Tag: berkelanjutan

  • Mendulang Cuan dari Model Ekonomi Sirkular

    Mendulang Cuan dari Model Ekonomi Sirkular

    7cloud.asia – Sistem ekonomi linier, di mana barang hanya sekali digunakan kemudian secara bertahap mulai ditinggalkan. Ini karena ekonomi linier dinilai tidak berkelanjutan untuk jangka panjang karena menggunakan pendekatan “ambil-pakai-buang”.

    Sebagai gantinya, kini masyarakat dunia mulai beralih ke ekonomi sirkular. Model ekonomi sirkular berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin.

    Prinsip ekonomi sirkular mencakup pengurangan limbah dan polusi, menjaga produk dan material terpakai selama mungkin, dan meregenerasi sistem alam (Ellen Macarthur Foundation).

    Melalui ekonomi sirkular, kita bisa mencapai lebih banyak uang dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya

    Baca: Cara sederhana mengelola sampah rumah tangga

    Di Indonesia, ekonomi sirkular disebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. 

    Ekonomi Sirkular berada dibawah payung Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau dengan menekankan kegiatannya pada lima sektor prioritas.

    Tiga dari lima sektor PRK berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau.

    Implementasi ekonomi sirkular mampu mengurangi timbulan limbah yang dihasilkan, mengutamakan penggunaan energi terbarukan, dan mendukung efisiensi penggunaan sumber daya alam, produk yang dihasilkan, serta proses yang lebih ramah lingkungan.

    Model ekonomi sirkular secara sederhana terwujud lewat daur ulang sampah. Model ekonomi sirkular yang satu ini sering dipandang remeh, namun di tangan orang yang kreatif sampah disulap menjadi berbagai macam bisnis daur ulang sampah yang sangat menjanjikan.

    Baca: Cari lokasi bank sampah lewat aplikasi ini

    Ketersediaan sampah yang melimpah terutama sampah plastik bisa mendatangkan rupiah  dengan cara mengolahnya menjadi bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

    Berikut ini adalah berbagai contoh ekonomi sirkular dari bisnis daur ulang sampah : 

    Cacahan Plastik

    Bisnis cacahan plastik merupakan contoh nyata penerapan ekonomi sirkular. Sampah plastik seperti botol plastik dikumpulkan berdasarkan dengan jenis dan warnanya, kemudian botol tersebut dicuci bersih, dicacah dengan mesin dan dijemur sampai benar-benar kering.

    Barulah nantinya cacahan plastik tersebut dikirim sampai ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia dan China.

    Salah satu pebisnis yang sukses dengan bisnis daur ulang sampahnya adalah Nadhariyat Syafei pria yang berasal dari Kubu Raya Kalimantan Barat. Untuk mendapatkan sampah yang diolah menjadi cacahan pria berusia 26 tahun tersebut mendapatkannya dari pemulung.

    Pemulunglah yang setiap hari menyetorkan plastik hasil memulungnya yang mana untuk setiap sampah dihargai berbeda. Untuk botol plastik dibeli dengan harga Rp 1.000 sampai dengan Rp 2.000 sedangkan barang plastik bekas dibeli dengan harga Rp 3.000 sampai dengan Rp 4.000.

    Ketika sudah diolah menjadi cacahan plastik, harga pun akan melonjak naik bahkan sampai puluhan juta rupiah. 

    Pupuk Kompos

    Model ekonomi sirkular juga diimplementasikan dengan mengolah sampah organik yang  dihasilkan dari sisa sayuran bekas yang busuk atau juga sampah sisa hasil dari rumah tangga menjaid kompos.

    Untuk bisa mendulang rupiah dari sampah organik adalah bisa dengan memanfaatkannya menjadi pupuk kompos yang sangat bermanfaat untuk pertanian yang ada di Indonesia.

    Salah satu pebisnis sukses dengan pupuk komposnya adalah Hasanuddin warga Dusun Teluk Kabba Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Awalnya Hasanussin hanya mengeluarkan modal 3 juta, namun bisnisnya tersebut berhasil meraup untung sampai puluhan juta setiap bulan.

    Laki-laki berusia 40 tahun ini juga sukses memperkerjakan karyawan sebanyak 20 dari warga sekitar sehingga berkatnya lapangan pekerjaan untuk warga menjadi tercipta.

    Awalnya, Hasanuddin berprofesi sebagai petani namun akibat kebakaran lahan dan juga musim kemarau panjang membuat hasil pertanian menurun drastis sehingga tidak ada pemasukan samasekali.

    Berkat kegigihannya kini Hasanuddin bisa mendistribusikan pupuk kompos buatannya di Sangatta dan juga Bontang.

    Sumber: 

    Ekonomi Sirkular

     

  • Bendungan Dioptimalkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Pemerintah berusaha memastikan pembangunan infrastruktur yang mengutamakan prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.

