7cloud.asia – Kementerian Kehutanan pada Kamis (12/2/2026) secara resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) periode ke-4.
Small Grant ini merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target emisi nol dari penggunaan hutan dan lahan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil).
Kepada 7cloud.asia, Lead Program MADANI Berkelanjutan, Yosi Amelia mengatakan, kontribusi Pemerintah Norwegia sebesar 216 juta dolar atau setara Rp3,5 triliun dalam mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan patut diapresiasi.
Skema ini menunjukkan adanya pengakuan internasional terhadap upaya Indonesia menekan deforestasi sekaligus menjadi langkah penting dalam membangun mekanisme pendanaan iklim nasional.
Secara konseptual, skema FOLU Net Sink cukup komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola ekosistem secara lebih luas dengan target implementasi hingga 36 provinsi.
Namun demikian, evaluasi MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi tahap 1–3 masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek distribusi pendanaan dan transparansi tata kelola.
Baca: DPN ALUN pertanyakan evaluasi Small Grant Folu Net Sink 2030
Menurut Yosi, mekanisme penyaluran dana Results-Based Contribution (RBC) melalui BPDLH belum terdistribusi secara merata antarprovinsi.
“Pendanaan cenderung terserap oleh daerah atau institusi yang memiliki kapasitas administratif untuk mengajukan proposal, sementara wilayah dengan risiko deforestasi tinggi namun kapasitas kelembagaannya terbatas justru berpotensi tertinggal,” ujarnya dalam wawancara tertulis dengan 7cloud.asia, Rabu (18/2/2026)
Pendekatan ini berbeda dengan skema REDD+ berbasis Green Climate Fund yang mendistribusikan manfaat secara lebih merata sebagai insentif nasional atas kontribusi kolektif penurunan emisi.
Selain persoalan distribusi, MADANI Berkelanjutan juga mencatat adanya tantangan serius terkait transparansi dan tata kelola sepanjang siklus program, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga sistem MRV.
Hingga saat ini, ujar Yosi, tidak ada informasi publik secara spesifik ke mana dana disalurkan, siapa yang mengelola program di tingkat operasional, siapa penerima manfaat utama, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hutan.
Bahkan menurut Yosi, Investment Plan yang menjadi dasar arah penggunaan dana juga belum sepenuhnya terbuka dan mudah diakses publik secara rinci.
Baca: Tim OMO FOLU Net Sink banyak diisi kader PSI
MADANI Berkelanjutan juga menyoroti terkait dengan ketimpangan pendanaan dari FOLU Net Sink berdasarkan rencana investasi RBC Norwegia.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pengawasan independen terhadap penggunaan dana publik internasional tersebut.
Padahal, transparansi merupakan elemen kunci dalam skema pendanaan berbasis hasil, karena kredibilitas capaian emisi sangat bergantung pada kepercayaan publik dan kemampuan untuk memastikan bahwa pendanaan benar-benar berkontribusi pada perlindungan hutan di lapangan.
Yosi menegaskan, minimnya keterbukaan dalam proses perencanaan dan implementasi juga berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas berbasis dampak.
Tanpa informasi yang jelas mengenai alokasi dan hasil program, sulit untuk menilai apakah intervensi yang didanai benar-benar menurunkan risiko deforestasi secara permanen atau hanya menghasilkan capaian administratif.
“Situasi ini berpotensi melemahkan legitimasi program, baik di tingkat domestik maupun internasional,” ujar Yosi mengingatkan.
Baca: Pemulihan lahan gambut dukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030
Leave a Reply