Tag: debat cawapres

Debat Cawapres Digelar Besok, Ini yang Perlu Diperhatikan

7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (22/12/2023) malam akan menggelar debat cawapres di Jakarta Convention Centre (JCC).

Seperti debat capres pada 12/12/2023, saat debat cawapres berlangsung, para capres dari masing-masing paslon akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk cawapres.

Tema debat cawapres kali ini adalah soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, inventasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari memastikan format debat cawapres tidak akan berubah dari format debat calon presiden pekan lalu.

Salah satu alasannya, dari segi waktu disebut paling sesuai dengan kesepakatan awal semua pihak. Meskipun dia mengakui ada catatan bahwa debat perdana capres kurang mendalam lantaran singkatnya waktu.

“Tetapi semua punya kesempatan untuk menjawab yang diajukan panelis maupun masing-masing capres-cawapres sehingga kesempatan lebih banyak. Walau kurang mendalam karena cakupan tema banyak,” kata Hasyim Asy’ari usai rapat di Gedung KPU.

Baca: Debat cawapres akan berlangsung di JCC

Seperti debat sebelumnya, debat cawapres akan dibagi menjadi enam segmen, dengan materi debat sebagai berikut:

Segmen pertama penyampaian visi dan misi program kerja oleh tiap-tiap cawapres.

Segmen kedua dan ketiga penyampaian pertanyaan yang disusun oleh panelis dan diajukan oleh moderator.

Segmen keempat dan lima cawapres memiliki kesempatan untuk bertanya ke masing-masing cawapres dan saling menanggapi.

Segmen terakhir adalah pernyataan penutup atau kesimpulan kandidat.

Cawapres bicara di depan podium
Kendati demikian akan ada yang berbeda dalam debat cawapres mendatang. KPU akan menyediakan podium sebagai bahan evaluasi.

Pasalnya dalam debat pekan lalu penampilan capres menjadi sorotan lantaran mereka hanya berdiri saat memaparkan visi-misi sampai tanya jawab berlangsung.

Baca: Total ada lima kali debat capres/cawapres jelang Pemilu 2024

Ada 11 panelis pada debat cawapres besok. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan kesebelas panelis akan dikarantina mulai 20 Desember 2023.

Mereka di antaranya:

1. Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI Periode 2018-2020),

2. Adhitya Wardhono (Ekonom dan Pengajar FEB Universitas Jember),

3. Agustinus Prasetyantoko (Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2015-2023), dan

4. Fauzan Ali Rasyid (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

5. Hendri Saparini (Pendiri dan Ekonom CORE Indonesia),

Baca: Cak Imin akan prioritaskan penanganan polusi udara

6. Hyronimus Rowa (Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN),

7. Poppy Ismalina (Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM),

8. Retno Agustina Ekaputri (Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025).

9. Suharnomo (Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro),

10. Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF dan Dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta),

11. Yose Rizal Damuri (Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS).

Apa saja janji masing-masing cawapres dalam isu ekonomi?
Capres dan cawapres nomor urut 1 mengusung ide “pemerataan ekonomi” dalam visi dan misinya.

Beberapa langkah yang ditempuh yakni mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Kemudian melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan.

Selain itu juga memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Namun begitu, salah satu janji yang diumbar cawapres Muhaimin Iskandar jika menang nanti adalah “memberikan akses permodalan sebesar Rp10 juta kepada anak muda yang ingin usaha.”

Modal itu diberikan tanpa agunan dan tanpa bunga. Syarat untuk mendapat pinjaman ini adalah wirausahawan muda tersebut harus masuk ke dalam kelompok usaha tertentu.

Tujuannya agar anggota kelompok lain akan memastikan si penerima pinjaman bakal mengembalikan dana pinjaman.

Dia juga menambahkan, permodalan ini akan disalurkan oleh bank. Sedangkan bunga pinjaman disubsidi oleh pemerintah yang diambil dari APBN.

Baca:

Capres/cawapres nomor urut 2 akan mendorong generasi muda masuk ke dunia kewirausahaan.

Di sisi lain mendorong industri kreatif dengan meluncurkan Kartu Usaha Startup untuk pengembagan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi.