    Salah satunya adalah melalui perkuatan pemanfaatan 187 bendungan eksisting dan 61 bendungan baru yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2024 untuk pembangkit listrik tenaga air yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

    Total ada 248 bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yang berkelanjutan, termasuk Waduk Cirata yang telah diremikan Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

    Baca: Pro kontra sistem power wheeling dalam RUU Energi baru dan terbarukan

    Pembangkit listrik berkelanjutan dan ramah lingkungan ini diungkapkan Menteri PUPR Basuki HAdimuljono dalam acara Konferensi Insinyur se-Asia Tenggara atau yang dikenal CAFEO (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization) ke-41 di Bali, Rabu (22/11/2023).

    “Hal ini bertujuan untuk menyediakan energi listrik terbarukan dari tenaga air dan tenaga surya dan mengembangkan proyek pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy),” katanya seperti dilansir Kompas.com.

    Berdasarkan data Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2021, kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air adalah 9 persen dari seluruh jenis pembangkit listrik di Indonesia sebesar 6.410 Megawatt (MW) listrik yang dihasilkan.

    Baca: Aktivis lingkungan dukung pembangkit listrik tenaga surya di atap

    Hingga tahun 2015, ada 23 bendungan eksisting yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas total sebesar 507 MW.

    “Termasuk Bendungan Batutegi (28 MW), Bendungan Jatiluhur (150 MW), dan Bendungan Bili-Bili (20.1 MW),” kata Basuki.

    Selanjutnya pada 2015 hingga 2024, dari 61 bendungan baru yang dibangun, sebanyak 43 bendungan mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 258 MW.

    Baca: Desa ini sukses gunakan pembangkit listrik tenaga surya

    Daftar bendungan pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan ini antara lain Bendungan Way Sekampung (5,40 MW), Bendungan Jatigede (110 MW), Bendungan Leuwikeris (20 MW).

    “Selain itu, kami berencana membangun 11 tambahan bendungan pada tahun 2021-2027 yang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 122 MW,” imbuh Basuki.

    Menurut Basuki, bendungan juga memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik dengan metode pembangkit listrik tenaga surya terapung yang memanfaatkan lebih dari 20 persen luas permukaan genangan bendungan.

    Baca: Bendungan Karian, salah satu bendungan terbesar di Indonesia

    Pada tanggal 9 November 2023 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata dengan kapasitas sebesar 192 MW, terbesar di Asia Tenggara.

  • Pulau Eigg, Pulau Milik Masyarakat yang Hidup dari Energi Terbarukan dan Ramah Lingkungan

    Pulau Eigg, Pulau Milik Masyarakat yang Hidup dari Energi Terbarukan dan Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Meskipun merupakan salah satu pulau terkecil di Skotlandia, dengan jumlah penduduk yang hanya 110 orang, Pulau Eigg menjadi contoh bagaimana masyarakat yang menatap masa depan hidup dengan konsep berkelanjutan dan sadar lingkungan.

     

    Pulau Eigg adalah salah satu dari kumpulan pulau di kawasan yang dikenal dengan Scottish Inner Hebrides. Wilayah ini juga kerap disebut sebagai Small Isles (Kepulauan Kecil).

    Pulau Eigg terletak 24 kilometer dari daratan. Kehidupan warga pulau ini bergantung pada kapal feri yang operasionalnya ditentukan cuaca.

    Kapal yang datang beberapa kali seminggu itu menjadi penentu pasokan kebutuhan dasar dan transportasi. Oleh karena itu, sampah bukanlah suatu pilihan di sini. Keberlanjutan adalah suatu keharusan.

    “Keberlanjutan selalu menjadi bagian dari kehidupan di sini,” kata Norah Barnes, penjaga hutan Scottish Wildlife Trust di Pulau Eigg.

    “Anda menjadi lebih sadar akan apa yang Anda gunakan. Anda tidak bisa hanya pergi ke toko di ujung jalan untuk mendapatkan sesuatu. Apa pun yang kami inginkan, kami benar-benar harus bergantung pada kapal,” tuturnya.

    Baca: Mengapa Kopenhagen selalu menjadi kota paling ramah lingkungan

    Jika digabungkan, Pulau Kecil Eigg, Canna, Sanday, Rùm, dan Muck hanya berpenduduk 150 hingga 200 orang.

    Berukuran 32 kilometer persegi, Pulau Eigg merupakan pulau terbesar kedua. Namun sejauh ini Eigg merupakan pulau terpadat dengan sekitar 110 penduduk.

    Jumlah penduduk ini turut membantu menumbuhkan komunitas yang secara kolektif mampu mengambil alih masa depan pulau tersebut.

    An Laimhrig, pusat dermaga di Pulau Eigg merupakan jantung kehidupan masyarakat setempat.

    Toko itu juga berfungsi sebagai kantor pos dan titik kumpul masyarakat seperti kafe.

    Selain kafe dan toko kelontong, kompleks ini juga memiliki toko kerajinan, persewaan sepeda, toilet, dan kamar mandi bagi mereka yang berkemah di alam atau tinggal di tempat perkemahan milik komunitas.

    Di sinilah juga berdiri monumen batu untuk memperingati pembelian pulau oleh masyarakat pada tahun 1997.

    Baca: Pusat kota Tirano hanya diperuntukan untuk pejalan kaki

    Setelah sejumlah pemilik tanah keluar dari pulau tersebut atau tidak tertarik dengan pembangunannya, penduduk Eigg yakin bahwa kepemilikan dengan sistem komunal adalah satu-satunya cara untuk menjamin masa depan pulau tersebut.

