7cloud.asia – Pemerintah Indonesia dan Norwegia, pada Kamis (12/2/2026) secara resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) periode ke-4.
Small Grant merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target emisi nol dari penggunaan hutan dan lahan atau FOLU Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil).
Skema dana FOLU Net Sink ini disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan merupakan kelanjutan dari small grant periode ketiga yang diluncurkan pada Agustus 2025
Hingga tiga periode pelaksanaan, skema FOLU Net Sink telah menyalurkan dana sebesar Rp19,31 miliar kepada 561 kelompok masyarakat, dengan total 31.512 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.
Dilansir di laman resmi Kemenhut, penerima manfaat mencakup berbagai kelompok masyarakat sipil, mulai dari generasi muda, kelompok perhutanan sosial, hingga pegiat konservasi dan pelestarian alam.
Saat menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia Asmund Aukrust, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan tantangan perubahan iklim dan pemanasan global itu nyata.
Baca: Koordinasi kusut halangi pencapaian target FOLU Net Sink
Waktu yang ada pun sangat terbatas untuk melakukan mitigasi, sehingga kerja sama seperti ini harus terus diperkuat.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Asmund Aukrust menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam melibatkan masyarakat dalam aksi iklim. Ia juga mengungkapkan perubahan iklim adalah krisis paling global yang dihadapi.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Karena itu, kemitraan seperti antara Norwegia dan Indonesia menjadi sangat penting.” katanya.
Menteri Asmund Aukrust mengatakan program Small Grant Tahap 4 ini adalah bukti bahwa dukungan harus sampai kepada masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan.
Menuai kritik
Mekanime penyaluran dana untuk program FOLU Net Sink ini dibahas pertemuan daring pada 12–13 Februari antara operator dana lingkungan dan sejumlah agency pendonor.
Pengajuan usulan kegiatan dibuka pada 12-19 Februari 2026 dengan proses pendaftaran yang lebih mudah diakses. Masyarakat dapat mengajukan proposal secara daring melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id, untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca: Tim OMO FOLU Net Sink banyak diisi kader PSI
Kritik datang dari Dewan Pimpinan Nasional Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia atau DPN ALUN yang mempertanyakan dasar klaim keberhasilan skema FOLU Net Sink yang dimulai sejak 2022 hingga periode ke-3
Menurut ALUN, hingga kini indikator keberhasilan ekologis dan sosial belum dipaparkan secara terbuka kepada publik.
“Jika rehabilitasi berjalan efektif sejak 2022, mengapa kerusakan hutan dan bencana ekologis masih terjadi di berbagai daerah. Data KLHK periode 2022–2023 masih menunjukkan angka deforestasi sekitar 130 ribu hektare per tahun,” ujar Muhammad Asykar dari DPW ALUN Lampung
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ALUN, anggaran rehabilitasi hutan tropis dan skema FOLU Net Sink sejak 2022 hingga 2025 disebut telah mencapai kisaran Rp 5,9 triliun. Oleh KLH program ini diklaim berhasil.
Namun evaluasi independen menyeluruh terhadap dampak ekologis, penurunan deforestasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, dan transparansi distribusi dana belum terlihat dipublikasikan secara komprehensif.
Baca: Efektifitas perhutanan sosial dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030
ALUN juga menyorot skema FOLU Net Sink Tahap 4 ini, di mana operator dana menyampaikan bahwa 85 persen dana akan dialokasikan untuk penerima manfaat dan 15 persen sisanya untuk operasional dan tenaga ahli
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Di mana, masyarakat hanya menerima bagian yang sangat kecil dari dana yang harusnya mereka terima.
Sejumlah NGO di luar mitra tahap 1–3 juga menilai pengumuman yang terlalu mepet dan syarat wajib rekam jejak FOLU sebelumnya
“Pemetaan wilayah dan anggaran yang disebut telah ditentukan sebelum seleksi final,” ujarnya.
ALUN menilai pola tersebut perlu diaudit untuk memastikan tidak terjadi praktik diskriminatif atau konflik kepentingan administratif.
ALUN saat ini sedang mendorong petisi Petisi Nasional tentang kejahatan lingkungan dan hak konstitusional rakyat yang antara lain mendesak dilakukannya audit independen terhadap pengelolaan dana FOLU Net Sink.
”Semoga pertengahan tahun ini bisa kita kirim ke PBB yang antara lain mendesak dilakukannya audit lingkungan secara transparan, dan dibentuknya pengadilan lingkungan terhadap perusak lingkungan,” pungkasnya.
Leave a Reply