7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan kebun sawit di Papua sebagai kebijakan yang tidak berempati pada rakyat terutama korban banjir Sumatera yang sedang berjuang untuk bertahan hidup pasca bencana.
Dalam pernyataan yang dirilis di laman resminya, WALHI menegaskan, dalam kondisi seperti saat ini seharusnya Presiden memimpin proses evaluasi izin dan penegakan hukum baik secara administratif (pencabutan izin) maupun pidana terhadap pelaku perusakan hutan.
Pemerintah seharusnya menagih pertanggungjawaban korporasi untuk pemulihan lingkungan, serta koreksi kebijakan untuk melindungi ekosistem penting dan genting melalui moratorium permanen izin.
Pernyataan presiden Prabowo menunjukkan tidak adanya kemauan politik untuk memperbaiki tata kelola hutan, lingkungan dan sumber daya alam, agar bencana ekologis tidak lagi terulang atau bahkan meluas ke wilayah-wilayah lain.
Uli Arta Siagian, Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI mengatakan bahwa presiden Prabowo seperti tak punya hati dan empati atas penderitaan rakyat di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, juga seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi korban pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Keinginan untuk membuka sawit dan kebun tebu skala besar di Papua hanya akan memperparah krisis ekologis. Selama ini rakyat Papua juga telah mengalami perampasan wilayah adat akibat izin-izin yang diterbitkan pengurus negara,“ ujarnya.
Baca: Penanaman sawit akan menyiapkan bencana baru di Papua
Dia menambahhkan, bahkan pembukaan lahan 2 juta hektar untuk pangan dan energi yang sekarang berjalan dampaknya telah dirasakan oleh rakyat di Merauke, mulai dari perampasan wilayah adat, hilangnya sumber pangan lokal, banjir, kekerasan bahkan kriminalisasi.
Tiap tahun banjir selalu terjadi di Merauke, bisa dibayangkan ke depan banjir di Papua akan semakin sering terjadi dan meluas jika pembukaan hutan untuk sawit dalam skala besar di Sumatera diulang Kembali di Papua.
Papua dimasa depan akan mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini.”
WALHI Papua mencatat bahwa Papua telah kehilangan tutupan hutan primer sekitar 688 ribu hektare hingga saat ini.
Bahkan mengejutkannya lagi, deforestasi 2022-2023 seluas 552 ribu hektare hutan alam Papua terdeforestasi. Papua menyumbang 70 persen dari total deforestasi nasional.
“Jika rencana ekspansi sawit, tebu dan lainnya atas nama swasembada pangan dan energi tetap dijalankan, sama artinya pengurus negara akan mengulang bencana ekologis Sumatera di Papua,“ tandasnya.
Baca: Pembukaan hutan tanpa pertimbangkan kelestarian lingkungan adalah kekerasan oleh Negara
Lebih jauh lagi, emisi yang akan dilepaskan dari perubahan hutan menjadi konsesi sawit, tebu dan aktifitas ekstraktif lainnya akan semakin memperparah krisis iklim. Anomali iklim, cuaca ekstream Adalah bahaya yang akan dihadapi oleh jutaan rakyat Indonesia.
Uli menegaskan, rencana membuka hutan untuk menanam tanaman yang menghasilkan bio energi bukanlah solusi baru, tetapi bagian dari pendekatan pembangunan berbasis ekspansi lahan yang telah dikritik selama ini.
Pembukaan hutan untuk sawit, tambang, dan proyek ekstraktif lainnya merupakan salah satu penyebab struktural terjadinya krisis lingkungan, termasuk mengurangi kemampuan lanskap untuk menyerap curah hujan ekstrem, memperparah banjir, dan merusak sumber penghidupan masyarakat adat serta masyarakat lokal.
WALHI mengingatkan bahwa kedaulatan energetika harus menjadi prioritas negara, tidak cukup hanya swasembada pangan dan energi.
Energetika harus diletakkan dalam kerangka hak, sebab akses terhadap energi yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia.
“Energi memungkinkan produksi pangan, tempat tinggal layak diberbagai iklim, layanan esensisal seperti Kesehatan dan Pendidikan serta konektifitas. Sistem energi harus diletakkan pada pemenuhan kebutuhan hak dasar warga negara bukan pada akumulasi kapital,” tutup Uli.
Leave a Reply