ruangkota

Tag: demo

  • Demo Ratusan Mahasiswa UNJ Desak Jokowi Mundur

    Demo Ratusan Mahasiswa UNJ Desak Jokowi Mundur

    7cloud.asia – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan Halte Transjakarta Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (28/02/2024).

    Massa yang terdiri dari mahasiswa dan alumni UNJ ini mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

    Aksi ini bertajuk Rawamangun Memanggil, Rawamangun Melawan, Rawamangun Bergerak diikuti oleh mahasiswa, dosen, guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan rakyat.

    Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk protes atas praktik bernegara yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Penguasa yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam bernegara sangat penting untuk diberikan hukuman berat agar memberi efek jera kepada siapapun penguasa berikutnya,” kata seorang Dosen UNJ, Ubaidilah Badrun dari atas mobil komando.

    Baca: Demo buruh di depan KPU tolak hasil Pemilu 2024

    Pada aksi ini, mereka menuntut tiga hal, yaitu penurunan harga beras, penurunan harga sembako, dan menolak kenaikan tarif BBM, listrik, dan tol.

    Dalam poster yang mereka bentangkan, tertulis lima dosa politik Jokowi. Dosa politik pertama adalah sikap Jokowi yang mendukung capres penculik aktivis 98 dan pelanggar HAM.

    Empat dosa lainnya yang tertulis dalam poster tersebut adalah membangun politik dinasti, menghidupkan neo orde baru, pelemahan pemberantasan korupsi, dan abai kesejahteraan rakyat.

    “Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah Presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara,” ucapnya.

     Baca: Demo tolak hasil pilpres, tak mau orde baru bangkit kembali

    Ia mlanjutkan, Jokowi telah nyata-nyata menumbuhsuburkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), memanipulasi hukum dan bahkan melanggar Undang-Undang

    Karena itu Joko Widodo harus diberikan hukuman berat yaitu mundur dari jabatannya

    Dalam aksinya ini sejumlah massa membakar ban bekas. “Bakar ban ini adalah simbol perlawanan bahwa aksi perlawanan rakyat akan terus membara!” katanya.

    Akibat aksi ini ruas jalan disekitar kampus UNJ, Rawamangun sempat tersendat. Para pengendara terpaksa mengurangi laju kendaraannya ketika melewati kerumunan massa.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Ratusan Buruh Demo, Desak Penurunan Harga Bahan Pokok

    Ratusan Buruh Demo, Desak Penurunan Harga Bahan Pokok

     

    7cloud.asia – Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok.

    Aksi yang diikuti oleh Partai Buruh tersebut berlangsung di depan patung kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (29/02/2024).

    Menurut Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan aksi ini diikuti massa buruh yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang, hingga Cilegon.

    Selanjutnya Said menjelaskan kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi tapi tidak diimbangi kenaikan upah yang memadai.

    Baca: Demo buruh di depan KPU

    “Kenaikan harga-harga barang pokok, seperti beras, telur, dan barang pokok lainnya, tentu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30% lebih. Dan kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan upah buruh yang hanya berkisar 2-4% saja,” terangnya.

    Dengan kondisi seperti ini, dapat dipastikan kenaikan upah buruh tersebut tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Karena itu, kita meminta agar pemerintah segera menurunkan harga-harga bahan pokok, baik itu beras, telur dan barang sembako lainnya. Karena kalau tidak diturunkan, maka kenaikan harga jelang puasa akan semakin melambung tinggi dan tak terkendali,” jelasnya.

    Selain menuntut diturunkan harga bahan pokok, mereka mendesak pemerintah dapat segera mencabut omnibus law cipta kerja.

    Tuntutan lainnya adalah penegakan pemilu bersih. Menurut Said, pemilu 2024 ini penuh dengan kecurangan.

    Baca: Komisi lX DPR siap fasilitasi buruh soal UMP

    Sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu, dan seluruh instrumen penyelenggara pemilu di dalamnya mendapat sorotan besar dari masyarakat.

    Menurutnya, kecurangan masif terlihat jelas di pemilihan anggota legislatif 2024.

    “Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil pilpres karena tidak mendukung capres manapun. Namun dalam gelaran pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih,” katanya.

    “Bentuknya ialah bagaimana politik uang dengan serangan fajar masih saja terjadi, yang di mulai dari hari tenang hingga hari pencoblosan, dengan nominal mulai dari Rp 50.000-1.000.000,” lanjutnya.

    Dalam pemilu 2024 ini, Partai Buruh yang menjadi korban kecurangan. Hal ini tampak dari tergerusnya perolehan suara dalam aplikasi Sirekap.

