7cloud.asia – Program makan siang gratis yang diusung pasangan capres Prabowo-Gibran mengundang kekhawatiran sejumlah ekonom. Program ini akan menambah berat beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, ada tiga dampak terhadap APBN yang mungkin akan terjadi dari program makan siang gratis.
Melansir CNBC Indonesia, dampak pertama adalah pemerintah akan menggeser anggaran lainnya untuk menjalankan makan siang gratis ini.
“Dana yang dibutuhkan ini kan besar, kemungkinan mereka akan men-trade off dari program yang ada,” ujar Faisal.
Selanjutnya Faisal menjelaskan, pemerintah akan menggeser anggaran yang tadinya digunakan untuk program perlindungan sosial maupun anggaran kesehatan untuk dijadikan anggaran makan siang.
Baca: Program makan siang gratis masuk rapbn 2025
Akibatnya ada kemungkinan pengurangan anggaran untuk BPJS Kesehatan atau pendidikan.
“Itu konsekuensi kalau program makan siang dijalankan secara penuh dengan perkiraan anggaran di atas Rp 400 triliun,” kata dia.
Namun, lanjut Faisal, jika pemerintah tidak ingin menggeser anggaran yang sudah ada, maka pilihan lain adalah menaikkan penerimaan pendapatan.
Tetapi menurut doktor bidang Ekonomi Politik dari Universitas Queensland, Australia ini cara tersebut sepertinya tidak mungkin.
Sebab, meningkatkan anggaran hingga Rp 400 triliun dalam jangka waktu pendek akan sangat sulit dilakukan.
Baca: Risiko di balik program makan siang gratis
Cara lainnya yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan memperlebar defisit atau menambah hutang.
“Ini yang saya bilang paling besar kemungkinannya adalah dengan menaikkan defisitnya,” ujarnya.
Jika kebijakan ini yang dipilih, master di bidang Studi Pembangunan dari Universitas Melbourne, Australia ini mengatakan pemerintah akan menanggung konsekuensi yang cukup berat.
Selama ini, lanjut Faisal, APBN sudah babak belur dihantam oleh pandemi Covid-19. Utang bertambah sehingga kewajiban Indonesia untuk membayar bunga utang juga makin tinggi.
“Beban bunga utang sudah meningkat dari tahun ke tahun, ke depan ruang fiskalnya bisa makin tipis,” katanya.
Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Baca: DPR ingatkan bansos tak jadi aset elektoral
Menurutnya pemerintahan baru nanti seharusnya tak perlu buru-buru dalam melaksanakan program ini.
Sebab, ruang fiskal yang dimiliki RI sedang sempit oleh bunga pembayaran utang yang meningkat.
Apalagi banyak program-program lain yang menelan anggaran jumbo, seperti Ibu Kota Nusantara.
“Kalau anggaran besar seperti makan siang dan IKN berjalan secara paralel, maka yang dikhawatirkan adalah defisit anggarannya akan semakin menjadi beban bagi perekonomian,” jelas Bhima.
Karena itu, lanjut Bhima, sebelum melaksanakan program makan siang gratis, pemerintah menyiapkan anggaran dan ketersediaan bahan makanan.
Jika tidak, ia khawatir program ini malah akan menambah beban APBN, bahkan inflasi yang disebabkan oleh bahan makanan.
“Kalau tidak disiapkan hulunya dengan serius yang terjadi adalah kenaikan harga dan belum tentu petani diuntungkan, program ini dan kenaikan harga akan lebih dinikmati dari sisi distributornya,” terangnya.
Seperti yang diwartakan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program makan siang gratis harus dikaji seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.
Baca: Pembagian bansos jadi penentu untuk dalam pilpres
Defisit APBN 2025, dipatok pada rentang 2,45%-2,8% dari PDB. Semakin lebar defisit, artinya jumlah utang yang akan ditarik akan semakin besar.
Oleh sebab itu, ia kembali menekankan dalam sebulan ke depan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.
Ini sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang diusung Paslon 02 tersebut.
“Kan ini masih dalam program. Kalau detail ya nanti kita lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani
Reporter: Nurakhmayani
Leave a Reply