7cloud.asia – Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya komitmen yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk mengatasi krisis iklim dalam debat calon wakil presiden Minggu (21/1/2024).
Debat cawapres ini mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Dalam debat cawapres para cawapres gagal mengidentifikasi penyebab utama krisis iklim, yaitu alih fungsi lahan dan sektor energi dengan masifnya penggunaan batu bara.
“Dari debat cawapres semalam, kita menyaksikan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya.
Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi.
Baca: Organisasi masyarakat sipil sayangkan isu keadilan iklim tak diangkat di debat cawapres
Sedangkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud Md juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama.
Watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melahirkan pelbagai konflik agraria.
Ekonomi ekstraktif juga merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir; merusak hutan dan lahan gambut; mencemari lingkungan.
Ekonomi ekstraktif juga membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara; sekaligus memperparah krisis iklim.
Pernyataan cawapres 02 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasinya–seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo–mengabaikan banyaknya persoalan yang terjadi selama ini.
Baca: Mengenal program lingkungan para capres
Pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan.
Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.727 hektare, sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas.
Di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare.
Lahan itu masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.129 hektare atau 20 persen dari total deforestasi Pulau Sulawesi.
Sisanya di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku Utara dan Maluku) seluas 23.648 hektare atau 8 persen dari deforestasi Kepulauan Maluku.
Baca: Sampah luput dari perhatian para cawapres
Eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara.
Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW–sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel–jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara.
Akibat penambangan dan pengolahan nikel, sebanyak 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi.
Cadangan nikel Indonesia pun bakal habis dalam 6-15 tahun saja, imbas dari masifnya pengembangan smelter.
Leave a Reply