ruangkota

Tag: g20

  • Pertemuan G20 Gagal Capai Kesepakatan Pangkas Bahan Bakar Fosil Meski Krisis Iklim di Depan Mata

    Pertemuan G20 Gagal Capai Kesepakatan Pangkas Bahan Bakar Fosil Meski Krisis Iklim di Depan Mata

    7cloud.asia – Pertemuan negara-negara ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di India pada Sabtu (22/7/2023) gagal mencapai konsensus untuk menghentikan secara bertahap penggunaan bahan bakar fosil karena keberatan dari beberapa negara produsen.

    Para ilmuwan dan juru kampanye jengkel oleh tindakan badan-badan internasional seperti G20 yang lamban dalam bertindak untuk mengekang pemanasan global.

    Bahkan, ketika cuaca ekstrem dari China hingga Amerika Serikat (AS) menggarisbawahi krisis iklim yang dihadapi dunia, G20 tak kunjung mencapai kesepakatan.

    Para pejabat energi G20 sedianya akan mengeluarkan komunike bersama pada akhir pertemuan empat hari mereka di Bambolin, sebuah kota di negara bagian pantai Goa, India.

    Baca: Gelombang panas landa sebagian besar wilayah Eropa

    Namun hal itu dibatalkan karena ketidaksepakatan termasuk rencana meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi tiga kali lipat pada 2030.

    Bagian yang mendorong negara-negara maju untuk mencapai tujuan bersama dalam menggalang dana sebesar 100 miliar dolar AS per tahun untuk tindakan iklim di negara-negara berkembang dari 2020-2025.

    Pertemuan G20 juga gagal mencapai kesepakatan tentang perang di Ukraina, yang efeknya telah dirasakan banyak negara di dunia.

    Baca: Jokowi bilang dunia butuh langkah nyata hadapi krisis iklim

    Penggunaan bahan bakar fosil menjadi pusat perdebatan dalam diskusi sepanjang hari, tetapi pejabat G20 yang hadir gagal mencapai konsensus tentang pembatasan penggunaan “tanpa penangkalan” (unabated), menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Unabated artinya penggunaan bahan bakar fosil tanpa langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang menjadi penyebab naiknya suhu atmosfer Bumi, pemicu krisis iklim.

    VOA Indonesia mengutip Reuters pada Jumat (21/7/2023) menulis draft yang berbunyi: “Pentingnya melakukan upaya untuk menghentikan bahan bakar fosil secara bertahap, sejalan dengan keadaan nasional yang berbeda, telah ditekankan.”

    Baca: Dunia sedang kembangkan mobil hidrogen untuk gantikan bahan bakar fosil

    Namun, pernyataan bersama itu tidak rilis dan digantikan dengan pernyataan ketua pada Sabtu (22/7/2023) malam, yang mencatat bahwa “Pihak lain memiliki pandangan berbeda tentang masalah tersebut bahwa teknologi pengurangan dan penghapusan akan mengatasi keprihatinan semacam itu.”

    Menteri Kelistrikan India R.K. Singh, dalam jumpa pers setelah konferensi G20 itu berakhir, mengatakan beberapa negara ingin menggunakan metode penangkapan karbon daripada pengurangan bertahap bahan bakar fosil.

    Dia tidak menyebutkan nama negara. Namun, produsen bahan bakar fosil utama Arab Saudi, Rusia, China, Afrika Selatan, dan Indonesia semuanya diketahui menentang tujuan peningkatan kapasitas energi terbarukan sebesar tiga kali lipat pada dekade ini.

    Baca: Dua alasan untuk segera beralih ke mobil listrik

    Sumber: VOA Indonesia

  • Penerapan Pajak Karbon di India, Preseden Bagus untuk Negara-negara G20

    Penerapan Pajak Karbon di India, Preseden Bagus untuk Negara-negara G20

    7cloud.asia – G20 adalah forum internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, yang mewakili negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

    Secara kolektif, anggota G20 bertanggung jawab atas 80% emisi karbon global. Namun, hanya sedikit negara G20 yang telah menerapkan pajak karbon dan bahkan negara-negara tersebut memilih pajak yang relatif rendah.

    Pada tahun 2019, Kanada mengenakan pajak karbon sebesar 20 dolar AS (USD)  per ton emisi CO2, sedangkan Prancis dan Swedia masing-masing mengenakan pajak sebesar 133 USD dan 124 USD per ton emisi CO2.

