Tag: FOLU Net Sink

Tim OMO FOLU Net Sink Banyak Diisi Kader PSI: Raja Juli Antoni Menuai Kritik Tajam

7cloud.asia – Penetapan tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use atau OMO FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan yang lebih seperempatnya diisi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai reaksi keras dari masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mempertanyakan proses dan siapa yang menyeleksi para kader PSI sehingga bisa duduk di Tim OMO FOLU Net Sink yang mengelola dana hibah dari pemerintah Norwegia tersebut.

“Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Sebagai informasi, salinan surat keputusan (SK) struktur organisasi tim OMO FOLU Net Sink beredar di media sosial sejak Kamis (6/3/2025). Dari 43 orang yang menjadi bagian dari Tim OMO FOLU Net Sink, 12 di antaranya merupakan kader PSI.

Nama-nama kader PSI yang mengisi struktur itu antara lain Waketum PSI Andy Budiman, jubir PSI Kokok Dirgantoro, jubir PSI Sigit Widodo. Adapun jabatan penanggung jawab/pengarah yang diduduki Menhut sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Dalam salinan itu juga termuat gaji per jabatan, dengan kisaran Rp20 juta dan gaji tertinggi mencapai Rp50 juta.

Sebelumnya, Tim OMO FOLU Net Sink diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi prolingkungan.

Diketahui, FOLU Net Sink dibiayai dana hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Baca: Efektifitas perhutanan sosial dalam mewujudkan FOLU Net Sink 2030

Pemerintah Norwegia memberikan hibah dana sebesar 216 juta dolar AS atau setara Rp3,5 triliun kepada Indonesia untuk mendukung penanganan krisis iklim melalui program Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Hibah ini diumumkan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Rabu 19 Februari 2025.

“Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakal terwujud,” ujar Alex.

Alex menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dia mengatakan hal itu setelah mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink periode sebelumnya.

Alex mendesak Raja Juli Antoni bersikap transparan dalam menetapkan personel tim FOLU Net Sink 2030 itu.

Menurutnya, jika tidak ada keterbukaan, keputusan Raja Juli itu hanya untuk berbagi kekuasaan. Dia menilai hal itu sangat bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni sendiri sudah membenarkan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan autentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Raja Juli Antoni menyebut revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.

Baca: Pemulihan lahan gambut dukung tercapainya FOLU Net Sink 2030

Dijelaskan OMO terdiri atas ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

“Dokumen keputusan menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Juru bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang menyebut orang-orang yang mengisi struktur OMO FOLU itu tidak membebani anggaran negara.

Seperti yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan, ujarnya, struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalankan program-programnya.

“Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesional nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

“Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan alasan penunjukan beberapa kader PSI di struktur tersebut. Dia mengatakan para kader PSI telah memahami ritme kerja Raja Juli.

“Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri,” tambah Agus.

Esti Utami, dari berbagai sumber.

July 30, 2026
Small Grant FOLU Net Sink Tahap 4 Dibuka: DPN ALUN Pertanyakan Evaluasi Periode Sebelumnya

7cloud.asia – Pemerintah Indonesia dan Norwegia, pada Kamis (12/2/2026) secara resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) periode ke-4.

Small Grant merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target emisi nol dari penggunaan hutan dan lahan atau FOLU Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil).

Skema dana FOLU Net Sink ini disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan merupakan kelanjutan dari small grant periode ketiga yang diluncurkan pada Agustus 2025

Hingga tiga periode pelaksanaan, skema FOLU Net Sink telah menyalurkan dana sebesar Rp19,31 miliar kepada 561 kelompok masyarakat, dengan total 31.512 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Dilansir di laman resmi Kemenhut, penerima manfaat mencakup berbagai kelompok masyarakat sipil, mulai dari generasi muda, kelompok perhutanan sosial, hingga pegiat konservasi dan pelestarian alam.

Saat menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia Asmund Aukrust, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan tantangan perubahan iklim dan pemanasan global itu nyata.

Baca: Koordinasi kusut halangi pencapaian target FOLU Net Sink

Waktu yang ada pun sangat terbatas untuk melakukan mitigasi, sehingga kerja sama seperti ini harus terus diperkuat.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Asmund Aukrust menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam melibatkan masyarakat dalam aksi iklim. Ia juga mengungkapkan perubahan iklim adalah krisis paling global yang dihadapi.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Karena itu, kemitraan seperti antara Norwegia dan Indonesia menjadi sangat penting.” katanya.

Menteri Asmund Aukrust mengatakan program Small Grant Tahap 4 ini adalah bukti bahwa dukungan harus sampai kepada masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan.

Menuai kritik
Mekanime penyaluran dana untuk program FOLU Net Sink ini dibahas pertemuan daring pada 12–13 Februari antara operator dana lingkungan dan sejumlah agency pendonor.

Pengajuan usulan kegiatan dibuka pada 12-19 Februari 2026 dengan proses pendaftaran yang lebih mudah diakses. Masyarakat dapat mengajukan proposal secara daring melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id, untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca: Tim OMO FOLU Net Sink banyak diisi kader PSI

Kritik datang dari Dewan Pimpinan Nasional Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia atau DPN ALUN yang mempertanyakan dasar klaim keberhasilan skema FOLU Net Sink yang dimulai sejak 2022 hingga periode ke-3

Menurut ALUN, hingga kini indikator keberhasilan ekologis dan sosial belum dipaparkan secara terbuka kepada publik.

