ruangkota

Tag: iklim

  • Bumi Butuh Aksi Nyatamu, Sudahkah Kamu Terlibat dalam Gerakan Iklim?

    Bumi Butuh Aksi Nyatamu, Sudahkah Kamu Terlibat dalam Gerakan Iklim?

    7cloud.asia – Kamu mungkin mulai tertarik untuk terlibat dalam gerakan ikllim dan bertanya bagaimana caranya bergabung dengan gerakan ini?

    Berikut kiat yang diberikan earth.org untuk bisa bergabung dalam gerakan iklim guna bersama-sama mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya bagi lingkungan. 

    Selain melakukan langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari, earth.org menyarankan kamu untuk bergerak bersama-sama agar gerakan iklim ini bisa menimbulkan impact yang lebih besar. 

    Gerakan iklim di tingkat pribadi antara lain dapat diwujudkan dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari-hari.

    Baca: Greta Thunberg berjuang untuk lingkungan sejak umur 8 tahun

    Langkah ini bisa dilakukan dengan mengembangkan tindakan pribadi dengan perubahan perilaku kecil seperti hemat energi, cerdas mengonsumsi, mengurangi sampah dan lain sebagainya. 

    “Walaupun bermanfaat, gerakan iklim seperti ini tidak akan membawa kita ke tujuan dari gerakan iklim yang sebenarnya,” demikian tulis earth.org di laman resminya. 

    Untuk itu kamu disarankan untuk bergabung dengan komunitas gerakan iklim di lingkungan tempat tinggal kamu.

    Cara ini dinilai menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran pentingnya gerakan iklim kepada orang-orang di sekitar kamu. 

    Baca: Nicholas Saputra mengubah pola konsumsinya demi lingkungan

    Earth.org menjelaskan manfaat bergabung dengan komunitas yang lebih besar, yaitu:
    Pertama, ini memungkinkan kamu  membangun ratusan koneksi sekaligus.
    Kedua, sekelompok orang yang bekerja bersama dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada individu.

    Jika kamu belum melakukannya, kamu bisa bergabung dengan eath.org guna mewujudkan misi mereka mendorong satu miliar aktivis iklim.

    Jika kamu masih muda, mintalah orang tua untuk mengambil tindakan dengan mendaftarkan seluruh keluarga sebagai anggota Keluarga.

    “Kami membutuhkan satu miliar aktivis untuk memutar kapal ini,” tulis earth.org

    Baca: Aksi keren anak muda Bandung demi lingkungan

    Tingkat Profesional

    Kamu juga bisa terlibat dalam gerakan iklim di tempat kerja. Caranya dengan bertahan di jalur karir kamu tetapi pertimbangkan untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatanmu ke organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan yang bermakna dan berdampak.

    Kamu juga bisa mengajak atasan kamu jika perusahaan atau organisasi tempat kamu bekerja tidak memiliki kebijakan untuk mengurangi emisi guna mencegah kerusakan lingkungan.

    “Minta atasan untuk mendukung EO dengan membawa seluruh tim bergabung dengan keanggotaan perusahaan EO – dan mengambil tindakan bersama gerakan iklim,” demikian tulis earth.org

    Baca: Aktivisme perempuan dalam gerakan iklim global

    Di tataran yang lebih luas atau politik, kamu bisa menggunakan hak pilih kamu dengan memilih politikus yang peduli lingkungan.

    Kamu juga bisa mengekspresikan perasaan kamu dan menyuarakan pentingnya gerakan iklim menjadi gerakan bersama.

    Berikut cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat gerakan iklim menjadi lebih masif:
    1. Bergabunglah dengan organisasi yang mengorganisir aksi dan protes iklim secara lokal, baik di kota, kabupaten, atau bahkan di sekolah Anda.
    2. Pilih (jika Anda bisa) untuk politisi yang akan memperjuangkan aksi iklim yang efektif oleh pemerintah.
    3. Pilih partai atau organisasi yang mendukung reformasi diri dan adopsi ‘Menteri Masa Depan’ ke dalam pemerintahan.

    Baca: Gerakan iklim ala DemiBumi 

  • Agar Perdagangan Karbon Tak Sekadar Pencitraan atau Greenwashing

    Agar Perdagangan Karbon Tak Sekadar Pencitraan atau Greenwashing

     

    7cloud.asia – Giorgio Budi Indrarto, Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, memaparkan bahwa ada tujuh poin yang harus diperhatikan agar perdagangan karbon tidak menjadi praktik pencitraan atau greenwashing.

