ruangkota

Tag: intimidasi

  • MenkoPolhukham Bentuk Tim untuk Dalami Intimidasi yang Dialami Melki Sedek Huang

    MenkoPolhukham Bentuk Tim untuk Dalami Intimidasi yang Dialami Melki Sedek Huang

    7cloud.asia – Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirim tim guna mendalami dugaan intimidasi yang diterima Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang dan keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat.

    Mahfud MD mengatakan, tim akan dikirim dalam waktu dekat untuk mengetahui apa betul intimidasi terhadap Melki Sedek Huang dilakukan oleh polisi.

    “Kita lihat, kita pastikan dulu, karena sekarang ini sesama warga sipil juga saling teror lalu nuduh polisi juga ada loh, banyak. Tapi kalau betul-betul polisi, nanti kita tangani,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023) seperti dikutip CNN Indonesia.

    Mahfud MD mengatakan jika pihak yang diduga melakukan intimidasi Melki Sedek Huang dan keluarganya adalah aparat kepolisian, hal itu telah melanggar konstitusi.

    Sebab, sambungnya, penyampaian pendapat yang dilakukan Melki soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres dilindungi undang-undang.

    Baca: Intimidasi terhadap oposisi marak jelang pemilu

    Apalagi, ujar Mahfud MD, intimidasi juga dialami keluarga Melki, orang tuanya yang ada di desa.

    “Itu tidak boleh, itu pelanggaran atas asas profesionalitas dan itu tidak boleh terjadi di NKRI yang punya konstitusi yang sangat ketat untuk itu. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi,” tegasnya.

    Mahfud menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar aparat TNI dan Polri bersikap netral dalam menghadapi peristiwa politik khususnya Pemilu 2024.

    Instruksi itu, kata dia, telah ditindaklanjuti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    “Saya akan mengirim tim ke sana karena kalau ini dibiarkan nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya,” ujar Mahfud MD yang juga pernah menjadi Ketua MK itu.

    Baca: Fakta konflik kepentingan di balik keputusan MK nomor 90

    Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat.

    intimidasi tersebut bertalian dengan gerakan mahasiswa soal putusan MK terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres.

    Melki menyebut keluarganya didatangi oleh sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat keamanan beberapa minggu lalu. Namun, pihak itu tidak menyebutkan asal satuannya. Mereka hanya mengaku sebagai aparat.

    “Paling parah Ibu saya di rumah Pontianak, didatangin sama orang berseragam TNI sama Polisi. Ditanya-tanyainlah kebiasaan Melki di rumah dulu ngapain, ibu saya itu kalau balik ke rumah pernah balik malam enggak, balik jam berapa. Ya menanyakan kebiasaan orang-orang di rumah,” ujarnya.

  • Intimidasi Terhadap Oposisi, Mulai dari Ketua BEM UI hingga Kantor DPC PDIP

    Intimidasi Terhadap Oposisi, Mulai dari Ketua BEM UI hingga Kantor DPC PDIP


    7cloud.asia – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang beberapa hari yang lalu mendapat intimidasi dari orang yang mengaku dari TNI/Polri.

    Intimidasi ini juga dirasakan oleh keluarga Melki Sedek Huang di Pontianak, Kalimantan Barat.

    Melki Sedek Huang menjelaskan intimidasi ini diduga terkait dengan aksi penolakan yang dilakukan BEM UI atas putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

    Bahkan sejak menjadi ketua BEM UI pada awal 2023, Melki mengaku kerap mendapat banyak telepon dari orang yang mengaku dari pihak TNI/Polri.

    Namun, orang tersebut tidak pernah menyebutkan kesatuannya. Biasanya, kata Melki, dirinya mendapat telepon sehari sebelum aksi demonstrasi, diskusi atau mimbar bebas.

    Baca Juga: Cara Membatasi dan Mengakhiri Dnasti Politik

    Melalui telepon tersebut, orang yang mengaku dari TNI/Polri mengancam akan membubarkan aksi unjuk rasa atau mimbar bebas yang dilakukan BEM UI.