    Negara-negara G20 lainnya, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Rusia, dan Australia, belum menerapkan pajak karbon.

    Salah satu negara G20 yang sukses menerapkan pajak karbon adalah India. Bahkan India bisa disebut sebagai contoh bagi negara G20  lainnya.

    Baca: Pertemuan G20 gagal sepakati pengurangan emisi karbon

    Dilansir earth.org, India merupakan penghasil emisi karbon terbesar ketiga setelah China dan Amerika Serikat.

    Emisi karbon di negara ini diproyeksikan meningkat sebesar 50% pada tahun 2030, terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan listrik dan transportasi.

    Oleh karena itu, upaya dan kontribusi India dalam mengurangi emisi karbon global merupakan langkah penting dalam memerangi pemanasan global.

    India telah menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif untuk mengurangi emisi karbon, seperti Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim, Misi Tenaga Surya Nasional, dan Dana Energi Bersih.

    Namun, kebijakan dan inisiatif ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi target India dalam mengurangi intensitas karbon dalam PDB sebesar 33-35% pada tahun 2030.

    Baca: Peran pajak karbon dalam menahan laju perubahan iklim

    Oleh karena itu, penerapan pajak karbon dapat memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.

    Selain itu, dengan menerapkan pajak karbon, negara ini memiliki peluang unik untuk memberikan contoh bagi negara-negara G20 lainnya.

    Tarif pajak karbon India saat ini termasuk yang terendah di dunia, yaitu hanya USD1,6 atau sekitar Rp240.000 per ton emisi CO2.

    Dengan menaikkan tarif pajak ini, India tidak hanya dapat mengurangi emisi karbonnya tetapi juga menjadi contoh bagi negara-negara G20 lainnya.

    Pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini, yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan.

    Baca: Mengapa pajak karbon perlu meski telah ada bursa karbon

    Tidak hanya menghasilkan dorongan ekonomi tetapi juga dapat digunakan untuk mendanai langkah-langkah mitigasi iklim, seperti energi terbarukan, transportasi umum, dan efisiensi energi.

    Tantangan dalam Penerapan Pajak Karbon di India
    Penerapan pajak karbon merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.

    Namun, hal ini bukannya tanpa tantangan, terutama di negara-negara berkembang seperti India.

    Salah satu kendala utama penerapan pajak karbon di India adalah potensi dampaknya terhadap perekonomian.

    Hal ini karena India masih merupakan negara berkembang, dan kebijakan apa pun yang berdampak pada perekonomian harus diterapkan dengan hati-hati.

    Baca: Indonesia masih kaji penerapan pajak karbon

    Pajak karbon akan meningkatkan biaya produksi bagi industri, yang dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

    Selain itu, India sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, yang akan terkena dampak langsung dari pajak karbon. Tantangan lainnya adalah kurangnya data akurat mengenai emisi karbon di India.

    Perekonomian India sangat terfragmentasi, dengan banyaknya usaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau keahlian untuk mengukur emisi mereka secara akurat.

    Hal ini mempersulit perancangan pajak karbon yang efektif dan adil. Selain itu juga ada masalah distribusi pendapatan.

    Jika pajak karbon diterapkan, pendapatan yang dihasilkan perlu didistribusikan secara adil. Hal ini sangat penting terutama di negara berkembang seperti India, yang mempunyai kesenjangan kekayaan yang signifikan.

    Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendanai langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau dapat digunakan untuk menyediakan program kesejahteraan sosial.

    Sumber: earth.org

     

  • Brasil Desak Negara-negara G20 Ambil Tindakan untuk Tekan Pemanasan Global

    7cloud.asia – Presiden Brasil membuka hari kedua pertemuan 20 negara ekonomi terbesar dunia atau G20 pada Selasa (19/11/2024), dengan mendesakkan tindakan lebih nyata untuk memperlambat pemanasan global.

    Brasil menjadi tuan rumah pertemuan G20 tahun ini, yang puncaknya diselenggarakan pada 19-20 November.

    Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan bahwa negara-negara maju yang tergabung dalam G20 harus mempercepat inisiatif mereka untuk mengurangi emisi yang memicu pemanasan global.

    Seruan itu disampaikan sehari setelah perwakilan dari negara-negara G20 mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesakkan sebuah pakta untuk memberantas kelaparan,

    Negara-negara G20 juga menyerukan lebih banyak bantuan ke Gaza, dan mengakhiri perang di Ukraina serta sejumlah tujuan lain.