    Pertama, dalam menerapkan perdagangan karbon, semua negara termasuk Indonesia, harus meningkatkan ambisi kontribusi nasionalnya (NDC) agar selaras dengan upaya menuju 1,5 derajat Celcius.

    “Karena itu perdagangan karbon harus diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan dalam negeri di seluruh sektor dengan komitmen iklim tersebut,” ujar Budi Indarto dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Selasa (26/9/2023).

    Kedua, terkait perdagangan karbon ini perlu ada penetapan batas atas emisi GRK yang ketat dan transparan. Saat ini, ujarnya, baru PLTU yang dikenai batas atas emisi.

    Baca: Bursa karbon Indonesia resmi diluncurkan

    Penetapan kewajiban pengurangan emisi GRK kepada Pelaku Usaha di sektor kehutanan juga perlu dipertegas karena Pelaku Usaha menguasai hutan dan lahan dalam jumlah besar.

    “Ketiga, offset harus dibatasi hanya untuk emisi residual, yaitu emisi yang masih tersisa setelah pencemar melakukan aksi penurunan emisi GRK secara optimal,” imbuhnya. 

    Tanpa pembatasan ini, ujarnya, skema offset justru berisiko menjadi insentif yang sesat jalan, yang dapat menghambat pelaksanaan aksi mitigasi yang ambisius.

    Keempat, aturan perdagangan karbon perlu memastikan integritas sosial dan lingkungan, termasuk nilai tambah (additionality), keterandalan (reliability), dan kelestarian (permanence).

    Indarto juga menyarankan pemerintah untuk Mengompensasi emisi di sektor energi dengan kredit offset dari sektor hutan dan lahan perlu dihindari karena berbagai masalah terkait integritas yang belum terselesaikan.

    Baca: Madani ingatkan bursa karbon bisa buka jurang ketidakadilan

    “Pengaturan kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang diserahkan pada berbagai standar nasional dan internasional yang ada juga perlu diperjelas,” tambah Giorgio Budi Indarto.

    Kerangka aturan perdagangan karbon kehutanan juga harus mendorong kebijakan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan hutan dan lahan yang jadi penghambat utama partisipasi masyarakat.

    Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan lokal, mempercepat realisasi perhutanan sosial dan reforma agraria sejati.

    Indarto juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan hutan untuk masyarakat tak bertanah ketika terjadi konflik dengan perusahaan.

    Pemerintah juga perlu mengembangkan standar publik untuk mengembangkan aset karbon yang absah secara ilmiah dan dapat diakses cuma-cuma oleh komunitas penjaga hutan.

    Baca: Akankah perdagangan karbon dorong perusahaan laksanakan ekonomi hijau

    Kepastian transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan rantai perdagangan karbon juga penting dan bisa dimulai dari penyusunan peta jalan perdagangan karbon, perizinan proyek karbon, pengalokasian batas atas emisi, hingga penyelenggaraan bursa karbon itu sendiri.

    “Termasuk dengan mencegah praktik-praktik yang mengarah pada spekulasi dan manipulasi pasar karbon, serta potensi konflik kepentingan regulator atau para pihak terkait lainnya,” tandasnya

    Terakhir, mengingat hutan dan ekosistem itu sendiri sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, membangun ketahanan atau resiliensi ekosistem dan masyarakat menjadi sangat penting.

    Untuk itu, Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen untuk mencapai target NDC dan mengendalikan emisi GRK perlu memastikan pendanaan yang memadai untuk adaptasi perubahan iklim yang efektif dan berkeadilan.

    Tanpa pemenuhan berbagai prakondisi dan persyaratan di atas, akan sangat sulit bagi perdagangan karbon untuk menjadi bagian dari perwujudan keadilan iklim.

    Baca: Seperti ini cara perdagangan karbon turunkan emisi

    Indarto menegaskan, keadilan iklim adalah prinsip penting di tengah ketidakadilan lingkungan dan ekologis.

    Pola ketidakadilan iklim itu dapat dikenali dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh ekstraksi, perusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati, pengabaian hak asasi manusia, serta melepaskan emisi gas rumah kaca.

    Dampaknya adalah ketidakadilan, ketidakmerataan, kemiskinan, dan menurunnya kemampuan warga untuk bertahan dan kehilangan sumber penghidupan serta ruang hidup yang sehat.

    Bentuk dan pola ketidakadilan iklim ini pada akhirnya menurunkan kemampuan lingkungan dan masyarakat untuk dapat bertahan dan mengatasi dampak krisis iklim.