    BacaBaca: Pasangan Ganjar-Mahfud akan evaluasi omnibus law uu cipta kerja

    “Beberapa kasus misalnya, hasil perolehan di DPR RI Kalbar Dapil 1, suara Partai Buruh justru berkurang 4 ribu suara. Dan juga perolehan di Dapil 13 Jabar untuk DPRD berkurang ratusan suara,” katanya. 

    Dengan berbagai kecurangan ini, Said menyebut pemilu 2024menjadi yang terburuk sepanjang masa yang pernah ada di Indonesia.

    “Kecurangan-kecurangan yang terjadi hingga saat ini tentunya menunjukkan, bahwa Pemilu saat ini adalah Pemilu terburuk sepanjang massa, sejak pertama kali adanya yakni tahun 1955,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Ribuan Orang Gelar Unjuk Rasa di DPR Desak Pemakzulan Jokowi

    Ribuan Orang Gelar Unjuk Rasa di DPR Desak Pemakzulan Jokowi

    7cloud.asia – Ribuan orang dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR pada hari ini, Jumat (01/03/2024).

    Massa menuntutkan tiga tuntutan utama yakni turunkan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi,dan penuntasan dugaan kecurangan pemilu dengan penggunaan hak angket di DPR. 

    Massa tampak mulai berkumpul sejak pagi hari. Jumlah mereka terus bertambah menjelang waktu shalat dzuhur. Bahkan saat waktu shalat Jumat tiba, mereka menggelar salat Jumat bersama di depan gedung MPR/DPR.

    Dalam poster yang mereka bawa, massa mendesak anggota dewan untuk menggunakan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024. 

    Massa menilai pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu telah mencederai rasa keadilan rakyat dan merusak sendi-sendi demokrasi.

    Selain itu mereka juga mendesak agar Presiden Jokowi dapat segera dimakzulkan.

    Baca: Ratusan buruh demo desak penurunan harga bahan pokok

    Pemimpin negeri zalim, sudah saatnya dimakzulkan. Turunkan azab-Mu pada yang zalim ini. Perlihatkan pada semua rakyat Indonesia agar tidak ada yang mengikuti. Hancurkan mereka.

    “Semua negeri kita tergadaikan sudah tergadaikan. Karena itu sudah waktunya pemimpin dimakzulkan,” kata Rizal Fadia dalam orasinya.

    Massa yang merupakan gabungan mahasiswa, warga independen dan pendukung paslon 01 dan 02 berharap NKRI dapat berjalan dengan baik dengan keadilan ditegakkan dan kejujuran juga bisa dilakukan.

    Sementara itu, anggota Dewan Pakar sekaligus Jubir Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Refly Harun yang turut serta dalam aksi ini mengatakan aksi hari ini bukanlah yang terakhir.

    “Perjuangan parlemen jalanan, kita terus lanjutkan Tanggal 1, Tanggal 5, Tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil, Insya Allah,” katanya dalam orasinya di atas mobil komando.

    Baca: Mahasiswa demo desak Jokowi mundur

    Ia menjelaskan terdapat tiga medan perjuangan yang bisa diperjuangkan dalam melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024 ini. Salah satunya, lewat demonstrasi.

    “Teruskan kegiatan parlemen jalanan ini, karena ini adalah perjuangan konstitusional,” tegasnya.

    Kemudian, perjuangan lewat hak angket mendalami dugaan kecurangan tersebut. Refly mengajak massa aksi untuk mendukung parpol untuk menggunakan hak angket mereka.

    “Itu perjuangan parlemen. Kita harus dukung, kita harus desak mereka untuk berani menuntaskan segala kecurangan,” katanya.

    Dan yang terakhir, melalui gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Meski tak percaya pada lembaga MK, namun cara itu merupakan satu-satunya jalur yang bisa ditempuh untuk membatalkan hasil pemilu dan mendiskualifikasi calon yang melakukan kecurangan.

    “Persoalannya kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu, untuk mendiskualifikasi orang curang hanya bisa melalui MK,” jelasnya.

    Tema aksi kali ini adalah ‘aksi rakyat semesta geruduk DPR RI’ yang membawa tiga tuntutan utama  atau ‘Tritura’, yaitu turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi.

