sumatera agar menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.

    Tim Advokasi Keadilan Ekologis bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat korban dari Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok.

    Gugatan menyasar dari Presiden hingga kepala daerah yang dinilai lalai dalam pengawasan tata ruang, mitigasi bencana, dan penegakan hukum lingkungan.

    Adrizal, perwakilan Tim Advokasi Keadilan Ekologis, menegaskan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan semata akibat alam, melainkan akibat eksploitasi terhadap kawasan hutan yang brutal tanpa evaluasi dan pengawasan

    Rangkaian bencana dimulai sejak 26 November 2025 di Kabupaten Agam, setelah hujan intensitas tinggi turun terus-menerus sejak 20 November, dengan curah hujan ekstrim mencapai 154 mm/hari menurut BMKG.

    Tim Advokasi Keadilan Ekologis menilai bencana merupakan kelalaian sistematis akibat pembiaran atas praktik tambang dan pembalakan hutan liar, salah urus izin, deforestasi berizin, dan kerusakan Daerah Aliran Sungai yang berlangsung bertahun-tahun.

    “Akibat pengabaian ini, ratusan jiwa meninggal, ratusan fasilitas umum terdampak, ribuan masyarakat luka-luka, dan ratusan rumah hancur,” kata Adrizal seperti dilansir Tempo.co

    Dia menambahkan kalau hingga hari ini pemerintah belum mampu memenuhi hak dasar para penyintas, seperti bantuan darurat dan pendataan yang akurat.

    Dia menjelaskan, temuan tim Lembaga Batuan Hukum (LBH) Padang mengkonfirmasi banyak titik bencana berada di area yang lahannya telah berubah fungsi, zona rawan yang dialihfungsikan, atau wilayah DAS yang dijadikan pemukiman maupun aktivitas berizin.

    Data Dinas Kehutanan Sumatera Barat menunjukkan deforestasi mencapai lebih dari 28.000 hektare sepanjang 2025, dan total kehilangan tutupan hutan 2020–2024 mencapai 48.174 hektare.

    Kerusakan ekologis diperparah lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging dan illegal mining. Beberapa kasus menunjukkan indikasi praktik backing oleh aparat.

    Adrizal merujuk tambang emas ilegal di Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok; tambang ilegal di Sulik Aie, Kabupaten Solok; illegal logging di kawasan hulu DAS Kota Padang; aktivitas ilegal di Kawasan Taman Wisata Alam Megamendung; dan illegal logging di kawasan Cagar Alam Maninjau.

    “Kasus penembakan antar anggota polisi kasus tambang ilegal di Solok Selatan, kasus tambang ilegal di Lubuak Matuang yang kembali beroperasi hanya dua minggu setelah ditutup Polda Sumbar, aktivitas tambang ilegal di Desa Sungai Abu Solok yang dilaporkan masyarakat sejak 2017/2018 lalu tapi tidak pernah ditindaklanjuti hingga mengakibatkan belasan orang tewas akibat longsor, seharusnya menjadi alarm merah untuk menguatnya penegakan hukum,” katanya.

    Gugatan Sasar 12 Pejabat
    Gugatan ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Kehutanan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Solok.

    Mereka dinilai telah lalai, membiarkan, melakukan kesalahan perizinan, salah mengurus tata ruang, serta gagal melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang secara kausal menyebabkan skala bencana membesar.

    Melalui notifikasi CLS, warga menyatakan negara gagal memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan rakyat dan menjaga keberlanjutan ekosistem, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU PPLH, UU Penataan Ruang, UU Penanggulangan Bencana, hingga instrumen HAM internasional seperti ICESCR dan Paris Agreement.

    Adrizal juga menyoroti tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah yang menghambat penanganan. “Lempar tanggung jawab antara daerah dan pusat tidak hanya tidak etis, tetapi memperbesar risiko bagi warga,”katanya.

    Pun dengan keselamatan publik yang ditegaskaannya tidak boleh dikalkulasi dengan logika ekonomi semata. “Pembangunan harus tunduk pada batas ekologis. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus bencana dan korban setiap tahun.”

    Warga meminta negara melakukan evaluasi kinerja perizinan, menghentikan praktik yang melanggar tata ruang, serta melaksanakan pemulihan yang layak dan berkeadilan.

    Notifikasi CLS dikirimkan hari ini kepada seluruh instansi terkait melalui pos dan pengantaran langsung. Jika dalam 60 hari kerja tidak ada tindakan nyata, gugatan akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

  • Kenali 4 Jenis Plastik yang Dapat Didaur Ulang

    Kenali 4 Jenis Plastik yang Dapat Didaur Ulang

    7cloud.asia – Plastik adalah material yang sangat praktis, efisien, dan murah. Tetapi plastik juga merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar bagi planet Bumi.

