ruangkota

Tag: etika

  • Pakar: Sudah Saatnya Pendidikan Moral dan Etika Mendapat Perhatian Serius

    7cloud.asia – Psikolog Perkembangan Anak, Remaja, dan Pendidikan, Theresia Novi Poespita Candra menilai, sistem pendidikan di Indonesia belum menjadikan pendidikan etika sebagai masalah serius.

    Minimnya perhatian pada pendidikan etika berdampak pada maraknya perilaku yang melanggar etika.

    Pendidikan etika moral sebenarnya sudah lama menjadi keprihatinan banyak pihak. Tak sedikit pakar yang menyoroti sistem pendidikan yang lebih menekankan pada prestasi akademik dan nilai.

    Karena itu menurut Novi, sistem pendidikan di Indonesia sudah saatnya dievaluasi agar memberi ruang yang lebih besar untuk pendidikan etika.

    Baca: DPR sayangkan penggundulan siswi karena tak kenakan ciput

    Mengutip jurnal Bhinaka Tunggal Ika, volume 2, nomor 1, Mei 2015 karya Amrina Rosyada, Novi menyebut pendekatan moral reasoning merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelompok.

    Namun, kata Novi, kebiasaan mendiskusikan etika dan hal-hal etis belum menjadi fokus utama pendidikan di Indonesia.

    Penting untuk mencermati bahwa dampak dari ketidakmampuan berdialog ini dapat terlihat dalam berbagai aspek masyarakat.

    “Fenomena ini seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan pendidikan berbasis kesadaran diri dan dialog, sebagai langkah krusial dalam mengatasi krisis etika yang tengah melanda,” ujar Novi seperti dikutip Antaranews.

    Baca: Kekerasan marak karena toleransi tidak diajarkan sejak dini

    Merujuk pada dari teori social learning dari Albert Bandura dalam buku Belajar dan Pembelajaran karya Moh. Suardi (2018), Novi menyebut manusia mengambil informasi dan memutuskan tingkah laku yang akan diadopsi berdasarkan lingkungan dan tingkah laku orang lain yang ada disekitarnya.

    Dengan kata lain, orang terdekat, termasuk orang tua, bisa menjadi contoh bagi anak-anak mereka terkait dengan perilaku.

    Bila perilaku yang ditampilkan tidak baik, kondisi tersebut dapat turun-menurun dan menjadi tidak baik.

    Tetapi, menurut Novi, kebiasaan tidak baik dari orang tua atau lingkungan sekitar bisa diputus rantainya dengan adanya peran dari pemerintah sebagai pembuat peradaban baru melalui pendidikan formal.

    Baca: Usia kritis bagi kesehatan mental anak

    Di sekolah, pembelajaran social emotional learning (SEL), seperti yang dilakukan di negara-negara maju, dapat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif.

    Jika anak-anak mendapatkan pendidikan cara berpikir baru di sekolah, kebiasaan di rumah mereka dapat terhapus dengan sendirinya.

    “Etika tidak hanya sebatas akademis, melainkan dapat ditanamkan melalui pendidikan yang melibatkan diskusi dan dialog,” terang Novi.

    Oleh karena itu, pendidikan formal dan peran guru menjadi krusial dalam memberikan pelatihan untuk belajar berdialog, bukan sekadar memberikan materi pembelajaran.

    Baca: Cara cerdas tumbuhkan motivasi belajar pada siswa

    Di negara-negara maju, pendidikan etika sudah menjadi pondasi di tingkat SD, sementara di tingkat SMP dan SMA, etika sudah menjadi bagian dari warga negara.

    Pemerintah, lanjut Novi, perlu mengubah orientasi pendidikan untuk membangun peradaban baru, bukan hanya mengejar ketertinggalan nilai numerasi dan literasi.

    Negara seperti Vietnam, kata Novi, bahkan sudah tidak lagi mengukur numerasi dan literasi sebagai prioritas utama.

    Semua pihak memiliki peran masing-masing dalam mengatasi krisis etika ini. Memperbanyak ruang interaksi dan dialog menjadi hal yang sangat penting.

    Baca: Pertimbangkan hal ini sebelum mengirim anak ke homeschool

    Orang tua perlu memiliki keterampilan seperti mendengar dan berkonsekuensi, yang akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan etika anak-anak.