    “Ketika awal menjadi Ketua BEM UI, pada 2023, sudah mendapatkan banyak hal yang sebagai ancaman. Seperti h-1 demonstrasi ditelepon, diancam bakal dibubarin, diancam bakal direpresi, dan disapu bersih itu sering,” ucap Melki seperti dikutip Suara.com.

    Intensitas intimidasi ini semakin tinggi sejak hiruk pikuk putusan MK yang dipimpin ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman.

    Lebih jauh Melki mengungkapkan intimidasi dan ncaman ini ternyata juga dilakukan melalui sosial media.

    “Sampai sekarang akun Twitter BEM UI masih diretas nih. Sampai sekarang gak tau siapa yang meretas dan apa kepentingannya meretas, gak tau,” ungkapnya.

    Baca Juga: Anwar Usman Merasa Difitnah Meski Fakta Konflik Kepentingan Itu Nyata

    Sementara itu, keluarga Melki Sedek Huang di Pontianak juga mengalami hal serupa. Sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat keamanan beberapa minggu lalu mendatangi rumah orangtuanya.

    “Paling parah Ibu saya di rumah Pontianak, didatangin sama orang berseragam TNI sama Polisi. Ditanya-tanyainlah kebiasaan Melki di rumah dulu ngapain, ibu saya itu kalau balik ke rumah pernah balik malam enggak, balik jam berapa. Ya menanyakan kebiasaan orang-orang di rumah,” katanya.

    Intimidasi ini ternyata tidak hanya dialami oleh mahasiswa. Beberapa waktu lalu beredar foto sejumlah aparat kepolisian berhenti di depan kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo.

    Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy menilai kedatangan polisi berseragam tersebut tidak wajar. Apalagi di kantor DPC PDIP tidak ada acara yang memerlukan kehadiran polisi.

    “Hal ini menurut saya hal yang tidak wajar karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Tadi siang itu,” katanya ditemui di kediamannya, Rabu (8/11/2023).

    Baca Juga: Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua MK Gantikan anwar Usman yang Diberhentikan

    Menurutnya kedatangan polisi berseragam tersebut merupakan salah satu bentuk intimidasi negara terhadap DPC PDIP.

    “Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi supaya orang takut ke DPC, itu kan sudah nggak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya nggak tahu,” jelasnya.

    Karena itu, ia mengimbau kepada aparatur negara TNI, polri, ASN dapat bertindak netral. Tidak menakut-nakuti serta melakukan intimidasi kepada warga dengan berbagai macam bentuknya.

    Reporter: Nurakhmayani dari berbagai sumber

  • Alumni UI Desak Pemerintah Hentikan Intimidasi

    Alumni UI Desak Pemerintah Hentikan Intimidasi

    7cloud.asia – Ratusan alumni Universitas Indonesia menandatangani petisi dukungan sebagai solidaritas kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Melki Sedek Huang yang mengalami intimidasi beberapa waktu lalu.

    Dalam petisi yang diinisiasi oleh Tomy Suryatama, alumni Fakultas Teknik angkatan 1989 ini menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi seperti yang diatur dalam UUD 1945.

    “Ancaman kepada pihak-pihak yang kritis atas kebijakan yang menabrak etika berbangsa dan rasa keadilan adalah upaya pembungkaman yang berlawanan dengan prinsip negara demokrasi,” jelas Tomy.

    Menurut mereka, sikap kritis Melki Sedek Huang kepada penyelenggara negara seharusnya dilihat sebagai kepedulian dan partisipasi warga negara.

    baca: menkopolhukam bentuk tim untuk dalami intimidasi yang dialami melki sedek huang

    Karena itu, pemerintah harus menghentikan segala macam bentuk intimidasi kepada rakyat yang kritis menyuarakan pendapatnya.

    “Kami, alumni UI yang bertandatangan di bawah, menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi dan memberikan perlindungan kepada warga negara yang menyampaikan pandangan dan sikap kritisnya,” kata Tomy.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, Ketua BEM UI, Melki sadek Huang mendapatkan intimidasi dari orang yang mengaku sebgai anggota TNI/Polri.

