ruangkota

Tag: batu bara

  • Tambang Batu Bara di Jambi Picu Masalah Sosial dan Lingkungan, Adakah Solusinya?

    Tambang Batu Bara di Jambi Picu Masalah Sosial dan Lingkungan, Adakah Solusinya?

    7cloud.asia – Komisi VII DPR dalam masa reses kali ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap masalah yang ditimbulkan tambang batu bara di sana. 

    Selain masalah lingkungan, operasional tambang batu bara khususnya lalu lintas angkutan batubara juga memicu masalah sosial. Angkutan batu bara berdampak pada kemacetan di sejumlah wilayah di Jambi.

    Sehingga dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi VII DPR mengimbau agar seluruh pihak terkait dapat berdiskusi untuk memperoleh solusi terbaik dalam memecahkan masalah terkait tambang batu bara di Jambi tersebut. 

    “Pertemuan kali ini kami lakukan dengan pemerintah daerah Jambi dipimpin oleh gubernurnya langsung dengan mengajak pelaku usaha tambang dan juga pengembang jalan khusus batu bara,” terang Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno usai pertemuan yang bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (5/5/2023). 

    Baca:  Pengembangan energi terbarukan lamban karena kurang dukungan dari pemerintah

    Permasalahan yang jadi sorotan ialah transportasi batu bara yang masih memakai fasilitas jalan umum. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir Februari 2023, ramai pemberitaan terjadi kemacetan parah selama 22 jam di jalan lintas Tembesi- Sarolangun, Jambi yang bahkan sampai mengakibatkan kerugian korban jiwa.

    Hal ini disinyalir karena penumpukan volume kendaraan yang didominasi truk pengangkut batu bara di salah satu jalur utama di Jambi tersebut.

    “Maka kita cari solusi bagaimana kita bisa melaksanakan percepatan pembangunan jalan, supaya ada solusi jalur khusus batu bara. Sehingga mengurangi beban jalan nasional, dimana jalan nasional itu masih bisa difungsikan secara terbatas agar perekonomian masyarakat yang tinggi di sektor pertambangan ini bisa jalan, dan perekonomian daerah juga bergerak,” urai Eddy.

    Baca: Alasan untuk segera beralih ke mobil listrik

    Dari pertemuan itu diakui, sektor tambang batu bara memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat Jambi. Namun tambang batu bara harus dikelola secara bijak dan efisien dari hulu hingga ke hilir agar tidak mengganggu sektor lain.

    Politisi Fraksi PAN itu mengapresiasi kerja pemerintah provinsi dan mengingatkan agar pelaku usaha tambang di Jambi dan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan segala kewajibannya. 

    “Apa yang dilakukan pemprov sudah maksimal dan kami dukung itu. Kami turut mengimbau ke pelaku usaha batu bara agar melaksanakan kewajibannya apakah itu CSR (Corporate Social Responsibility) maupun pelaksanaan DMO (Domestic Market Obligation), termasuk bagi mereka yang berkomitmen membangun jalur khusus (batubara) itu,” terang Eddy. 

    Baca: Kontroversi kelanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung

    Anggota Komisi VII DPR Nasril Bahar juga menekankan agar  perusahaan tambang batu bara memperhatikan pemenuhan kewajibannya kepada negara sesuai perundang-undangan.

    “Jangan cuma keluhan mereka (tambang batu bara) kita tampung terhadap kepadatan lalu lintas truk tambang. Kita paham, kita pun berusaha cari solusi. Tapi harus ada kewajiban yang mereka tunaikan,” ungkap Nasril usai pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi itu.

    Beberapa kewajiban itu seperti pemenuhan tanggung jawab sosial atau CSR dan Domestic Market Obligation (DMO). Nasril percaya sepanjang kewajiban tambang batu bara ditunaikan, maka solusi dari masalah lalu lintas angkutan batubara ini dapat diselesaikan.

    Ia mengimbau jangan pula beban yang ditimbulkan tambang batu bara ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah.

    Legislator Dapil Sumatera III ini pun menyoroti pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan barubara di Jambi, dimana menurutnya pemberian dana CSR terkesan masih ditahan-tahan.

    Baca: Stasiun Tanah Abang direnovasi, kapasitasnya akan meningkat tiga kali

    Nasril mengatakan sebagian besar tambang batu bara di Jambi tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam mengalokasikan dana CSR minimal 5% dari pendapatan tiap tahun. 

    Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut mengikat perusahaan terhadap perijinan di masa mendatang.

    “Bisa saja kementerian ESDM tidak mengeluarkan ijin baru dan atau tidak menerbitkan serta menyambung ijin yang telah ada. Kami pun minta kementerian ESDM minta secara kolektif dari 94 penambang batu bara di sini (Jambi) melampirkan 5 tahun terakhir dana CSR mereka. Supaya tahu siapa saja yang memenuhi targetnya,” pungkas Nasril. 

    Indonesia diketahui masih memiliki cadangan batu bara yang cukup banyak (sekitar 38,8 miliar ton) dengan umur cadangan mencapai 65 tahun, yang sebagian di antaranya berada di Jambi.

    Sumber: dpr.go.id

  • Menimbang Keseriusan Negara-negara di Dunia Kurangi Konsumsi Batu bara

    Menimbang Keseriusan Negara-negara di Dunia Kurangi Konsumsi Batu bara

    7cloud.asia – Indonesia masih ketagihan batu bara, wajar jika emisi karbon Indonesia masuk 10 besar di dunia.

    Pada 2023 Indonesia memecah rekor ketika awal Desember produksi batu bara telah mencapai 703,14 juta ton, melampaui target 694,5 juta ton.

    Angka emisi karbon dari batu bara ini belum menimbang co-firing biomassa kayu, yang berdasarkan data Trend Asia dapat memperburuk 155,9 juta ton emisi dari deforestasi 240.622 ha hutan alam.

    Sebanyak 43,59% angka emisi karbon Indonesia berasal dari hutan dan lahan, yang menandakan buruknya perlindungan hutan.