    Dalam merangkai kebijakan pendidikan, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk merombak sistem pendidikan yang lebih memperhatikan aspek moral dan etika.

    “Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat melangkah menuju arah yang lebih etis, beradab, dan bertanggung jawab, sehingga krisis etika yang tengah melanda dapat diatasi secara komprehensif,” pungkasnya.

    Sumber:Antaranews.com

     

  • Pelajaran dari Pengembalian Xyloband Konser Coldplay: Seberapa Buruk Pendidikan Etika di Indonesia

    7cloud.asia – Tingkat pengembalian Xyloband, gelang pintar canggih yang menjadi simbol konser Coldplay di Jakarta pada 15 November lalu menuai perbicangan publik.

    Angka pengembalian Xyloband yang selalu dilakukan Coldplay ini hanya mencapai angka 77 persen. Dari total 80.000 penonton, 18.400 di antaranya tidak mengembalikan Xyloband.

    Angka pengembalian Xyloband di Konser Coldplay di jakarta ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konser Coldplay di negara lain.

    Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial, tentang etika dan kejujuran di kalangan penonton Coldplay di Indonesia? Lebih jauh, sejauh mana pendidikan etika di Indonesia?

    Baca: Konser Coldplay, antara hiburan isu lingkungan dan krisis etika

    Psikolog Perkembangan Anak, Remaja, dan Pendidikan, Theresia Novi Poespita Candra menilai kondisi ini tak lepas dari sistem pendidikan di Indonesia yang belum menjadikan pendidikan etika sebagai masalah serius.

    Pendidikan etika moral memang menjadi keprihatinan banyak pihak, di tengah sistem pendidikan yang lebih menekankan pada prestasi akademik dan nilai.

    Karena itu menurut Novi, sistem pendidikan di Indonesia sudah saatnya dievaluasi.

    Mengutip jurnal Bhinaka Tunggal Ika, volume 2, nomor 1, Mei 2015 karya Amrina Rosyada, Novi menyebut pendekatan moral reasoning merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelompok.

    Baca: Konser Coldplay diwarnai penipuan penjualan tiket

    Namun, kata Novi, kebiasaan mendiskusikan hal-hal etis belum menjadi fokus utama pendidikan di Indonesia.

    Penting untuk mencermati bahwa dampak dari ketidakmampuan berdialog ini dapat terlihat dalam berbagai aspek masyarakat.

    “Fenomena ini seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan pendidikan berbasis kesadaran diri dan dialog, sebagai langkah krusial dalam mengatasi krisis etika yang tengah melanda,” ujar Novi seperti dikutip Antaranews.

    Merujuk pada dari teori social learning dari Albert Bandura dalam buku Belajar dan Pembelajaran karya Moh. Suardi (2018), Novi menyebut manusia mengambil informasi dan memutuskan tingkah laku yang akan diadopsi berdasarkan lingkungan dan tingkah laku orang lain yang ada disekitarnya.

    Baca: Orang tua bisa mmeutus rantai bullying dari rumah

    Dengan kata lain, orang terdekat, termasuk orang tua, bisa menjadi contoh bagi anak-anak mereka terkait dengan perilaku.

    Bila perilaku yang ditampilkan tidak baik, kondisi tersebut dapat turun-menurun dan menjadi tidak baik.

    Tetapi, menurut Novi, kebiasaan tidak baik dari orang tua atau lingkungan sekitar bisa diputus rantainya dengan adanya peran dari pemerintah sebagai pembuat peradaban baru melalui pendidikan formal.

    Di sekolah, pembelajaran social emotional learning (SEL), seperti yang dilakukan di negara-negara maju, dapat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif.

    Baca: Pola asuh buruk bisa picu budaya bullying

    Jika anak-anak mendapatkan cara berpikir baru di sekolah, kebiasaan di rumah mereka dapat terhapus dengan sendirinya.

    “Etika tidak hanya sebatas akademis, melainkan dapat ditanamkan melalui pendidikan yang melibatkan diskusi dan dialog,” terang Novi.

    Oleh karena itu, pendidikan formal dan peran guru menjadi krusial dalam memberikan pelatihan untuk belajar berdialog, bukan sekadar memberikan materi pembelajaran.