    “Pulau ini menyadari bahwa kita tidak akan dapat membangun sebuah komunitas kecuali kita melakukannya sendiri,” kata Maggie Fyffe, sekretaris Isle of Eigg Heritage Trust (organisasi yang memiliki Pulau Eigg).

    Ketika pulau itu dijual pada tahun 1996 , penduduk setempat mulai mengumpulkan uang.

    “Warga berkontribusi dan kami mengadakan kampanye penggalangan dana besar-besaran. Tapi kami punya donor misterius yang akhirnya memberi kami satu juta poundsterling (sekitar Rp9,5 miliar dengan kurs saat ini).

    “Itulah yang membuat kami akhirnya berhasil memiliki pulau ini,” ujarnya.

    Meskipun pengunjung datang karena berbagai alasan, Eigg paling cocok bagi mereka yang tertarik dengan alam terbuka.

    Baca: Slow city, konsep baru pengelolaan kota yang lebih manusiawi

    Pemandangan yang paling terkenal adalah Pantai Singing Sands di utara pulau yang berdecit ketika pasir bergerak dan pemandangan punggung bukit An Sgurr yang menjulang tinggi.

    Bukit ini terbentuk sekitar 58 juta tahun yang lalu dari letusan gunung berapi yang membayangi timur pulau itu.

    Di pulau itu juga terdapat dataran terjal, tegalan, hutan, pantai berpasir putih, dan bahkan sebagian kecil hutan hujan beriklim sedang.

    Sebagian besar wilayah pulau ini belum tersentuh oleh industri yang telah mengubah pedesaan di sebagian besar wilayah Inggris.

    “Kami tidak memiliki pertanian yang sangat intensif di sini,” kata Barnes.

    “Bentang alamnya kondusif bagi satwa liar. Tidak ada penangkapan ikan komersial atau pertanian skala besar dan garis pantai dan laut merupakan perairan yang bersih dan jernih,” tuturnya.

    Baca: Cara Bogota memanusiakan warganya

    Untuk memanfaatkan langit cerah dan pemandangan dari puncaknya, saya berangkat mendaki An Sgurr.

    Lanskap ini tampak curam dengan dinding batu hitam tipis yang menjulang tinggi. Namun jalan setapak yang melengkung di punggungnya menawarkan pendakian yang relatif mudah ke puncak.

    Pada ketinggian hampir 400 meter, pemandangan dari puncak sungguh luar biasa, membentang hingga ke arah Rùm, Skye dan daratan utama.

    Tapi tidak ada tempat yang menawarkan panorama Eigg yang lebih baik, dan saat angin mulai berhembus, mata saya tertuju ke tempat turbin angin di pulau itu.

    Diluncurkan pada tahun 2008, Eigg adalah komunitas pertama di dunia yang meluncurkan sistem listrik independen yang memanfaatkan tenaga angin, air, dan sinar matahari.

    Ketiga sistem tersebut saling melengkapi sehingga hampir semua kondisi cuaca kondusif untuk menghasilkan listrik.

    Baca: Penataan kawasan dengan konsep TOD di Jakarta

    Untuk menjamin pasokan listrik, warga juga memiliki generator cadangan. Namun sebagian besar listrik berasal dari sumber terbarukan.

    “Jumlah energi terbarukan yang kami gunakan bervariasi tergantung cuaca, tapi kami telah melakukan sebanyak 90%,” kata Fyffe.

    Manfaat sistem energi terbarukan sangat banyak. Sebelumnya, pulau ini bergantung pada generator diesel, yang menurut Barnes merupakan masalah logistik.

    “Solar harus dibawa dengan kapal, dituangkan ke dalam tong, membawa tong tersebut ke rumah Anda dan mengisi generator Anda. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Penggunaan energi terbarukan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga lingkungan,” ujarnya.

    Hal ini juga merupakan sebuah langkah menuju swasembada. Ketika krisis energi global mendorong kenaikan harga di seluruh dunia, Fyffe menjelaskan bagaimana pendekatan ini bisa turut mencegah warga pulau tersebut dari peningkatan biaya hidup.

    “Pada mulanya, harga satuan di wilayah kami lebih tinggi dibandingkan di wilayah daratan, tapi saat ini kami mungkin lebih murah,” kata Fyffe.

    Baca: UNESCO akui sumbu filosofi Yogyakarta menjadi warisan budaya dunia

    “Kami menaikkannya sedikit dari waktu ke waktu, namun kami belum melakukan hal ini dalam beberapa tahun terakhir karena banyak orang mengalami kesulitan belakangan ini,” tuturnya.

    Dengan pencapaian mereka saat ini, warga Pulau Eigg belum berpuas diri. Mereka terus berupaya menjadi lebih ‘ramah’ terhadap lingkungan.

    “Kami sedang terlibat dalam studi kelayakan lainnya untuk mencari cara bagaimana kami bisa mencapai karbon netral,” kata Fyffe.

    “Kami berharap bisa membangun rumah dan merenovasi ruang operasi dokter untuk disewakan.