    Baca: Pertemuan G20 2023 tak hasilkan kesepakatan soal bahan bakar fosil

    Pernyataan bersama G20 ini dibuat di tengah ketidakpastian global yang membayangi berkuasanya kembali presiden terpilih AS, Donald Trump.

    Presiden Brasil, yang menjadi tuan rumah pertemuan dua hari itu, membuka sesi pada Selasa dengan fokus pada tantangan-tantangan lingkungan.

    Dia mengatakan bahwa negara-negara maju harus mempertimbangkan memajukan target emisi mereka, yang sebelumnya akan dicapai pada 2050 menjadi 2040 atau 2045.

    “Negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen dampak emisi gas rumah kaca. Meskipun kita tidak melangkah dalam kecepatan yang sama, kita semua bisa mengambil satu langkah ke depan bersama,” kata Lula.

    Baca: Gelombang panas makin ganas, dipicu perubahan iklim?

    Sebagai tambahan dari sumbangan sebesar 325 juta dolar untuk dana teknologi bersih Bank Dunia, Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan serangkaian inisiatif yang berkaitan dengan iklim dan pembangunan.

    Namun banyak dari inisiatif itu yang membutuhkan dukungan dari Trump, yang menentang proyek-proyek semacam itu dan menyebut krisis iklim sebagai sebuah “berita bohong”.

    Biden juga mendesak masing-masing negara anggota G20 berkomitmen sebesar 2 miliar dolar untuk membiayai Dana Pandemi yang didirikan pada 2022.

    Biden telah berjanji bahwa AS akan menyediakan dana hingga 667 juta dolar hingga 2026, tetapi itu akan membutuhkan persetujuan Kongres.

  • COP 29: Pegiat Lingkungan Tanggapi Positif Pernyataan Kelompok G20 Soal Aksi Iklim

    COP 29: Pegiat Lingkungan Tanggapi Positif Pernyataan Kelompok G20 Soal Aksi Iklim

    7cloud.asia – Para pegiat lingkungan yang hadir di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 menanggapi positif pernyataan kelompok G20 yang menyerukan langkah nyata untuk menanggulangi pemanasan global.

    Saat ini negosiasi-negosiasi terkait aksi iklim pun pendanaan iklim di COP 29 sudah memasuki tahap-tehap akhir.

    World Resources Institute (WRI) menyambut gembira sikap G20 yang mendukung platform negara, yang bertujuan mengatasi penyaluran pendanaan iklim yang terfragmentasi,

    Demikian juga dengan sikap G20 untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk proyek-proyek berdampak tinggi juga mendapat apresiasi.

    Komitmen baru G20 untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan dan adil serta mengurangi keterbuangan dan pemborosan pangan menunjukkan bahwa negara-negara memprioritaskan isu-isu ini sebagai bagian integral dari aksi iklim

    Hal ini mengingat adanya keterkaitan sistem pangan yang luas dengan aksi iklim global.

    Baca: Brasil serukan negara-negara G20 lebih nyata lakukan aksi iklim

    Ani Dasgupta, Presiden dan CEO WRI mengatakan bahwa KTT G20 telah menegaskan kembali bahwa aksi iklim yang adil dan setara harus tetap menjadi pusat agenda global.

    “Para negosiator di Baku harus membangun itu berdasar KTT G20, dan bersatu di belakang tujuan pendanaan iklim baru yang kuat,” ujarnya.

    Dasgupta juga mengatakan, terpilihnya kembali Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat baru-baru ini, diperkirakan akan membayangi KTT G20.

    Namun dia mendesak, para pemimpin G20 tetap teguh pada dedikasi mereka, untuk bekerja sama dalam beberapa isu paling mendesak di dunia, termasuk reformasi keuangan, kemiskinan, kelaparan, dan energi bersih.

    “Meskipun mengirimkan sinyal positif tentang transisi energi dan kebutuhan untuk meningkatkan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi, sangat disayangkan bahwa G20 gagal menegaskan kembali komitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil, yang disetujui semua negara di COP28 di Dubai,” ujar dia.

    Baca: KTT G20 tahun lalu gagal capai kesepakatan soal bahan bakar fosil

    Dasgupta menambahkan, pada intinya, pendanaan iklim adalah persoalan keadilan. Para pemimpin mengakui, bahwa ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara, merupakan akar dari sebagian besar tantangan global dan harus ditangani.

    Dia menambahkan, para negara-negara G20 harus menyadari perlunya meningkatkan pendanaan iklim dengan cepat dan mencapai tujuan baru di Baku, dan mereka menekankan bahwa kolaborasi internasional adalah kunci untuk melakukannya.