    Di negara-negara maju, pendidikan etika sudah menjadi pondasi di tingkat SD, sementara di tingkat SMP dan SMA, etika sudah menjadi bagian dari warga negara.

    Baca: Kekerasan marak karena toleransi tak diajarkan sejak dini

    Pemerintah, lanjut Novi, perlu mengubah orientasi pendidikan untuk membangun peradaban baru, bukan hanya mengejar ketertinggalan nilai numerasi dan literasi.

    Negara seperti Vietnam, kata Novi, bahkan sudah tidak lagi mengukur numerasi dan literasi sebagai prioritas utama.

    Semua pihak memiliki peran masing-masing dalam mengatasi krisis etika ini. Memperbanyak ruang interaksi dan dialog menjadi hal yang sangat penting.

    Orang tua perlu memiliki keterampilan seperti mendengar dan berkonsekuensi, yang akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan etika anak-anak.

    Baca: Cara cerdas menumbuhkan motivaasi belajar pada anak

    Dalam merangkai kebijakan pendidikan, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk merombak sistem pendidikan yang lebih memperhatikan aspek moral dan etika.

    “Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat melangkah menuju arah yang lebih etis, beradab, dan bertanggung jawab, sehingga krisis etika yang tengah melanda dapat diatasi secara komprehensif,” pungkasnya.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Per 4 Desember DKPP Terima 309 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etika dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

    Per 4 Desember DKPP Terima 309 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etika dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima banyak laporan baik dari masyarakat maupun penyelenggara pemilu terkait dugaan pelanggaran etika penyelenggaraan di Pemilu 2024.

    Anggota DKPP Muhammad Tio Alamsyah, di sela acara Ngobrol Etik Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) Rabu (27/12/2023) di Jakarta mengatakan, pengaduan ini terkait pelaksanaan etika di setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.

    Pengaduan yang diterima DKPP, berasal dari masyarakat, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Sedangkan pihak teradu adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

    “Baik dari pendaftaran calon, kampanye, pelaksanaan hingga penghitungan hasil Pemilu 2024,” ujar Tio.

    Baca: DKPP sidangkan 4 gugatan etik penyelnggaraan KPU

    Tio memaparkan, hingga 4/12/2023 tercatat ada 309 pengaduan dugaan pelanggaran etika yang diterima DKPP. Dari jumlah pengaduan ini yang dilanjutkan ke sidang pemeriksaan ada 121 perkara.

    Dari 121 perkara tersebut 118 di antaranya sudah ada keputusan dengan jumlah terlapor ada 455 orang.

    “Sebanyak 251 di antaranya direhabilitasi karena teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran etik,” ujar Tio.

    Adapun sanksi yang dijatuhkan berupa 127 teguran tertulis, 4 pemberhentian sementara, 10 pemberhentian tetap, dan 7 dicopot dari jabatan.

    Baca: Aktivis 98 gugat pencawapresan Gibran

    Proses yang dilakukan DKPP terkait pengaduan yang diterima bisa dijelaskan sebagai berikut: semua laporan yang masuk akan dilakukan pemeriksaan berkas, jika lengkap lanjutkan verifikasi administrasi.

    Jika verifikasi administrasi dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan ke tahap verifikasi materi.

    Tio mengatakan, dalam prosesnya ada juga pengadu yang menarik laporannya ke DKPP

    “Jika penarikan dilakukan setelah laporan jalani verifikasi materi dan dinilai sudah memenuhi syarat, maka tetap lanjut ke sidang pemeriksaan,” imbuh Tio.

    Baca: Pasangan Prabowo-Gibran dinilai tak punya perspektif HAM

    Tio mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengupayakan kesetaraan DKPP dengan KPU dan Bawaslu, dan betul-betul mandiri. Karena saat ini keskretariatan DKPP masih berada di bawah Kemendagri.

    Tio menegaskan, selain menerima dan memproses pengaduan, DKPP juga melakukan penyidikan etik dan sosialisasi etik agar penyelenggara pemilu di semua lapisan mengedepankan etik.

    “Ini penting, agar penyelenggara pemilu memahami etika pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP,” ujar Tio.