    Namun, orang tersebut tidak pernah menyebutkan kesatuannya. Biasanya, kata Melki, dirinya mendapat telepon sehari sebelum aksi demonstrasi, diskusi atau mimbar bebas.

    baca: intimidasi terhadap oposisi mulai dari ketua bem ui hingga kantor dpc pdip

    Melalui telepon tersebut, orang yang mengaku dari TNI/Polri mengancam akan membubarkan aksi unjuk rasa atau mimbar bebas yang dilakukan BEM UI.

    Intimidasi ini diduga terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM UI atas  putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

    Tidak hanya Melky, keluarga dan gurunya di Pontianak, Kalimantan Barat juga ikut diintimidasi.

    “Paling parah Ibu saya di rumah Pontianak, didatangin sama orang berseragam TNI sama Polisi. Ditanya-tanyainlah kebiasaan Melki di rumah dulu ngapain, ibu saya itu kalau balik ke rumah pernah balik malam enggak, balik jam berapa. Ya menanyakan kebiasaan orang-orang di rumah,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Polisi Diduga Susupi Rapat Internal PDIP, Intimidasi Jelang Pemilu 2024?

    Polisi Diduga Susupi Rapat Internal PDIP, Intimidasi Jelang Pemilu 2024?

    7cloud.asia – Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, ‘intimidasi’ kembali terjadi. Kali ini dialami kader PDIP di Palu, Sulawesi Tengah. 

    Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengaku mendapatkan informasi dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa acara internal PDIP di Palu, didatangi intel.

    Ikhwal ‘intimidasi’ kepada kader PDIP ini disampaikan Todung dalam konferensi pers bertajuk “Menjaga Pemilu Bersih” di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

    Baca: Simak program lingkungan tiga capres-cawapres

    Menurut Todung, orang yang diduga intel polisi itu masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar, tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor PDIP di sana.

    “Dan konon katanya ada intel yang duduk di sana, di dalam rapat PDI-P di Palu,” kata Todung kepada awak media.

    Ketika di kantor DPC PDIP Palu, kata Todung, Hasto bahkan menyebut jumlah anggota polisi yang hadir sekitar delapan orang.

    Baca: Alumni UI desak hentikan intimidasi

    Padahal, seperti dilansir Kompas.com, berdasarkan pengakuan Hasto, acara di sana merupakan acara internal PDIP.

    “(Kejadian) Minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahannya di DPC PDI-P Palu,” tutur Todung.

    Atas hal tersebut, Todung mengimbau semua pihak menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024.

    Baca: Intimidasi terhadap oposisi mulai dipertontonkan

    Dia turut mengingatkan pemerintah soal integritas Pemilu 2024, terutama pilpres, karena semua tentu ingin Indonesia yang lebih baik.

    “Bayangkan kalau kita punya pemerintahan yang tidak punya legitimasi, apakah mereka akan efektif? Apakah mereka akan produktif? Saya meragukan itu,” ucap Todung.

    Sebelumnya intimidasi juga dialami Ketua BEM UI yang dikenal kritis atas Putusan MK yang dihasilkan dari pelanggaran etika.

    Baca: Baliho Ganjar diturunkan 

    Intimidasi juga dialami kader PDIP di Solo, Jawa Tengah, di mana kantornya didatangi aparat kepolisian.

    Kantor relawan Ganjar Pranowo di Jalan HOS Cokroaminoto juga didatangi pasukan Brimob dengan menggunakan kendaraan taktis.  

    Baca: Mencegah politik dinasti Jokowi berkuasa

  • Akun WA Butet Kartaredjasa Dilumpuhkan, Bentuk Pembungkaman atau Intimidasi?

    7cloud.asia – Intimidasi terhadap seniman Butet Kertaredjasa yang sering mengritisi politik dinasti presiden Jokowi makin menjadi.