“Jika rehabilitasi berjalan efektif sejak 2022, mengapa kerusakan hutan dan bencana ekologis masih terjadi di berbagai daerah. Data KLHK periode 2022–2023 masih menunjukkan angka deforestasi sekitar 130 ribu hektare per tahun,” ujar Muhammad Asykar dari DPW ALUN Lampung

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ALUN, anggaran rehabilitasi hutan tropis dan skema FOLU Net Sink sejak 2022 hingga 2025 disebut telah mencapai kisaran Rp 5,9 triliun. Oleh KLH program ini diklaim berhasil.

Namun evaluasi independen menyeluruh terhadap dampak ekologis, penurunan deforestasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, dan transparansi distribusi dana belum terlihat dipublikasikan secara komprehensif.

Baca: Efektifitas perhutanan sosial dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030

ALUN juga menyorot skema FOLU Net Sink Tahap 4 ini, di mana operator dana menyampaikan bahwa 85 persen dana akan dialokasikan untuk penerima manfaat dan 15 persen sisanya untuk operasional dan tenaga ahli

Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Di mana, masyarakat hanya menerima bagian yang sangat kecil dari dana yang harusnya mereka terima.

Sejumlah NGO di luar mitra tahap 1–3 juga menilai pengumuman yang terlalu mepet dan syarat wajib rekam jejak FOLU sebelumnya

“Pemetaan wilayah dan anggaran yang disebut telah ditentukan sebelum seleksi final,” ujarnya.

ALUN menilai pola tersebut perlu diaudit untuk memastikan tidak terjadi praktik diskriminatif atau konflik kepentingan administratif.

ALUN saat ini sedang mendorong petisi Petisi Nasional tentang kejahatan lingkungan dan hak konstitusional rakyat yang antara lain mendesak dilakukannya audit independen terhadap pengelolaan dana FOLU Net Sink.

”Semoga pertengahan tahun ini bisa kita kirim ke PBB yang antara lain mendesak dilakukannya audit lingkungan secara transparan, dan dibentuknya pengadilan lingkungan terhadap perusak lingkungan,” pungkasnya.

July 30, 2026
MADANI Berkelanjutan: Transparansi Pengelolaan Small Grant FOLU Net Sink Tahap 1-3 Masih Minim

7cloud.asia – Kementerian Kehutanan pada Kamis (12/2/2026) secara resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) periode ke-4.

Small Grant ini merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target emisi nol dari penggunaan hutan dan lahan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil).

Kepada 7cloud.asia, Lead Program MADANI Berkelanjutan, Yosi Amelia mengatakan, kontribusi Pemerintah Norwegia sebesar 216 juta dolar atau setara Rp3,5 triliun dalam mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan patut diapresiasi.

Skema ini menunjukkan adanya pengakuan internasional terhadap upaya Indonesia menekan deforestasi sekaligus menjadi langkah penting dalam membangun mekanisme pendanaan iklim nasional.

Secara konseptual, skema FOLU Net Sink cukup komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola ekosistem secara lebih luas dengan target implementasi hingga 36 provinsi.

Namun demikian, evaluasi MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi tahap 1–3 masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek distribusi pendanaan dan transparansi tata kelola.

Baca: DPN ALUN pertanyakan evaluasi Small Grant Folu Net Sink 2030

Menurut Yosi, mekanisme penyaluran dana Results-Based Contribution (RBC) melalui BPDLH belum terdistribusi secara merata antarprovinsi.

“Pendanaan cenderung terserap oleh daerah atau institusi yang memiliki kapasitas administratif untuk mengajukan proposal, sementara wilayah dengan risiko deforestasi tinggi namun kapasitas kelembagaannya terbatas justru berpotensi tertinggal,” ujarnya dalam wawancara tertulis dengan 7cloud.asia, Rabu (18/2/2026)

Pendekatan ini berbeda dengan skema REDD+ berbasis Green Climate Fund yang mendistribusikan manfaat secara lebih merata sebagai insentif nasional atas kontribusi kolektif penurunan emisi.

Selain persoalan distribusi, MADANI Berkelanjutan juga mencatat adanya tantangan serius terkait transparansi dan tata kelola sepanjang siklus program, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga sistem MRV.

Hingga saat ini, ujar Yosi, tidak ada informasi publik secara spesifik ke mana dana disalurkan, siapa yang mengelola program di tingkat operasional, siapa penerima manfaat utama, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hutan.

Bahkan menurut Yosi, Investment Plan yang menjadi dasar arah penggunaan dana juga belum sepenuhnya terbuka dan mudah diakses publik secara rinci.

Baca: Tim OMO FOLU Net Sink banyak diisi kader PSI

MADANI Berkelanjutan juga menyoroti terkait dengan ketimpangan pendanaan dari FOLU Net Sink berdasarkan rencana investasi RBC Norwegia.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pengawasan independen terhadap penggunaan dana publik internasional tersebut.