    Dengan demikian, semua upaya intervensi mitigasi maupun adaptasi krisis iklim harus mengadopsi azas keadilan sebagai prinsip aplikatif utama, termasuk implementasi dan tata kelola Bursa Karbon.

  • BMKG: Indonesia Memiliki Teknologi yang Baik Atasi Krisis Air  

    BMKG: Indonesia Memiliki Teknologi yang Baik Atasi Krisis Air  

    7cloud.asia – Krisis air kini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia akibat perubahan iklim. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik dalam mengatasi krisis air tersebut.

    Penjelasan ini disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

    “Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat menutup kesenjangan kapasitas dan ketangguhan dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim,” jelasnya dikutip Antaranews.

    Selanjutnya Dwikorita menjelaskan dengan teknologi yang mumpuni, maka informasi dan data cuaca dan iklim dapat dipublikasikan ke masyarakat.

    Hal ini untuk melakukan berbagai langkah pencegahan, mitigasi ataupun pengurangan risiko bencana, sebelum bencana terjadi.  

    Menurutnya saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas sosial-ekonomi dan teknologi.  

    Kondisi  ini berimbas pada ketangguhan suatu negara dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, terutama terkait dampak terhadap ketersediaan air, pangan dan energi.

    Berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), 60 persen kerugian bencana di negara maju terjadi akibat perubahan iklim.

    Namun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1 persen.

    Sementara negara berkembang, tujuh persen kerugian bencana bisa menyebabkan dampak hingga 5-30 persen terhadap PDB.

    Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 persen dari bencana dapat berdampak hingga 50 persen terhadap PDB. Bagi beberapa negara, bahkan bisa berdampak hingga 100 persen terhadap PDB.

    Dengan kondisi ini, lanjut Dwikorita, akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.

    “Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, dan miskin persoalan ini dampaknya bisa sangat besar,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Dwikorita menegaskan bahwa World Water Forum(WWF) yang akan dilangsungkan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang dapat menjadi momentum kolaborasi.

    Hal ini untuk menutup kesenjangan antar bangsa, untuk lebih dini dalam mengantisipasi krisis iklim dan krisis air, baik secara global ataupun regional dan lokal.

    Selain teknologi, untuk mengantisipasi krisis air yang akan terjadi, butuh keterlibatan berbagai pihak, antara pemerintah, akademisi/ilmuwan, pihak Swasta, masyarakat dan media.

    Reporter: Nurakhmayani

  • November 2022 hingga Oktober 2023, Periode dengan Suhu Terpanas Sepanjang Sejarah

    November 2022 hingga Oktober 2023, Periode dengan Suhu Terpanas Sepanjang Sejarah

    7cloud.asia – Periode bulan November 2022 hingga Oktober 2023 tercatat sebagai periode dengan suhu terpanas sepanjang sejarah.

    Disebut periode dengan suhu terpanas karena rata-rata temperatur global 1,3 derajat di atas rata-rata temperatur pada masa pra industri.

    Demikian hasil analisis lembaga pemerhati perubahan iklim Climate Central yang disampaikan oleh Wakil Presiden Bidang Sains Climate Central, Andrew Pershing pada Jumat (10/11/2023).

    “Rekor akan terus terjadi pada tahun depan, terutama ketika El Nino semakin meningkat, dampaknya menyebabkan panas yang tidak biasa,” ungkap Andrew seperti dikutip Antaranews.

    Baca: cuaca hari ini waspada suhu hingga 38 derajat celcius landa kota ini

    Lebih lanjut Andrew menjelaskan dampak iklim parah terjadi di negara-negara berkembang di garis khatulistiwa.

    Sementara gelombang panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim melanda Amerika Serikat, India, Jepang, dan Eropa.

    Artinya tidak ada negara di dunia yang aman dari dampak perubahan iklim yang ditandai dengan suhu terpanas ini.

    Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang beriklim tropis mengalami kenaikan suhu dalam setahun terakhir.

    Berdasarkan perhitungan Indeks Pergeseran Iklim, Indonesia menempati urutan teratas di antara negara-negara anggota G20 dengan angka rata-rata 2,4, mengalahkan Arab Saudi (2,3) dan Meksiko (2,1).

    Baca: BMKG suhu hingga 37 derajat celsius berpeluang terjadi di kota ini

    Hasil analisis Climate Central pada 14 kota di Indonesia menunjukkan bahwa ada sembilan kota yang mengalami hari terpanas beruntun.

    Jakarta dan Tangerang tercatat mengalami hari dengan suhu terpanas secara beruntun selama 17 hari.

