ruangkota

Tag: bbm

  • Puluhan Sumur di Lombok Barat Tercemar, Diduga Akibat Pipa SPBU Milik Pertamina Bocor

    Puluhan Sumur di Lombok Barat Tercemar, Diduga Akibat Pipa SPBU Milik Pertamina Bocor

    7cloud.asia – Puluhan sumur milik warga yang tinggal dekat SPBU Montong Are Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) tercemar Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Melansir TV 9 Lombok, salah seorang warga Nyiur Gading, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Mahani menjelaskan kondisi ini sudah berlangsung selama 4 bulan.

    Menurutnya selama itu pula air tidak hanya berbau, tetapi juga berwarna kehijauan seperti BBM. Padahal mayoritas warga mengambil sumber air dari sumur untuk keperluan sehari-hari.

    “Sudah ada 3 atau 4 bulan lalu berbau, tapi baru hari ini berubah warna begini. Untuk sehari-hari, kami terpaksa membeli air untuk masak dan minum. Untuk mandi terpaksa kami gunakan air itu,” jelas Mahani.

    Baca; Kemarau bikin warga Bekasi kesulitan air bersih

    Hal senada juga dikeluhkan warga lainnya, Muhammad Nasir. Bahkan sempat mencoba menggunakannya untuk menyiram tanaman, akibatnya tanaman berubah warna menjadi kuning.

    “Ini tanaman saya berubah warna jadi kuning, yang berbuah, buahnya pada rontok semua. Sekarang malah ada yg tidak mau berbuah setelah di siram menggunakan air sumur ini.” jelasnya.

    Warga menduga kondisi air sumur seperti ini akibat bocornya pipa milik SPBU yang berada tidak jauh dari rumah warga.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat, Hermansyah menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari warga dan pihak desa terkait dugaan pencemaran sumur warga tersebut.

    Baca: Warga Lebak harus mencari air bersih ke hutan

    “Ada beberapa sumur warga diduga tercemar BBM, hari itu juga kami menurunkan UPT Laboratorium LH,” katanya.

    Selanjutnya ia menjelaskan setelah turun mengambil sampel pada hari pertama, timnya kembali turun untuk pengambilan sampel kedua pada Rabu (4/10).

    Kemudian, sampel tersebut diuji untuk memastikan dugaan pencemaran air sumur warga.

    Hasil uji laboratorium itu nantinya akan digunakan untuk menindaklanjuti langkah-langkahyang akan diambili dan memangil pihak-pihak terkait. ”Kita tunggu hasil uji lab lagi,” tegasnya.

    Baca: BKT, Pengendali banjir yang berfungsi sebagai pusat komunitas

    Area Manager Comm. Rel.&CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan pihaknyamemutuskan untuk menyetop sementara operasi SPBU tersebut hingga keluar hasil uji lab.

    “Sambil menunggu hasil lab Dinas Lingkungan Hidup, kami melakukan pemberhentian operasional sementara SPBU untuk proses pengecekan lebih lanjut,” katanya.

    Bagi masyarakat yang membutuhkan BBM, pelayanan ke konsumen sementara dialihkan ke SPBU terdekat yang berjarak 3 km yaitu SPBU 5483322 yang berada di jalan Kediri.

    Selain itu, Pertamina memberikan bantuan kepada warga terdampak berupa 8.000 liter air bersih yang disalurkan di 10 tandon yang tersebar di 10 titik.

    Penyaluran air bersih ini akan diberikan kepada warga terdampak sementara menunggu hasil pengecekan sampel air dari Lab Dinas Lingkungan Hidup.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pipa BBM Pertamina Bocor, Ribuan Warga Tuban Mengungsi

    Pipa BBM Pertamina Bocor, Ribuan Warga Tuban Mengungsi

    7cloud.asia – Sejak Minggu (9/6/2024) malam, ribuan warga di Dusun Plaosan, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban terganggu dengan aroma Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bocor.

    Akibat kebocoran instalasi pipa terminal BBM PT Pertamina yang berada di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur tersebut, tak kurang dari 1500 warga dari tiga dusun terpaksa mengungsi.   