Lalu mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Tapi salah satu janji yang akan diwujudkan kalau menang di Pilres adalah “membuat program kredit start-up milenial.”

Gibran Rakabuming mengatakan, kredit start-up milenial diperuntukkan generasi muda yang membuka usaha di bidang teknologi dan inovasi.

Kredit start-up ini juga disebut melengkapi sejumlah program yang saat ini sudah dijalankan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit mekar, wakaf mikro, dan kredit ekstra mikro.

Baca:

Capres dan cawapres nomor urut 3 menyodorkan ide “ekonomi unggul berdaya saing.”

Tercantum di visi-misinya paslon ini menjanjikan 17 juta lapangan kerja baru, menciptakan lingkungan usaa yang mendukung pertumbuhan usaha ultra miko dan UMKM.

Kemudian komitmen memudahkan para pelaku UMKM berdagang di ruang publik.

Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menjelaskan pasangan calon ini akan mengalokasikan 40% tempat usaha di ruang publik bagi pelaku UMKM.

Seperti di bandara, stasiun kereta, dan terminal bus.

Selain juga akan mengalokasikan 50% anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk koperasi dan UMKM.

July 30, 2026
Jelang Debat Cawapres, Akun Instagram Mahfud MD Diretas

7cloud.asia – Menjelang debat calon wakil presiden pada Hari Minggu (22/01/2024) mendatang, akun instagram cawapres nomor urut 3, Mahfud MD diretas sejak Selasa (16/01/2024) sore.

Sebelumnya sejak kemarin, Senin (15/01/2024) terdapat kejanggalan yang mengakibatkan unggahan Mahfud soal Ganjar Pranowo menolak timnas sepakbola Israel hilang dari akun Mahfud.

“Saat ini kami masih berusaha mengambil alih akun. Kami berharap peretasan ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan presiden. Meski kami tetap menelusuri segala kemungkinan penyebabnya,” jelas Wakil Direktur Eksekutif Konten dan Media Sosial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Eko Kuntadhi dalam rilis yang diterima Ruangkota.com.

Selanjutnya Eko menjelaskan berdasarkan pemantauan TPN beberapa hari terakhir ini, performa Mahfud MD di media sosial lebih unggul daripada cawapres lainnya.

Baca: Ganjar-Mahfud siap tabrak koruptor

“Prof. Mahfud sedang menjadi sorotan. Kami pantau dari media sosial, dukungan publik kepada beliau bertambah secara organik menjelang debat ke-4 hari Minggu ini,” katanya.

Karena itu, Eko mengimbau kepada pengikut akun Mahfud agar mengabaikan jika ada pesan yang mengatasnamakan Mahfud MD.

Cawapres Mahfud MD memang beberapa minggu ini kerap melakukan tayangan langsung, ‘Tabrak, Prof!’ di akun instagramnya, Tik Tok dan youtube miliknya.

Dalam tayangan tersebut, Mahfud yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam akan menjawab pertanyaan-pertanyaan warga yang hadir seputar persoalan-persoalan negara dan ketidakadilan yang mereka alami.

Reporter: Nurakhmayani

July 30, 2026
Mengenal Carbon Capture Storage yang Seharusnya Ditanyakan di Debat Cawapres Mendatang

7cloud.asia – Carbon Capture Storage menjadi salah satu isu yang diangkat dalam debat cawapres beberapa waktu lalu.

Isu Carbon capture storage ini sempat jadi perbincangan publik karena Cawapres 03 Mahfud MD berhasil menyekak Cawapres 02 Gibran Rakabuming karena ditanyakan di waktu yang tidak tepat.

Carbon capture storage yang masuk dalam isu lingkungan harusnya baru akan menjadi bahasan dalam debat cawapres yang akan digelar pada Minggu (21/1/2024) mendatang.