    Kota New Orleans di Amerika Serikat menempati urutan kedua dalam daftar kota-kota dunia dengan hari terpanas beruntun.

    Kota Houston di Amerika Serikat berada di peringkat teratas dalam daftar itu dengan 22 hari terpanas beruntun.

    Baca: Gelombang panas mengganas di Eropa, dampak perubahan iklim?

    Hari hasil penelitian sebanyak 7,8 miliar jiwa atau 99 persen dari umat manusia mengalami suhu hangat di atas rata-rata selama November 2022 sampai Oktober 2023.

    Hanya Islandia dan Lesotho yang suhunya tercatat lebih dingin dari biasanya selama periode itu.

    Sementara itu, Prof Edvin Aldrian, peneliti BRIN yang menjadi penulis Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celsius dikhawatirkan lebih cepat terjadi.

    Ini di luar dari yang diperkirakan pada 2030 dengan kondisi kenaikan suhu saat ini.

    Baca: PBB ingatkan periode 2023 hingga 2027 bakal menjadi tahun terpanas

    Ia mengakhui, memang ada faktor-faktor alam seperti fenomena El Nino, atau posisi matahari yang mendekati Bumi,

    “Tetapi aktivitas manusialah yang paling banyak memengaruhi kenaikan suhu global ini,” kata Edvin.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

  • COP 28 Tanpa Mandat Tegas Akhiri Bahan Bakar Fosil: Haruskah Kita Mempersiapkan Kematian Bumi?

    COP 28 Tanpa Mandat Tegas Akhiri Bahan Bakar Fosil: Haruskah Kita Mempersiapkan Kematian Bumi?

    7cloud.asia – Konferensi Perubahan Iklim ke-28 atau COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab berakhir (13/12/2023) tanpa mandat tegas untuk mengakhiri bahan bakar fosil.

    Pasca COP 28, pemerintah Indonesia diminta untuk menggalakkan komitmen iklim dalam negeri serta bersuara lebih keras mendesak negara-negara maju memenuhi kewajiban mereka.

    Dari hasil COP 28 ini, masyarakat sipil melihat masa depan negosiasi iklim harus dipimpin oleh negara-negara berkembang, negara-negara miskin, dan negara-negara yang paling terdampak krisis iklim.

    COP 28 Dubai adalah momen penting di mana negara-negara mendapatkan “rapor buruk”  dalam capaian kolektif mereka dalam mengatasi krisis iklim yang mengancam nasib generasi mendatang.

    Keputusan COP 28 juga terlihat kontradiktif dan timpang; yang menyebut diri harus selaras dengan ilmu pengetahuan, tetapi tanpa menetapkan target yang cukup ambisius.

    Baca: Polusi udara di Dubai meningkat saat penyelenggaraan COP 28

    Hasil penilaian global atau global stocktake (GST) menemukan, implementasi kebijakan dalam komitmen iklim (NDC) negara-negara yang ikut meratifikasi Perjanjian Paris hanya akan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 2% pada 2030 dibandingkan tingkat tahun 2019.

    Padahal, untuk memastikan laju peningkatan global tidak lebih dari batas aman 1,5C pada akhir abad ini, emisi GRK global harus turun sebesar 50% pada 2030 dan mencapai net zero emissions pada 2050.

    Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional,  Uli Arta Siagian mengatakan, dunia sangat kecewa karena COP 28 tidak menghasilkan mandat tegas untuk mengakhiri (phasing out) bahan bakar fosil, yaitu batubara, minyak bumi, dan gas alam.

    Meski sudah  ada seruan untuk beralih dari energi fosil untuk mencapai net zero sekitar tahun 2050, banyak sekali hal-hal kompromis seperti penggunaan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), transitional fuels yang tidak jelas definisi batasannya, bahkan memasukkan  nuklir sebagai solusi.

    Apabila benar-benar mengacu kepada ilmu pengetahuan, dunia harus mengurangi penggunaan batubara sebesar 95%, minyak bumi 60%, dan gas alam 45% pada 2050.

    Baca: Jokowi diingatkan akan kegagalan food estate

    Lambannya aksi iklim membuat masyarakat semakin terjepit dalam menghadapi berbagai dampak krisis iklim.

    Cuaca panas ekstrim, banjir, gelombang tinggi, kekeringan, meluasnya penyakit, hingga hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, dan bahkan situs budaya.

    Dampak paling parah dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan – termasuk remaja perempuan- masyarakat adat dan lokal, petani dan nelayan tradisional, serta buruh.