    Reporter: Rudyanti, Nurakhmayani

  • Dari Jakarta Hingga Sulawesi Serempak Demo Dukung Hak Angket dan Makzulkan Jokowi

    Dari Jakarta Hingga Sulawesi Serempak Demo Dukung Hak Angket dan Makzulkan Jokowi

    7cloud.asia – Aksi demonstrasi pada Jumat (01/03/2024) tak hanya berlangsung di Jakarta. Sejumlah kota juga menggelar aksi yang sama. Tuntutan mereka sama yaitu dukung hak angket, turunkan harga sembako dan makzulkan Jokowi.

    Di Jakarta, ribuan massa dari berbagai organisasi menggelar Aksi Rakyat Semesta Geruduk DPR RI, di depan gedung MPR/DPR.

    Mereka membawa tiga tuntutan utama  atau ‘Tritura’, yaitu turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi.

    Tampak sejumlah tokoh seperti Refly Harun, Said Didu dan Eggi Sudjana hadir memberikan orasi.

    Baca: Ribuan massa demo di DPR

    Selain itu, aksi demo juga dilakukan di Alun-Alun Purwokerto usai salat Jumat. Aksi yang diberi nama Aksi Indonesia Melawan itu menuntut turunkan harga sembako, dukung hak angket, diskualifikasi 02, dan makzulkan Jokowi.

    Di Kota Yogyakarta, aksi damai berlangsung di Titik Nol KM dilakukan oleh Petisi Rakyat Jogja Menggugat Pemilu Curang, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan Paguyuban Penegakan Demokrasi Masyarakat Jogja Istimewa (PPDMJI)

    Dalam tuntutannya mereka mendesak pengusutan politisasi bansos, mendukung hak angket serta bongkar penyalahgunaan kekuasaan.

    Baca: Ratusan buruh demo turunkan harga sembako

    Kemudian di Kota Surakarta, Aliansi Rakyat Solo menggelar aksi damai di Balai Kota Solo usai salat Jumat.

    Dalam aksi ini mereka menuntut turunkan harga sembako, tolak kecurangan pemilu hingga pemakzulan Presiden Jokowi.

    Sedangkan di Jawa Timur, usai salat Jumat, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jatim Surabaya.

    Mereka menuntut turunkan harga kebutuhan pokok, tolak pemilu curang dan dukung hak angket DPR.

    Baca: Buruh demo depan KPU tolak hasil pilpres 2024

    Aksi yang sama juga berlangsung di Makassar, Sulawqesi Selatan. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat (FORSUM) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Kantor KPU Sulsel serta Kantor Bawaslu Sulsel.

    Meski dilakukan di tiga tempat, tetapi tututan mereka sama, yaitu memprotes hasil Pilpres 2024 yang dinilai terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

    Aksi ini akan dilakukan pada pukul 13.00 WITA di Kantor DPRD Provinsi Sulsel dan Kantor KPU Sulsel serta Kantor Bawaslu Sulsel.

    reporter: Nurakhmayani

     

     

  • Demo Hari Buruh: Puluhan Ribu Buruh Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja

    Demo Hari Buruh: Puluhan Ribu Buruh Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja

    7cloud.asia – Demo untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) berlangsung di sejumlah kota hari ini, Rabu (1/5/2024).

    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, demo Hari Buruh di Jakarta akan diikuti sekitar 48.000 hingga 50.000 buruh.

    Para buruh akan memadati kota Jakarta, untuk berdemo di Istana Negara dan Gelora Bung Karno.

    Demo Hari Buruh ini menyuarakan dua tuntutan utama, yakni pencabutan Omnivus Law UU Cipta Kerja dan Setop OutSourcing dengan upah murah (HOSTUM).

    Dilansir CNBC Ada sembilan alasan yang diungkapkan KSPI dan KSPSIsmengapa buruh menolak aturan tersebut.

    Baca: Hari buruh-sedunia-perjuangan-panjang-kelas-pekerja-untuk-kerja-layak

    “Pertama, tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah,” kata Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal.

    Kedua, faktor outsourcing seumur hidup karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Ketiga, kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali.

    “Itu artinya, negara memposisikan diri sebagai agen outsourcing,” tegas Said Iqbal.

    Buruh juga menyoroti pesangon yang murah. Said Iqbal membeberkan dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika di-PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa mendapatkan dua kali pesangon, saat ini bisa mendapatkan 0,5 kali.

    “Kelima, tentang PHK yang dipermudah. Easy hiring easy firing ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Mudah memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja,” ujarnya.

     

    Baca: Riset-UGM ungkap UU-Cipta-Kerja menghidupkan-era-perbudakan-modern

    Pengaturan jam kerja yang fleksibel juga disorot. Lalu pengaturan cuti, menindaklanjuti tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.

