7cloud.asia – Dalam Deklarasi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM yang dirilis pada Hari Ibu 22 Desember 2023 lalu, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM antara lain menyoroti ketidakadilan iklim.
Ketidakadilan iklim ini menjadi salah satu dari tujuh isu yang disorot dalam Deklarasi Perempuan Penyelamat Demokrasi menyikapi kondisi politik nasional.
Deklarasi Perempuan ini dirilis Koalisi Perempuan setelah mempelajari agenda politik, visi-misi, kampanye dan rencana program para calon Presiden/Wakil Presiden Indonesia periode 2024- 2029.
“Deklarasi ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kondisi demokrasi yang genting yang disebabkan oleh terabaikannya pembahasan mendasar bagi kepentingan kaum perempuan beserta kelompok rentan lain,” demikian Koalisi Perempuan dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (22/12/2023).
Baca: Deklarasi Perempuan nilai nepotisme berdampak buruk pada keadilan gender
Oligarki politik yang pro-investasi dinilai memicu ketidakadilan iklim, politik lingkungan eksploitatif, ketidakadilan pangan dan transisi energi yang meminggirkan perempuan.
Oligarki politik yang pro-investasi dalam skala besar telah menguras sumber daya alam, menggerus keanekaragaman hayati, menyumbang pada krisis iklim.
Koalisi Perempuan menilai Oligarki politik juga menghancurkan pengetahuan dan ruang hidup perempuan adat dan perempuan lokal di wilayah daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Baca: Koalisi Keadilan Iklim sebut kelompok rentan sering diabaikan
Hal itu mendorong terjadinya ketidakadilan agraria dan ketidakadilan pangan yang berkelindan dengan ketidakadilan gender.
Secara kumulatif hal ini telah berkontribusi pada pemiskinan perempuan, perkawinan anak, kekerasan fisik dan psikis, dan masalah stunting sistemik.
Proyek-proyek besar yang diklaim sebagai bagian dari pemberdayaan lokal yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah pangan dan upaya transisi energi, didominasi oleh kepentingan industri.
Baca: Sejauh mana kelompok rentan dilibatkan dalam aksi iklim?
Proyek yang kemudian diklaim sebagai proyek strategi nasional ini juga terbukti tidak ramah lingkungan dan mengabaikan hak-hak perempuan adat dan perempuan lokal.
Proyek ini juga semakin memiskinkan perempuan yang kehilangan sumber sumber kehidupannya.
“Walhasil, tanpa pilihan perempuan menjadi tenaga kerja migran ke luar negeri yang berjuang demi menyelamatkan kelangsungan keluarga dengan kondisi yang juga rentan terhadap perdagangan orang,” pungkas Yuni.
Leave a Reply