    Berdasarkan data BNPB, selama 10 tahun terakhir lebih dari 90% bencana yang terjadi adalah bencana terkait iklim dan telah memakan korban lebih dari 32 juta orang.

    Sementara itu, dalam agenda Global Goals on Adaptation, COP 28 baru berhasil merumuskan cakupan tujuan adaptasi namun tanpa disertai target yang jelas.

    Baca: Jelang COP 28, masyarakat sipil serukan aksi nyata

    Pun, meski ada pengakuan terhadap pengetahuan lokal dalam beradaptasi dan kepemimpinan masyarakat adat dalam beradaptasi, namun tidak disebutkan mengenai perlindungan tenurial sebagai prasyarat adaptasi berbasis pengetahuan lokal dan tradisi.

    Untuk memastikan solusi iklim yang adil dan berkelanjutan, seluruh pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat rentan harus dilibatkan secara bermakna.

    Namun demikian, negara tidak boleh angkat tangan dalam menyelesaikan situasi krisis iklim.

    Pertanyaan paling mendasar adalah siapa pihak yang seharusnya beradaptasi terhadap situasi krisis hari ini?

    “Mereka adalah pemerintah dan korporasi, sebab kebijakan, program serta keputusan politik yang mereka hasilkan justru menghancurkan daya adaptif rakyat, dan aksi mitigasi yang selama ini mereka lakukan,” lanjut Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional.

    Baca: Peluang Indonesia dapatkan dana loss and damage

    Rencana dan implementasi aksi mitigasi juga harus terintegrasi dengan aksi adaptasi sehingga tidak semakin memperlemah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan diri mereka dalam menghadapi dampak krisis iklim.

    Realita yang terjadi justru sebaliknya, seperti kasus-kasus perusakan masif dalam pemenuhan kebutuhan elektrifikasi yang mengancam pulau-pulau kecil di Indonesia Timur serta pembangunan infrastruktur yang justru menciptakan kasus-kasus mal-adaptasi di Indonesia yang cukup tinggi.

    Meski COP-28 menghasilkan satu keputusan penting terkait dampak krisis iklim yang sudah terjadi dan tidak dapat dipulihkan lagi, yaitu operasionalisasi pendanaan untuk mengatasi Kehancuran dan Kerusakan atau Loss and Damage.

    Namun, prosesnya belum memberikan kepastian bagi mereka yang telah mengalami Kehancuran dan Kerusakan.

    “Hal ini menunjukkan masih curamnya jalan menuju keadilan iklim,” ujar Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL.

    Kembali dari Dubai, negara-negara memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat komitmen iklimnya agar selaras dengan target 1,5C. Ini yang ditunggu masyarakat dunia.

     

  • Deklarasi Perempuan: Ketidakadilan Iklim Dorong Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Deklarasi Perempuan: Ketidakadilan Iklim Dorong Tindak Pidana Perdagangan Orang

    7cloud.asia – Dalam Deklarasi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM yang dirilis pada Hari Ibu 22 Desember 2023 lalu, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM antara lain menyoroti ketidakadilan iklim.

    Ketidakadilan iklim ini menjadi salah satu dari tujuh isu yang disorot dalam Deklarasi Perempuan Penyelamat Demokrasi menyikapi kondisi politik nasional.  

    Deklarasi Perempuan ini dirilis Koalisi Perempuan setelah mempelajari agenda politik, visi-misi, kampanye dan rencana program para calon Presiden/Wakil Presiden Indonesia periode 2024- 2029.

    “Deklarasi ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kondisi demokrasi yang genting yang disebabkan oleh terabaikannya pembahasan mendasar bagi kepentingan kaum perempuan beserta kelompok rentan lain,” demikian Koalisi Perempuan dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (22/12/2023).

    Baca: Deklarasi Perempuan nilai nepotisme berdampak buruk pada keadilan gender

    Oligarki politik yang pro-investasi dinilai memicu ketidakadilan iklim, politik lingkungan eksploitatif, ketidakadilan pangan dan transisi energi yang meminggirkan perempuan.

    Oligarki politik yang pro-investasi dalam skala besar telah menguras sumber daya alam, menggerus keanekaragaman hayati, menyumbang pada krisis iklim.

    Koalisi Perempuan menilai Oligarki politik juga menghancurkan pengetahuan dan ruang hidup perempuan adat dan perempuan lokal di wilayah daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

    Baca: Koalisi Keadilan Iklim sebut kelompok rentan sering diabaikan

    Hal itu mendorong terjadinya ketidakadilan agraria dan ketidakadilan pangan yang berkelindan dengan ketidakadilan gender.