    Menurut Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, pada Minggu sekitar pukul 22.00 WIB sejumlah warga melihat ada kabut asap pekat di sekitar lokasi kebocoran.

    Mereka mulai mencium bau BBM yang sangat kuat dan menyengat. Bahkan banyak diantara mereka mengalami gangguan sesak napas, pusing, mual dan muntah.

    Baca: Alasan pertamina distribusikan pertamax green 95

    “Tadi pagi informasinya ada warga yang sampai dilarikan ke puskesmas karena menghirup bau BBM,” ungkap Damuri.

    Warga yang terparah menderita dampak dari kebocoran instalasi pipa di Terminal BBM PT Pertamina adalah warga di Dusun Plaosan, Desa Tasikharjo.

    Selanjutnya Damuri menjelaskan pihaknya telah menghubungi petugas PT Pertamina terkait kebocoran yang berdampak pada warganya tersebut.

    “Malam saat kejadian, saya sudah menghubungi petugasnya tapi tidak respons, dan belum ada penjelasan juga,” ungkapnya.

    Baca: Puluhan sumur di Lombok Barat tercemar diduga akibat pipa BBM Pertamina bocor

    Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga melalui Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Tuban mulai menangani kebocoran pipa tersebut.

    Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan dinding pengamanan mampu memagari agar rembesan tidak meluber (auto protection).

    Selain itu penanganan dilakukan dengan mengerahkan vacuum truk (penyedot minyak) dan oil absorbant (penyerap minyak) agar minyak yang keluar segera tertangani.

    Baca: Kilang Pertamina Cilacap dorong BBM yang ramah lingkungan

    Menurut Area Manager Communication, Relation & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi saat ini kondisi sudah mulai membaik. Namun, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebocoran tersebut.

    “Kondisi sudah berangsur membaik dan sebagian warga sudah kembali ke rumah. Penyaluran BBM ke masyarakat Tuban dan sekitarnya tetap berjalan normal dan stok dipastikan aman. Kami juga terus berkoordinasi dengan Forkopimda, BPBD serta lembaga dan instansi terkait lainnya di Tuban,” papar Ahad.

    Pada kesempatan itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat di sekitar area Terminal BBM untuk tidak merokok maupun menyalakan api hingga kondisi dinyatakan sepenuhnya aman.

    Penulis: Nurakhmayani/berbagai sumber

     

     

  • Instalasi Pipa Terminal BBM Pertamina Bocor, Begini Kata WALHI

    Instalasi Pipa Terminal BBM Pertamina Bocor, Begini Kata WALHI

    7cloud.asia – Bocornya instalasi pipa terminal BBM PT Pertamina di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur membuat ribuan warga mengungsi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyayangkan peristiwa ini.

    Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Eksekutif Nasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Fanny Tri Jambore menjelaskan peristiwa seperti ini kerap terjadi di berbagai daerah.

    Menurut Fanny, hal ini menunjukkan kegagalan perencanaan pembangunan secara sistemik.

    “Kondisi ini seharusnya dapat menjadi evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan pemerintah, mengingat pemberian izin proyek-proyek berisiko tinggi seperti pipa minyak, kilang minyak serta industri pertambangan lainnya masih belum secara menyeluruh menggunakan instrument-instrumen yang telah diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ketat,” urai  Fanny, seperti yang dikutip Portonews.

    Baca: Puluhan sumur di Lombok Barat tercemar gegara Pertamina bocorpipa

    Lebih jauh Fanny menjelaskan seharusnya Pertamina melakukan  pengkajian risiko terlebih dahulu agar tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Pengkajian risiko tersebut meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat.

    Selain itu, pengkajian risiko juga melakukan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

    WALHI menyoroti berulangnya peristiwa kebocoran maupun kebakaran pada kilang, depo serta pipa di sektor migas di berbagai daerah.

    Agar tak terulang, lanjut Fanny, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemanan dan keselamatan pada industri migas yang melibatkan seluruh stakeholder terkait khususnya KLHK dan Kementerian ESDM.

    Baca: Pipa Pertamina bocor, ribuan warga di Tuban mengungsi

    “Pertamina harus menyiapkan skema mitigasi terhadap operasional perusahaannya yang memiliki resiko tinggi, terutama pada resiko kebocoran pipa, kebakaran kilangnya. Pasalnya, kebocoran pipa atau kebakaran kilang minyak ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus berani melakukan tindakan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan dan mengancam keselamatan.