    “Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan,” tambahnya.

    “Kesembilan, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan,” ujarnya lagi.

    “Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia,” tegasnya.

    Kebijakan upah di Indonesia juga disorot di peringatan Hari Buruh kali ini. Di mana kebijakan kini berubah menjadi upah murah.

     

    Baca: Dengar-curhatan-buruh-Ganjar-Mahfud-akan-evaluasi-omnibus-law-UU-Cipta-Kerja

    “Hampir 4 tahun yang lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi. Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen,” kata Said Iqbal.

    Dia mencontohkan, di 2024, kenaikan upah di Kabupaten Tangerang 1,64%, Kabupaten Bekasi 1,59%, Kabupaten Karawang 1,57%.

    Kenaikan tersebut, kata dia, di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8% dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

    “Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40%. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5%” ujarnya.

    “Berarti buruh tidak menikmati peningkatan daya beli dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati orang kaya,” tegasnya.

  • Ribuan Massa Geruduk Gedung MPR/DPR

    Ribuan Massa Geruduk Gedung MPR/DPR

    7cloud.asia – Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat hari ini Kamis (22/08/2024) berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang berlangsung di depan Gedung MPR/DPR.

    Demo kali ini merupakan bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

    Dalam rilisnya, civitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang hadir dalam unjuk rasa tersebut mendesak DPR agar menghentikan revisi UU Pilkada.

    Selain itu, mereka mendesak DPR agar bertindak arif, adil dan bijaksana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kenegarawanan.

    mereka juga meminta KPU segera melaksanakan putusan MK nomor 60 dan  nomor 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.

    Baca: Guru besar UI sebut DPR berkhianat

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa aksi protes yang digelar serentak di berbagai kota di Indonesia harus bebas dari ancaman.

    “Siapa pun berhak mengutarakan pandangannya secara damai terhadap situasi negara ini, termasuk aksi protes yang dilakukan mahasiswa,” ujar Usman dalam keterangannya di Jakarta.

    Menurutnya protes terhadap kebijakan negara ataupun perilaku elite politik adalah hal yang wajar, sah, dan dijamin dalam hukum hak asasi manusia (HAM) internasional.

    “Bahkan dalam sejarah, protes memainkan peran penting dalam memastikan hak asasi manusia ditegakkan oleh negara,” katanya.

    Baca: Darurat Indonesia, ini makna Garuda biru

    Protes yang dilakukan oleh rakyat merupakan representasi ruang sipil yang harus dijamin kebebasannya oleh negara.

    Hukum internasional mewajibkan setiap negara untuk menghormati prinsip dasar hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan berserikat.

    “Ruang sipil yang bebas, tanpa ancaman, mendorong akses terhadap keadilan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar penggunaan kekerasan berlebihan dalam menanggapi protes damai harus dihindari.

    “Penggunaan gas air mata, meriam air, maupun tongkat secara serampangan sering dilakukan oleh aparat dalam menanggapi protes-protes damai sebelumnya. Hal ini tidak boleh terulang,” terangnya.

    Baca: RUU Pilkada siap dibawa ke paripurna DPR

    seperti yang diberitakan sebelumnya UU Pilkada itu menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/08/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI.

    Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.

    Sementara itu, sebanyak 2.975 personel kikut mengamankan unjuk rasa di dua kawasan, yakni Gedung Mahkamah Konstitusi dan MPR/DPR RI.

    Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.

    (TIM Ruangkota.com)

  • Kawal Putusan MK, Ratusan Massa Demo di Depan Gedung DPR/MPR

    Kawal Putusan MK, Ratusan Massa Demo di Depan Gedung DPR/MPR

    7cloud.asia – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI Senin (26/8/2024) sore.

    Massa membawa berbagai macam poster dan spanduk, diantaranya ‘Rezim Jokowi Perusak Demokrasi’, ‘Tolak RUU TNI/Polri’, ‘Turunkan Jokowi’.

    Salah seorang orator dalam orasinya di atas mobil mengatakan bahwa aksi kali ini untuk mengawal putusan MK tentang UU Pilkada agar tidak direvisi dan disalahgunakan pihak-pihak yang akan merusak demokrasi.

    Dia menegaskan mahasiswa dan elemen masyarakat lain akan terus berjuang mengawal demi demokrasi Indonesia.

    Baca: Aksi serentak rebut demokrasi kembali digelar

    “Perjuangan kita, masih terus akan kita lakukan,” katanya dengan suara lantang.