    Akibatnya, dampak perubahan iklim yang dialami Indonesia akan semakin parah. Padahal Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim.

    Baca: Emisi karbon Indonesia masuk 10 besar dunia

    ”Ini akan memperparah bencana hidrometeorologi yang saat ini saja sudah mendera kita,” ujar Novita Indri, juru kampanye energi Trend Asia.

    Communication Specialist 350.org Indonesia, Firdaus Cahyadi mengatakan, melihat rencana umum energi nasional (RUEN) Indonesia setidaknya sampai pada tahun 2040 masih akan bergantung pada energi fosil terutama batu bara.

    Bahkan parahnya diproyeksikan ekspor batu bara akan menurun, tetapi konsumsi batu bara dalam negeri akan terus naik.

    Dengan kondisi ini konsumsi batu bara Indonesia semakin besar dari tahun ke tahun, Selain untuk produksi listrik pada jaringan listrik PLN, juga untuk pembangkit captive terutama industri mineral,” ujarnya.

    Saat ini, KTT perubahan iklim terbesar sedunia, Conferences of the Parties ke-28 (COP 28) sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab.

    Baca: Polusi udara di Dubai memburuksaat COP 28 digelar

    COP 28 ini akan menjadi pertemuan yang krusial untuk memastikan komitmen, pendanaan, penggunaan teknologi bersih lebih dari sebelumnya.

    Namun, dalam sebuah diskusi She Changes Climate (21/11/2023), Presiden COP 28, Sultan Al Jaber menyatakan bahwa penghapusan bahan bakar fosil termasuk batu bara untuk pencapaian target iklim dunia “tidak berlandaskan sains”.

    Ia bahkan menyatakan bahwa menghapus bahan bakar fosil akan mengirim dunia “kembali ke dalam gua”.

    Penyangkalan Al Jaber, yang juga memimpin perusahaan minyak nasional Dubai, menuai kritik.

    Baca: Sambut COP 28 masyarakat sipil serukan aksi nyata

    Sikap Al Jaber dinilai menandai keengganan untuk meninggalkan batu baradan konflik kepentingan industri fosil yang dapat merintangi upaya penanggulangan perubahan iklim.

    Temuan peneliti pada Laporan Sintesis IPCC AR6 yang dirilis Maret 2023 lalu menunjukkan bahwa dunia perlu mengurangi emisi CO2 sebesar 48% pada 2030 dan 99% pada 2050 untuk target 1,5oC demi mencegah dampak perubahan iklim yang parah.

    “Emisi global pada tingkat saat ini dengan cepat meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer kita, menyebabkan perubahan iklim tambahan dan dampak yang semakin serius dan meningkat,” kata Professor Corinne Le Quéré, Profesor Riset Royal Society di Sekolah Ilmu Lingkungan UEA.

    Baca: Upaya untuk meninggalkan batu bara

    “Semua negara perlu melakukan dekarbonisasi ekonomi mereka dengan lebih cepat dari yang sedang dilakukan saat ini untuk menghindari dampak-dampak terburuk dari perubahan iklim.”

    “Presiden COP 28 Sultan Al Jaber, yang seharusnya berperan dalam upaya melawan perubahan iklim, justru melakukan penyangkalan sains ketika ia berkepentingan sebagai bagian dari industri fosil.

    Indonesia, sebagai negara yang rentan akan dampak perubahan iklim, perlu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan pengambilan keputusan.

    ”Indonesia mengurangi target produksi batu bara yang bombastis, bertekad bulat mengurangi emisi, dan segera menjalankan transisi energi yang berkeadilan,” pungkas Novita.

    Baca: Daftar PLTU batu bara yang mangkrak

     

  • Pensiunkan PLTU akan Untungkan Ekonomi Indonesia ke Depan

    Pensiunkan PLTU akan Untungkan Ekonomi Indonesia ke Depan

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan rencana moratorium atau penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

    Proyek PLTU baru akan dihentikan setelah tahun 2025, kecuali beberapa proyek yang sudah terlanjur dalam konstruksi dan tahap penyelesaian akhir.

    Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia tengah menghadapi tekanan global perihal pencapaian target penurunan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri (business as usual) dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

    Namun moratorium bukan akhir dari perjalanan PLTU. Beberapa usaha dapat diintegrasikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah agar PLTU dapat berkontribusi dalam transisi energi, terlebih dalam mengejar target emisi serta mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.

    Riset juga memperlihatkan bahwa moratorium akan meningkatkan investasi di energi baru terbarukan yang akan menguntungkan Indonesia di masa depan.

    Indonesia menduduki peringkat ke-7 dunia sebagai negara yang paling banyak menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada 2020.

    Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indonesia juga tengah membangun proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW yang akan didominasi oleh PLTU sebesar 20.000 MW.

    Selain itu, PLN juga sedang mengembangkan Program Percepatan (FTP) II dengan total 7.000 MW yang didominasi oleh PLTU. Wacana pembangunan 41 GW pembangkit baru, dengan dominasi PLTU sebesar 36%, juga sedang dibicarakan.

    PLTU menjadi andalan bagi sumber energi di Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia.

    Total cadangan batu bara Indonesia hingga akhir 2019 mencapai 37,56 miliar ton, yang sebagian besar didominasi oleh batu bara berkalori rendah dan sedang.

    Cadangan Batu Bara Indonesia tahun 2019. PYC Data Center
    Indonesia memegang peran penting di pasar batu bara global sebagai peringkat ke-2 negara pengekspor terbesar, dengan 18,2% dari total ekspor batu bara di dunia.

    Pada tahun 2019, realisasi produksi batu bara Indonesia sebesar 616 juta ton, dengan 76% dari total produksinya dialokasikan untuk ekspor.

    Dengan cadangan yang melimpah, harga yang murah, dan efisiensi yang tinggi, PLTU menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sumber energi listrik nasional.

    PLTU menyumbang 35.220 MW atau 50% dari jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik PLN hingga Juni 2020.