    Setelah pertunjukannya sempat kena sensor, kini akun whatsapp (WA) Butet Kertaredjasa yang terkena sensor dari aparat.

    “HP/WA Dilumpuhkan. Mulai pagi ini akses komunikasi kepadaku sdg dilumpuhkan. Silakan yg mau kontak ke nomer rumah atau nomer bojo,” tulis Butet Kertaredjasa di akun twitternya, Sabtu (9/12/2023) pagi ini.

    Baca: Koalisi Masyarakat Sipil kecam intimidasi kepada seniman Butet Kertaredjasa

    Intimidasi  kepada Butet Kertaredjasa dan Agus Noor dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikini terhadap   saat akan menggelar pertunjukan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember 2023 lalu.

    Saat itu Butet Kartaredjasa dan para seniman diminta pihak kepolisian untuk tidak menampilkan pertunjukkan yang mengandung unsur politik.

    Menyikapi intimidasi ini, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang terdiri dari berbagai organisasi mendesak Kapolri menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan intimidasi

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, koalisi menilai hal tersebut sebagai intimidasi yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

    Baca: Jelang Pemilu 2024, intimidasi kepada kelompok yang kritis pada pemerintah makin sering terjadi

    Ketua YLBHI yang juga salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Muhammad Isnur mengatakan, pertunjukan seni dan muatan pesan didalamya, sekalipun mengandung unsur politik, sesungguhnya adalah hak setiap warga negara

    Ini harus dihormati oleh siapapun, termasuk kepolisian. Isnur menjelaskan, setiap anggota kepolisan seharusnya menghormati dan menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

    “Tidak ada satupun alasan yang membenarkan bagi kepolisian untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Apalagi hal tersebut dilakukan dengan cara-cara intimidatif,” katanya.

    Dalam kondisi jelang pemilu seperti saat ini, lanjut Isnur, anggota kepolisian harus bersikap profesional dan netral dalam menyikapi dinamika sosial politik di masyarakat.

    Baca: Adakah cara mencegah politik dinasti?

    Sebab pemilu merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi.

    “Untuk menjamin pemilu yang demokratis, intervensi alat-alat keamanan dan hukum negara termasuk yang dilakukan dengan pembatasan kebabasan warga negara harus dihindari, sebab dapat merusak demokrasi pemilu,” paparnya.

    Koalisi masyarakat sipil juga meminta jaminan kepada Kapolri bahwa pelaksanaan tugas oleh setiap anggota kepolisan harus menjunjung tinggi HAM untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil dan bebas.

    Di ujung masa kepemimpinanya pemerintahan Jokowi terasa makin represif. Hal ini terjadi setelah berbagai kalangan mengritisi politik dinasti yang dilakukan Jokowi 

  • Sekjen PDIP Sebut Banyak Kepala Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Diancam Dicopot karena Tak Mau Berpihak

    Sekjen PDIP Sebut Banyak Kepala Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Diancam Dicopot karena Tak Mau Berpihak

    7cloud.asia – Sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur diancam dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

    Meski demikian mereka tetap ingin independen menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

    “Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur,” ungkap Hasto seperti dikutip Antaranews.

    Menurutnya tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh.

    Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

    Baca: Polisi diduga susupi rapat internal PDIP

    Selanjutnya Hasto menjelaskan hingga kini banyak masyarakat yang mempercayai mitologi Ratu Adil. Jadi, lanjut Hasto, ketika rakyat ditekan malah akan memberikan perlawanan.

    “Saat ini ada fenomena unspoken voters (pemilih yang belum menentukan pilihan, mereka akan menyampaikan suaranya kepada Ganjar-Mahfud pada saat ke TPS (tempat pemilihan suara). Kekuatan diam ini yang menjadi kunci dari kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” jelasnya.

    Adanya intimidasi terhadap kepala daerah tersebut, membuat calon presiden Ganjar Pranowo rajin berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Bentuk intimidasi yang dimaksudnya terjadi kepada kepala desa. Bahkan, intimidasi itu sudah bersebaran di media sosial berbagai rekaman yang menunjukkan oknum-oknum TNI, Polri, Kejaksaan tidak netral.