Saya sendiri jadi bertanya-tanya, apakah Gibran benar-benar memahami dengan baik tentang carbon capture storage, karena menanyakannya dalam debat yang seharusnya mengambil tema ekonomi kerakyatan

Lantas apa sebenarnya carbon capture storage dan manfaat penangkapan karbon, berikut hasil penelitian dan analisis Fred Mason, Gerry Stokes, Susan Fancy, dan Stephen McCord dari Global CO₂ Initiative terkait hal ini seperti telah terbit di The Conversation.

Baca: Penerapan pajak karbon, belajar dari India

Menangkap karbon dioksida (CO2) dari udara atau industri lalu menggunakannya kembali mungkin terdengar seperti solusi perubahan iklim yang saling menguntungkan.

Dengan cara ini, karbon dan gas rumah kaca lainnya yang dapat memanaskan Bumi dapat menjauh dari atmosfer. Proyek ini pun mampu mencegah kenaikan penggunaan bahan bakar fosil.

Namun, tidak semua proyek penangkapan karbon menawarkan manfaat ekonomi dan lingkungan yang sama. Faktanya, beberapa hal justru dapat memperburuk perubahan iklim.

Saya memimpin Inisiatif CO2 Global untuk mempelajari cara memanfaatkan CO2 yang ditangkap supaya bisa digunakan dengan cara-cara ramah iklim. Inisiatif ini saya lakukan bersama rekan-rekan di Universitas Michigan di Amerika Serikat.

Untuk membantu mengetahui proyek mana yang akan memberikan hasil dan mempermudah pilihan, kami memetakan pro dan kontra mengenai sumber dan penggunaan karbon hasil penangkapan yang paling umum.

Baca: Pertemuan G20 gagal sepakati pengurangan emisi karbon

Mengganti bahan bakar fosil dengan karbon yang ditangkap
Karbon berperan penting di banyak bagian kehidupan kita. Bahan-bahan seperti pupuk, bahan bakar penerbangan, tekstil, deterjen, dan masih banyak lagi turut bergantung pada karbon.

Namun, penelitian bertahun-tahun dan perubahan iklim yang dialami dunia telah sangat jelas: umat manusia harus segera mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil dan menghilangkan kelebihan CO2 dari atmosfer dan lautan.

Beberapa bahan karbon dapat diganti dengan bahan alternatif bebas karbon, seperti penggunaan energi terbarukan untuk menghasilkan listrik.

Namun, untuk penggunaan lain, seperti bahan bakar penerbangan atau plastik, karbon akan lebih sulit tergantikan. Teknologi penangkapan dan daur ulang karbon dari kebutuhan tersebut sedang dikembangkan.

Usaha menangkap kelebihan CO2—dari lautan, atmosfer, atau industri—dan menggunakannya untuk tujuan baru disebut penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilisation, and storage atau CCUS).

Baca: Mengapa pajak karbon penting diterapkan

Dari semua opsi untuk mengatasi CO2 yang tertangkap, saya dan kolega saya lebih suka menggunakan karbon untuk membuat produk. Mari kita periksa semuanya.

CCUS terbaik dan terburuk
Dalam setiap metode, kombinasi sumber CO2 dan penggunaan akhir, (disposisi) memiliki dampak lingkungan dan ekonomi yang berbeda.

Dalam kasus terbaik, CCUS akan menghasilkan lebih sedikit CO2 di lingkungan dibandingkan sebelumnya. Contoh nyata dari hal ini adalah penggunaan CO2 yang ditangkap untuk memproduksi bahan konstruksi, seperti beton.

Proses ini menyegel karbon yang ditangkap kemudian memanfaatkannya dalam produk yang bernilai ekonomi.

Beberapa metode bersifat netral karbon, artinya tidak menambahkan CO2 baru ke lingkungan.

Baca: Peran multipihak dalam perdagangan karbon

Misalnya, ketika menggunakan CO2 yang ditangkap dari udara atau lautan dan mengubahnya menjadi bahan bakar atau makanan, karbon tersebut akan kembali ke atmosfer.

Namun, penggunaan karbon yang ditangkap tersebut menghindari kebutuhan karbon baru dari bahan bakar fosil.

Adapun metode lainnya justru berbahaya karena meningkatkan jumlah CO2 di lingkungan kita.

