7cloud.asia – Greenpeace memberikan sejumlah catatan terkait penyelenggaraan debat cawapres ke-4 yang digelar pada Minggu (21/1/2024).
Greenpeace melihat debat cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa tidak menyentuh akar masalah terjadinya krisis iklim.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjutak menyebut, dalam isu reforma agraria, para cawapres tidak membahas penyelesaian konflik-konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional (PSN).
“Cawapres 02 dan 03 misalnya, hanya terbatas membahas rencana sertifikasi dan redistribusi lahan tanpa menyentuh akar masalah,” tandas Leonard.
Data Konsorsium Pembaruan Agraria mengungkap ada 42 konflik agraria akibat PSN pada 2023, melonjak eskalasinya dibanding tahun sebelumnya. Konflik ini meliputi 516.409 hektare lahan dan berdampak terhadap lebih dari 85 ribu keluarga.
Baca: Greenpeace sayangkan debat cawapres tak singgung akar masalah krisis iklim
Ketiga cawapres juga berjanji melindungi masyarakat adat dan wilayah adat, termasuk dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Janji semacam ini, menurut Leonard, selalu disampaikan dari pemilu ke pemilu. Namun, dalam kenyataannya ada keengganan politik dari presiden terpilih dan partai politik pendukungnya untuk mewujudkannya.
Kondisi ini menggambarkan bahwa mengakui dan melindungi masyarakat adat tak lebih dari sekadar retorika dan janji kampanye saja.
“Tanpa mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menghentikan PSN yang merampas wilayah masyarakat adat, janji itu cuma akan jadi omong kosong saja,” imbuhnya.
Greenpeace mencatat, ruang hidup masyarakat adat terus tergerus akibat pembukaan lahan dan deforestasi. Pernyataan cawapres 01 tentang reforestasi untuk mengatasi deforestasi jelas tak menjawab persoalan.
Baca: Keadilan iklim tak dibahas di debat capres, ada apa?
Kerusakan hutan akibat deforestasi, termasuk seperti yang terjadi di food estate Gunung Mas Kalimantan Tengah, tak bisa serta-merta dibereskan dengan melakukan penanaman kembali.
“Pemulihan hutan yang rusak dengan cara reforestasi memang harus dilakukan. Namun, yang paling krusial sebenarnya adalah menghentikan deforestasi,” ujar Leonard.
Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang 2015-2022, angka deforestasi mencapai 3,1 juta hektare. Deforestasi terencana juga mengancam hutan alam Papua yang kini tersisa 34 juta hektare (per 2022).
Sepanjang 1992-2019, ada 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua yang dibuat Menteri Kehutanan. Total pelepasan kawasan hutan ini seluas 1,5 juta hektare dan 1,1, juta hektare di antaranya masih berupa hutan alam dan gambut.
Selain itu, kebakaran hutan dan lahan gambut juga masih terjadi saban tahunnya. Pada 2023 saja, angka kebakaran lahan dan hutan mencapai 1,16 juta hektare, tap sayangnya luput dari pembahasan debat cawapres.
Baca: Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung nasib warga pesisir
Khalisah Khalid, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia menyoroti tidak disinggungnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tempat tinggalnya rentan tenggelam karena kenaikan muka air laut.
Menurutnya, perspektif para kandidat dalam isu lingkungan hidup dan sumber daya alam masih bias darat.
“Memang ada yang menyinggung tentang masyarakat pesisir dan nelayan, tapi mereka tidak menjabarkan bagaimana agenda mitigasi dan adaptasi iklim bersama warga yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil–yang makin terjepit dampak krisis iklim,” ujarnya.
Fakta lainnya, keanekaragaman hayati laut Indonesia juga terancam dengan praktik ekonomi ekstraktif dan tekanan pembangunan berbasis darat.
Padahal Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi 30 persen kawasan dan keanekaragaman hayati laut kita pada 2030.
Baca: Food estate dinilai program gagal di debat capres
Pada isu energi, tiga cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara.
Padahal, transisi energi sangat krusial untuk memangkas emisi karbon dan menekan kenaikan suhu Bumi. Demokratisasi energi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transisi energi juga luput dari pembahasan.
Khalisah mengatakan, debat cawapres yang mengangkat isu lingkungan dan krisis iklim bisa jadi alasan bagi pemilih untuk menimbang dengan rasional dan hati-hati.
“Sebab jika kita salah memilih, masa depan Bumi dan generasi hari ini dan yang akan datang akan terancam. Itulah kenapa kami menggaungkan kampanye #SalahPilihSusahPulih,” kata Khalisah Khalid.
Leave a Reply