ruangkota

Tag: ekonom

  • Ekonom Khawatir Program Makan Siang Gratis Membuat Beban APBN Semakin Berat

    Ekonom Khawatir Program Makan Siang Gratis Membuat Beban APBN Semakin Berat

    7cloud.asia – Program makan siang gratis yang diusung pasangan capres Prabowo-Gibran mengundang kekhawatiran sejumlah ekonom. Program ini akan menambah berat beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, ada tiga dampak terhadap APBN yang mungkin akan terjadi dari program makan siang gratis.

    Melansir CNBC Indonesia, dampak pertama adalah pemerintah akan menggeser anggaran lainnya untuk menjalankan makan siang gratis ini.

    “Dana yang dibutuhkan ini kan besar, kemungkinan mereka akan men-trade off dari program yang ada,” ujar Faisal.

    Selanjutnya Faisal menjelaskan, pemerintah akan menggeser anggaran yang tadinya digunakan untuk program perlindungan sosial maupun anggaran kesehatan untuk dijadikan anggaran makan siang.

    Baca: Program makan siang gratis masuk rapbn 2025

    Akibatnya ada kemungkinan pengurangan anggaran untuk BPJS Kesehatan atau pendidikan.

    “Itu konsekuensi kalau program makan siang dijalankan secara penuh dengan perkiraan anggaran di atas Rp 400 triliun,” kata dia.

    Namun, lanjut Faisal, jika pemerintah tidak ingin menggeser anggaran yang sudah ada, maka pilihan lain adalah menaikkan penerimaan pendapatan.

    Tetapi menurut doktor bidang Ekonomi Politik dari Universitas Queensland, Australia ini cara tersebut sepertinya tidak mungkin.

    Sebab, meningkatkan anggaran hingga Rp 400 triliun dalam jangka waktu pendek akan sangat sulit dilakukan.

     

    Baca: Risiko di balik program makan siang gratis

    Cara lainnya yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan memperlebar defisit atau menambah hutang.

    “Ini yang saya bilang paling besar kemungkinannya adalah dengan menaikkan defisitnya,” ujarnya.

    Jika kebijakan ini yang dipilih, master di bidang Studi Pembangunan dari Universitas Melbourne, Australia ini mengatakan pemerintah akan menanggung konsekuensi yang cukup berat.

    Selama ini, lanjut Faisal, APBN sudah babak belur dihantam oleh pandemi Covid-19. Utang bertambah sehingga kewajiban Indonesia untuk membayar bunga utang juga makin tinggi.

    “Beban bunga utang sudah meningkat dari tahun ke tahun, ke depan ruang fiskalnya bisa makin tipis,” katanya.

    Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

     

    Baca: DPR ingatkan bansos tak jadi aset elektoral

    Menurutnya pemerintahan baru nanti seharusnya tak perlu buru-buru dalam melaksanakan program ini.

    Sebab, ruang fiskal yang dimiliki RI sedang sempit oleh bunga pembayaran utang yang meningkat.

    Apalagi banyak program-program lain yang menelan anggaran jumbo, seperti Ibu Kota Nusantara.

    “Kalau anggaran besar seperti makan siang dan IKN berjalan secara paralel, maka yang dikhawatirkan adalah defisit anggarannya akan semakin menjadi beban bagi perekonomian,” jelas Bhima.

    Karena itu, lanjut Bhima, sebelum melaksanakan program makan siang gratis, pemerintah menyiapkan anggaran dan ketersediaan bahan makanan.

    Jika tidak, ia khawatir program ini malah akan menambah beban APBN, bahkan inflasi yang disebabkan oleh bahan makanan.

    “Kalau tidak disiapkan hulunya dengan serius yang terjadi adalah kenaikan harga dan belum tentu petani diuntungkan, program ini dan kenaikan harga akan lebih dinikmati dari sisi distributornya,” terangnya.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program makan siang gratis harus dikaji seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.