    Secara kumulatif hal ini telah berkontribusi pada pemiskinan perempuan, perkawinan anak, kekerasan fisik dan psikis, dan masalah stunting sistemik.

    Proyek-proyek besar yang diklaim sebagai bagian dari pemberdayaan lokal yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah pangan dan upaya transisi energi, didominasi oleh kepentingan industri.

    Baca: Sejauh mana kelompok rentan dilibatkan dalam aksi iklim?

    Proyek yang kemudian diklaim sebagai proyek strategi nasional ini juga terbukti tidak ramah lingkungan dan mengabaikan hak-hak perempuan adat dan perempuan lokal.

    Proyek ini juga semakin memiskinkan perempuan yang kehilangan sumber sumber kehidupannya.

    “Walhasil, tanpa pilihan perempuan menjadi tenaga kerja migran ke luar negeri yang berjuang demi menyelamatkan kelangsungan keluarga dengan kondisi yang juga rentan terhadap perdagangan orang,” pungkas Yuni.

    Baca: Ganjar usul pendidikan iklim masuk dalam kurikulum

  • BMKG Sebut Tanda-tanda Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan

    BMKG Sebut Tanda-tanda Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan

    7cloud.asia – Dampak perubahan iklim yang melanda bumi semakin mengkhawatirkan serta menjadi ancaman nyata bagi Indonesia dan dunia internasional.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.

    Ia mengatakan, perubahan iklim terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik industri yang tidak berkelanjutan

    “Kondisi ini telah mendorong perubahan iklim pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” terang Dwikorita dalam Rapat Nasional Prediksi Musim Kemarau 2024 beberapa waktu lalu.

    Perubahan iklim global, lanjut Dwikorita, bukanlah kabar bohong/hoax dan prediksi untuk masa depan, tetapi merupakan realitas yang dihadapi miliaran jiwa penduduk bumi.

     

    Baca: Peran penting pendidikan lingkungan

    Karena itu fenomena percepatan laju perubahan iklim tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah persoalan sepele.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental.

    Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat celcius di atas zaman pra industri.

    Angka ini nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat celcius.

    Pada tahun 2023, terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.

    Baca: Produksi beras yang bisa beradaptasi dengan perubahan iklim

    Dwikora menjelaskan, rekor iklim yang terjadi di tahun 2023 bukanlah kejadian acak atau kebetulan, melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan yaitu perubahan iklim yang semakin nyata.

    “Maka dari itu, perlu langkah atau gerak bersama seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, namun juga sektor swasta, akademisi, media, LSM, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan perubahan iklim memiliki dampak yang besar terhadap bumi dan seluruh mahluk hidup.

    Dia menjelaskan sektor pertanian akan berdampak yang sangat besar, karena mengancam ketahanan pangan seluruh negara.

    “Perubahan iklim menjadi tanggung jawab bersama. Karenanya perlu upaya bersama dan berkelanjutan untuk menahan lajunya dan mengurangi dampaknya,” terangnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Tanam Pohon Serentak, Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

    Tanam Pohon Serentak, Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Ada banyak cara yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satunya dengan menanam pohon serentak seperti yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

    Penanaman pohon ini dalam rangka peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 yang juga dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Penanaman serentak sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon atau tanaman,” jelas Siti Nurbaya.

    Melansir Antaranews, Siti dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Tasdiyanto Rohadi mengatakan penanaman serentak tak hanya menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

    Baca: Menteri Siti ajak gen Y dan gen Z tanam pohon

    Penanaman serentak juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya kegiatan penanaman pohon.

    Penanamn pohon ini perlu dilakukan karena pohon memiliki manfaat multiguna untuk seluruh makhluk hidup.

    Pohon tidak hanya sebagai penyedia oksigen, tetapi juga menjadi tempat penyimpanan karbon yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya di bumi.

    Pohon juga bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Selain itu, pohon juga berperan penting dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, sumber kehidupan makhluk hidup.

    Manfaat lain pohon adalah untuk menyimpan air, menjaga suhu udara, meredam kebisingan, dan mengurangi terjangan angin. Pohon juga menjadi solusi atas berbagai persoalan polusi udara.

    Baca: Dinas kehutanan Kalsel tanam 1500 pohon

    Dampak perubahan iklim secara nyata sudah dirasakan seperti suhu udara yang panas, musim kemarau yang berkepanjangan dan lain-lain.