    Dalam hal ini terdapat klausul pidana dalam UU 32/2009 yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah hukum untuk menindak perusahaan yang mencemari lingkungan dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

    Fanny memberi contoh pada 2019 lalu, KLHK pernah mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan termasuk Pertamina atas kasus pencemaran Teluk Balikpapan.

     

  • Daftar Harga BBM per Agustus 2024: Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah Terkait Pembatasan BBM Bersubsidi

    Daftar Harga BBM per Agustus 2024: Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah Terkait Pembatasan BBM Bersubsidi

    7cloud.asia – Memasuki awal Agustus 2024, harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual PT Pertamina masih sama dengan bulan sebelumnya.

    Artinya PT Pertamina kembali tidak melakukan penyesuaian harga BBM untuk semua jenis.

    Sementara soal wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan menunggu arahan pemerintah

    “Kita tunggu pemerintah,” kata Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7/2024).

    Sementara saat dikonfirmasi apakah ada kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Agustus 2024, ia mengatakan bahwa untuk BBM non-subsidi memang selalu ada penyesuaian harga.

    “Itu kan sudah biasa kalau non-subsidi,” ucap Nicke.

    Baca: Simpang siur pembatasan BBM bersubsidi

    Ia pun mengaku belum mengetahui apakah ada kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Agustus 2024.

    “Belum tahu, kita belum hitung,” ujar Nicke.

    Seperti diketahui, harga BBM Pertamina belum berubah sejak 1 Januari 2024. Hal ini sebagaimana dilihat dari laman resmi Pertamina yang diakses Kamis (1/8/2024) pukul 02.10 WIB.

    Terpantau bahwa BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite masing-masing masih dipasarkan dengan harga Rp 6.800 per liter dan Rp 10.000 per liter.

    Begitu pula untuk harga Pertamax masih Rp 12.950 per liter untuk kawasan DKI Jakarta dan Pulau Jawa.

    Baca: Harga BBM bersubsidi belum berubah

    Adapun Pertamax Green 95 dipasarkan Rp 13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter.

    Berikut harga BBM di SPBU Pertamina per Agustus 2024 (wilayah Jakarta dan sekitarnya):
    – Biosolar: Rp 6.800 per liter
    – Pertalite: Rp 10.000 per liter
    – Pertamax: Rp 12.950 per liter
    – Pertamax Green 95: Rp 13.900 per liter
    – Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter
    – Dexlite: Rp 14.550 per liter
    – Pertamina Dex: Rp 15.100 per liter

     

  • DPR: Perubahan Skema BBM Bersubsidi Harus Diperkuat dengan Data Akurat

    DPR: Perubahan Skema BBM Bersubsidi Harus Diperkuat dengan Data Akurat

    7cloud.asia – Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Salah satu skema perubahan penyaluran BBM yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Diharapkan dengan adanya skema baru ini mampu memberikan peluang untuk mengurangi kebocoran yang terjadi pada subsidi BBM yang dinikmati oleh golongan yang lebih mampu.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR Mukhtarudin menjelaskan, pada prinsipnya DPR menginginkan agar skema yang diwacanakan pemerintahan baru tersebur bisa tepat sasaran.

    Jika memang subsidi BLT dapat dirasakan langsung kepada masyarakat dan mampu tepat sasaran, maka dia mendukung sepenuhnya. Paling tidak dengan metode seperti ini tidak banyak terjadi kebocoran.

    “Pasalnya bantuan subsidi yang diterapkan saat ini, dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati masyarakat mampu,” ujarnya kepada Parlementaria usai pertemuan Komisi XII DPR dengan jajaran direksi TBBM Kertapati di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Baca: Mulai Oktober, pemerintah terapkan pembatasan BBM bersubsidi

    Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, BLT ini diharapkan mampu menjangkau siapa saja kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga harus jelas sumber datanya.