    Baca: Pembagian bansos jadi penentu untuk dalam pilpres

    Defisit APBN 2025, dipatok pada rentang 2,45%-2,8% dari PDB. Semakin lebar defisit, artinya jumlah utang yang akan ditarik akan semakin besar.

    Oleh sebab itu, ia kembali menekankan dalam sebulan ke depan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Ini sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang diusung Paslon 02 tersebut.

    “Kan ini masih dalam program. Kalau detail ya nanti kita lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani

    Reporter: Nurakhmayani

  • Mengenang Sosok Kwik Kian Gie: Ekonom Kritis yang Tak Mudah Terbeli

    Mengenang Sosok Kwik Kian Gie: Ekonom Kritis yang Tak Mudah Terbeli

    7cloud.asia – Ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN), Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam.

    Kabar meninggal dunianya Kwik Kian Gie diinformasikan oleh Sandiaga Uno di akun Instagramnya tadi malam. Sandiaga Uno juga menyampaikan dukacita atas meninggalnya Kwik Kian Gie, yang dinilainya sebagai sosok nasionalis sejati.

    “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati,” tulis Sandiaga di akun Instagramnya, Senin (28/7/2025) malam.

    Sandiaga mengenang sosok Kwik Kian Gie sebagai guru yang selalu berjuang demi kepentingan masyarakat.

    “Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandi.

    Baca: Mengenang Paus Fransiskus sosok panutan dunia

    Dilansir Kompas.com, tokoh senior senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menceritakan bahwa Kwik Kian Gie Kwik Kian Gie sempat dirawat selama dua bulan di Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta.

    “Beliau meninggal dunia setelah dirawat sekitar dua bulan di RS Medistra,” ujar Hendrawan.

    Hendrawan sendiri mengenang Kwik sebagai sosok yang berintegritas. Adapun mengenai tempat persemayaman jenazah Kwik Kian Gie, ia menjelaskan bahwa hal itu masih menunggu keputusan keluarga.

    “RIP (rest in peace) Kwik Kian Gie. Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas. You’ll be missed,” ujar Hendrawan.

    Semasa hidupnya, Kwik Kian Gie yang lahir di Pati, 11 Januari 1935 ini dikenal sebagai seorang ekonom yang kritis dan tajam.

    Baca: Peringatan 100 tahun Pramoedya Ananta Toer

    Kwik Kian Gie yang merupakan fungsionaris PDI Perjuangan sering menulis kolom di surat kabar Kompas yang mengkritik kebijakan pemerintahan Soeharto pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an.

    Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Melalui tulisan-tulisannya di media nasional dan kiprahnya mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), Kwik mewariskan pemikiran tajam dan semangat kritis bagi generasi muda.

    Sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (1999–2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2001–2004), almarhum dikenal berani menyuarakan kebenaran di tengah tekanan politik dan krisis kepercayaan.

    Kwik Kian Gie dikenal berani mengkritik sistem yang timpang dan membela kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.

    Baca: Bunda Iffet, perempuan di balik jatuh bangunnya Slank

    Ketegasannya dalam menolak tekanan asing dan keberaniannya membongkar praktik yang tidak adil menjadikannya simbol keberpihakan yang tulus terhadap kepentingan bangsa.

    Kwik Kian Gie dikenal sebagai sosok yang teguh dan tidak mudah terbeli oleh kekuasaan atau kepentingan sesaat. Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang sejati tidak hanya tentang angka, tapi tentang keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada yang lemah.

    Hal yang paling menonjol dari diri Kwik adalah keteguhan moral dan kesederhanaannya. Kwik menunjukkan bahwa seorang intelektual bisa menjadi patriot sejati tanpa harus berteriak, tanpa harus mencitrakan diri.

    Ia bekerja dalam diam, berpikir dalam jernih, dan bertindak untuk bangsa.Meninggalnya Kwik Kian Gie menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia, namun warisan pikirannya akan terus hidup.

