7cloud.asia – Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Padang, Sumatera Barat, diwarnai gejolak.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) dan BEM Universitas Diponegoro (BEM Undip) resmi menyatakan mundur dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia disingkat BEM SI Kerakyatan.
Dilansir Tempo.co, keputusan ini diambil menyusul pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI di Padang, Sumatera Barat, yang dinilai mencederai independensi gerakan mahasiswa.
BEM UGM: Gerakan Tak Lagi Independen
Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menyebut kehadiran tokoh-tokoh politik dan aparat negara dalam Munas BEM SI sebagai alasan utama pengunduran diri mereka.
“Kami ingin menjaga independensi gerakan,” ujar Tiyo dikutip Tempo, pada Senin, (21/7/2025).
Dalam pernyataan resminya, BEM UGM menyoroti kehadiran Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumbar, Kapolda, serta Kepala BIN Daerah Sumatera Barat dalam forum tersebut.
Mereka juga menyoroti unggahan kebersamaan antara mahasiswa dan pejabat di media sosial sebagai bentuk pamer yang mengikis kredibilitas gerakan mahasiswa.
“BEM KM UGM not for sale, itu kami sampaikan secara publik sebagai sebuah komitmen. Tidak ada yang bisa membeli atau intervensi BEM KM UGM. Kami digerakkan oleh nurani untuk rakyat Indonesia,” tegas Tiyo.
Baca: BEM UGM umumkan mosi tidak percaya pada Rektor Ova Emilia
Menurut Tiyo, momentum tersebut menunjukkan posisi BEM SI yang tidak lagi independen.
“BEM SI tidak independen dan penuh intrik kepentingan. BEM KM UGM sebagai salah satu inisiator BEM SI ketika tahun 2007 merasa perlu ambil sikap tegas,” kata Tiyo.
Sehari setelah pengunduran diri UGM, BEM Undip menyusul karena menilai apa yang terjadi di Munas BEM SI kali ini tidak pantas di tengah represi pada mahasiswa
Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq mengatakan kehadiran pejabat dan ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga dari BIN Daerah Sumatera Barat tak pantas di tengah berbagai protes demonstrasi mahasiswa yang mendapatkan represi aparat di berbagai daerah.
“Tak pantas. Seharusnya bahas eskalasi gerakan mahasiswa dan fokus pada solidaritas bersama,” kata Ariq juga dikutip Tempo.co
Setelah menggelar musyawarah dengan aliansi BEM Se-Undip, BEM Undip bersikap tidak bergabung dengan Aliansi BEM SI. “Kami enggan menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan gerakan,” katanya.
Dia mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia untuk berefleksi secara mendalam dengan memegang prinsip menjaga integritas gerakan. Munas itu, kata Ariq seharusnya diisi dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi demokrasi.
Musyawarah Nasional XVIII BEM SI yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, pada 13–19 Juli 2025, seharusnya menjadi ruang strategis bagi mahasiswa.
Baca: BEM SI serukan aksi tolak pengesahan Revisi UU TNI
Namun, menurut para pihak yang mundur, forum tersebut justru dipenuhi manuver politik internal, perebutan jabatan, dan kericuhan antar peserta yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka.
Karangan bunga dari BIN Sumbar yang turut hadir pun menjadi simbol kuat bagi BEM KM UGM dan Undip akan adanya intervensi kekuasaan terhadap gerakan mahasiswa.
Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, Rifaldi, selaku panitia Munas, menjelaskan bahwa kehadiran para pejabat merupakan bagian dari protokoler Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar untuk pembukaan acara.
Dia menepis tudingan bahwa kehadiran mereka mempengaruhi independensi gerakan. Bahkan, menurutnya, karangan bunga dari BIN dikirim tanpa pemberitahuan dan langsung diturunkan oleh panitia.
Respons BEM SI Pusat
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan pihaknya menghormati keputusan yang diambil oleh beberapa BEM kampus.
Kendati demikian BEM SI tidak merespons soal protes kehadiran politikus, pejabat daerah, polisi, dan pejabat BIN dalam musyawarah nasional (Munas) di Universitas Dharma Andalas, Padang
Ia juga menyebut perbedaan dalam merespons sejumlah persoalan merupakan hal yang biasa dalam setiap organisasi gerakan.
“Kami menghormati keputusan kawan-kawan yang memilih jalan berbeda. Dalam perjuangan mahasiswa, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah,” kata Pasha dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7/2025).
Ia mengatakan masuk dan keluarnya anggota dari Aliansi BEM SI bukan hal baru, dan telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah aliansi.
Pasha menyatakan BEM SI Kerakyatan tetap konsisten berdiri bersama rakyat.
“Kami menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan kerakyatan: meaningful participation, inklusivitas, kesetaraan, dan keberpihakan pada yang tertindas. Nilai ini bukan sekadar jargon, tapi kompas utama dalam setiap sikap dan aksi kami,” ujarnya.