    Meskipun produksi plastik meroket dalam beberapa dekade terakhir (dunia menggunakan 20 kali lebih banyak plastik daripada 50 tahun yang lalu), lebih dari 90 persen plastik berakhir di tempat pembuangan sampah

    Selanjutnya sampah plastik ini masuk dan mencemari perairan laut, yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan lainnya.

    Mendaur ulang plastik merupakan bagian penting dari upaya mengurangi sampah plastik, begitu pula dengan mencari alternatif ramah lingkungan. Bagaimana masyarakat menangani dan membuang plastik setelah digunakan sangat penting dalam mengurangi masalah plastik.

    Namun demikian, ada satu cara yang dinilai lebih ampuh dalam mengurangi masalah yang dipicu sampah plastik, yakni menghindari plastik sekali pakai dan menerapkan sistem guna ulang.

    Namun, sistem guna ulang ini belum terlalu populer. Karena itu tidak ada salahnya jika kita mendorong daur ulang semaksimal mungkin sebelum sistem guna ulang terbangun dengan baik.

    Baca: Sistem guna ulang jadi solusi terbaik atasi polusi sampah plastik

    Daur Ulang Plastik
    Plastik dipilah berdasarkan jenis polimernya, baik oleh konsumen maupun oleh pabrik daur ulang untuk memastikan semua kontaminan telah dihilangkan.

    Setelah dipilah dan dibersihkan, plastik dapat dihancurkan atau dilelehkan menjadi bentuk pelet sebelum akhirnya dicetak menjadi produk baru.

    Setidaknya ada tujuh jenis plastik yang disimbolkan dengan angka.  Tetapi yang menarik, angka-angka tersebut tidak sesuai dengan kemampuan daur ulang plastik.

    Jadi mulai sekarang, sering-seringlah memperhatikan simbol daur ulang yang tercetak pada produk dan material plastik yang kamu gunakan

     

    Dari tujuh kategori plastik yang ada, hanya empat yang dapat didaur ulang. Apa saja? Berikut daftarnya seperti dilansir di Earth.org

    Baca: Sampel mikroplastik ditemukan di tubuh manusia

    Polietilen Tereftalat (PET)
    Plastik yang paling umum digunakan untuk kemasan sekali pakai untuk makanan dan minuman adalah PET – perhatikan simbol daur ulang #1.

    Plastik jenis PET ini kuat, ringan, dan murah untuk diproduksi oleh produsen. Dan plastik ini sepenuhnya dapat didaur ulang.

    Ini adalah plastik yang paling banyak didaur ulang di seluruh dunia dengan lebih dari 1,5 miliar pon plastik PET dikumpulkan dan didaur ulang di AS setiap tahunnya.

    Plastik jenis PET dapat didaur ulang melalui pencucian dan peleburan ulang, dan memiliki risiko rendah terhadap pelepasan produk hasil penguraian.

    Saat ini, tingkat daur ulang PET tergolong tinggi. Dilansir Earth.org, di Eropa daur ulang plastik PET mencapai sekitar 52 persen, sedangkan di AS sekitar 31 persen.

    PET daur ulang sering ditemukan dalam botol baru, pakaian seperti polar fleece, karpet, dan kantong tidur.

    Baca: KLH wajibkan produsen bertanggung jawab atas sampah plastiknya

    High Density Polyethylene (HDPE)
    HPDE adalah plastik yang lebih kuat dan lebih berat yang tahan terhadap bahan kimia korosif. Ini adalah plastik populer untuk pengemasan susu, deterjen, pemutih, dan sampo.

    Plastik HDPE juga sering ditemukan dalam kantong plastik. HPDE dapat didaur ulang, meskipun selalu periksa dengan otoritas setempat Anda. Sekitar 12 persen dari semua kantong plastik dan 28 persen dari botol air dan susu didaur ulang di Inggris.

    HDPE daur ulang sering ditemukan dalam pipa, ubin lantai, lembaran dan plastik film, dan bahkan peti.

    Low Density Polyethylene (LDPE)
    Sama seperti HDPE, polietilen densitas rendah, atau LDPE, tidak banyak diterima dalam sebagian besar program daur ulang, tetapi dapat didaur ulang tergantung pada otoritas setempat.

    LDPE adalah plastik keras dan fleksibel yang ditemukan dalam botol peras seperti pasta gigi dan kantong roti. LDPE sering kali digunakan kembali sebagai pelapis tempat sampah.

    Polipropilen (PP)
    Polipropilen adalah plastik yang dapat didaur ulang dan telah lebih banyak diterima dalam program daur ulang. Karena titik lelehnya yang tinggi, PP sering digunakan sebagai wadah untuk cairan hangat dan kemasan populer untuk yogurt dan obat-obatan.