    Di sisi lain, kehadiran PLTU memberikan kerugian bagi sosial dan lingkungan.

    Faktanya, pada 2015, emisi karbon yang ditimbulkan dari PLTU batu bara menyumbang 122,5 juta ton CO2e atau 70% dari seluruh emisi karbon pembangkit listrik.

    Emisi karbon dari PLTU diprediksi terus meningkat apabila Indonesia terus menggunakan PLTU dalam jangka panjang.

    Dengan adanya peningkatan mengurangi dan untuk menekan dampak negatif emisi karbon, maka diperlukan langkah strategis dan salah satunya dengan penerapan moratorium PLTU.

    Manfaat ekonomi pada masa mendatang
    Moratorium PLTU dapat memberikan keuntungan bagi ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    Tren investasi dan ekonomi hijau terlihat semakin berkembang. Para investor juga mulai mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dalam indikator pengambilan keputusan berinvestasi, sehingga proyek-proyek yang ramah lingkungan menjadi prioritas pendanaan.

    Terlebih lagi, beberapa negara seperti Inggris dan Jepang serta perusahaan global seperti General Electric asal Amerika Serikat dan Siemes asal Jerman bahkan telah mendeklarasikan komitmennya untuk menghentikan pendanaan proyek-proyek energi fosil termasuk PLTU batu bara.

    Sehingga, peluang investasi untuk pengembangan PLTU pada masa depan akan semakin sulit.

    Permintaan energi baru terbarukan (EBT) juga diperkirakan akan semakin meningkat dan harganya akan semakin menurun seiring berkembangnya teknologi.

    Alhasil, harga listrik dari pembangkit EBT menjadi semakin kompetitif terhadap harga listrik dari PLTU.

    Sementara itu, biaya operasional PLTU seperti biaya bahan bakar, biaya operasional dan pemeliharaan akan membebani negara.

    Ditambah lagi pemerintah juga harus menanggung biaya dari dampak negatif pada kesehatan manusia yang ditimbulkan akibat emisi karbon dari PLTU.

    Meski begitu ancaman kerugian tersebut dapat dikurangi dengan beberapa alternatif usaha agar PLTU tetap dapat berkontribusi bagi ketahanan ekonomi dan ketahanan energi di masa depan.

    Moratorium bukanlah akhir perjalanan PLTU
    Banyak alternatif usaha yang dapat diterapkan agar PLTU dapat bertahan dalam mendukung ketahanan energi dan ekonomi Indonesia.

    Beberapa hal dapat disinergikan oleh PLN dan pemerintah dalam mengurangi dampak negatif PLTU.

    Pertama, PLN perlu mengkaji ulang proporsi PLTU dalam rencana pengembangan 41 GW pembangkit listrik dengan meningkatkan porsi EBT dalam pengembangan tersebut.

    Kedua, PLN dapat memikirkan opsi berikut untuk memanfaatkan aset PLTU yang akan terbengkalai.

    Alih-alih dibongkar, PLN bisa mengimplementasikan teknologi bersih (clean coal technology) pada PLTU yang telah ada sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Selain itu, PLN dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya di bidang energi dalam pengembangan teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mengurangi emisi karbon.

    Ketiga, pemerintah Indonesia atau PLN dapat menerbitkan instrumen investasi hijau yang menarik seperti surat utang hijau untuk pembiayaan dalam mengembangkan teknologi tersebut.

    Terakhir, cadangan batu bara Indonesia yang besar juga dapat dimanfaatkan untuk program strategis nasional dengan cara diolah kembali. Salah satunya adalah program mengubah batu bara berkalori rendah menjadi gas yang bernama dimethyl ether (DME) yang bisa digunakan untuk mengganti Liquid Petroleum Gas (LPG).

    Jelang moratorium PLTU pada 2025, PLN sebaiknya tidak mengambil kesempatan untuk memaksimalkan pembangunan PLTU baru.

    Apabila PLN dan pemerintah tidak mampu memanfaatkan momentum moratorium PLTU ini, dapat dipastikan Indonesia tidak hanya gagal mengejar target emisi, namun juga mengancam ketahanan ekonomi dan ketahanan energi Indonesia pada masa depan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation. Penulis: Felicia Grace Ratnasari Utomo, Research Staff, The Purnomo Yusgiantoro Center dan Filda Citra Yusgiantoro, Senior Researcher, The Purnomo Yusgiantoro Center

  • PLTU Baru yang Cocok Dialihkan Pakai Biomassa

    PLTU Baru yang Cocok Dialihkan Pakai Biomassa

    7cloud.asia – Usaha Indonesia untuk bebas dari energi batu bara yang melepaskan banyak emisi gas rumah kaca dan mengotori bumi masih belum mulus.

    Per 2022, sekitar 67% pasokan listrik di tanah air masih berasal dari pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    PLN semestinya memangkas rencana proyek PLTU baru yang masih menggunakanbatu bara agar Indonesia lebih berkesempatan menikmati energi bersih sejak awal.

    Riset yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) menemukan pengurangan PLTU baru ini bisa dilakukan dengan tiga langkah.

    Salah satu yang kami usulkan adalah dengan mengganti sumber energi beberapa PLTU baru dari batu bara ke energi alternatif, yaitu bahan bakar nabati alias biomassa.

    Solusi ini ditawarkan IESR, khusus bagi PLTU dengan mesin pembakaran tipe stoker. Mesin ini bisa melahap bahan bakar biomassa seperti sekam padi, cangkang sawit, dan sebagainya untuk menggantikan batu bara.

    Baca: Transisi energi di Indonesia

    Secara teknis, produksi energi biomassa menjadi energi listrik dapat dilakukan hampir serupa dengan batu bara, yaitu melalui pembakaran.

    Panas hasil pembakaran memicu mesin uap PLTU untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.

    Mengapa kami memilih energi biomassa? Di beberapa tempat, sumber energi biomassa melimpah, bahkan terlalu banyak sehingga justru melepaskan emisi gas rumah kaca.