    Para pemimpin G20, ujarnya, menyerukan agar bank pembangunan multilateral menjadi lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif.

    ”Langkah maju penting lainnya adalah dukungan untuk pajak kekayaan, yang dapat meningkatkan sumber daya secara signifikan untuk membantu negara-negara berkembang mengekang emisi dan mengurangi dampak perubahan iklim,” imbuhnya.

  • KTT G20 Sepakat Mendukung Pendanaan Iklim Tapi Gagal Batasi Bahan Bakar Fosil

    7cloud.asia – Pemimpin negara-negara G20 sepakat untuk meningkatkan multilateralisme dan meningkatkan pendanaan iklim “dari miliaran menjadi triliunan dolar” dalam pertemuan di Brasil.

    Namun, negara-negara G20 gagal secara eksplisit menangani bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global.

    Para pemimpin negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia atau G20 bertemu di Museum Seni Modern Rio de Janeiro, Brasil.

    Pertemuan dua hari G20 tersebut membahas berbagai agenda mulai dari konflik yang sedang berlangsung hingga perubahan iklim, pengentasan kemiskinan dan kebijakan perpajakan.

    Pada saat bersamaan, sedang digelar Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Deklarasi akhir G20 yang dikeluarkan pada hari Selasa (19/11/202) menyatakan bahwa negara-negara “menyambut baik dan sepenuhnya mendukung hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB di Dubai (COP 28) yang ambisius dan seimbang (COP28), khususnya Konsensus UEA,” tanpa secara eksplisit membahas janji yang dibuat pada KTT iklim PBB. tahun lalu untuk “beralih” dari bahan bakar fosil.

    Baca: Brasil desak Negara-negara G20 turunkan laju pemanasan global

    Mereka menjanjikan “komitmen yang kuat terhadap multilateralisme,” khususnya yang berkaitan dengan kemajuan yang dicapai dalam Perjanjian Paris, yang mana Presiden terpilih AS Donald Trump telah berjanji untuk meninggalkannya lagi.

    Negara-negara G20 bertanggung jawab besar atas pemanasan global, menyumbang sekitar 85 persen perekonomian dunia dan lebih dari tiga perempat emisi pemanasan iklim.

    Pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik dan pemanas merupakan sumber emisi gas rumah kaca global terbesar dan penyebab utama pemanasan global karena memerangkap panas di atmosfer dan meningkatkan suhu permukaan bumi.

    Pada tahun 2022, negara-negara G20 memberikan subsidi bahan bakar fosil senilai 1,1 triliun dolar, yang sejauh ini merupakan jumlah tertinggi dalam satu dekade terakhir.

    Sebagian besar negara-negara tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari krisis harga energi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Perkiraan awal pada tahun 2023 menunjukkan bahwa G20 menyediakan 945 miliar dolar untuk mendukung pembangkit listrik tenaga batu bara, gas, minyak, dan fosil.

    Menurut BloombergNEF, angka ini mengalami penurunan sebesar 19 persen dibandingkan tahun lalu, namun masih “jauh di atas” tingkat historis,

    Baca: Pertemuan G20 pada 2023 juga gagal sepakati pemangkasan bahan bakar fosil

    Badan Energi Internasional (IEA) telah mendesak negara-negara di dunia untuk menghentikan proyek ladang gas dan minyak baru, dengan alasan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga skenario emisi net-zero yang kompatibel dengan 1,5C tetap berjalan.

    Berbicara kepada para pemimpin di Rio pada hari Selasa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan target pengurangan emisi baru yang diumumkan pekan lalu di Baku oleh Brasil dan Inggris – dua negara G20 – “memulai kita dengan baik.”

    Namun, ia menambahkan “semua negara di dunia harus berbuat lebih banyak.”

    Guterres menekankan, rencana baru setiap negara harus selaras dengan 1,5 C – dengan target pengurangan emisi absolut yang jelas untuk tahun 2030 dan 2035. Mencakup seluruh perekonomian, semua sektor, dan semua gas rumah kaca.

    Semua negara di dunia diminta berkontribusi pada tujuan global yang disepakati pada COP28 untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan, melipatgandakan efisiensi energi, dan menghentikan deforestasi – semuanya pada tahun 2030.

    ”Dan menyelaraskan rencana produksi dan konsumsi bahan bakar fosil dengan 1,5 derajat,” kata Guterres.