    Pastikan untuk membuang sisa makanan dan cairan sebelum didaur ulang. Anda akan menemukan PP daur ulang digunakan untuk sapu, sikat, dan nampan plastik.

  • DKI Jakarta Resmikan Pusat Daur Ulang Sampah dengan Kapasitas 8-10 Ton Sehari

    DKI Jakarta Resmikan Pusat Daur Ulang Sampah dengan Kapasitas 8-10 Ton Sehari

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Morego Green Indonesia (MGI) menghadirkan Collection Center Ciracas, Jakarta Timur

    Fasilitas yang berlokasi di RW 09, Kompleks Lingkungan Hidup, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ini menjadi pusat pengumpulan dan daur ulang sampah anorganik di Jakarta

    Fasilitas ini diharapkan menjadi penguat ekosistem pengelolaan atau daur ulang sampah berbasis masyarakat, dan menjadi langkah nyata mendukung Program 1 RW 1 Bank Sampah.

    “Kehadiran pusat daur ulang plastik seperti Collection Center Ciracas menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi sirkular, sekaligus sarana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto, dalam keterangan tertulis yang dibagikan usai peresmian.

    Asep menambahkan, fasilitas ini juga menjadi contoh penerapan creative financing.

    Dia menunjuk kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Skema kolaboratif ini penting untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta, sekaligus membuka ruang partisipasi dunia usaha dalam pembangunan lingkungan,” kata Asep.

    Komisaris PT Morego Green Indonesia, Astrid Fauzia Zahra, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung Program 1 RW 1 Bank Sampah dan penguatan ekonomi sirkular.

    Baca: Warga Jakarta didorong memilah sampah untuk kurangi volume sampah

    Collection Center Ciracas disebutnya dirancang sebagai proyek pilot yang melayani lima kecamatan di Jakarta Timur, yakni Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, Makasar, dan Pasar Rebo.

    “Kapasitas pengolahannya 8–10 ton sampah plastik per hari dengan bank sampah sebagai mitra utama,” kata Astrid. Ke depan, dia menambahkan, cakupan layanan ini ditargetkan dapat diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Jakarta.

    Astrid menambahkan, Collection Center Ciracas dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp 3,5 miliar dan telah menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

    Menurut dia, fasilitas ini juga terintegrasi dengan sistem penjemputan dan pembelian sampah plastik dengan harga yang kompetitif, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.

    Dalam proses pengolahan, sampah plastik yang masuk akan melalui dua tahap pemilahan. Tahap pertama adalah pemilahan awal untuk memisahkan jenis plastik yang masih tercampur.

    Tahap kedua berupa pemilahan lanjutan berdasarkan warna dan spesifikasi bahan baku industri daur ulang.

    Selanjutnya, botol plastik diproses dengan mesin pelepas label agar material lebih bersih, “Sebelum akhirnya dipres untuk efisiensi distribusi ke pabrik pengolahan.”

    Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menilai kehadiran Collection Center Ciracas tidak hanya membantu mengatasi persoalan sampah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi sirkular sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga setempat.

    “Pemerintah Kota Jakarta Timur akan terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya memilah sampah sejak dari rumah,” tutur Munjirin.

    Baca: Industri daur ulang kekurangan bahan baku berkualitas

    Menurutnya, Collection Center Ciracas dibangun sebagai simpul ekosistem bank sampah di lima kecamatan yakni Kecamatan Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, Makasar, dan Kecamatan Kramat Jati. Fasilitas ini mampu mengelola 8-10 ton sampah plastik per hari.

    “Seluruh bank sampah dari lima kecamatan nantinya bisa menjual hasil pilahannya di sini. Ini solusi nyata atas kendala pemasaran sampah yang selama ini dihadapi pengelola bank sampah,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

    Asep menjelaskan, Collection Center Ciracas ini merupakan tindak lanjut kerja sama Dinas LH DKI Jakarta dengan PT MGI yang ditandatangani pada 3 Desember 2025.

    Ia menambahkan, kerja sama berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Lahan yang digunakan merupakan aset Dinas LH, sementara pihak swasta menyewa dan mengelola fasilitas dengan dukungan teknologi pemilahan dan pengepresan sampah plastik.

    “Model pengelolaan ini rencananya akan dikembangkan di lokasi lain, salah satunya di kawasan PT JIEP, Pulo Gadung pada tahun depan,” ungkapnya.

    Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Collection Center Ciracas yang diharapkan mampu membantu penanganan sampah anorganik di lima kecamatan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

    “Pengelola bank sampah kini tidak perlu bingung lagi menjual hasil kegiatannya. sampah plastik, kardus, kertas, dan lainnya bisa langsung disalurkan ke sini,” bebernya

    Munjirin mengimbau masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini dengan memilah sampah sejak dari rumah, antara sampah organik dan anorganik. Sehingga, dapat mengurangi beban sampah yang sulit terurai, khususnya plastik,” tandasnya.