Padahal, transparansi merupakan elemen kunci dalam skema pendanaan berbasis hasil, karena kredibilitas capaian emisi sangat bergantung pada kepercayaan publik dan kemampuan untuk memastikan bahwa pendanaan benar-benar berkontribusi pada perlindungan hutan di lapangan.

Yosi menegaskan, minimnya keterbukaan dalam proses perencanaan dan implementasi juga berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas berbasis dampak.

Tanpa informasi yang jelas mengenai alokasi dan hasil program, sulit untuk menilai apakah intervensi yang didanai benar-benar menurunkan risiko deforestasi secara permanen atau hanya menghasilkan capaian administratif.

“Situasi ini berpotensi melemahkan legitimasi program, baik di tingkat domestik maupun internasional,” ujar Yosi mengingatkan.

Baca: Pemulihan lahan gambut dukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030

July 30, 2026
Empat Rekomendasi Agar Small Grant Folu Net Sink Berdampak Nyata

7cloud.asia – Pada Kamis (12/2/2026), Kementerian Kehutanan atau Kemenhut secara resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) periode ke-4.

Small Grant ini merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target emisi nol dari penggunaan hutan dan lahan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil).

Lead Program MADANI Berkelanjutan, Yosi Amelia mengatakan, Pemerintah Norwegia menyumbang dana sebesar 216 juta dolar atau setara Rp3,5 triliun dalam mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan patut diapresiasi.

Yosi menilai, secara konseptual, skema FOLU Net Sink cukup komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola ekosistem secara lebih luas dengan target implementasi hingga 36 provinsi.

Namun demikian, evaluasi MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi skema FOLU Net Sink tahap 1–3 masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek distribusi pendanaan dan transparansi tata kelola.

MADANI Berkelanjutan melihat bahwa tahap berikutnya dari FOLU Net Sink perlu berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola agar pendanaan benar-benar menghasilkan dampak ekologis dan sosial yang berkelanjutan.

Baca: Transparansi pengelolaan Small Grant FOLU Net Sink Tahap 1-3 masih minim

“Kami merekomendasikan beberapa perbaikan penting dalam pemanfaatan dana RBC Norway tahap-4,” ujar Yosi dalam jawaban tertulis kepada 7cloud.asia.

Berikut rekomendasi MADANI Berkelanjutan agar pemanfaatan RBC Norway dapat lebih optimal:

1. Perlunya memperkuat transparansi dan akuntabilitas
Transparansi harus menjadi prinsip utama, termasuk melalui publikasi rutin mengenai penggunaan dana, capaian program, serta mekanisme pelaporan yang dapat diakses publik secara luas.

Keterbukaan ini penting untuk memastikan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat luas dan mitra internasional. Selain itu, pentingnya ada pengawasan independent dalam evaluasi program.

2. Perbaikan tata kelola kelembagaan pelaksanaan FOLU Net Sink
Tata kelola kelembagaan perlu diperkuat dengan memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan berdasarkan prinsip profesionalitas, meritokrasi, dan bebas dari konflik kepentingan serta intervensi politik.

Review independen terhadap struktur kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi penting untuk menjaga integritas pengelolaan dana iklim, sebagaimana juga direkomendasikan dalam analisis MADANI terkait perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap pengelolaan program.

Baca: DPN ALUN pertanyakan evaluasi Small Grant FOLU Net Sink Tahap 1-3

Rencana investasi dana RBC Norway harus perlu mengadopsi hierarki aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memprioritaskan upaya mempertahankan hutan alam tersisa dan ketahanan masyarakat ketimbang perluasan hutan tanaman industri.

Rencana investasi kontribusi Norwegia juga perlu mencegah potensi perverse incentives yang mungkin terjadi apabila pemegang izin dan konsesi diberikan kompensasi secara langsung untuk tidak membuka hutan alam di wilayah konsesi mereka.

Selain itu, dalam struktur OMO FOLU Net Sink, perlu keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, karena program kehutanan dan lahan berkaitan dengan Kementerian Pertanian (yang berkaitan dengan perkebunan sawit), ATR/BPN (yang berkaitan dengan non kawasan hutan), dsb.

3. Monitoring dan evaluasi yang berbasis dampak
Optimalisasi skema juga membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada dampak nyata, termasuk melibatkan masyarakat sipil.

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari angka penurunan emisi, tetapi juga dari sejauh mana hutan benar-benar terlindungi, ekosistem pulih secara berkelanjutan, konflik tenurial berkurang, dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat.

“Pendekatan ini penting agar FOLU Net Sink tidak hanya menjadi instrumen penghitungan karbon, tetapi menjadi instrumen transformasi pembangunan berbasis ekologi,” tandas Yosi

4. Kepastian distribusi manfaat yang adil dan tepat sasaran
Distribusi manfaat secara inklusif dengan memastikan masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki akses yang lebih nyata terhadap pendanaan dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan.

“Tanpa keterlibatan aktor lokal, keberlanjutan perlindungan hutan akan sulit dicapai dalam jangka panjang,” pungkasnya.

July 30, 2026