    “Persoalannya selama ini jika bersinggungan dengan data masih banyak data yang tidak akurat. Untuk itu perlu diperbaiki, sehingga pemerintah bisa menjalankan wacana tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

    “Di samping data adalah pengawasan. Sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah namanya orang nakal pasti ada celah-celah untuk berbuat tidak baik”

    Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam data penerima bantuan serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif.

    Data yang akurat dan pengawasan yang kuat, tegasnya, adalah kunci utama dalam menghindari kebocoran subsidi.

    Prinsipnya, jika mau membenahi subsidi bisa tepat sasaran, mau itu subsidi orang, mau subsidi barang kunci utamanya adalah pada data. Di samping data adalah pengawasan.

    Baca: Dasar hukum pembatasan BBM bersubsidi dipertanyakan

    “Sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah namanya orang nakal pasti ada celah-celah untuk berbuat tidak baik,” tambahnya.

    Oleh karena itu, pengawasan juga menjadi penting. Sehingga, dengan sistem dan pengawasan yang baik serta data yang akurat, diharapkan tentu bisa meminimalkan kebocoran terkait penyaluran BBM bersubsidi dan gas bersubsidi.

    Di samping itu, ia juga mengingatkan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang mencoba menyalahgunakan sistem ini.

    Dia menekankan, pentingnya tindakan tegas dan hukuman yang sepadan terhadap oknum-oknum yang bermain. Pasalnya, oknum itu bergerak sendiri. Dia menduga ada pihak yang mem-backingi.

    “Untuk itu guna mewujudkan penyaluran subsidi energi tepat sasaran harus betul-betul melakukan penindakan secara hukum siapapun yang terindikasi terlibat harus hukuman yang setimpal,” pungkasnya.

  • Stok BBM di SPBU Swasta Berpotensi Kosong hingga Akhir Tahun

    Stok BBM di SPBU Swasta Berpotensi Kosong hingga Akhir Tahun

    7cloud.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ada risiko stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta kosong hingga akhir tahun. Hal ini, imbas belum tercapainya kesepakatan dari SPBU swasta untuk membeli base fuel dari Pertamina.

    Seperti diketahui, pemerintah telah memfasilitasi badan usaha swasta seperti Shell, BP, dan Vivo untuk dapat memasok base fuel atau bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina.

    Transaksi itu akan dilanjutkan melalui pembahasan business to business (B2B) antara badan usaha swasta dan Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan jika tidak tercapai kesepakatan, maka stok BBM di SPBU swasta berpotensi terus kosong.

    “Ya ini pilihan, maksudnya mau kosong sampai akhir tahun atau mau ada yang disepakati, seperti itu,” ujar Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Baca: BBM nonsubsidi langka akibat kebijakan yang tidak sinkron dengan kondisi pasar

    Diketahui, SPBU swasta mengalami kekurangan stok BBM sejak akhir Agustus 2025 lalu. Kondisi ini terjadi seiring habisnya kuota impor BBM badan usaha swasta di 2025 yang sebanyak 110 persen.

    Kementerian ESDM pun tidak memberikan tambahan kuota impor, melainkan mengarahkan badan usaha swasta untuk memasok BBM dari Pertamina, yang masih memiliki sisa kuota impor.

    Namun, hingga saat ini, belum tercapai kesepakatan dari badan usaha swasta untuk membeli base fuel dari Pertamina.

    Padahal, perusahaan migas pelat merah ini telah mengimpor 100.000 barrel base fuel untuk kebutuhan SPBU swasta. Badan usaha swasta menyoroti base fuel Pertamina yang mengandung etanol 3,5 persen.

    Meski kandungannya relatif kecil, keberadaan etanol tersebut tetap menjadi alasan badan usaha swasta belum berminat memasok BBM dari Pertamina. Laode mengatakan, kandungan etanol dalam BBM pada dasarnya merupakan praktik yang umum di internasional.

    Baca: Harga pangan dan biaya kuliah memicu inflasi di September 2025

    Menurutnya, penggunaan etanol tidak akan mengganggu performa mesin kendaraan. “Etanol itu di internasional sudah banyak yang pakai. Jadi tidak mengganggu performa, bahkan bagus dengan menggunakan etanol itu,” ucapnya.