    Karena itu keberadaan pohon dan tutupan lahan yang baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, energi dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

    “Ini adalah langkah positif untuk merestorasi dan melindungi lingkungan. Kita tidak hanya memberikan manfaat bagi bumi, tetapi juga menciptakan warisan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global.

    Hutan merupakan salah satu kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara dan melindungi dari kekeringan, panas ekstrem, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, atau Triple Planetary Crisis.

    Baca: KLHK siapkan lebih dari 2 ribu bibit untuk refleksi akhir tahun

    karena itu, dalam memperingati Hari Bhakti Rimbawan ke-41, Siti mengajak seluruh rimbawan baik di Kementerian LHK, pemerintah daerah, bisnis leaders dan para aktivis, para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat bekerjasama memberikan  kontribusi pemikiran dan kegiatan nyata di tingkat tapak secara masif dan terukur.

    Menurutnya, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

    “Salah satunya dengan menanam dan memelihara pohon sebanyak mungkin,” ujarnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Grup Musik Lawas Green Day Bakal Jadi Penampil Utama Konser Iklim yang Digelar PBB

    Grup Musik Lawas Green Day Bakal Jadi Penampil Utama Konser Iklim yang Digelar PBB

    7cloud.asia – Grup musik Green Day akan menjadi penampil utama dalam konser iklim global yang didukung oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir cbsnews.com pada Jumat (29/3/2024), konser iklim ini akan dihelat di San Francisco, Amerika Serikat, pada Selasa 2 April 2024 pekan depan.

    Konser iklim diselenggarakan PBB bersama Recording Academy itu ditujukan untuk menarik perhatian publik terhadap kesenjangan yang diperburuk oleh perubahan iklim.

    Ultra Q, band yang digawangi oleh putra penyanyi Green Day Billie Joe Armstrong, Jakob Danger, akan menjadi pembuka konser iklim tersebut.

    Baca: Kerja keras Coldplay wujudkan konser ramah lingkungan

    Keuntungan dari konser tersebut akan disalurkan ke inisiatif keadilan iklim Hak Asasi Manusia PBB dan dana iklim MusiCares untuk membantu musisi yang terdampak perubahan iklim.

    Right Here, Right Now Global Climate Alliance akan memberikan penghargaan kepada Green Day untuk komitmen panjang mereka terhadap keadilan sosial dan lingkungan.

    “Sebagai seniman dan aktivis yang terkenal di dunia, Green Day terus memanfaatkan pengaruh dan platform besarnya untuk menghadirkan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk dalam siaran pers tersebut.

     

    Volker Türk, menambahkan ada alasan mengapa konser iklim yang diselenggarakan untuk membangun solidaritas dan memerangai kesenjangan ini diselenggarakan di San Fransisco, 

    Baca: Coldplay sumbang kapal pengangkut sampah di sungai

    “Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco hampir 80 tahun yang lalu untuk menjaga hak asasi manusia dan martabat dari krisis dan tragedi. Sudah sepantasnya kita kembali ke San Francisco,” katanya.

    Sementara CEO Recording Academy Harvey Mason jr menyampaikan bahwa musik merupakan salah satu sumber daya terbesar manusia.

    “Kami berterima kasih atas dedikasi panjang Green Day dalam mempromosikan keadilan sosial,” katanya.

    Ia menambahkan musik menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran akan keadilan iklim

    Baca: 21 film soal lingkungan yang wajib ditonton

    “Musik adalah salah satu sumber daya terbesar umat manusia. Musik menggerakkan dunia. Dan kami berterima kasih atas dedikasi Green Day yang sudah lama ada dalam mempromosikan keadilan sosial.” katanya

    Tiket konser iklim ini akan tersedia untuk dibeli pada hari Jumat pukul 12 siang PDT melalui Ticketmaster.

  • Suhu Permukaan Bumi Meningkat, BMKG Sebut Pengamatan Sistem Kebumian Penting untuk Menghadapinya

    Suhu Permukaan Bumi Meningkat, BMKG Sebut Pengamatan Sistem Kebumian Penting untuk Menghadapinya

    7cloud.asia – Suhu permukaan bumi meningkat dengan cepat setiap tahun berdampak buruk pada manusia. Pengamatan sistem kebumian yang sistematis menjadi penting dalam menghadapinya.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dalam Ocean and Climate Change Dialogue 2024 yang diselenggarakan oleh United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCC) di Bonn, Jerman beberapa waktu lalu.

    Dwikorita menjelaskan peningkatan suhu global tidak dapat dianggap sepele. Laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), suhu permukaan global telah meningkat dengan cepat.