    Intimidasi yang dilakukan oleh kubu 02 maupun oleh aparat pemerintahan bukan kali ini saja terjadi.

    November tahun 2023 lalu, beredar foto sejumlah aparat kepolisian berhenti di depan kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo.

    Baca: Intimidasi terhadap oposisi

    Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy menilai kedatangan polisi berseragam tersebut tidak wajar. Apalagi di kantor DPC PDIP tidak ada acara yang memerlukan kehadiran polisi.

    “Hal ini menurut saya hal yang tidak wajar karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Tadi siang itu,” katanya ditemui di kediamannya, Rabu (8/11/2023).

    Menurutnya kedatangan polisi berseragam tersebut merupakan salah satu bentuk intimidasi negara terhadap DPC PDIP.

    “Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi supaya orang takut ke DPC, itu kan sudah nggak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya nggak tahu,” jelasnya.

    Sementara Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mendapatkan informasi dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa acara internal PDIP di Palu, didatangi intel.

    Menurut Todung, orang yang diduga intel polisi itu masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar, tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor PDIP di sana.

    Baca: Pendukung Ganjar-Mahfud di Canada juga diintimidasi

    “Dan konon katanya ada intel yang duduk di sana, di dalam rapat PDI-P di Palu,” kata Todung kepada awak media.

    Ketika di kantor DPC PDIP Palu, kata Todung, Hasto bahkan menyebut jumlah anggota polisi yang hadir sekitar delapan orang.

    Padahal, berdasarkan pengakuan Hasto, acara di sana merupakan acara internal PDIP.

    “(Kejadian) Minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahannya di DPC PDI-P Palu,” tutur Todung.

    Karena itu, Todung mengimbau semua pihak menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024.

    Dia turut mengingatkan pemerintah soal integritas Pemilu 2024, terutama pilpres, karena semua tentu ingin Indonesia yang lebih baik.

    “Bayangkan kalau kita punya pemerintahan yang tidak punya legitimasi, apakah mereka akan efektif? Apakah mereka akan produktif? Saya meragukan itu,” ucap Todung.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Mama Aleta, Hadapi Kekerasan dan Intimidasi Demi Selamatkan Lingkungan

    Mama Aleta, Hadapi Kekerasan dan Intimidasi Demi Selamatkan Lingkungan

     

    7cloud.asia – Menjadi Perempuan Pejuang HAM (PPHAM) tidaklah mudah. Apalagi menjadi Perempuan Pembela HAM Lingkungan (PPHL). Banyak ancaman, kekerasan, intimidasi yang harus dihadapi.

    Bagi perempuan, perjuangan mempertahankan tanah dan menyelamatkan lingkungan tak hanya berhadapan dengan negara dan korporasi saja.

    Mereka juga harus berhadapan dengan fakta tatanan sosial yang masih memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua.

    Perempuan dianggap bertanggung jawab ‘hanya’ mengurus kerja-kerja domestik/rumah tangga.

    Ketika mereka mencoba bersuara atas ketidakadilan atau kesewenang-wenangan, maka intimidasi, ancaman dan tindak kekerasan lainnya akan mereka terima.

    Baca: Pemerintahan baru berpengaruh pada perempuan pembela HAM

    Seperti yang dialami Aleta Kornelia Baun atau Mama Aleta. Perempuan kelahiran Lelobatan, Mollo, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, 58 tahun yang lalu ini memimpin perjuangan masyarakat adat Mollo melawan perusahaan tambang marmer yang didukung pemerintah dan aparat keamanan.

    Sejak tahun 1996 ketika perusahaan tambang marmer beroperasi di kawasan hutan adat, ibu tiga anak tersebut mulai bersuara.

    Dia mengecam keras aktivitas penambangan yang merusak kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat di sana.

    Masyarakat adat Mollo hampir seluruhnya menggantungkan diri pada hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai bagian dari masyarakat adat, Mama Aleta sadar peran perempuan sangat penting dalam menjaga alam.