    “Kami akan menguji coba pompa panas sumber udara (yang berasal dari jaringan listrik) untuk melihat seberapa efisiennya. Lalu, orang bisa pindah ke sana. Kami memerlukan lebih banyak pasokan untuk ini, mungkin tiga turbin besar, meskipun ini masih tahap awal,” ucapnya.

    Pulau Eigg adalah komunitas pertama di dunia yang meluncurkan sistem listrik ‘off-grid’ yang ditenagai oleh angin, air, dan surya.

    Untuk pemanas ruangan, sebagian besar rumah di Pulau Eigg saat ini menggunakan tungku berbahan bakar kayu.

    Baca: Kiat slow living di perjalanan

    Warga Eigg menjalankan proyek kehutanan berkelanjutan untuk menjamin pasokan, menebang pohon untuk menyediakan kayu bakar bagi penduduk pulau dan kayu untuk ekspor sekaligus melakukan penanaman kembali dan memperluas hutan.

    Untuk membantu reboisasi, Barnes mengatakan, “Pembibitan pohon telah didirikan untuk menanam kembali pohon-pohon baru dari pohon-pohon tua yang ditebang.

    Beberapa akan digunakan untuk bahan bakar kayu, dan beberapa akan dipertahankan untuk satwa liar. Ini adalah pohon asli wilayah ini. Pohon yang kuat.”

    Populasi di pulau ini saat ini merupakan yang tertinggi selama setidaknya setengah abad terakhir.

    Eigg juga tampaknya menghindari masalah ‘rumah kedua’ yang mempengaruhi beberapa pulau di Skotlandia.

    Pulau-pulau itu kosong saat musim dingin. Faktanya, saat berjalan melintasi pulau, tantangan utama yang dihadapi warga pulau ini adalah menyediakan rumah permanen bagi penduduk yang tinggal di karavan atau akomodasi sementara.

    “Kami mencoba menyediakan rumah bagi orang-orang yang tinggal di sini. Kami memiliki beberapa orang yang tinggal sementara sehingga pihak Trust mencoba meningkatkan properti yang tersedia untuk disewa,” kata Fyffe.

    Baca: Terdampak perubahan iklim, desa ini bangkit berkat listrik tenaga surya

    “Ada cukup banyak orang yang menunggu properti sewaan tersedia.”

    Meskipun infrastruktur mengalami kemajuan, pertumbuhan dan permintaan akan perumahan merupakan pertanda positif dalam melawan ancaman depopulasi yang dihadapi oleh banyak pulau kecil di kawasan ini.

    Optimisme ini tampaknya juga dimiliki oleh satwa liar.

    “Kami melihat sepasang elang laut kembali ke pulau ini empat tahun lalu setelah punah di Eigg,” kata Barnes.

    “Mereka diperkenalkan kembali ke Rhum tetapi kembali dengan sendirinya ke Eigg dan telah menghasilkan anak selama tiga tahun terakhir,” ujarnya.

    Sumber: BBC environment

  • Manfaat Ekonomi Penebangan Secara Berencana di Hutan Tropis

    Manfaat Ekonomi Penebangan Secara Berencana di Hutan Tropis

    7cloud.asia –  Beberapa tahun belakangan kampanye publik untuk mengakhiri penebangan hutan tropis mendominasi media populer dan jurnal sains terkenal

    Namun, pada saat yang sama juga tengah berlangsung transisi dari praktik “penambangan kayu” ke “kehutanan yang tertata” (managed forestry) dan berbasis bukti.

    Ada lima mekanisme yang dilakukan dalam penebangan terencana ini yakni memperbaiki praktik penebangan, mengurangi limbah kayu, memberi waktu pemulihan, melindungi pohon muda dan menanam lebih banyak pohon 

    Ada manfaat karbon berganda dari penebangan pohon hutan tropis secara terencana ini.

    Baca: 5 Cara penebangan hutan tropis yang berkelanjutan

    Manfaat karbon dari kelima mekanisme yang disebutkan di atas hanya bersifat tambahan. Artinya, hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada intervensi.

    Karena itu, pasar karbon harus mendukung usaha transisi dari penambangan kayu yang eksploitatif ketika pengelolaan hutan yang bertanggung jawab menjadi aspek penggunaan lahan yang sah.

    Praktik kehutanan yang tertata juga menciptakan lapangan kerja bagi para profesional dan mendukung tenaga kerja yang stabil.

    Sebaliknya, proyek karbon yang hanya menghentikan pembalakan hutan justru berisiko memindahkan para penebang ke tempat lain.

     

    Baca: Teknik daisugi cara memanen kayu di hutan secara berkelanjutan

    Karena itu dibutuhkan kesadaran untuk menubah paradigma dari eksploitasi dan degradasi ke penataan hutan. 

    Transisi yang lama dinanti dari eksploitasi hutan tropis menjadi pengelolaan hutan yang bertanggung jawab memerlukan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan seluruh masyarakat.

    Pemerintah perlu menegakkan hukum. Kegagalan penerapan praktik penebangan yang berkelanjuan ini berisiko melemahkan perekonomian pendapatan pajak negara.