    Dengan memanfaatkan biomassa, PLN tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, tapi juga berkontribusi mengurangi produksi limbah organik terutama di kawasan pertanian dan perkebunan.

    Emisi gas rumah kaca PLTU juga menjadi sebabnya. Sebuah studi di Malaysia mencatat penggunaan biomassa cangkang maupun limbah cair sawit menghasilkan emisi lebih rendah sekitar 17-41% dari pembakaran batu bara.

    Analisis IESR menemukan ada tujuh proyek PLTU yang dapat dialihfungsikan menjadi biomassa. Semua pembangkit ini dimiliki langsung oleh PT PLN sehingga risiko hukum atau pun bisnis akibat perubahan fungsinya lebih rendah.

    Baca: Inovasi energi baru dari ampas kopi

    Dari batu bara ke sekam padi
    Studi IESR mencatat peluang PLN untuk mengganti sumber energi batu bara ke energi sekam padi.

    Uji coba penggunaan bahan bakar pendamping batu bara di PLTU Ropa di Flores dan PLTU Bolok di Kupang menggunakan bahan bakar biomassa, salah satunya sekam padi. 

    Ada dua proyek pembangunan PLTU baru, menurut catatan IESR, yang bisa dialihfungsikan menjadi pembangkit berbasis energi sekam padi.

    Pertama adalah PLTU Sorong (eks Timika) di Papua Barat yang berkapasitas 28 MW. Proyek ini sedianya beroperasi pada 2023.

    Berdasarkan verifikasi melalui citra satelit yang kami lakukan, per Oktober tahun lalu area konstruksi PLTU Sorong sebagian besar masih berupa lahan kosong dengan beberapa pekerjaan sipil, seperti pemasangan fondasi bangunan pembangkit dan pengerasan tanah.

    Pembangkit ini dapat memanfaatkan limbah sekam dari produksi padi daerah sekitar Papua Barat sebanyak 27,6 ribu ton per tahun, menurut data produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat.

    Baca: Mengenal sistem RDF, mengubah sampah menjadi bahan bakar

    Dari pasokan itu, listrik yang dihasilkan dapat mencapai 0,48 MW. Angka tersebut sebenarnya belum mampu menyuplai kebutuhan pembangkit.

    Karena itu, PLN dapat mempertimbangkan potensi biomassa lokal lainnya, seperti kayu Matoa dan Merbau. Serbuk kayu ini, jika dipadatkan menjadi pelet kayu, akan memiliki nilai kalor (kandungan energi) yang serupa dengan batu bara tipe rendah.

    Kedua adalah PLTU Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun konstruksinya sudah rampung, belum ada informasi apakah pembangkit ini sudah beroperasi.

    Adapun potensi pasokan sekam padi, berdasarkan data BPS NTT, mencapai 731 ribu ton untuk level provinsi. Angka produksi sebanyak itu secara teknis mampu menghasilkan setrum hingga 12,66 MW.

    Dari batu bara ke limbah sawit
    Analisis kami menemukan ada tiga proyek PLTU baru yang lebih layak menggunakan energi biomassa kelapa sawit alih-alih batu bara.

    Di antaranya adalah PLTU Malinau dan PLTU Tanjung Selor di Kalimantan Utara, serta PLTU Kotabaru di Kalimantan Selatan.

    Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi biomassa berupa kelapa sawit dengan produksi rata-rata mencapai 347 ribu ton per tahun.

    Angka tersebut mampu menghasilkan listrik energi biomassa sebesar 21,87 MW yang didapat dari limbah cangkang kelapa sawit.

    Baca: Jakarta, metropolitan yang belepotan mengelola sampahnya

    Kedua proyek PLTU baru tersebut semestinya beroperasi dua tahun silam. Hingga saat ini, baru satu dari dua unit PLTU Malinau yang memproduksi listrik (dari pembakaran batu bara).

    Sedangkan pembangunan PLTU Tanjung Selor hampir selesai, tinggal menunggu penyambungan jaringan transmisi.

    Sementara itu, berdasarkan citra satelit yang kami dapatkan, pembangunan PLTU Kotabaru sudah selesai tetapi belum beroperasi.

    Jika PLN mau mengalihkannya menjadi pembangkit biomassa, ada potensi pasokan limbah cangkang dari produksi sawit hingga 592 ribu ton per tahun untuk menghasilkan listrik hingga 37,26 MW.

    Dari batu bara ke limbah kelapa
    Limbah kelapa banyak ditemukan di daerah produsen kopra seperti Maluku dan Sulawesi.

    Di daerah ini, ada proyek pembangkit baru yang berpeluang menggunakan batok kelapa, yaitu PLTU Sofifi di Maluku Utara dan PLTU Talaud di Sulawesi Utara.

    Untuk PLTU Talaud, PLN dapat memanfaatkan produksi kelapa hingga 272 ribu ton per tahundari daerah sekitar Sulawesi Utara. Pasokan itu berpotensi menyalakan listrik hingga 6,23 MW.

    Baca: Akhiri PLTU Batubara dengan biomassa

    Alternatif pengganti batu bara
    Sedangkan PLTU Sofifi dapat mengandalkan pasokan limbah kelapa dari Maluku Utara hingga 145 juta ton per tahun.

    Menurut perhitungan IESR, suplai berlimpah ini dapat menyalakan listrik hingga 3.317 MW atau hampir menyamai kapasitas produksi setrum PLTU Suralaya, kompleks pembangkit terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Perlu komitmen
    Secara teknis, penggunaan energi biomassa sebagai sumber energi pun sudah lama dijajaki PLN.

    Misalnya, perseroan menggunakan sekam padi tersebut untuk program co-firing alias pemakaian energi pendamping batu bara di PLTU Jeranjang, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    PLN juga sudah menggunakan limbah sawit untuk program co firing PLTU. Jadi, secara teknis, penggunaan energi biomassa ini memungkinkan.