  • COP 29: Kegagalan KTT G20 Soal Bahan Bakar Fosil Picu Kekecewaan

    COP 29: Kegagalan KTT G20 Soal Bahan Bakar Fosil Picu Kekecewaan

    7cloud.asia – Kegagalan KTT G20 untuk memasukkan referensi langsung ke bahan bakar fosil membuat marah banyak pemimpin perundingan yang hadir Konferensi Iklim PBB atau COP 29.

    Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 29 selama dua minggu, yang berlangsung di negara petrostate Azerbaijan, akan berakhir pada hari Jumat (22/11/2024).

    “[COP 29] adalah proses yang cukup rapuh,” kata salah satu negosiator G7 di Baku pada hari Selasa (19/11/2024) seperti dilaporkan Financial Times.

    Dia menambahkan bahwa tidak adanya pernyataan eksplisit dari G20 terkait penggunaan bahan bakar fosil berarti “kemiringan kenaikan yang baru saja terjadi minggu ini akan lebih curam.”

    Seperti diberitakan, KTT G20 mengirimkan sinyal positif mengenai pendanaan iklim, yang merupakan inti dari negosiasi COP 29 yang sedang berlangsung.

    Namun, pemimpin negara-negara G20 dalam pertemuan di Rio De Janerio, Brasil gagal melahirkan kesepakatan terkait bahan bakar fosil.

     

    Baca: KTT G20 gagal batasi penggunaan bahan bakar fosil

    “Kami menantikan hasil Tujuan Kuantifikasi Kolektif Baru (NCQG) yang sukses di Baku,” kata perjanjian akhir tersebut, mengulangi pernyataan tentang perlunya “triliunan” dolar untuk pendanaan iklim global.

    Laporan terbaru Stern-Songwe memperingatkan bahwa pada tahun 2035, negara-negara berkembang, kecuali China, akan membutuhkan 1,3 triliun dolar per tahun untuk pendanaan iklim.

    Hal ini berarti, dibutuhkan peningkatan investasi sektor swasta – yang dapat dihasilkan oleh kredit karbon berintegritas tinggi.

    Para pemimpin negara-negara G20 juga mengatakan bahwa mereka mendukung Presidensi COP 29 dan “berkomitmen untuk keberhasilan negosiasi di Baku.”

    Ketua iklim PBB Simon Stiell, mengirimkan pesan yang jelas kepada para perunding mereka di COP 29, yakni “jangan tinggalkan Baku tanpa tujuan keuangan baru yang berhasil.”

    Baca: Brasil desak G20 ambil tindakan nyata atasi pemanasan global

    Stiell pekan lalu mengatakan para pemimpin G20 harus setuju untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan oleh kelompok termiskin di dunia untuk mengatasi krisis iklim atau menghadapi “pembantaian ekonomi.”

    Namun kegagalan KTT G20 terkait bahan bakar fosil dikhawatirkan akan mengancam pencapaian Perjanjian Paris. Ambang batas kritis 1,5°C ditetapkan pada KTT iklim COP21 tahun 2015.

    Di mana, 196 pihak menandatangani Perjanjian Paris yang mengikat secara hukum, untuk terus membatasi pemanasan global hingga di bawah 1,5°C atau “jauh di bawah 2°C” di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini.

    Para ahli memperingatkan, jika titik kritis ini dilanggar di luar batas ini, akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan

    Kondisi ini selanjutnya berpotensi tidak dapat diubah lagi bagi beberapa sistem penting bumi yang mendukung kelestarian planet ini.

    Dalam perjanjian tersebut, para pemimpin G20 mengatakan mereka “mendukung penerapan” target stok untuk meningkatkan energi terbarukan sebanyak tiga kali lipat dan meningkatkan tingkat peningkatan efisiensi energi sebanyak dua kali lipat pada tahun 2030.

  • Trump Boikot KTT G20 di Afsel Karena Bela Petani Kulit Putih

    Trump Boikot KTT G20 di Afsel Karena Bela Petani Kulit Putih

    7cloud.asia – Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah pernyataan pada Jumat (7/11/2025) memastikan Amerika Serikat tidak akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pada akhir November seraya menyinggung isu soal petani.

    Trump kembali menuding bahwa Afrika Selatan (Afsel) sebagai tuan rumah KTT G20 telah memperlakukan petani kulit putih secara tidak adil.