    Sementara itu, melimpahnya kayu hasil penebangan ilegal dapat menjungkirkan harga kayu ke titik terendah.

     

    Baca: Mengapa COP 28 tak secara tegas melarang deforestasi

    Industri kehutanan perlu menyadari manfaat investasi di seluruh aspek kehutanan termasuk pemeliharaan tegakan kayu produktif.

    Masyarakat juga perlu mendukung sektor kehutanan dengan memastikan tersedianya tenaga kehutanan muda yang terlatih.

    Sayangnya, kesalahpahaman umum soal pengelolaan hutan sama dengan degradasi hutan mengurangi daya tarik profesi ini di kalangan generasi muda pemerhati lingkungan.

    Hal ini ditandai dengan penutupan begitu banyak program sarjana kehutanan di luar Brasil dan diperburuk dengan meningkatnya fokus pada perkebunan dibandingkan hutan alam.

    Baca: Indonesia dan Brasil jadi penyumbang deforestasi hutan tropis terbesar dunia

    Kondisi ini membuat kita sulit menemukan orang-orang yang terlatih dan tertarik memuluskan transisi menuju pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

    Padahal, transisi ini tidak sia-sia karena pengelolaan hutan yang bertanggung jawab menjanjikan manfaat finansial, lingkungan dan juga sosial.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Francis E Putz (Research Professor, University of the Sunshine Coast) dan Claudia Romero (University of the Sunshine Coast).

  • Dengan CopenPay, Kota Kopenhagen Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Dengan CopenPay, Kota Kopenhagen Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Ketika dunia bergulat dengan tantangan perubahan iklim dan dampaknya pada pariwisata, kota Kopenhagen muncul sebagai pionir dalam pariwisata berkelanjutan dengan inisiatif inovatif: CopenPay.

    Dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota di Eropa yang berjuang melawan pariwisata yang berlebihan dengan menerapkan langkah-langkah dan pembatasan untuk mengurangi dampaknya.

    Hal ini terjadi di Venesia, Italia di mana pemerintah setempat memberlakukan biaya masuk bagi wisatawan harian, dan Santorini, di mana jumlah tempat untuk kapal pesiar telah dibatasi hingga 8.000 penumpang per hari.

    Ibu kota Denmark, Kopenhagen, telah mengambil pendekatan berbeda dengan mendorong wisatawan untuk melakukan aktivitas sadar lingkungan.

    Ambisi kota Kopenhagen adalah mengubah narasi pariwisata dari beban lingkungan menjadi katalis perubahan positif lewat program CopenPay.

    CopenPay ini berlangsung antara tanggal 15 Juli hingga 11 Agustus 2024, dan dirancang untuk memberi insentif pada perilaku ramah lingkungan di kalangan wisatawan.

    Baca: Alasan mengapa kota Kopenhagen jadi langganan kota ramah lingkungan

    CopenPay juga mengubah tindakan mereka menjadi penghargaan atas pengalaman budaya sekaligus mempromosikan lingkungan perkotaan yang lebih hijau.

    Kota Kopenhagen yang berpenduduk 600.000 jiwa telah lama dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan, dengan tujuan menjadi ibu kota nol emisi pertama di dunia.

    Inisiatif CopenPay hanyalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kopenhagen menuju arah ini.

    CopenPay ini dikembangkan berdasarkan temuan laporan keberlanjutan dari kelompok riset pasar Kantar yang diterbitkan tahun lalu, yang menemukan kesenjangan yang signifikan antara keinginan masyarakat untuk bertindak secara berkelanjutan dan perilaku mereka yang sebenarnya.

    Meskipun 82persen konsumen menyatakan keinginannya untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan, hanya 22persen yang mengindikasikan telah melakukan perubahan nyata dalam perilaku mereka.

    Cara Kerja
    CopenPay bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memberi penghargaan kepada wisatawan yang membuat pilihan ramah lingkungan selama mereka menginap.

    Baca: Cara asyik berwisata secara ramah lingkungan

    Pengunjung akan mendapatkan imbalan atas aktivitas seperti bersepeda, menggunakan transportasi umum, menjadi sukarelawan di pertanian perkotaan, atau ikut serta dalam pembersihan kanal dan taman.

    Imbalannya bisa bervariasi, mulai dari makanan gratis dan tur museum berpemandu hingga mencicipi anggur dan persewaan kayak.

    Diwawancarai Euronews Green, Mikkel Aarø-Hansen, Kepala Eksekutif Wonderful Copenhagen, organisasi pariwisata untuk Wilayah Ibu Kota Denmark, menjelaskan bahwa tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan imbalan langsung.

    CopenPay ini juga untuk menginspirasi perubahan pola pikir tentang pariwisata.

    Idenya, ujarnya, bukan untuk meningkatkan pariwisata. Ini semua tentang bagaimana Anda berperilaku di destinasi saat Anda berada di sini dengan cara yang lebih berkelanjutan dan ramah iklim.

    “Ini tentang mengubah cara kita bergerak, apa yang kita konsumsi, dan cara kita berinteraksi dengan penduduk setempat,” katanya.