    Ia mencontohkan, seperti Brasil yang telah menerapkan campuran etanol hingga 20 persen pada bensin secara nasional. Selain itu, BBM yang dijual Shell di Amerika Serikat juga mengandung etanol.

    “Kalau di Amerika saja Shell juga sudah pakai etanol. Di Amerika sendiri mereka bensinnya pakai etanol. Saya bisa kasih lihat bukti-bukti itu,” kata Laode.

    Lebih lanjut, terkait 100.000 barrel base fuel yang sudah diimpor Pertamina, Laode bilang, jika tak ada badan usaha swasta yang membelinya, maka akan digunakan oleh Pertamina sendiri.

    “Kalau base fuel tetap terpakai ya. Makanya kan disampaikan bahwa kelangkaan itu tidak akan terjadi. Kenapa? karena kan sebenarnya ada (stok BBM), cuma yang satunya maunya yang tadi, yang satunya yang sudah ada di Pertamina. Kalau Pertamina itu enggak akan kehabisan,” ucapnya.

  • DPR Minta Pemerintah Mengkajiulang Pencampuran 10 Persen Etanol ke Dalam BBM

    DPR Minta Pemerintah Mengkajiulang Pencampuran 10 Persen Etanol ke Dalam BBM

    7cloud.asia – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna menilai rencana penerapan kandungan etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM) perlu dikaji ulang.
    Menurutnya, meski penggunaan etanol baik bagi lingkungan namun belum sepenuhnya cocok dengan kondisi mesin kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

    “Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin meski secara lingkungan lebih ramah. Diharapkan saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik,” ujar politisi PKS itu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Senin (13/10/2025).

    Ia menjelaskan, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran konvensional yang belum sepenuhnya siap menerima kadar etanol tinggi dalam bahan bakar. Campuran etanol yang terlalu besar berpotensi memengaruhi performa dan daya tahan komponen tertentu.

    “Jadi untuk saat ini, belum tepat jika langsung diterapkan tambahan etanol E10. Tapi ketika teknologi mesin di Indonesia sudah lebih maju, kebijakan ini akan lebih ideal untuk mendukung transisi energi bersih,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ia mengapresiasi pengembangan energi hijau dan penggunaan bioetanol yang digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi, Ateng memberi catatan agar pelaksanaannya tidak memaksa SPBU swasta atau mengorbankan kualitas bahan bakar.

    Ia menegaskan, kebijakan energi harus menyesuaikan kesiapan pasar dan infrastruktur yang menjadi penunjang.

    “Dari sisi konsep, kita mesti mendukung. Tapi penerapan di lapangan harus realistis, baik kesiapan teknologi mesin maupun ketersediaan BBM berkualitas. Jika dipaksakan, justru bisa merugikan konsumen dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap energi hijau,” tegas legislator Dapil Jawa Barat IX tersebut.

    Ia kemudian mendorong pemerintah untuk melibatkan para ahli otomotif dan industri kendaraan dalam setiap penentuan campuran etanol agar dampak terhadap performa mesin dapat diantisipasi dengan baik.

    “Kita ingin proses transisi energi yang sukses, bukan transisi yang dipaksakan. Jadi langkahnya harus bertahap, menyesuaikan kesiapan teknologi nasional,” pungkasnya.

    Wacana pencampuran 10 persen etanol ke BBM (E10) kembali ramai dibahas usai Presiden Prabowo memberi lampu hijau pada awal Oktober 2025.

    Pemerintah menilai kebijakan ini bisa mengurangi impor minyak dan emisi karbon, tapi di lapangan masih banyak yang harus disiapkan.

    Pertamina sudah menguji coba E10 di Surabaya bersama sejumlah mitra otomotif untuk melihat dampaknya terhadap mesin dan emisi, dengan hasil awal menunjukkan penurunan gas buang CO dan HC.

    Meski sebagian besar kendaraan baru dinilai sudah kompatibel dengan bahan bakar bercampur etanol, sejumlah pihak masih menyoroti kesiapan infrastruktur distribusi dan risiko teknis pada kendaraan lama

  • Meski Kandungan Oktan Setara BBM Pertamaxs Turbo, Bobibos Perlu Jalani Uji Kelayakan

    Meski Kandungan Oktan Setara BBM Pertamaxs Turbo, Bobibos Perlu Jalani Uji Kelayakan

    7cloud.asia – Sejak diluncurkan pada awal November 2025, Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos) mengundang perhatian publik dan menjadi perbincangan masyarakat luas.