    Selain membantu usaha mengurangi batu bara, penggunaan energi biomassa untuk pembangkit listrik menaikkan nilai ekonomi limbah pertanian sehingga turut memberdayakan para petani dan penyalur setempat.

    Yang dibutuhkan adalah komitmen pemerintah dan PLN untuk mempercepat pengakhiran batu bara.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation sebagai bagian dari rangkaian artikel bertopik “Sayonara PLTU Batubara” Penulis: Akbar Bagaskara (Researcher IESR) dan Raden Raditya Yudha Wiranegara (Senior Researcher, IESR).

  • SOS untuk Lingkungan! Banyak Warga yang Belum Tahu Batu Bara Adalah Salah Satu Penyebab Utama Krisis Iklim

    SOS untuk Lingkungan! Banyak Warga yang Belum Tahu Batu Bara Adalah Salah Satu Penyebab Utama Krisis Iklim

    7cloud.asia – Kanopi Hijau Indonesia mengatakan batu bara sebagai salah satu penyebab krisis iklim harus masuk dalam kurikulum belajar lingkungan di sekolah dan kampus di Bengkulu.

    “Akibat kurikulum belum update, tidak semua pelajar dan mahasiswa di Kota Bengkulu tahu batu bara penyebab krisis iklim,” kata Manajer Sekolah Energi Bersih Kanopi Hijau Indonesia Hosani di Bengkulu, Sabtu (15/6/2024).

    Sedangkan, lanjut dia, batu bara nyata sebagai salah satu penyebab krisis iklim yang berdampak buruk bagi planet Bumi.

    Hosani menyampaikan data tersebut dihimpun berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan terhadap 187 siswa SMP St Carolus Bengkulu dan 37 mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) dalam kegiatan Sekolah Energi Bersih #2 di lokasi masing-masing pada beberapa waktu lalu.

    “Sebanyak 70 persen atau 131 siswa SMP Sint Carolus Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tidak mengetahui bahwa batu bara sebagai salah satu penyebab krisis iklim yang berdampak buruk bagi planet bumi,” kata dia.

    Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Save The Children Ingatkan Dampak Krisis Iklim pada Anak

    Hosani mengatakan hanya 30 persen saja atau 56 siswa yang mengetahui bahwa batu bara sebagai salah satu penyebab krisis iklim.

    Menurut dia, sebanyak 32,4 persen mahasiswa jurusan Sosiologi UMB tidak mengetahui bahwa batu bara sebagai salah satu penyebab krisis iklim yang berdampak buruk bagi bumi.

    Kemudian, sebanyak 64,8 persen mahasiswa mengetahui batu bara menjadi salah satu penyebab krisis iklim di bumi, dan 2,7 persen mahasiswa tak memberikan jawaban.

    ‘’Sebagian besar pelajar dan mahasiswa mengetahui bahwa hanya sampah yang menjadi penyebab krisis iklim di bumi sesuai dengan materi pelajaran yang mereka terima,’’ kata Hosani.

    Tidak hanya siswa SMP, mayoritas dari 881 anak muda yang dijangkau oleh Sekolah Energi Bersih tidak mengetahui terjadinya krisis iklim adalah akibat penggunaan batubara.

    Baca Juga: Warga Rusunawa Marunda Keluhkan Debu Batubara Picu Masalah Kesehatan

    Situasi itu kata dia bisa menjadi sebuah refleksi bahwa anak muda di tempat lain juga mengalami keterbatasan informasi.

    Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar menjelaskan situasi tidak sampainya informasi krisis iklim kepada anak muda di Bengkulu menjadi potret perlunya materi pendidikan yang lebih komprehensif terkait krisis iklim.

    Dibutuhkan sosialisasi penyebab dan langkah pencegahan krisis iklim masuk sebagai bagian dari kurikulum belajar.

    Menurut data Badan Energi Internasional (IEA) yang dikutip oleh Greenpeace menyampaikan bahan bakar fosil batu bara menyumbang 44 persen dari total emisi CO2 global.

    Pembakaran batu bara adalah sumber terbesar emisi gas GHG (greenhouse gas), yang memicu perubahan iklim.

    Baca Juga: Menimbang Keseriusan Negara-negara di Dunia Kurangi Konsumsi Batu bara

    Diikuti, penyebab lainnya seperti sektor pertanian (12persen), dari proses industri(6.6persen), sampah (3,5persen) dan dari penggunaan lahan dan sektor kehutanan(2,9persen).

    Kemudian, laju krisis iklim saat ini telah mencapai pada titik kritis akibat dari emisi terus yang terus meningkat. Akibatnya, bumi sekarang 1,1 derajat Celcius lebih hangat daripada di akhir tahun 1800-an.

    Beberapa ilmuwan mengatakan jika terus menggunakan energi batu bara, ambang batas suhu bumi di 1,5 derajat Celcius akan terlampaui di 2030.

    Hosani menjelaskan situasi tersebut didukung pernyataan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahwa saat ini dunia telah memasuki era pendidihan global.

    Sumber:Antaranews.com

     

  • 6 Cara untuk Melepaskan Indonesia dari Jerat Batu Bara Secara Bertahap

    6 Cara untuk Melepaskan Indonesia dari Jerat Batu Bara Secara Bertahap

    7cloud.asia – Indonesia memiliki rencana untuk mengakhiri dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang melepaskan gas rumah kaca dan memperparah perubahan iklim.

    Sayangnya, pelaksanaan rencana ini masih jauh panggang dari api. Di tengah maraknya narasi transisi energi berkeadilan, Indonesia masih membolehkan PLTU batu bara baru beroperasi di luar jaringan PT PLN untuk kebutuhan industri (dikenal dengan PLTU captive) sebesar 6 ribu megawatt (MW).

    PLN juga merencanakan adanya 39 proyek PLTU batu bara baru berkapasitas 13 ribu MW dalam jaringan listriknya hingga 2030.