    Dengan menjadikan tindakan sadar lingkungan sebagai bentuk mata uang, CopenPay bertujuan untuk mengubah cara wisatawan berinteraksi dengan kota dan etos keberlanjutannya. (Sumber: earth.org)

  • BRIN Rancang Strategi Pencapaian Swasembada Pangan yang Berkelanjutan

    BRIN Rancang Strategi Pencapaian Swasembada Pangan yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan bagaimana urgensi swasembada pangan di tengan berbagai tantangan global yang terus berkembang.

    Untuk mewujudkan swasembada pangan tak hanya dibutuhkan produksi pangan berkualitas tetapi juga berkelanjutan.

    Swasembada pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan 56 persen produksi pangan guna memenuhi kebutuhan 10 miliar penduduk di tahun 2050, tapi juga mulai bergeser ke tuntutan lainnya.

    Swasembada pangan juga harus memenuhi kriteria tertentu seperti aman, sehat, memiliki fungsi dan standar tertentu, serta terjangkau oleh masyarakat.

    Melansir dari brin.go.id, terwujudnya swasembada pangan juga disertai isu ramah lingkungan dan pangan fungsional juga menjadi orientasi konsumen, khususnya untuk kelas ekonomi tertentu.

    Baca: Perubahan iklim mendorong pengembangan Pertanian Regeneratif

    Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN Agus Eko Nugroho mengatakan, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mencapai ketahanan pangan.

    Sebagai negara agraris, produksi pertanian sangat penting untuk mata pencaharian dan stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    ”Isu – isu ketahanan pangan di Indonesia seperti kekurangan gizi, fluktuasi harga pangan, dan dampak perubahan iklim masih menjadi tantangan yang harus dihadapi,” tegasnya.

    Dia menambahkan, lebih dari 30 persen penduduk mengalami kerawanan pangan, terutama di daerah pedesaan.

    Walaupun perekonomian Indonesia telah menunjukkan ketahanan dengan fokus pada diversifikasi di luar sumber daya alam, kesenjangan pertumbuhan tetap ada. Daerah pedesaan sering tertinggal dari pusat kota dalam pembangunan.

    Baca: Penerapan pertanian regeneratif di Indonesia

    ”Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi pencapaian swasembada pangan harus difokuskan pada beberapa titik kunci utama,” imbuh Agus.

    Kunci utama tersebut yaitu peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor pertanian, terutama dalam penggunaan teknologi modern sebagai kunci untuk mengoptimalkan produktivitas.

    Pencapaian swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan perlu penguatan pembiayaan dan model bisnis yang berkelanjutan, terutama peningkatan aksesibilitas keuangan yang lebih baik bagi petani dan pelaku industri pangan.

    Selain itu juga dibutuhkan penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta penerapan teknologi menuju ketahanan pangan, terutama pada sektor produksi dan distribusi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pangan nasional.

  • Gerakan Wisata Bersih Dikampanyekan di Labuan Bajo

    Gerakan Wisata Bersih Dikampanyekan di Labuan Bajo

    7cloud.asia – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggulirkan “Gerakan Wisata Bersih (GWB)” di Labuan Bajo, NTT sebagai langkah kolaboratif untuk mencapai pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

    Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan, Gerakan Wisata Bersih merupakan gerakan kolektif sebagai upaya bersama dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia yang lebih aman dan sehat bagi wisatawan.

    “Gerakan Wisata Bersih adalah salah satu dari lima program prioritas Kementerian Pariwisata,” kata Puspa dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Sabtu.

    Gerakan Wisata Bersih di Labuan Bajo berlangsung di dua titik yakni di kawasan Marina Waterfront dan Pantai Pede. Kegiatan ini diisi dengan aksi bersih sampah massal yang diikuti 2.000 peserta dengan jumlah sampah yang terkumpul sebanyak 1.080,6 kilogram.

    Selain kegiatan bersih-bersih massal, juga ada edukasi dan kampanye untuk meningkatkan wisatawan dan masyarakat lokal, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan ramah lingkungan.

    Puspa menjelaskan, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan salah satunya tergambar dari pilar kesehatan dan kebersihan Indonesia di peta pemeringkatan Travel and Tourism Development Index (TTDI).

    Meski peringkat Indonesia melonjak dari 32 ke posisi 22 dunia di tahun 2024, pilar kesehatan dan kebersihan (health and hygiene) masih rendah bahkan turun dari angka 89 menjadi 82.

    Bahkan untuk di Asia, nilai Indonesia juga masih di bawah rata-rata nilai negara-negara di Asia.

    “Artinya ini harus menjadi perhatian serius kita bersama, kita (harus) punya komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang mendunia, menjadi destinasi pariwisata nomor satu di dunia dengan kekayaan alam budaya yang kita miliki,” ujar Puspa.

    Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sesuai dengan aspek “health and hygiene” dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI).

    “Kami berharap dengan tempat-tempat ini kami pilih, akan semakin membuka mata publik bahwa masalah sampah adalah masalah yang serius,” ujar Wamenpar.

    Lebih lanjut, Puspa menegaskan, gerakan ini harus dilanjutkan secara simultan dengan salah satunya penguatan edukasi di masyarakat.