    Baca: Cara mencegah kematian manusia akibat perubahan iklim

    Rata-rata tahunan mencapai 1,45 derajat celcius pada tahun 2023 dibandingkan dengan baseline setelah era Revolusi Industri.

    Padahal di tahun 2020, menurut laporan WMO tentang keadaan iklim global, kenaikan rata-rata suhu global adalah 1,2 derajat celcius. Artinya dalam beberapa tahun, ada peningkatan suhu permukaan yang signifikan.

    “Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas, dan informasi ini hanya dapat diperoleh melalui pengamatan sistematis untuk fenomena kebumian. Tanpa pengamatan kebumian yang sistematis, informasi yang diberikan bisa menyesatkan atau salah,” urai Dwikorita.

    “Pengamatan kebumian yang sistematis ini diperlukan baik di tingkat nasional, regional, maupun global,” lanjutnya lagi.

    Menurutnya pengamatan sistematis sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk memberikan data dukung dalam aksi adaptasi iklim, aksi mitigasi iklim atau keputusan, kebijakan apa pun terkait mitigasi dan adaptasi iklim.

    Pengamatan sistematis tersebut, lanjut dia, juga harus diikuti oleh tindakan yang sistematis di segala lini.

    Baca: Perubahan iklim bisa bunuh 1 milyar orang

    Dia mencontohkan informasi mengenai fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan panas laut yang meluas di Pasifik tropis bagian timur.

    Hal ini, lanjut Dwikorita, merupakan hasil pengamatan kebumian sistematis yang didukung juga oleh pemantauan satelit.

    Selain itu, prediksi Food and Agriculture Organization (FAO) mengenai ancaman krisis pangan pada tahun 2050 mendatang juga merupakan hasil dari pengamatan kebumian yang sistematis secara global, nasional, dan lokal.

    Karena itu, mantan rektor Universitas Gajah Mada (UGM) tersebut menekankan pentingnya pengamatan sistematis di seluruh negara di dunia untuk melakukan analisis dan prediksi lebih lanjut.

    “Analisis masa lalu merupakan cara untuk memvalidasi dampak dari peningkatan suhu yang berlangsung dan kondisi Bumi kekinian,” kata Dwikorita.

    Baca: Batubara adalah salah satu penyebab utama krisis iklim

    “Selanjutnya, pada analisisi lebih lanjut yang didasarkan pada data pengamatan sistematis dapat diketahui bahwa ternyata perubahan iklim memberi tekanan pada sumber daya air yang sudah langka, menghasilkan hotspot air. Nah, hal ini dapat ditangkap dan dianalisis lagi berdasarkan pengamatan sistematis,” jelasnya.

    Kenaikan suhu global tidak hanya berdampak pada suhu bumi yang makin panas. Tetapi juga dapat meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi.

    Dampak lainnya adalah kekeringan, buruknya kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan, gelombang panas, risiko kesehatan, penurunan kualitas hidup, hingga ancaman kelangsungan hidup spesies di bumi.

    Kondisi ini lanjut Dwikorita, akhirnya akan menganggu stabilitas perekonomian dan politik dunia.

    Selanjutnya Dwikorita menjelaskan Indonesia meningkatkan jaringan pengamatan kebumian baik di laut maupun darat.

    Baca: Butuh triliunan dollar untuk hadang perubahan iklim

    Hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan kapasitas pemrosesan data dan peningkatan penyebaran informasi kepada publik dan sektorpengguna.

    “Salah satu fokus pengamatan kami (Indonesia-red) terhadap dampak perubahan iklim adalah laut. Hal ini karena kunci dari perubahan iklim adalah laut, yang juga berinteraksi dengan atmosfer. Ini adalah upaya kami untuk memperkuat kapasitas prakiraan, prediksi ataupun proyeksi,” urainya.

    “Jadi ketika kita berbicara tentang dampak perubahan iklim, kita tidak bisa mengabaikan integrasi pengamatan laut dan atmosfer, mulai dari pemrosesan data, analisis, prediksi, dan proyeksinya, hingga penyebarluasan hasil analisis/ informasi utk berbagai kepentingan layanan, ” paparnya.

    Karena itu, dia berharap UNFCC dapat menjadikan pengamatan sistematis untuk fenomena kebumian sebagai dasar negosiasi dan pengambilan kebijakan.

    Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung negara-negara di dunia untuk mengambil tindakan sistematis untuk mengatasi perubahan iklim.

    Dia khawatir jika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan pengamatan sistematis fenomena kebumian bisa menjadi sesuatu yang salah atau menyesatkan.