Metode penyimpanan karbon bawah tanah yang paling umum—misalnya untuk menyedot lebih banyak minyak bumi—adalah contoh utamanya.

Pro dan kontra penyimpanan karbon bawah tanah. Selama bertahun-tahun, beberapa proyek sudah menangkap kelebihan CO₂ dan menyimpannya di bawah tanah dalam struktur alami dari batuan berpori seperti batuan basal, seperti reservoir air asin, maupun sumur minyak atau gas habis pakai.

Baca: Potensi penyalahgunaan perdagangan karbon

Metode ini disebut penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Jika dilakukan dengan benar, penyimpanan CO2 secara geologis ini dapat menghilangkan sejumlah besar CO2 dari atmosfer dalam waktu lama.

CO2 yang ditangkap dari udara, air, ataupun biomassa menciptakan proses karbon negatif atau mengurangi kandungan karbon di udara setelahnya.

Namun, jika CO2 berasal dari emisi bahan bakar fosil baru, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara atau gas, maka netralitas karbon tidak mungkin terjadi.

Tidak ada teknologi penangkapan karbon yang bekerja dengan efisiensi 100%. Akan selalu ada CO2 yang terlepas ke udara.

Penangkapan CO2 juga mahal. Jika tidak ada produk untuk dijual, penyimpanan karbon bawah tanah dapat menjadi layanan yang berat di ongkos.

Baca: Indonesia sudah punya bursa karbon

Ujung-ujungnya biaya ini dapat tercakup ke pajak atau pungutan kita, serupa dengan iuran pembuangan sampah.

Salah satu cara menurunkan biaya adalah dengan menjual CO₂ untuk pengurasan minyak bumi (enhanced oil recovery).

Melalui metode ini, CO2 yang ditangkap akan dipompa ke dalam sumur untuk mendorong lebih banyak minyak keluar dari dalam tanah.

Meskipun sebagian besar CO2 dalam proses ini dapat tertanam di dalam tanah, proses pengurasan minyak justru memicu lebih banyak produksi bahan bakar fosil.

Pada akhirnya, praktik ini justru melepaskan lebih banyak CO2 ke atmosfer. Manfaat lingkungan penangkapan karbon justru akhirnya sirna.

Baca: Perdagangan karbon dorong perusahaan terapkan ekonomi hijau

Memanfaatkan karbon yang ditangkap untuk makanan dan bahan bakar
Ada bahan berumur pendek yang terbuat dari CO2 seperti bahan bakar penerbangan, makanan, obat-obatan dan working fluids untuk mesin berbahan logam.

Barang-barang ini tidak terlalu tahan lama dan akan segera terurai sehingga melepaskan CO2 lagi. Namun, produk ini cukup bernilai ekonomi sehingga membuat penangkapan karbon semakin murah.

CO₂ yang terlepas dari barang-barang tersebut dapat ditangkap kembali dari udara dan digunakan untuk membuat produk generasi masa depan.

Pada dasarnya proses ini akan menciptakan ekonomi karbon sirkular yang berkelanjutan.

Namun, praktik ini hanya berhasil jika CO2 ditangkap dari udara atau lautan. Jika CO2 berasal dari sumber bahan bakar fosil, maka ini adalah CO2 baru yang akan dilepaskan ke lingkungan ketika produk tersebut terurai.

Baca: Mekanisme perdagangan karbon

Jadi, kalaupun ditangkap lagi, penangkapan karbon semacam ini malah memperburuk perubahan iklim.

Menyimpan karbon dalam material, seperti beton
Beberapa mineral dan bahan limbah dapat mengubah CO2 menjadi batu kapur atau bahan batuan lainnya. Masa pakai material ini bisa sangat tahan lama, lebih dari seratus tahun.

Contohnya adalah beton. Partikel beton menyebabkan CO2 termineralisasi sehingga lebih keras. Beton semacam ini dapat menjadi produk yang bisa dijual daripada disimpan di bawah tanah.

Produk tahan lama lainnya mencakup produk agregat untuk pembangunan jalan, serat karbon yang digunakan dalam industri otomotif, ruang angkasa dan pertahanan, serta beberapa polimer.