    Bobibos diklaim sebagai bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan karena berbahan baku jerami yang menghasilkan BBM baru dengan oktan mencapai RON 98. Kandungan oktan yang dimiliki setara dengan BBM Pertamaxs Turbo.

    Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyatakan Bobibos merupakan terobosan inovasi dari sejumlah anak muda untuk menghasilkan alternatif BBM sebagai energi baru terbarukan (EBT) dengan kualitas tinggi, harga murah dan ramah lingkungan.

    “Meski begitu Bobibos masih harus diuji kelayakan sebagai BBM, baik uji laboratorium, maupun uji lapangan,” ujarnya dilansir ugm.ac.id, Kamis (20/11/2025).

    Baca: DPR minta pencampuran 10 persen etanol dalam BBM dikajiulang

    Fahmy menuturkan untuk uji laboratorium bisa dilakukan oleh Lemigas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menguji RON, kandungan sulfur, emisi dan unsur-unsur lainnya.

    Sedangkan untuk uji lapangan bisa dilakukan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) guna menguji penggunaan Bobibos pada berbagai jenis kendaraan bermotor dengan mencapai 50.000 kilometer setiap kendaraan bermotor yang diuji.

    Hal ini menurut Fahmy, sesuai dengan standar uji BBM internasional.

    “Setelah kesemuanya lolos uji, saya kira Kementerian ESDM baru mengeluarkan sertifikat layak untuk produksi dan pemasaran secara massal,” katanya.

    Lebih lanjut, Fahmy mengungkapkan untuk produksi dan pemasaran massal tentu diperlukan investasi yang tidak kecil. Selain itu perlu jaringan distribusi yang luas di seluruh wilayah Indonesia agar tidak menyulitkan penemu Bobibos.

    Baca: Butuh 20 juta kiloliter CPO per tahun untuk wujudkan program B50

    Ia berpandangan semestinya PT Pertamina memberi dukungan adanya penemuan ini. Jika perlu untuk mengatasi kesulitan, PT Pertamina turut berinvestasi pada Bobibos yang dinilai cukup prospektif di masa depan.

    Untuk itu, Fahmy merekomendasikan alternatif pemasaran Bobibos menggunakan jaringan distribusi yang dimiliki Pertamina.

    “Bobibos perlu didukung baik dalam fasilitas penyimpanan, maupun jaringan SPBU. Tanpa dukungan penuh dari Pertamina akan sangat sulit bagi Bobibos dapat diproduksi dan dipasarkan secara massal,“ ujar Fahmy.

    Tanpa dukungan, Bobibos bisa jadi hanya sekadar mimpi yang bernasib sama seperti blue energi yang sempat diluncurkan pada saat pemerintahan SBY, yang kemudian lenyap ditelan waktu.

  • Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Diminta Transparan

    Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Diminta Transparan

    7cloud.asia – Sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah mengeluhkan pemblokiran barcode BBM bersubsidi karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif.

    Merespon kondisi ini, anggota Komisi VII DPR Novita Hardini meminta pemerintah bersikap transparan terkait kondisi ini Hal ini agar perubahan kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

    Politisi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, khususnya sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang masih bergantung pada akses BBM bersubsidi.

    Berbicara dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Novita mengungkapkan adanya laporan dari berbagai daerah mengenai pelaku usaha yang mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar setelah barcode subsidi mereka diblokir.

    Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya memicu keresahan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita dalam rapat tersebut.

    Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu, pemerintah perlu membangun sistem komunikasi publik yang lebih terbuka dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

    Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan ataupun gangguan terhadap aktivitas produksi dan distribusi.

    Tak hanya menyoroti persoalan barcode subsidi, Novita juga mengkritisi lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dinilai menjadi akar berbagai persoalan kebijakan energi dan industri di lapangan.

    Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, serta PT Pertamina agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling tumpang tindih.

    “Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” katanya.

    Novita berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin akses energi tetap tersedia bagi pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah tantangan sektor industri dan logistik.