    Rencana ini tak bisa dibiarkan. Emisi sektor kelistrikan Indonesia sudah naik 60 persen dibandingkan satu dekade silam—dengan rekor tertingginya pada 2022. Membiarkan rencana saat ini berjalan tanpa ada terobosan akan menambah emisi gas rumah kaca, sekaligus polusi yang diakibatkan oleh pembakaran batu bara.

    Keberadaan PLTU batu bara —di luar maupun di dalam jaringan PLN— juga menghambat masuknya listrik energi terbarukan Indonesia yang lebih bersih.

    Baca: PBB serukan pengurangan signifikan penggunaan energi fosil

    Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Center for Global Sustainability University of Maryland mendapati Indonesia masih berpeluang untuk keluar dari jerat pembakaran batu bara dengan melaksanakan skenario ambisius melalui enam strategi secara bertahap.

    Pemerintah dapat memulai langkah ambisius mengakhiri batu bara dengan melaksanakan enam rekomendasi IESR, sesegera mungkin. Enam strategi tersebut adalah:

    1. Bahan bakar pendamping
    Riset kami mendapati pemakaian bahan bakar tanaman atau biomassa pendamping batu bara (co-firing) seperti pelet kayu, cangkang sawit, dan sebagainya bisa mengurangi pemakaian emisi PLTU.

    IESR menganalisis sekitar 103 unit PLTU dalam jaringan PLN dapat menggunakan biomassa mulai 5persen mulai tahun ini hingga 57persen dari kapasitas total mereka sebesar 5 ribu MW.

    Dari total 103 unit, ada juga 42 unit PLTU (dengan kapasitas 374 MW) yang bisa menggunakan biomassa seluruhnya pada 2035. Co-firing ini dapat mengurangi emisi cukup signifikan, yakni sekitar 40% dari total emisi per PLTU dalam jaringan PLN pada 2040.

    Peluang serupa juga datang dari PLTU captive. Riset kami menganalisis setidaknya ada pemakaian biomassa di 80 unit PLTU jenis ini dapat mengurangi 32% emisi pada 2030.

    Walau begitu, patut dicatat bahwa strategi co-firing ini hanya berlaku sementara, setidaknya hingga 2030.

    Setelah itu, emisi dari PLTU harus benar-benar dikurangi dengan berbagai cara misalnya penyambungan jaringan, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, dan pemakaian energi terbarukan.

    Baca: Batu bara, salah satu penyebab utama perubahan iklim

    2. Pengurangan pemakaian
    Studi IESR juga mendapati produksi listrik dari 53 unit PLTU dalam jaringan PLN bisa dikurangi secara bertahap.

    Ini dimulai dari pengurangan ke 40persen dari kapasitas pada 2030, ke 35persen pada 2040, hingga akhirnya dipensiunkan pada 2050. Sebanyak 53 unit PLTU ini juga perlu kita perbarui agar bisa beroperasi secara fleksibel, seandainya diperlukan untuk memproduksi lebih banyak setrum ke jaringan PLN.

    IESR juga mencatat ada 39 unit PLTU yang tak bisa diperbarui. Produksi listrik unit jenis ini juga perlu dikurangi ke 60persen saja pada 2030 dan 2035 (tergantung unitnya), kemudian semakin berkurang ke 55persen dan 50persen dari kapasitas pada 2040 dan 2045.

    Strategi ini, berdasarkan perhitungan IESR, sangat efektif memangkas 75persen emisi PLTU dalam jaringan PLN pada 2030.

    3. Pensiun dini
    Indonesia sebenarnya telah mengatur jadwal pensiun dini PLTU dalam rencana transisi energinya. Setidaknya PLTU dalam jaringan PLN dengan total kapasitas 1,7 ribu MW akan pensiun dini pada 2035 dan 2037, diikuti pensiun besar-besaran sebesar 23,2 ribu MW secara bertahap hingga 2050.

    Kendati begitu, target ini masih kurang ambisius. Idealnya, pensiun dini PLTU dalam jaringan PLN perlu menyasar sekitar 3,8 ribu MW (23 unit) pada 2035 dan 3,5 ribu MW (11 unit) pada 2040 agar transisi Indonesia sesuai dengan komitmen pemangkasan emisi global.

    Unit-unit ini—kebanyakan berlokasi di Sumatra Selatan dan pulau Jawa—adalah PLTU yang tidak bisa memakai sistem co-firing ataupun beroperasi secara fleksibel.

    Baca: Batu bara picu masalah kesehatan warga Rusun Marunda

    4. Pasokan energi terbarukan
    Strategi ini kami rumuskan khusus untuk PLTU captive dengan asumsi pemilik kawasan industri sudah menyatakan minatnya melakukan transisi industri dalam aset-aset milik mereka.

    Setidaknya, pada 2030, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 11,2 ribu MW akan menggantikan PLTU captive yang sudah beroperasi ataupun sedang dibangun.

    Pada 2035, pasokan energi bersih khusus untuk industri akan bertambah sebesar 6,5 ribu MW untuk menggantikan 1,5 ribu MW PLTU captive. IESR menghitung skenario ini bisa memangkas emisi sebesar 20persen pada 2040.

    5. Penyambungan jaringan
    Strategi penyambungan jaringan untuk PLTU captive bertumpu pada rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 2.040 km di Sulawesi. 

    IESR memperkirakan ada 34 unit PLTU dengan kapasitas 4,8 ribu MW di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang akan terhubung ke jaringan PLN.

    Semua PLTU tersebut, ketika terhubung dengan jaringan, dapat mengurangi dampak emisi pembakaran biomassa sebesar 40persen pada 2045.

    6. Penangkapan dan penyimpanan karbon
    Kami turut menelaah kemungkinan pemakaian teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage) atau CCS untuk mengurangi emisi PLTU.

    Analisis IESR mendapati ada empat unit PLTU—dengan total kapasitas 1,8 ribu MW—di Sumatra Selatan yang dapat menerapkan CCS. Syaratnya, empat PLTU ini harus beroperasi setengah dari kapasitasnya.