    “Ini akan menjadi langkah pertama yang baik, kemudian ada penyediaan fasilitas pendukung yang kita bekerja sama lintas sektoral dengan pihak swasta maupun BUMN seperti yang dilakukan oleh ITDC hari ini sangat luar biasa,” ujarnya.

    Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan, gerakan ini sebagai fondasi yang paling utama untuk menjaga sebuah destinasi tetap bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan.

    “Sekali lagi kami berharap bahwa kegiatan ini sekali lagi bukan hanya yang pertama dan yang terakhir. Ini merupakan sebuah awalan dan tentunya bukan sekadar memungut sampah tapi nanti kami juga akan membantu untuk pengelolaan sampah pada akhirnya. Karena itu merupakan sebuah isu yang saat ini sedang kami lakukan di salah satu daerah pariwisata kami,” kata Ari.

    Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata dan seluruh pemangku kepentingan yang bersama-sama ikut mewujudkan harapan Labuan Bajo yang bersih.

    “Tentu butuh keterlibatan kita semua agar orang suka dan betah datang di tempat kita. Karena itu, kita juga sudah harus memulai agar lingkungan kita jaga. Hari ini kita memulai dengan budaya yang baru, betapa pentingnya yang namanya kebersihan,” ujar Edistasius Edi.

  • Pemerintah Diingatkan Pelemahan SVLK Berdampak Negatif pada Produk Kayu yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, akademisi, dan praktisi kehutanan mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pelemahan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) bagi produk kayu Indonesia.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis Sabtu (24/5/2025), sebanyak 52 organisasi masyarakat sipil menilai, langkah relaksasi kewajiban penjamin legalitas dan kelestarian produk kayu tersebut bukanlah pilihan yang tepat.

    Diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Bidang
    Perekonomian (Kemenko) berencana menderegulasi 441 kode HS di sektor kehutanan,
    termasuk menjadikan dokumen V-Legal opsional bagi pasar selain Uni Eropa (UE) dan Inggris serta mencabut kewajiban Uji Tuntas dan Deklarasi Impor untuk produk kayu.

    Rencana deregulasi SVLK ini dibingkai sebagai respon atas tarif impor oleh Amerika Serikat dan upaya peningkatan daya saing ekspor.

    Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan ini akan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi industri kayu di Indonesia.

    Baca: Pohon ulin terancam punah

    1. Hilangnya kepercayaan pasar dan peluang ekspor
    Pasar global menjadi semakin selektif, dengan pembeli dan konsumen menuntut jaminan keberlanjutan dan legalitas yang ketat.

    SVLK yang diterapkan Indonesia secara konsisten sejak 2010 telah berhasil meningkatkan reputasi Indonesia sebagai pemasok terpercaya produk kayu yang bersumber legal dan berkelanjutan dengan nilai ekspor mencapai 14,51 miliar dolar AS pada 2022.

    Pelemahan sistem SVLK akan menciptakan keraguan di antara pembeli internasional, membahayakan pangsa pasar Indonesia saat ini dan masa depan.

    2. Menurunnya daya saing di pasar global
    Perdagangan kayu global bergerak menuju standar kepatuhan dan keberlanjutan yang lebih ketat. Para pesaing seperti Vietnam dan Malaysia berinvestasi besar-besaran dalam sistem legalitas dan sertifikasi yang kuat.

    Pelemahan SVLK berisiko menurunkan kayu Indonesia ke pasar bernilai rendah, sehingga menghambat daya saing internasional.

    3. Risiko terhadap negosiasi dan tarif perdagangan
    Melemahnya komitmen Indonesia terhadap perdagangan kayu legal dan berkelanjutan mengirimkan sinyal yang kontradiktif kepada mitra dagang.

    Hal ini dapat merusak kredibilitas Indonesia dalam mematuhi perjanjian internasional, seperti Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) dengan Uni Eropa dan Inggris, yang berpotensi mengakibatkan sanksi.

    Baca: Dunia sepakat hentikan deforestasi pada 2030

    4. Berdampak negatif pada UKM
    Sistem yang terfragmentasi dengan produk kayu bersertifikat dan tidak bersertifikat akan menciptakan kebingungan dan meningkatkan biaya kepatuhan.

    UKM akan kesulitan mengakses pasar internasional yang menuntut dokumentasi legalitas, sehingga mengurangi peluang pendapatan mereka.

    5. Kerugian pendapatan jangka panjang
    Melemahnya sistem SVLK akan membuka pintu bagi peningkatan penebangan liar dan praktik yang tidak berkelanjutan, sehingga menurunkan kemampuan sektor kehutanan untuk mendukung ekonomi nasional dalam jangka panjang.

    Koalisi masyarakat sipil menekankan pentingnya memperkuat SVLK dalam Strategi ekonomi yang baik untuk Indonesia

    Dalam pernyataan itu disebutkan, SVLK telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam perdagangan produk kayu legal dan berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekspor yang signifikan.

    Mempertahankan SVLK juga membuka akses ke pasar premium, dan kepercayaan pasar jangka panjang.

    SVLK juga akan mempertahankan akses ke pasar yang menguntungkan dan bernilai tinggi memastikan pendapatan ekspor yang stabil dan perluasan pasar lebih lanjut.