     

  • Buntut Sikap Nir Etika Saat Debat Cawapres, Muncul Spanduk Penolakan Gibran di Madura

    Buntut Sikap Nir Etika Saat Debat Cawapres, Muncul Spanduk Penolakan Gibran di Madura

    7cloud.asia – Warga Jawa Timur, Madura dan Kabupaten Jember menolak capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masuk ke wilayahnya.

    Penolakan terhadap Gibran tersebut diungkapkan lewat beberapa narasi baliho dan spanduk yang terpasang di sejumlah titik di wilayah tersebut.

    Isi baliho tersebut intinya mengecam keras sikap Gibran terhadap Mahfud MD saat debat cawapres pada Minggu (21/1/2024) lalu. Sikap Gibran ini dianggap merendahkan orang lain dan miskin etika.

    Baca: Terlalu banyak gimmick akar masalah krisis iklim justru tak tersentuh

    Baliho dan spanduk yang tidak diketahui siapa pemasangnya ini tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur ini, merupakan imbas dari debat cawapres beberapa hari lalu.

    Salah satu narasi yang tercantum dalam spanduk di antaranya berbunyi ”Yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini,”

    Sutomo, salah satu pedagang di kabupaten Bangkalan, Madura yang ditemui Jumat (26/1/2024) lalu merespon baik baliho yang terpasang.

    Baca: Ada banyak masalah lingkungan luput dari sorotan cawapres

    “Ya ini adalah akibat dari orang yang ga punya etika dan merendahkan orang yang lebih tua. Inilah respon kami sebagai masyarakat,” ujarnya seperti dikutip Vivanews.com.

    Menurutnya, Gibran tak perlu mencari tahu siapa orang di balik pemasangan spanduk dan baliho yang berisi kecaman terhadap dirinya.

    “Kepada Gibran, tidak usah nyari orang di balik pemasangan spanduk ini. Ini adalah suara kami, kalau kalian tangkap orang kami, maka kami akan lawan!” ujarnya tegas.

    Baca: Masalah keadilan iklim luput dari pembahasan debat cawapres

    Sementara itu beberapa warga yang ditanya mengenai siapa pelaku pemasangan baliho serta spanduk penolakan Gibran, juga mengaku tak mengetahuinya.

    Namun, mereka menilai semua itu adalah buah dari kelakuan Gibran sendiri, hingga tak perlu menyalahkan orang yang memasang spanduk tersebut.

  • Ganjar Ajak Pendukungnya Tempatkan Etika di Atas Politik dan Moral

    Ganjar Ajak Pendukungnya Tempatkan Etika di Atas Politik dan Moral

    7cloud.asia – Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menekankan, etika sangat penting dan ia menempatkan etika di atas politik, kemanusiaan dan moral.

    Hal itu ditegaskan Ganjar menanggapi sambutan Uskup Siprianus yang mengatakan pentingnya pemimpin menjaga etika dan moral.

    Seperti diketahui, di sela kampanyenya ke Ruteng, , Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat (26/1/2024) Ganjar juga berkunjung ke Rumah Keuskupan Ruteng.

    Ganjar yang datang bersama sejumlah anggota TPN Ganjar Mahfud diterima langsung oleh Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat.

    Dalam sambutannya, uskup Siprianus mengatakan,  pemimpin yang bermoral akan menjadi landasan kokoh dalam pembangunan. Sebagai pemimpin rohani, lanjutnya, ia juga ingin menekankan pentingnya etika dalam kepemimpinan poitik.

    Baca: Muncul penolakan terhadap Gibran karena dinilai tidak beretika

    Dilansir dari detiknews, Ganjar mengatakan dirinya dan Mahfud MD tak memiiki beban dan keresahan dalam berkontestasi di Pemiliu 2024.

    Karena, lanjutnya, tuannya ialah rakyat dan rakyatlah yang akan menentukan kemenangan. Ganjar menambahkan, pesan dari Uskup Ruteng sangat merauk ke hatinya. 

    “Mengingatkan kepada kita bahwa di atas politik itu ada kemanusiaan, ada moral, ada etka. Dan politik jauh dari moral, menjadi tidak bermanfaat. Publiklah tuan saya, rakyatlah tuan saya yang akan memilih,” ucapnya.