    Setelah itu, CCS mereka gunakan untuk menangkap 90persen CO2 hasil pembakaran batu bara. Strategi ini, sesuai skenario kami, dapat berkontribusi 5% dari total pengurangan emisi PLTU pada 2045.

    Sementara, untuk PLTU captive, ada satu unit PLTU batu bara-biomassa sebesar 1,1 ribu MW di Kalimantan Utara yang dapat menggunakan teknologi CCS. Pengurangan ini dapat berkontribusi mengurangi emisi 5persen dan 7persen pada 2045 dan 2050.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Akbar Bagaskara, peneliti
    Institute for Essential Services Reform (IESR)

  • IESR: Butuh Kebijakan Lintas Sektor untuk Tinggalkan PLTU Batu Bara

    IESR: Butuh Kebijakan Lintas Sektor untuk Tinggalkan PLTU Batu Bara

    7cloud.asia – Indonesia memiliki rencana untuk mengakhiri dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang melepaskan gas rumah kaca dan memperparah perubahan iklim.

    Sayangnya, pelaksanaan rencana  mengakhiri dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara ini masih jauh panggang dari api.

    Di tengah maraknya narasi transisi energi berkeadilan, Indonesia masih membolehkan PLTU batu bara baru beroperasi di luar jaringan PT PLN untuk kebutuhan industri (dikenal dengan PLTU captive) sebesar 6 ribu megawatt (MW).

    PLN juga merencanakan adanya 39 proyek PLTU batu bara baru berkapasitas 13 ribu MW dalam jaringan listriknya hingga 2030.

    Rencana ini tak bisa dibiarkan. Pasalnya, emisi sektor kelistrikan Indonesia sudah naik 60 persen dibandingkan satu dekade silam, dengan rekor tertingginya dicatat pada 2022.

    Baca: Risiko ekonomi jika tetap mempertahankan batu bara

    Membiarkan rencana saat ini berjalan tanpa ada terobosan akan menambah emisi gas rumah kaca, sekaligus polusi yang diakibatkan oleh pembakaran batu bara.

    Keberadaan PLTU batu bara —di luar maupun di dalam jaringan PLN— juga menghambat masuknya listrik energi terbarukan Indonesia yang lebih bersih.

    Studi Institute for Essential Services Reform atau IESR bersama Center for Global Sustainability University of Maryland mendapati Indonesia masih berpeluang untuk keluar dari jerat pembakaran batu bara.

    Untuk itu, menurut IESR, Indonesia harus melaksanakan skenario ambisius untuk memotong PLTU batu bara dalam 25 tahun ke depan.

    IESR juga telah membuat analisis dan skenario transisi energi bersih PLTU untuk 25 tahun ke depan.

    Baca: COP 28 berakhir tanpa mandat tegas untuk kurangi penggunaan energi fosil

    Mengingat periode transisi energi ini butuh waktu yang panjang, pemerintah perlu memastikan seluruh kebijakan lintas sektor terkait pengakhiran PLTU batu bara harus dibarengi tata kelola yang memadai.

    Untuk membuat pekerjaan ini lebih efektif, Indonesia dapat membuat satuan tugas khusus untuk mengurus rencana pengakhiran operasi PLTU batu bara, baik di dalam maupun di luar jaringan PLN.

    Selain menerapkan langkah ini, IESR juga menyarankan pemerintah perlu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemilik PLTU batu bara, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, terkait seluruh risiko pemensiunan PLTU batu bara.

    Pemerintah juga perlu memberikan insentif yang layak, seperti insentif pajak, untuk agar proses transisi energi ini berlangsung lebih cepat lagi.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Akbar Bagaskara, peneliti
    Institute for Essential Services Reform (IESR)

  • Rosan: Tesla Urung Investasi di Indonesia Karena Pembangkit Listrik Masih Gunakan Batubara

    Rosan: Tesla Urung Investasi di Indonesia Karena Pembangkit Listrik Masih Gunakan Batubara

    7cloud.asia – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan tenaga listrik yang masih berbasis energi fosil menjadi salah satu alasan investor urung berinvestasi di Indonesia.

    Salah satunya adalah Tesla, produsen kendaraan listrik milik Elon Musk yang batal investasi di Indonesia

    Kebetulan, ujar Rosan, saya terlibat langsung terkait pembicaraan dengan Tesla. Salah satu yang (menyebabkan) mereka mengalihkan investasinya bukan ke Indonesia karena mereka bilang sebagai produsen kendaraan listrik tentunya semuanya ingin bersih.

    “Tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri di kita, namun energinya masih dari energi  fosil seperti batu bara, maka tidak selaras dengan visinya mereka,” ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    Menurut dia, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa ke depannya akan seperti itu, Indonesia memang agak tertinggal.

    Baca: Transisi energi hemat puluhan triliun uang APBN per tahunnya

    Memang, lanjutnya, dengan adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menjadi salah satu penikmat, tapi belum yang besar.

    Masih ada Vietnam, Malaysia, Thailand yang lebih banyak menikmati perpindahan investor ke negara-negara tersebut.

    “Kalau kita lebih telusur lagi, itu kenapa? Salah satunya memang hal yang harus kita sempurnakan dari segi kemudahan berusaha, perizinan, kepastian hukum yang merupakan salah satu pekerjaan rumah kita dan juga yang menarik mereka bilang di kita ini investasi yang ada diharapkan energinya itu dari EBT atau clean energy,” katanya.

    Rosan mengambil contoh Vietnam, yang industrial park-nya atau kawasan ekonominya kebanyakan sudah lebih dari 62 persen itu menggunakan tenaga listrik berbasis energi bersih seperti hidro, tenaga surya, tenaga angin dan sebagainya karena hal tersebut merupakan tuntutan global.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pabrikan mobil listrik Tesla yang dimiliki Elon Musk, belum akan membangun pabrik di mana pun dalam satu-dua tahun ini.

