7cloud.asia – Pada Kamis (12/2/2026), Kementerian Kehutanan atau Kemenhut secara resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) periode ke-4.
Small Grant ini merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target emisi nol dari penggunaan hutan dan lahan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil).
Lead Program MADANI Berkelanjutan, Yosi Amelia mengatakan, Pemerintah Norwegia menyumbang dana sebesar 216 juta dolar atau setara Rp3,5 triliun dalam mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan patut diapresiasi.
Yosi menilai, secara konseptual, skema FOLU Net Sink cukup komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola ekosistem secara lebih luas dengan target implementasi hingga 36 provinsi.
Namun demikian, evaluasi MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi skema FOLU Net Sink tahap 1–3 masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek distribusi pendanaan dan transparansi tata kelola.
MADANI Berkelanjutan melihat bahwa tahap berikutnya dari FOLU Net Sink perlu berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola agar pendanaan benar-benar menghasilkan dampak ekologis dan sosial yang berkelanjutan.
Baca: Transparansi pengelolaan Small Grant FOLU Net Sink Tahap 1-3 masih minim
“Kami merekomendasikan beberapa perbaikan penting dalam pemanfaatan dana RBC Norway tahap-4,” ujar Yosi dalam jawaban tertulis kepada 7cloud.asia.
Berikut rekomendasi MADANI Berkelanjutan agar pemanfaatan RBC Norway dapat lebih optimal:
1. Perlunya memperkuat transparansi dan akuntabilitas
Transparansi harus menjadi prinsip utama, termasuk melalui publikasi rutin mengenai penggunaan dana, capaian program, serta mekanisme pelaporan yang dapat diakses publik secara luas.
Keterbukaan ini penting untuk memastikan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat luas dan mitra internasional. Selain itu, pentingnya ada pengawasan independent dalam evaluasi program.
2. Perbaikan tata kelola kelembagaan pelaksanaan FOLU Net Sink
Tata kelola kelembagaan perlu diperkuat dengan memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan berdasarkan prinsip profesionalitas, meritokrasi, dan bebas dari konflik kepentingan serta intervensi politik.
Review independen terhadap struktur kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi penting untuk menjaga integritas pengelolaan dana iklim, sebagaimana juga direkomendasikan dalam analisis MADANI terkait perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap pengelolaan program.
Baca: DPN ALUN pertanyakan evaluasi Small Grant FOLU Net Sink Tahap 1-3
Rencana investasi dana RBC Norway harus perlu mengadopsi hierarki aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memprioritaskan upaya mempertahankan hutan alam tersisa dan ketahanan masyarakat ketimbang perluasan hutan tanaman industri.
Rencana investasi kontribusi Norwegia juga perlu mencegah potensi perverse incentives yang mungkin terjadi apabila pemegang izin dan konsesi diberikan kompensasi secara langsung untuk tidak membuka hutan alam di wilayah konsesi mereka.
Selain itu, dalam struktur OMO FOLU Net Sink, perlu keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, karena program kehutanan dan lahan berkaitan dengan Kementerian Pertanian (yang berkaitan dengan perkebunan sawit), ATR/BPN (yang berkaitan dengan non kawasan hutan), dsb.
3. Monitoring dan evaluasi yang berbasis dampak
Optimalisasi skema juga membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada dampak nyata, termasuk melibatkan masyarakat sipil.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari angka penurunan emisi, tetapi juga dari sejauh mana hutan benar-benar terlindungi, ekosistem pulih secara berkelanjutan, konflik tenurial berkurang, dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat.
“Pendekatan ini penting agar FOLU Net Sink tidak hanya menjadi instrumen penghitungan karbon, tetapi menjadi instrumen transformasi pembangunan berbasis ekologi,” tandas Yosi
4. Kepastian distribusi manfaat yang adil dan tepat sasaran
Distribusi manfaat secara inklusif dengan memastikan masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki akses yang lebih nyata terhadap pendanaan dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan.
“Tanpa keterlibatan aktor lokal, keberlanjutan perlindungan hutan akan sulit dicapai dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Leave a Reply