    Maka dengan paksaan seperti apa pun, ketika rakyat sudah menentukan tidak ada yang bisa memaksakan, tandas Ganjar.

    “Uskup pake bahasa latin, saya juga bisa. Vox Populi Vox dei atau suara rakyat suara Tuhan,” pungkasnya.

    Baca: Acungkan dua jari dari mobil kepresidenan, Jokowi dan Ibu Iriana dilaporkan ke Bawaslu

    Saat kampanye di acara Hajatan Rakyat di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Ganjar juga meminta masyarakat Kabupaten Manggarai untuk mengedepankan hati nurani dan moral dalam memilih calon pemimpinnya.

    Ganjar ingin masyarakat tak gentar atau takut jika mengalami tekanan dan intimidasi untuk mendukung pihak tertentu.

    “Saya punya pesan, saya punya pesan Bapak-Ibu, saya punya pesan. Ketika kemudian banyak sekali di antara kelompok masyarakat ditelpon, ditindas untuk diarahkan untuk memilih yang lain, apakah saudara mau ikut itu atau ikuti nuraninya? (ikut nurani),” kata Ganjar.

    “Gunakan hati nuraninya. Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian,” imbuh Ganjar.

    Lantas, Ganjar mendapat jawaban dari puluhan ribu masyarakat Kabupaten Manggarai yang menyatakan bakal menggunakan hati nurani di Pilpres 2024 mendatang.

    Baca: Pakar sebut Jokowi sudaah memenuhi syarat untuk dimakzulkan

    Ganjar pun menilai, sikap masyarakat Kabupaten Manggarai merupakan sebuah kekuatan rakyat yang tidak akan takut akan intimidasi.

    “Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian. itulah suara rakyat sejati yang kita harapkan di Manggarai ini, di NTT ini,” ucap Ganjar.

    Lebih jauh, Ganjar juga berpesan kepada seluruh elemen pendukung Ganjar-Mahfud dimintanya untuk turun langsung ke masyarakat.

    Tujuannya yakni menyampaikan visi dan misi pasangan calon nomor urut 3 itu ke berbagai tingkatan masyarakat.

    “Ajaklah mereka nanti untuk berbondong-bondong di tanggal 14 nyoblos nomor tiga. Ajari mereka nyoblos. Dan mudah-mudahan, inilah ikhtiar kita bersama,” kata Ganjar.

    Baca: Prabowo dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan penggunaan fasilitas Kemenhan untuk kampanye

    Dikatakan Capres berambut putih ini, pemilihan umum (Pemilu) tidak hanya membicarakan suara siapa yang terbanyak.

    Sebab, dalam kontestasi pesta demokrasi tersebut, perlunya mengedepankan kepentingan untuk masyarakat Indonesia.

    “Saya sampaikan waktu pidato pembukaan Ganjar-Mahfud. Ini bukan sekedar cerita Ganjar dan Mahfud, ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi ini cerita tentang nasib kita, nasib bangsa bersama-sama agar kita bisa menentukan pilihan,” tutup Ganjar. (*)

  • DPR: Pemecatan Hasyim Asy’ari Jadi Peringatan untuk Menjaga Etika

    DPR: Pemecatan Hasyim Asy’ari Jadi Peringatan untuk Menjaga Etika

    7cloud.asia – Anggota Komisi II DPR AA Bagus Adhi Mahendra Putra menyoroti pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

    Menurutnya, pemecatan Hasyim Asy’ari sebagai pembelajaran berharga bagi seluruh pihak dan mengingatkan semua pihak untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik.

    “Kode etik adalah aturan moral yang mencerminkan baik atau tidaknya kita dalam kebijakan,” ujar Bagus Adi kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

    Baca: DKPP jatuhkan sanksi pemberhentian tetap pada Ketua KPU

    Ia berharap, peristiwa ini dapat menjadi pendidikan bagi penyelenggara pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan dapat lebih baik dalam mewujudkan demokrasi.

    “Proses demokrasi harus benar-benar dijaga, baik dari segi mekanisme, etika penyelenggara, maupun dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Dengan menjaga integritas dan kode etik, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mengantarkan keberlangsungan bangsa ini ke arah yang lebih baik.

     

    Baca: Tetapkan pemenang Pilpres saat hadapi gugatanvdi PTUN, KPU dikritik

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena kasus pelecehan seksual.

    Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

    Hasyim Asy’ari dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila pada anggota PPLN itu.

    Baca: KPU diputus melanggar kode etik karena loloskan Gibran jadi Cawapres

    “DKPP memutuskan pertama, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Kedua menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua KPU merangkap anggota KPU, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.

    DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan keputusan ini paling lambat 7 hari seusai putusan ini dibacakan.

  • Etika Akademik di Ujung Tanduk, Ratusan Guru Besar UI Desak MA Koreksi Putusan PTUN

    Etika Akademik di Ujung Tanduk, Ratusan Guru Besar UI Desak MA Koreksi Putusan PTUN

    7cloud.asia – Sebanyak  301 Guru Besar Universitas Indonesia (UI) turun gunung menyikapi polemik disertasi Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Mereka mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Mahkamah Agung (MA) dan mendesak agar kasasi yang diajukan UI dikabulkan.

    Para guru besar menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan sanksi terhadap promotor dan ko-promotor disertasi Bahlil bukan sekadar sengketa administratif. Putusan tersebut dinilai menyentuh jantung otonomi perguruan tinggi dalam menegakkan etika akademik.

    “Amar hakim PTUN turut meruntuhkan alasan berdirinya universitas sekaligus masyarakat ilmiah” demikian tercantum dalam amicus.

    Baca: UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia

    Guru Besar Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto, menyebut pembatalan sanksi etik oleh pengadilan sebagai preseden berbahaya bagi dunia pendidikan tinggi.

    Menurutnya, jika putusan tersebut menjadi rujukan, maka setiap sanksi etik yang dijatuhkan kampus berpotensi digugat ke pengadilan.

    “Universitas memiliki kewenangan akademik untuk menjaga integritas ilmiah. Jika kewenangan ini terus diintervensi, maka kemampuan kampus menegakkan standar etika akan melemah,” jelas Sulistyowati.

    Sulistyowati menegaskan kampus bukan lembaga politik maupun bisnis yang dapat diperlakukan sama di hadapan sengketa administratif biasa.

    Sebagai institusi penghasil ilmu pengetahuan, universitas memiliki mekanisme dan otoritas sendiri dalam menilai pelanggaran etika akademik.

    Baca: Akademisi Dikejar, Indonesia Menuju Otoritarianisme

    Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UI, Eko Prasojo. Ia menilai kasus tersebut menjadi cerminan menguatnya budaya instan yang mengabaikan proses, kerja keras, dan integritas.

    “Budaya ingin cepat, tidak mau kerja keras, dan itu menjadi karakter pada saat ini,” kata Eko.

    Karena itu, DGB UI mendorong penguatan pendidikan berbasis nilai dan integritas di lingkungan kampus. Menurut Eko, perguruan tinggi perlu menyeimbangkan target kinerja akademik dengan pembentukan karakter agar pelanggaran etik tidak terus berulang.

    “Kita harus reflektif bahwa pendidikan tidak hanya menyangkut kinerja akademik dalam konteks publikasi dan riset, tetapi juga seberapa jauh kita bisa meletakkan dasar perubahan nilai, perilaku, dan budaya kepada mahasiswa dan sivitas akademika,” jelasnya.

    Baca: Aktivis BEM UI Diteror

    Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Todung Mulya Lubis secara terbuka menyinggung adanya kemungkinan kepentingan kekuasaan di balik perkara tersebut.

    Menurutnya, pengadilan semestinya memahami batas-batas kewenangannya dan tidak masuk ke wilayah etik akademik yang menjadi domain perguruan tinggi.

    Kasus ini bermula ketika Rektor UI menjatuhkan sanksi administratif kepada promotor Chandra Wijaya dan ko-promotor Athor Subroto karena dinilai memberikan perlakuan khusus dalam proses studi doktoral Bahlil Lahadalia. Keduanya kemudian menggugat keputusan tersebut ke PTUN Jakarta dan menang hingga tingkat banding.

    Kini, Mahkamah Agung menjadi tumpuan harapan para guru besar UI untuk memutus perkara yang dinilai tidak hanya menyangkut satu disertasi, tetapi juga masa depan independensi dan integritas pendidikan tinggi di Indonesia.