    Pada September, Trump mengatakan ia tidak akan menghadiri KTT G20 atau pertemuan kelompok 20 negara ekonomi utama dunia itu dan akan mengirim Wakil Presiden JD Vance sebagai penggantinya.

    Namun, pada Jumat, Trump menulis di media sosialnya bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim wakilnya selama Afsel terus melakukan “pelanggaran hak asasi manusia.”

    “Sungguh memalukan bahwa G20 akan diselenggarakan di Afrika Selatan. Orang-orang Afrikaner (keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) sedang dibunuh dan disembelih, sementara tanah dan lahan pertanian mereka dirampas secara ilegal,” katanya.

    Afsel, yang tahun ini menjadi negara Afrika pertama yang memegang presidensi G20, akan menjadi tuan rumah KTT selama dua hari mulai 22 November di Johannesburg.

    Trump dijadwalkan memimpin KTT G20 tahun depan di resor golf miliknya di Miami, Florida. Dia mengaku menantikan kesempatan itu untuk memamerkan “keberhasilan luar biasa” pemerintahannya kepada dunia.

    Sumber: Kyodo-OANA

  • Greenpeace: Negara-negara G20 Tak Cukup Ambisius untuk Menahan Laju Krisis Iklim

    Greenpeace: Negara-negara G20 Tak Cukup Ambisius untuk Menahan Laju Krisis Iklim

    7cloud.asia – Greenpeace International meluncurkan laporan yang mengungkap bahwa komitmen negara-negara G20 tak cukup ambisius untuk menahan laju krisis iklim.

    Laporan bertajuk “2035 Climate Ambition Gap” ini diluncurkan di awal pekan kedua gelaran COP 30 di Belém, Brasil, bertepatan dengan momen satu dekade setelah penandatanganan Perjanjian Paris 2015.

    Laporan ini merupakan bagian dari tuntutan Greenpeace agar negara-negara menyepakati Rencana Respons Global (Global Response Plan) untuk memastikan target 1,5℃ tetap dalam jangkauan.

    Berdasarkan analisis Greenpeace terhadap dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) negara-negara G20, pengurangan emisi kelompok ini secara keseluruhan hanya 23-29 persen pada 2035, dibandingkan dengan emisi tahun 2019. 

    Baca: Emisi global akan turun 12 persen pada 2035

    Pakar Politik Iklim Greenpeace International, Tracy Carty, menilai ada yang salah ketika negara-negara G20–yang bertanggung jawab atas 80 persen emisi global–menjalankan ambisi iklim yang amat lemah.

    ”Dengan menguasai 85 persen ekonomi global, keputusan negara-negara G20 bisa mempengaruhi perdagangan, investasi, dan teknologi di seluruh dunia. Pilihan-pilihan mereka bisa mencapai atau mematahkan target 1,5℃.” ujarnya.

    Tracy menambahkan, negara-negara G20 punya tanggung jawab historis terhadap emisi karbon, serta kemampuan lebih untuk beraksi. Mereka seharusnya menjadi yang terdepan demi mencapai target pengurangan emisi sebesar 60 persen yang kita butuhkan secara global.

    ”Tapi secara akumulatif, negara-negara maju di G20 hanya akan memangkas emisi sebesar 51-57 persen pada 2035. Ketika mereka sebenarnya diharapkan untuk memimpin, ini jelas sebuah kegagalan,” imbuhnya

    Lantas bagaimana dengan Indonesia? Dari analisis terhadap NDC ini, emisi Indonesia tercatat justru meningkat sebesar 9,8-30 persen pada 2035, dibandingkan data emisi 2019.

    Baca: Emisi global 2024 jauh melampaui batas Perjanjian Paris

    Di antara negara-negara berkembang yang tergabung dalam G20, pengurangan emisi Indonesia tertinggal dibanding Brasil, Afrika Selatan, dan Mexico. 

    Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan, dari hasil analisis terhadap NDC Indonesia, janji Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat terkesan jadi omon-omon saja.

    ”Belum lagi kalau kita mencermati berbagai kebijakan forest and land use (FOLU) dan sektor energi di dalam negeri, yang kontradiktif dengan target pengurangan emisi,” cetusnya.

    Dia mengingatkan, makin lama Indonesia menurunkan emisinya, makin lama Indonesia terjebak di industri ekstraktif dan berbasis lahan—yang merusak keanekaragaman hayati serta meminggirkan hak-hak masyarakat.

    ”Aksi iklim yang progresif dan berbasis hak harus menjadi arah kebijakan ke depan,” tandas Arie Rompas.