Bahan-bahan ini menciptakan kombinasi terbaik antara manfaat lingkungan dan ekonomi jika dibuat dengan CO₂ yang ditangkap dari atmosfer, bukan emisi bahan bakar fosil baru.

Baca: Hutan mangrove sebagai alternatif penyerap karbon

Proyek karbon yang bijak
Teknologi CCUS dapat menjadi solusi yang berguna. Pemerintah Amerika Serikat pun mulai menggelontorkan miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi ini.

Pengawasan harus ketat untuk memastikan bahwa teknologi penangkapan karbon tidak akan menunda penghentian penggunaan bahan bakar fosil.

Perlu ada upaya menyeluruh untuk memanfaatkan kombinasi terbaik antara sumber dan pembuangan CO₂ untuk mencapai skala yang cepat dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Karena perubahan iklim merupakan masalah kompleks yang merugikan manusia di seluruh dunia serta generasi mendatang, saya meyakini bahwa tindakan harus dilakukan tidak hanya dengan cepat, tapi juga dipikirkan dengan matang dan berbasis bukti.

Fred Mason, Gerry Stokes, Susan Fancy, dan Stephen McCord dari Global CO₂ Initiative berkontribusi pada artikel ini.

July 30, 2026
Debat Capres Keempat, Ganjar dan Mahfud Kenakan Kemeja Mapala

7cloud.asia – Debat cawapres 2024 kembali digelar. Kali ini pasangan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengenakan kemeja Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) dan celana hitam.

Kemeja tersebut juga dilengkapi dengan berbagai atribut berisi program-program mereka. Selain itu, mereka melengkapi pakaiannya dengan syal segitiga berwarna coklat muda yang bertuliskan angka 3.

Pakaian yang mereka kenakan ini sesuai dengan tema debat, yaitu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Sementara pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sama seperti debat sebelumnya, mengenakan kemeja biru muda.

Sedangkan pasangan capres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tampak mengenakan kemeja putih polos.

Baca: Ini harapan 15 organisasi lingkungan terhadap pasangan capres

Para pendukung pasangan capres tak kalah heboh. Mereka tampak mengenakan pernak-pernik seperti ikat kepala Konoha serta bando, hingga topeng bergambar Prabowo-Gibran.

Mereka meneriakkan berbagai macam yel-yel untuk mendukung pasangan masing-masing.

Pendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud yang mengenakan kostum pinguin tak kalah mencuri perhatian saat tiba di arena debat.

Mereka mengenakan topi berwarna merah, putih, dan hitam, dengan topeng penguin yang diikatkan ke topi tersebut.

“Jangan gentar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Pilih Ganjar-Mahfud, pilih Ganjar-Mahfud!” sorak para pendukung.

Setelah debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024; KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Debat keempat ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) RI di Jakarta Convention Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) dimulai sejak pukul 19.00 WIB.

Reporter: Nurakhmayani

July 30, 2026
Aktivis Lingkungan Sesalkan Debat Cawapres Tak Bahas Masalah Sampah

7cloud.asia – Debat cawapres kedua telah usai. Beragam komentar soal debat yang mengangkat isu lingkungan. Tak terkecuali aktivis lingkungan yang menyoroti masalah sampah luput dari perdebatan.

Aktivis Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira mengatakan topik sampah dan polusi sudah lama menjadi masalah darurat di Indonesia.

Karena itu para cawapres seharusnya dapat memaparkan kebijakan mereka soal penanganan sampah.

“Isu sampah hanya dijadikan serangan personal dan disebut sambil lalu, tanpa membahas kebijakannya,” ujar Tiza seperti yang dilansir Antaranews.

Meski demikian, Tiza berharap pemimpin negara terpilih nantinya dapat serius dalam membuat kebijakan pelarangan lima jenis plastik sekali pakai yang memang sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca: Aksi bebersih kali dan sungai di Tangerang

Kelima plastik sekali pakai yang dilarang tersebut adalah kantong plastik, saset, sedotan, styrofoam dan alat makan plastik, serta menggantikannya dengan sistem reuse.