    Baca: Jenis plastik yang dapat didaur ulang

  • Dorong Perluasan Kebun Sawit di Tengah Bencana, Presiden Dinilai Tak Punya Empati

    Dorong Perluasan Kebun Sawit di Tengah Bencana, Presiden Dinilai Tak Punya Empati

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan kebun sawit di Papua sebagai kebijakan yang tidak berempati pada rakyat terutama korban banjir Sumatera yang sedang berjuang untuk bertahan hidup pasca bencana.

    Dalam pernyataan yang dirilis di laman resminya, WALHI menegaskan, dalam kondisi seperti saat ini seharusnya Presiden memimpin proses evaluasi izin dan penegakan hukum baik secara administratif (pencabutan izin) maupun pidana terhadap pelaku perusakan hutan.

    Pemerintah seharusnya menagih pertanggungjawaban korporasi untuk pemulihan lingkungan, serta koreksi kebijakan untuk melindungi ekosistem penting dan genting melalui moratorium permanen izin.

    Pernyataan presiden Prabowo menunjukkan tidak adanya kemauan politik untuk memperbaiki tata kelola hutan, lingkungan dan sumber daya alam, agar bencana ekologis tidak lagi terulang atau bahkan meluas ke wilayah-wilayah lain.

    Uli Arta Siagian, Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI mengatakan bahwa presiden Prabowo seperti tak punya hati dan empati atas penderitaan rakyat di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, juga seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi korban pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Keinginan untuk membuka sawit dan kebun tebu skala besar di Papua hanya akan memperparah krisis ekologis. Selama ini rakyat Papua juga telah mengalami perampasan wilayah adat akibat izin-izin yang diterbitkan pengurus negara,“ ujarnya.

    Baca: Penanaman sawit akan menyiapkan bencana baru di Papua

    Dia menambahhkan, bahkan pembukaan lahan 2 juta hektar untuk pangan dan energi yang sekarang berjalan dampaknya telah dirasakan oleh rakyat di Merauke, mulai dari perampasan wilayah adat, hilangnya sumber pangan lokal, banjir, kekerasan bahkan kriminalisasi.

    Tiap tahun banjir selalu terjadi di Merauke, bisa dibayangkan ke depan banjir di Papua akan semakin sering terjadi dan meluas jika pembukaan hutan untuk sawit dalam skala besar di Sumatera diulang Kembali di Papua.

    Papua dimasa depan akan mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini.”

    WALHI Papua mencatat bahwa Papua telah kehilangan tutupan hutan primer sekitar 688 ribu hektare hingga saat ini.

    Bahkan mengejutkannya lagi, deforestasi 2022-2023 seluas 552 ribu hektare hutan alam Papua terdeforestasi. Papua menyumbang 70 persen dari total deforestasi nasional.

    “Jika rencana ekspansi sawit, tebu dan lainnya atas nama swasembada pangan dan energi tetap dijalankan, sama artinya pengurus negara akan mengulang bencana ekologis Sumatera di Papua,“ tandasnya.

    Baca: Pembukaan hutan tanpa pertimbangkan kelestarian lingkungan adalah kekerasan oleh Negara

    Lebih jauh lagi, emisi yang akan dilepaskan dari perubahan hutan menjadi konsesi sawit, tebu dan aktifitas ekstraktif lainnya akan semakin memperparah krisis iklim. Anomali iklim, cuaca ekstream Adalah bahaya yang akan dihadapi oleh jutaan rakyat Indonesia.

    Uli menegaskan, rencana membuka hutan untuk menanam tanaman yang menghasilkan bio energi bukanlah solusi baru, tetapi bagian dari pendekatan pembangunan berbasis ekspansi lahan yang telah dikritik selama ini.

    Pembukaan hutan untuk sawit, tambang, dan proyek ekstraktif lainnya merupakan salah satu penyebab struktural terjadinya krisis lingkungan, termasuk mengurangi kemampuan lanskap untuk menyerap curah hujan ekstrem, memperparah banjir, dan merusak sumber penghidupan masyarakat adat serta masyarakat lokal.

    WALHI mengingatkan bahwa kedaulatan energetika harus menjadi prioritas negara, tidak cukup hanya swasembada pangan dan energi.

    Energetika harus diletakkan dalam kerangka hak, sebab akses terhadap energi yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia.

    “Energi memungkinkan produksi pangan, tempat tinggal layak diberbagai iklim, layanan esensisal seperti Kesehatan dan Pendidikan serta konektifitas. Sistem energi harus diletakkan pada pemenuhan kebutuhan hak dasar warga negara bukan pada akumulasi kapital,” tutup Uli.

    Baca: Perjuangan warga Papua menjaga hutan adat