ruangkota

Tag: aksi mahasiswa

  • Aksi Mahasiswa Tolak Pemilu Curang dan Tuntut Pemakzulan Jokowi

    Aksi Mahasiswa Tolak Pemilu Curang dan Tuntut Pemakzulan Jokowi

    Foto: Kompascom

    7cloud.asia – Protes terhadap langkah politik Presiden Jokowi terus mluas. Menyusul petisi dari sivitas akademika puluhan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kini mahasiswa mulai turun ke jalan.

    Sekelompok mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta, pada Rabu (7/2/2024) menggelar aksi di dekat Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebelumnya para mahasiswa melakukan longmarch dari Tugu Reformasi menuju Harmoni, Jakarta Pusat.

    Dalam orasinya, mahasiswa mengkritik politik dinasti yang dipraktikkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Baca: Mahasiswa turun ke jalan tolak politik dinasti dan capres pelanggar HAM

    Mereka menolak kecurangan di Pemilu 2024 dan menuntut pemakzulan presiden Jokowi, karena dinilai sudah melenceng dari cita-cita reformasi.

    Selain berorasi massa sempat mencopot alat peraga kampanye dan membakar ban di lampu merah Jalan Harmoni.

    Usai berorasi mahasiswa membubarkan diri dengan tertib pada malam harinya.

    Mereka mengatakan aksi merupakan aksi awal, dan akan ada aksi susulan sebagai respon atas sikap Istana soal petisi sivitas akademika sejumlah perguruan tinggi.

    Baca: Sivitas akademika dari 60 kampus ingatkan Jokowi

    Sebelumnya, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Rafly Rayhan Al Khajri dikutip detikjatim.com mengatakan bahwa mahasiswa sedang melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi Reformasi jilid II

    Langkah ini diambil menyusul sikap Istana Negara mengenai pernyataan sikap dan kritik akademisi sejumlah kampus negeri di Indonesia terhadap Presiden Jokowi agar bertindak sesuai demokrasi.

    Seperti diketahui, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap fenomena kritik dari akademisi adalah hal yang wajar jelang pemilu 2024. Ia juga menyinggung soal strategi politik partisan.

    Menanggapi pernyataan Ari, Rafly menilai bahwa pernyataan itu seperti suara sumbang dan pembiaran.

    Baca: Bahaya dan dampak politik dinasti

    Ia menilai Istana berusaha menghindari framing bahwa Jokowi juga merupakan seorang partisan yang mendukung pasangan calon capres-cawapres tertentu.

    Bahkan lebih buruk, Jokowi menggunakan alat negara dan kekuasaan untuk memenangkan pasangan yang didukungnya.

    “Istana lupa kalau Jokowi juga partisan. Pernyataan itu tidak lebih dari sekedar upaya penyangkalan Istana terhadap demokrasi yang telah dirusak oleh Jokowi,” kata Rafly.

     

  • Aksi Mahasiswa Bertajuk Ibu Pertiwi Memanggil: Serukan Penolakan Laporan Pertanggung-jawaban Jokowi

    Aksi Mahasiswa Bertajuk Ibu Pertiwi Memanggil: Serukan Penolakan Laporan Pertanggung-jawaban Jokowi

    7cloud.asia – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mewarnai Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 pada Jumat (16/8/2024).

    Aksi mahasiswa ini bertajuk Ibu Pertiwi Memanggil dan diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,

    Dalam aksinya, mahasiswa menyerukan penolakan terhadap laporan pertanggung-jawaban Presiden Joko Widodo. Mahasiswa menilai, selama 10 tahun kepemimpinannya banyak janji yang tak terealisasi.

    Bahkan, tidak sedikit kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Baca Juga: Rapor Merah 10 Tahun Jokowi: Ingkar Semua Janji kepada Masyarakat Adat

    Kericuhan sempat pecah saat terjadi aksi saling dorong antara sejumlah mahasiswa dengan anggota Kepolisian di Jalan Asia Afrika atau di belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan Jakarta.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA di lapangan, sejumlah mahasiswa melakukan “long march” dari arah Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gelora untuk melakukan unjuk rasa sekitar pukul 15.53 WIB.

    Akibat unjuk rasa tersebut, sejumlah jalan terjadi kepadatan namun polisi tidak melakukan penutupan Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Gelora.

    Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara kedua belah pihak namun kelompok mahasiswa akhirnya mundur sehingga tidak terjadi bentrok yang berkepanjangan.

    Baca Juga: Buka Sidang Bersama DPR dan DPD: Puan Maharani Singgung Penyelenggaraan Pemilu 2024, Kekuasaan dan Etika Politik

    Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan RI.

    Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

     

     

  • Aksi Serentak Rebut Demokrasi Rakyat! Akan Kembali Digelar Hari Ini

    Aksi Serentak Rebut Demokrasi Rakyat! Akan Kembali Digelar Hari Ini


    7cloud.asia – BEM seluruh Indonesia kembali menyerukan aksi serentak di seluruh Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rakyat pada Senin (26/8/2024).

    Aksi yang diberi tajuk Rebut Demokrasi Rakyat! ini akan dilakukan di kantor DPRD di kota atau daerah masing-masing.

    Di Jakarta, akan digelar Aksi Gruduk DPR RI Rebut Demokrasi Rakyat. Selain itu itu juga akan digelar aksi di Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol.

    “Dimenangkannya putusan MK yang diadopsi dalam PKPU untuk pemilihan kepala daerah, tidak menyurutkan gerakan kaum muda atas kemenangan yang sudah diraih, itulah kemenangan kecil atas kerja keras yang dilakukan oleh gerakan rakyat, bukan belas kasihan. Kami mengajak seluruah elemen gerakan rakyat untuk dapat terlibat dalam aksi pada Senin, 26 Agustus 2024 di Gedung DPR,” demikian seruan yang terima 7cloud.asia.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.176 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di dua lokasi, yakni Gedung KPU dan Gedung DPR.

    Baca Juga: Aksi Mahasiswa Bertajuk Ibu Pertiwi Memanggil: Serukan Penolakan Laporan Pertanggung-jawaban Jokowi

    “Kami libatkan personel pengamanan unjuk rasa sebanyak 4.716 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024

    Ade Ary menjelaskan jumlah personel tersebut terdiri dari Satuan Tugas Daerah (Satgasda) 2.780 personel, Satuan Tugas Resor (Satgasres) 245 personel, Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI, Mabes Polri dan Pemda DKI 1.691 personel.

    Ade Ary juga menyebutkan pelaksanaan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif dan penegakan hukum.

    Untuk fokus pengamanan, yaitu area gedung DPR/MPR RI sebanyak 2.728 personel, area gedung KPU RI sebanyak 1.777 personel.

    “Untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) sebanyak 211 personel,” katanya.

    Baca Juga: Ribuan Massa Geruduk Gedung MPR/DPR

    Ade Ary juga menambahkan untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai eskalasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” katanya.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga mengimbau kepada peserta aksi tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

  • Komnas HAM Turunkan Tim untuk Menginvestigasi Aksi Mahasiswa yang Berakhir Ricuh di Semarang

    Komnas HAM Turunkan Tim untuk Menginvestigasi Aksi Mahasiswa yang Berakhir Ricuh di Semarang

    7cloud.asia – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan tim menginvestigasi aksi mahasiswa di depan DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (26/8/2024) yang berakhir ricuh.

    Tim investigasi dari Komnas HAM ini sudah sekitar tiga hari berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban dalam kericuhan antara mahasiswa dan polisi.

    “Kami turun ke Semarang karena ada aksi besar 26 Agustus lalu yang menyedot perhatian nasional,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Kamis (29/8/2024) dilansir Antaranews.com.

    Dalam investigasi tersebut, kata Saurlin, Komnas HAM bertemu dengan pejabat Polda Jawa Tengah, mahasiswa, korban, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, hingga pendamping dari kelompok masyarakat.

    Selain itu, lanjut dia, tim investigasi Komnas HAM juga mengumpulkan rekaman CCTV untuk dianalisa.

    Ia menuturkan unjuk rasa merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang memerlukan perlindungan negara.

    “Penyampaian pikiran di muka umum dijamin oleh undang-undang. Ini merupakan hal bagus untuk demokrasi,” katanya.

    Baca Juga: Aksi Mahasiswa Bertajuk Ibu Pertiwi Memanggil: Serukan Penolakan Laporan Pertanggung-jawaban Jokowi

    Pascademo yang berakhir ricuh kemarin, ia meminta jangan sampai para mahasiswa yang melakukan aksi mendapat intimidasi.

    “Demo merupakan sesuatu yang positif, oleh karena itu demo jangan menjadi sumber trauma,” katanya.

    Saurlin menambahkan hasil investigasi tersebut akan dianalisis sebelum akhirnya Komnas HAM memberikan rekomendasi atas peristiwa tersebut.

    Sebelumnya, polisi membubarkan paksa aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Semarang pada Senin (26/8/2024) petang.

    Sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga.