Sementara itu aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhammad Aminullah mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih terjebak dalam paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang.

Hal ini menyebabkan beberapa tempat pemrosesan akhir atau TPA mengalami kelebihan muatan.

Menurut Aminullah, kondisi diperparah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping yang masih menggunakan hampir di seluruh TPA yang berlokasi di Pulau Jawa.

Skema open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah dengan cara menumpuk sampai menggunung tanpa proses pengelolaan.

Sistem ini, lanjut Aminullah, membuat TPA memiliki kerentanan bencana berupa longsor, kebakaran, serta pencemaran gas metana dan air lindi.

Baca: Mengenal sistem RDFpengolahan sampah menjadi energi terbarukan

Selain itu, sistem open dumping juga dapat mempercepat terjadinya proses krisis iklim.

“Alih-alih menumbuhkan karakter dan budaya peduli sampah oleh masyarakat, pemerintah justru terjebak dalam pengelolaan sampah berbasis thermal yang justru berpotensi melahirkan masalah baru,” jelas Aminullah.

Selanjutnya Aminullah memaparkan pengelolaan sampah berbasis thermal yang tidak melalui proses ketat justru akan menimbulkan pendekatan udara dan pelepasan emisi.

Proses pembakaran beberapa jenis sampah juga akan menghasilkan dioksin dan furan yang merupakan salah satu zat paling berbahaya bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Karena itu, pemerintah mempertegas tanggung jawab produsen dalam mengurangi dan menarik kembali kemasan plastik milik produsen.

“Sebab sampai saat ini pesisir di beberapa wilayah, khususnya Jakarta dalam kondisi tercemar dengan dominasi sampah plastik produsen,” ungkapnya.

Reporter: Nurakhmayani

July 30, 2026
Greenpeace: Ada Banyak Masalah Lingkungan yang Luput Dibahas di Debat Cawapres

7cloud.asia – Greenpeace memberikan sejumlah catatan terkait penyelenggaraan debat cawapres ke-4 yang digelar pada Minggu (21/1/2024).

Greenpeace melihat debat cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa tidak menyentuh akar masalah terjadinya krisis iklim.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjutak menyebut, dalam isu reforma agraria, para cawapres tidak membahas penyelesaian konflik-konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional (PSN).

“Cawapres 02 dan 03 misalnya, hanya terbatas membahas rencana sertifikasi dan redistribusi lahan tanpa menyentuh akar masalah,” tandas Leonard.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria mengungkap ada 42 konflik agraria akibat PSN pada 2023, melonjak eskalasinya dibanding tahun sebelumnya. Konflik ini meliputi 516.409 hektare lahan dan berdampak terhadap lebih dari 85 ribu keluarga.

Baca: Greenpeace sayangkan debat cawapres tak singgung akar masalah krisis iklim

Ketiga cawapres juga berjanji melindungi masyarakat adat dan wilayah adat, termasuk dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Janji semacam ini, menurut Leonard, selalu disampaikan dari pemilu ke pemilu. Namun, dalam kenyataannya ada keengganan politik dari presiden terpilih dan partai politik pendukungnya untuk mewujudkannya.

Kondisi ini menggambarkan bahwa mengakui dan melindungi masyarakat adat tak lebih dari sekadar retorika dan janji kampanye saja.

“Tanpa mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menghentikan PSN yang merampas wilayah masyarakat adat, janji itu cuma akan jadi omong kosong saja,” imbuhnya.

Greenpeace mencatat, ruang hidup masyarakat adat terus tergerus akibat pembukaan lahan dan deforestasi. Pernyataan cawapres 01 tentang reforestasi untuk mengatasi deforestasi jelas tak menjawab persoalan.

Baca: Keadilan iklim tak dibahas di debat capres, ada apa?

Kerusakan hutan akibat deforestasi, termasuk seperti yang terjadi di food estate Gunung Mas Kalimantan Tengah, tak bisa serta-merta dibereskan dengan melakukan penanaman kembali.

“Pemulihan hutan yang rusak dengan cara reforestasi memang harus dilakukan. Namun, yang paling krusial sebenarnya adalah menghentikan deforestasi,” ujar Leonard.

Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang 2015-2022, angka deforestasi mencapai 3,1 juta hektare. Deforestasi terencana juga mengancam hutan alam Papua yang kini tersisa 34 juta hektare (per 2022).

Sepanjang 1992-2019, ada 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua yang dibuat Menteri Kehutanan. Total pelepasan kawasan hutan ini seluas 1,5 juta hektare dan 1,1, juta hektare di antaranya masih berupa hutan alam dan gambut.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan gambut juga masih terjadi saban tahunnya. Pada 2023 saja, angka kebakaran lahan dan hutan mencapai 1,16 juta hektare, tap sayangnya luput dari pembahasan debat cawapres.

Baca: Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung nasib warga pesisir

Khalisah Khalid, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia menyoroti tidak disinggungnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tempat tinggalnya rentan tenggelam karena kenaikan muka air laut.

Menurutnya, perspektif para kandidat dalam isu lingkungan hidup dan sumber daya alam masih bias darat.

“Memang ada yang menyinggung tentang masyarakat pesisir dan nelayan, tapi mereka tidak menjabarkan bagaimana agenda mitigasi dan adaptasi iklim bersama warga yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil–yang makin terjepit dampak krisis iklim,” ujarnya.

Fakta lainnya, keanekaragaman hayati laut Indonesia juga terancam dengan praktik ekonomi ekstraktif dan tekanan pembangunan berbasis darat.

Padahal Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi 30 persen kawasan dan keanekaragaman hayati laut kita pada 2030.

Baca: Food estate dinilai program gagal di debat capres

Pada isu energi, tiga cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara.

Padahal, transisi energi sangat krusial untuk memangkas emisi karbon dan menekan kenaikan suhu Bumi. Demokratisasi energi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transisi energi juga luput dari pembahasan.

Khalisah mengatakan, debat cawapres yang mengangkat isu lingkungan dan krisis iklim bisa jadi alasan bagi pemilih untuk menimbang dengan rasional dan hati-hati.

“Sebab jika kita salah memilih, masa depan Bumi dan generasi hari ini dan yang akan datang akan terancam. Itulah kenapa kami menggaungkan kampanye #SalahPilihSusahPulih,” kata Khalisah Khalid.

July 30, 2026
Greenpeace Sesalkan Debat Cawapres Tidak Menyentuh Akar Masalah Krisis Iklim

7cloud.asia – Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya komitmen yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk mengatasi krisis iklim dalam debat calon wakil presiden Minggu (21/1/2024).

Debat cawapres ini mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Dalam debat cawapres para cawapres gagal mengidentifikasi penyebab utama krisis iklim, yaitu alih fungsi lahan dan sektor energi dengan masifnya penggunaan batu bara.

“Dari debat cawapres semalam, kita menyaksikan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi.

Baca: Organisasi masyarakat sipil sayangkan isu keadilan iklim tak diangkat di debat cawapres

Sedangkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud Md juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama.

Watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melahirkan pelbagai konflik agraria.

Ekonomi ekstraktif juga merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir; merusak hutan dan lahan gambut; mencemari lingkungan.

Ekonomi ekstraktif juga membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara; sekaligus memperparah krisis iklim.

Pernyataan cawapres 02 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasinya–seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo–mengabaikan banyaknya persoalan yang terjadi selama ini.

Baca: Mengenal program lingkungan para capres

Pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan.

Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.727 hektare, sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas.

Di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare.

Lahan itu masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.129 hektare atau 20 persen dari total deforestasi Pulau Sulawesi.

Sisanya di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku Utara dan Maluku) seluas 23.648 hektare atau 8 persen dari deforestasi Kepulauan Maluku.

Baca: Sampah luput dari perhatian para cawapres

Eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara.

Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW–sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel–jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara.

Akibat penambangan dan pengolahan nikel, sebanyak 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi.

Cadangan nikel Indonesia pun bakal habis dalam 6-15 tahun saja, imbas dari masifnya pengembangan smelter.

July 30, 2026