    Baca: Indonesia urutan terbawah dalam urusan transisi energi

    Luhut mengatakan Indonesia akan mencoba menawarkan investasi terkait hilirisasi nikel kepada Elon Musk.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Indonesia tidak bergantung kepada satu atau dua merek tertentu dalam membuka investasi kendaraan listrik di tanah air.

    Hal itu ditekankan Jokowi menyikapi belum adanya lampu hijau dari investor Amerika Serikat Elon Musk dalam membangun pabrik kendaraan listrik Tesla di Indonesia.

    Jokowi menyampaikan saat ini sudah terdapat pabrikan asal Korea Selatan Hyundai yang memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Selain Hyundai, ada pabrikan lain yang juga sudah masuk di Indonesia yakni Wuling, BYD, VinFast, dan Chery.

    Selain itu, juga sudah ada investasi pabrik baterai listrik yang juga sudah beroperasi di Karawang, Jawa Barat.

    Sumber:Antaranews.com

  • Atasi Polusi Udara Jakarta, KLH Bakal Tertibkan Industri yang Masih Gunakan Boiler Batu Bara

    Atasi Polusi Udara Jakarta, KLH Bakal Tertibkan Industri yang Masih Gunakan Boiler Batu Bara

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan segera menertibkan industri yang masih menggunakan pendidih (boiler) dengan bahan bakar batu bara.

    Tidak tertutup kemungkinan KLH akan menghentikan kegiatan industri yang nekad gunakan batu bara sebagai upaya untuk menekan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

    “Kemudian dalam waktu segera kami akan menertibkan boiler-boiler yang menggunakan batu bara. Terdata di kami ada 360-an. Itu harus kita setop kegiatannya,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq ketika ditemui usai aksi bersih sungai di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Hanif menambahkan, pihaknya akan bersikap tegas bila mana ada industri yang tidak mengikuti asas kepatutan dari polutan yang dikeluarkan.

    Baca: Menteri Lingkungan Hidup akan hentikan kebijakan impor sampah

    Sebagai langkah awal, katanya, unsur penegakan hukum dari Kementerian LH akan melakukan pemeriksaan ketaatan oleh industri.

    Jika terbukti tidak taat, maka pihaknya akan memberikan sanksi administrasi sebagai peringatan pertama dan ketika masih melanggar maka akan ditindaklanjuti lebih lanjut.

    Langkah tegas diambil karena hasil pembakaran batu bara menyumbang hampir 14-16 persen dari udara kotor di Jakarta, selain juga masih ada praktik pembakaran sampah secara terbuka atau open burning.

    Batubara, hingga saat ini disebut sebagai bahan bakar fosil yang paling murah dan paling kotor, merupakan sumber emisi karbon terbesar dan bertanggung jawab atas lebih dari 0,3°C dari kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,2°C

    Baca: Tesla enggan investasi di Indonesia karena pembangkit listriknya masih gunakan batu bara

    Hanif mengatakan pihaknya juga akan segera menindak tegas pihak-pihak yang masih melakukan praktik pembakaran terbuka. 

    Langkah tegas ini terutama ditujukan pada mereka yang menjalankan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal yang berkontribusi pada 14 persen polusi di wilayah sekitar.

    “Saya tidak mau lagi peringatan, saya akan pidanakan. Saya akan pidanakan karena sudah cukup berkali-kali peringatan, sudah bertahun-tahun. Terdata hampir 60-an titik yang kami identifikasi,” tutur Menteri LH.

    Dia memastikan sudah menyiapkan penyidik Kementerian LH untuk melakukan langkah hukum yang diperlukan untuk menekan polusi udara di Jakarta, mengingat kerugian yang disebabkan untuk ekonomi serta kesehatan masyarakat.

    Sumber:Antaranews.com

  • Pemerintah akan Kurangi PLTU Batu Bara Jadi Sepertiga Bauran Energi pada 2040

    Pemerintah akan Kurangi PLTU Batu Bara Jadi Sepertiga Bauran Energi pada 2040

    7cloud.asia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah pernyataan mengatakan, Indonesia menargetkan untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 33 persen dari bauran energi pada 2040.

    Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan porsi produksi energi terbarukan menjadi 42 persen pada 2040.

    Seperti diketahui Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, sehingga setiap langkahnya menjadi perhatian.

    Melansir Reuters, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pekan ini bahwa Indonesia, berencana mempensiunkan seluruh PLTU batu bara dan pembangkit listrik tenaga diesel dalam 15 tahun mendatang. 

    Langkah ini untuk mencapai emisi nol karbon sebelum 2050, atau satu dasawarsa (10 tahun) lebih awal dari rencana sebelumnya.

    Baca: Target energi bersih Indonesia belum selaras dengan Perjanjian Paris

    Untuk mencapai target itu, menurut Airlangga, Indonesia akan membutuhkan dana sebesar 225 miliar dolar.

    Dana itu akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 75 gigawatts (GW) dan 70.000 kilometer kabel transmisi listrik.

    Saat ini, Indonesia memiliki kapasitas terpasang sebesar 90 GW, yang sekitar separuhnya berasal dari PLTU batu bara, dan kurang dari 15 persen berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan.

    Sebelumnya, IESR menyambut baik rencana pembangunan 75 GW pembangkit energi terbarukan oleh PT PLN, sebagai bagian komitmen Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi pada 2050.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia dinilai lamban

    Namun, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan Indonesia perlu menunjukkan komitmen lebih serius dan aksi nyata untuk mencapai target Perjanjian Paris.

    Menurutnya, setiap rencana pembangunan energi terbarukan harus disertai strategi pengurangan bertahap [phase-down] dan penghapusan bertahap [phase-out] PLTU batu bara paling lambat 2045, agar selaras dengan target pembatasan kenaikan temperatur 1,5°C.

    Dua upaya ini akan krusial dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan dekarbonisasi sektor kelistrikan pada 2050.

    “Selama ini, implementasi dari rencana pembangunan energi terbarukan di Indonesia masih jauh dari harapan. Ini terlihat dari kegagalan Indonesia mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025,” kata Fabby.