  • Aliansi Ekonom Indonesia Soroti Tata Kelola dan Sumber Pendanaan Danantara

    7cloud.asia – Dalam diskusi dengan pengelola Danantara Indonesia ada November lalu, sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia atau AEI menyoroti struktur pembiayaan Danantara.

    Para ekonom menilai bahwa ketidakjelasan sumber pendanaan Danantara menjadi isu mendasar, terutama karena Indonesia telah mengalami defisit fiskal selama 20 tahun dan defisit transaksi berjalan dalam sebagian besar 15 tahun terakhir.

    Sedangkan sovereign wealth fund umumnya dibentuk pada kondisi surplus, sebuah kondisi yang Indonesia tidak hadapi akhir-akhir ini.

    Sehingga, kebutuhan pendanaan yang besar menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Danantara akan bergantung pada utang dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi manajemen utang nasional yang kini telah mencapai sekitar 40 persen dari PDB.

    “Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Rabu (14/1/2026).

    Baca: Tumpang tindih peran yang diampu Danantara membuatnya tidak fokus

    Para ekonom juga menyoroti hilangnya potensi penerimaan negara melalui dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga menambah urgensi untuk memastikan tata kelola pembiayaan yang transparan dan akuntabel.

    Dalam kesempatan itu, delapan ekonom yang mewakili lebih dari 300 ekonom yang tergabung dalam AEI juga menyoroti tata kelola.

    Danantara, disebut, menghadapi tantangan fundamental yang tidak hanya terkait transparansi dan pelaporan, tetapi juga rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta ketidakjelasan mekanisme meritokrasi dalam penunjukan pejabat di Danantara maupun BUMN.

    “Selain itu, tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” tambah Mervin G. Hamonangan.

    Kekhawatiran semakin besar akan tidak jelasnya strategi besar dari Danantara, misalnya apa yang mereka rencanakan berkaitan dengan Pertamina dan PLN.

    “Dengan institutional framework dan prioritas peran yang belum jelas dan transparan, bukan hanya ada risiko dari misalokasi sumber daya, namun juga bagaimana usaha yang dilakukan oleh badan usaha negara dapat sejalan dengan prioritas negara dalam pelestarian lingkungan dan keberpihakan pada masyarakat dan usaha lokal,” ujar Milda Irhamni.

    Baca: Potensi deindustrialisasi akibat dominasi belanja pemerintah

    Strategi bisnis BUMN juga dibahas dalam diskusi tersebut. AEI menekankan bahwa dominasi negara di berbagai sektor ekonomi telah menciptakan distorsi pasar.

    Perwakilan AEI yang hadir mempertanyakan bagaimana strategi untuk meminimalkan distorsi tersebut apabila berbagai keistimewaan tetap dipertahankan, seperti misalnya dalam penerbitan Patriot Bond baru-baru ini.

    Diskusi juga mengangkat topik terkait bagaimana Danantara dapat mengarahkan BUMN agar
    tidak hanya kuat di pasar domestik tetapi mampu bersaing secara bermartabat di tingkat global.

    “Kami tentu mendukung aspirasi untuk mendorong BUMN menjadi perusahaan global yang
    kompetitif tanpa bersandar pada privilese negara. Bagaimana tujuan ini dicapai? Tentu
    diperlukan komitmen pada good governance dan peningkatan daya saing riil,” ujar Talitha Chairunissa.

    Sebelumnya AEI telah menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah ditandatangani oleh akademisi dan ekonom profesional Indonesia di dalam dan luar negeri.

    ”Kami menyampaikan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dan permasalahan terkait tata kelola, prioritas institusi, hingga strategi investasi Danantara yang tercermin dalam berbagai desakan yang kami ajukan. Hasil diskusi hari ini belum menjawab banyak kekhawatiran ini,” ujar Rizki Nauli Siregar.

    Baca: Aliansi Ekonom Indonesia serukan tujuh desakan tuk sikapi darurat ekonomi Indonesia