    Melanjutkan SVLK juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan pembeli dan akan melindungi UKM.

    Baca: Bambu jadi alternatif bahan baku industri di tengah krisis kayu

  • Pelonggaran SVLK Dinilai Merugikan Industri Kayu, Pemerintah Diminta Melakukan Tiga Hal Ini

    Pelonggaran SVLK Dinilai Merugikan Industri Kayu, Pemerintah Diminta Melakukan Tiga Hal Ini

    7cloud.asia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) berencana menderegulasi 441 kode HS di sektor kehutanan, termasuk menjadikan dokumen V-Legal opsional (SVLK) bagi pasar selain Uni Eropa (UE) dan Inggris.

    Pemerintah juga akan mencabut kewajiban Uji Tuntas dan Deklarasi Impor untuk produk kayu.

    Deregulasi ini dibingkai sebagai respon atas tarif impor oleh Amerika Serikat dan upaya peningkatan daya saing ekspor produk kayu Indonesia.

    Organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, akademisi, dan praktisi menilai, langkah relaksasi kewajiban penjamin legalitas dan kelestarian produk kayu atau pelonggaran SVLK tersebut bukanlah pilihan yang tepat.

    Dalam pernyataan bersama yang ditanda-tangani 52 organisasi masyarakat sipil dan 7 individu disebutkan, SVLK telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam perdagangan produk kayu legal dan berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekspor yang signifikan.

    Mempertahankan SVLK juga membuka akses ke pasar premium, dan kepercayaan pasar jangka panjang. SVLK mempertahankan akses ke pasar yang menguntungkan dan bernilai tinggi memastikan pendapatan ekspor yang stabil dan perluasan pasar lebih lanjut.

    Melanjutkan SVLK juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan pembeli dan akan melindungi UKM. Karena, sistem yang kredibel memastikan persaingan yang adil, mengurangi kebingungan dan ketidakpastian, dan memungkinkan UKM memperoleh manfaat dari peluang global.

    Karena itu, dalam pernyataan bersama yang dirilis Sabtu (24/5/2025) organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membatalkan rencana deregulasi perdagangan kayu.

    Sebagai gantinya bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan pemangku kepentingan utama untuk mengembangkan kebijakan perdagangan yang mengatasi tantangan tarif tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi jangka panjang Indonesia.

    Reformasi harus memperkuat, bukan melemahkan, reputasi Indonesia sebagai penghasil kayu legal dan berkelanjutan.

    Kedua, koalisi mendesak Kementerian terkait untuk mempromosikan penerimaan produk kayu Indonesia melalui platform seperti Broader Market Recognition Coalition yang diikuti Indonesia.

    Ketiga, mitra dagang dan pembangunan seperti Uni Eropa, Inggris, dan AS untuk terus mendukung sistem yang kuat seperti SVLK melalui kebijakan dan kerja sama
    mereka dengan Indonesia.

  • Pramono Anung Paparkan Upaya Jakarta Menjadi Kota Global dengan Pembangunan Berkelanjutan

    Pramono Anung Paparkan Upaya Jakarta Menjadi Kota Global dengan Pembangunan Berkelanjutan

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri High-Level Political Forum: Local and Regional Governments Forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Rabu (16/7/2025).

    Dalam forum tersebut, Pramono memaparkan berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam kebijakan dan program lokal.

    Pramono menegaskan, transformasi Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global pada 2030 tidak terpisahkan dari upaya penerapan pembangunan berkelanjutan.

    Hal ini, kata dia, membutuhkan perubahan mendasar dalam daya tarik kota, penyediaan infrastruktur, transformasi birokrasi, dukungan politik, komunikasi publik yang transparan, serta kualitas sumber daya manusia.

    Baca: Jakarta diproyeksikan menjadi kota global, apa saja kriterianya?

    “Upaya pembangunan berkelanjutan yang kami lakukan membentuk Jakarta menjadi kota global yang sejalan dengan agenda kami pada 2030,” ujarnya, dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Pramono juga menyoroti sejumlah pencapaian Pemprov DKI dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan kota bagi perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.

    Ia kembali menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyediaan ruang publik yang aman dan inklusif bagi perempuan.

    “Pada 2024, Jakarta mencatat Indeks Ketimpangan Gender terendah secara nasional,” urai Pramono dalam kesempatan tersebut.

    Baca: Pramono Anung proyeksikan menjadi kota global yang berbudaya

    Beberapa upaya yang mendukung tercapainya Jakarta yang inklusif antara lain dengan penyediaan bus khusus perempuan, kampanye antipelecehan di bus Transjakarta.

    Selain itu, Pramono juga mneyebutkan perpanjangan jam operasional taman yang dilengkapi dengan penerangan dan pengawasan yang lebih baik

    Lebih lanjut, Pramono juga menegaskan kemajuan Jakarta sebagai kota global harus disertai dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

    “Mari kita posisikan Jakarta sebagai pelopor pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan terintegrasi secara global. Jakarta harus menjadi tempat di mana setiap orang memiliki ruang, dan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tandasnya.