    Dalam aksinya, para mahasiswa merusak dua pintu gerbang kompleks kantor yang berada satu lokasi dengan kantor Wali Kota Semarang.

    Polisi mendorong massa mahasiswa ke arah Utara di Jalan Pemuda dengan menggunakan mobil meriam air dan tembakan gas air mata.

    Dilansir sindonews.com, demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh ini mengakibatkan korban luka-luka baik dari pihak pendemo maupun polisi.

    Baca Juga: Mengapa Aktivisme Mahasiswa di Indonesia Makin Meredup

    Pendamping hukum Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat (Geram), Tuti Wijaya, mengungkapkan demonstrasi yang berujung kericuhan itu mengakibatkan 33 mahasiswa menjadi korban.

    Para korban dibawa ke beberapa rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, yakni di RS Roemani, RSUP Kariadi, dan RS Hermina Pandanaran Semarang.

    Sementara, dari pihak keamanan dilaporkan ada satu orang yang terluka karena lemparan benda seperti tombak di pipi kanannya.

    Sebelumnya, Ombudsman telah meminta pihak kepolisian dalam menangani unjuk rasa mahasiswa berpedoman pada aturan yang ada.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, ada tiga peraturan yang menjadi pedoman kepolisian dalam bertindak, yakni Peraturan Kapolri Nomor 16/2006, Peraturan Kapolri Nomor 1/2009, dan Peraturan Kapolri Nomor 8/2009.

    “Cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan harus sesuai dengan prinsip proporsional, jika pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali,” katanya.

    Menurut dia, fungsi intelijen harus dimaksimalkan untuk mengukur potensi kualifikasi dan kuantitas gangguan.

    Farida menegaskan upaya maksimal aparat dalam mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjaga demonstrasi.

  • Aksi Mahasiswa Dibubarkan karena Kritik Gibran, DPR: Demokrasi Bukan Hanya Soal Pemilu

    Aksi Mahasiswa Dibubarkan karena Kritik Gibran, DPR: Demokrasi Bukan Hanya Soal Pemilu

    7cloud.asia – Anggota Komisi III DPR, Abdullah menyatakan bahwa pengamanan terhadap pejabat tinggi negara memang penting.

    Namun Abdullah mengingatkan agar aparat tak menjadikan alasan pengamanan untuk meredam aspirasi masyarakat secara sewenang-wenang.

    “Aksi mahasiswa yang dilakukan secara terbuka dan simbolik harus dipandang sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat,” ungkapnya.

    Abdullah menyebut demokrasi bukan hanya soal kebebasan memilih di pemilu, tapi juga tentang keberanian mendengarkan kritik dan suara yang berbeda.

    “Kalau ruang kritik yang sah dan damai ditanggapi dengan penangkapan atau pembungkaman, maka kita sedang menghadirkan demokrasi yang hanya prosedural, bukan substantif,” tukas Abdullah.

    Baca: Tindakan represif aparat kepada mahasiswa Blitar yang kritik Gibran

    Abdullah pun berharap tidak ada upaya lanjutan untuk membungkam mahasiswa secara struktural.

    Baik melalui tekanan terhadap kampus, intimidasi terhadap organisasi kemahasiswaan, maupun pendekatan yang menciptakan efek jera terhadap aktivisme sipil.

    “Kami akan mengawal agar tidak ada bentuk intimidasi lanjutan. Kritik mahasiswa adalah bagian dari kontrol publik. Justru pejabat publik perlu mendengarkannya secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPR disebut akan terus memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dijalankan secara adil dan tidak digunakan untuk melindungi kekuasaan dari kritik yang sah.

    “Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika kebebasan berpendapat dijaga, bukan dibatasi,” tandas Abdullah

    Baca: Mahasiswa peringati 27 tahun reformasi malah ditahan

    Dalam negara hukum, ia menegaskan bahwa kritik sekalipun terhadap pejabat tertinggi bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari partisipasi publik yang seharusnya dilindungi.

    Terlebih dalam aksi tersebut, menurut Abdullah, tidak ada unsur kekerasan, ujaran kebencian, atau tindakan yang mengancam keselamatan pejabat negara.

    “Penangkapan mahasiswa karena membawa poster bertuliskan pertanyaan atau kritik terhadap Wakil Presiden, apapun narasinya, adalah bentuk reaksi yang berlebihan,” tutur politisi PKB ini.

    Sebelumnya tiga mahasiswa sempat ditahan oleh aparat pengamanan saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur pada Rabu (18/6/2025) lalu.

    Baca: Pemerintahan Jokowi membawa reformasi mundur ke titik nol