    Aksi kali ini juga sempat diwarnai oleh aksi bakar ban di depan Gedung DPR/MPR dan mecorat-coret tembok serta pagar gedung.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.176 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasidi dua lokasi, yakni Gedung KPU dan Gedung DPR.

    “Kami libatkan personel pengamanan unjuk rasa sebanyak 4.716 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024

    Ade Ary menjelaskan jumlah personel tersebut terdiri dari Satuan Tugas Daerah (Satgasda) 2.780 personel, Satuan Tugas Resor (Satgasres) 245 personel, Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI, Mabes Polri dan Pemda DKI 1.691 personel.

    Baca: Ribuan massa geruduk gedung DPR/MPR

    Ade Ary juga menyebutkan pelaksanaan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif dan penegakan hukum.

    Untuk fokus pengamanan, yaitu area gedung DPR/MPR RI sebanyak 2.728 personel, area gedung KPU RI sebanyak 1.777 personel.

    “Untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) sebanyak 211 personel,” katanya.

    Baca: Aksi mahasiswa di depan gedung DPR/MPR ricuh

    Ade Ary juga menambahkan untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai eskalasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” katanya.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga mengimbau kepada peserta aksi tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Tim Ruangkota.com

  • FORSA UI Cetuskan Petisi Asta Cita Rakyat

    FORSA UI Cetuskan Petisi Asta Cita Rakyat

    7cloud.asia – Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Alumni UI (FORSA UI) mencetuskan Petisi Asta Cita Rakyat, sebuah dokumen berisi delapan tuntutan yang lahir dari “tragedi 2025”.

    “Kemarahan rakyat bukanlah letupan sesaat. Ia lahir dari luka yang menganga, dari ketidakadilan yang menumpuk: pajak yang mencekik, korupsi yang merajalela, kekerasan aparat, hingga nyawa manusia yang diperlakukan seolah tak bernilai,” ujar Alip Purnomo, Koordinator FORSA UI, dalam rilis yang diterima ruangkota Jumat (04/09/2025).

    Petisi tersebut berisi delapan jalan yang harus ditempuh negara untuk mengembalikan marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tuntutan tersebut mencakup:

    Baca: Amnesty Internasional Indonesia, pemerintah tak sensitif pada keluhan masyarakat

    1. Tangkap dan adili koruptor tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus ditegakkan sebagai fondasi demokrasi dan keadilan sosial.

    2. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Semua harta hasil korupsi wajib dikembalikan kepada rakyat sekaligus memberi efek jera.

    3. Adili pelaku kekerasan terhadap rakyat, termasuk penunggang gelapnya. Demokrasi tidak boleh tercemar permainan kotor dan brutalitas aparat.

    4. Bebaskan pejuang aspirasi rakyat yang masih ditahan. Negara wajib memberi kompensasi yang layak bagi seluruh korban kekerasan sebagai wujud tanggung jawab.

    5. Hentikan kenaikan pajak yang membebani rakyat kecil dan kelas menengah. Kebijakan fiskal harus berpihak pada kehidupan rakyat, bukan menindasnya.

    Baca: Usman Hamid Sebut Aparat Brutal dan Harus Tanggung Jawab

    6. Buat regulasi yang adil untuk pekerja transportasi online. Pemerintah dituntut menghentikan eksploitasi perusahaan aplikasi dengan cara memastikan pengemudi mendapat upah layak, akses jaminan sosial, pemenuhan hak-hak kerja, serta perlindungan hukum yang jelas.

    7. Laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. Polisi harus dirombak dari power house menjadi service house—dari wajah kekuasaan menjadi pelayan rakyat.

    FORSA UI menekankan agar kepolisian ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri, dengan kewenangan penyidikan diawasi Kejaksaan, demi transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat.

    8. Rampingkan kementerian dan batasi fasilitas pejabat negara. Sumber daya negara yang selama ini tersedot untuk birokrasi gemuk dan gaya hidup mewah pejabat harus dialihkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

    Baca: Iluni UI Prihatin Desak Pertanggungjawaban Pemerintah

    Selanjutnya Alip menjelaskan, delapan butir tuntutan tersebut bukan sekadar daftar keinginan, melainkan jeritan nurani bangsa.

    “Petisi Asta Cita Rakyat adalah gema dari bawah—suara yang menuntut negara hadir, melindungi, mendengar, dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas mantan aktivis ’98 dari UI ini.

    “Dengan mendukung dan menjalankan petisi ini, mari kita kembalikan marwah demokrasi, tegakkan kedaulatan rakyat, dan wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Alip.