    Baca: Perlu perlindungan bagi perempuan pembela HAM

    Jika alam sudah rusak, maka perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya. Kesadaran inilah yang membuat Mama Aleta bertekad melawan para pengusaha tambang dengan cara yang kreatif dan damai.

    Bersama 150-an perempuan Mollo, Mama Aleta melakukan aksi protes dengan duduk menenun di depan pintu tambang dan menduduki Bukit Anjaf dan Bukit Nausus di kaki gunung selama satu tahun.

    Para suami mereka membantu dengan mengasuh anak, memasak, dan mengirim makanan pada isteri mereka yang terus menenun menghalangi penambang.

    Kegiatan menenun dan tenunan yang dihasilkan menjadi suatu simbol dari tubuh bumi yang harus dijaga dan dilindungi.

    Baca: Mengenal Nissa, penggagas Family Farming dari Garut

    Dalam melakukan aksinya, Mama Aleta tetap mendapat berbagai intimidasi, ancaman kekerasan hingga ancaman pembunuhan. Aparat kemananan dan pemerintah justru berpihak pada pengusaha.

    Dalam testimoninya dalam acara diskusi publik dengan tema Perempuan Pembela HAM, Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN pada Kamis (29/11/2024) lalu, ia bercerita berbagai intimidasi yang diterimanya saat itu.

    “Anak dan suami saya diancam akan dibunuh, bahkan anak saya terluka dilempar batu oleh preman-preman. Saya bersama bayi saya bersembunyi ke hutan, menghindari penangkapan. Kita berpisah dengan keluarga dalam waktu yang lama,” jelas Mama Aleta dalam testimoni tersebut.

    Berbagai ancaman, kekerasan serta intimidasi yang ia hadapi beserta keluarganya, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk berjuang menyelamatkan kelestarian lingkungan.

    Baca: Nissa dari Pesantren Ath-Thaariq raih FAO Heroes 2024

    Perjuangan mereka selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Mama Aleta bersama masyarakat Mollo berhasil mengusir para penambang. Dua tambang marmer berhasil ditutup dan satu lainnya dihentikan.

    Mereka juga berhasil menyelamatkan Bukit Nausus dan Bukit Anjaf yang merupakan gunung batu sakral buat warga setempat dari aktivitas penambangan.

    Perjuangan mereka juga menyatukan dua suku lainnya, yaitu Amanatun dan Amanuban bersepakat mendeklarasikan diri sebagai masyarakat adat Tiga Batu Tungku.

    Mereka juga menjalin kerjasama dengan organisasi non pemerintah dan mahasiswa yang peduli terhadap perjuangan mereka.

    Atas perjuangannya tersebut, pada tahun 2013, Mama Aleta mendapatkan penghargaan Goldman Environment Prize dan pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien Award.

     

  • Teror dan Intimidasi Dialami Kelompok Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Solidaritas Warga Jaga Warga

    Teror dan Intimidasi Dialami Kelompok Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Solidaritas Warga Jaga Warga

    7cloud.asia – Di penghujung tahun 2025 sebelum menyambut tahun baru, warga disuguhi kondisi tidak menyenangkan, yakni teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis terhadap penanganan banjir Sumatera.

    Serangan teror dan intimidasi diterima warga yang kritis dan pemengaruh di media sosial, antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit

    Koalisi Sipil yang beranggotakan 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu menilai, teror ini menjadi penanda yang sah untuk menyebut bahwa wajah anti demokrasi dan otoritarian benar-benar terjadi dan dipraktikkan secara telanjang.

    ”Ini adalah sebuah serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi,” demikian Koalisi Sipil dalam pernyataannya kepada media, Rabu (31/12/2025).

    Serangan secara masif dan sistematis yang dialami kelompok kritis juga pemengaruh ini bahkan dipelintir oleh para pendengung di media sosial, seolah-olah teror yang dialami adalah kebohongan.

    Teror serupa juga terjadi jelang dan saat pengesahan RUU TNI yang mengalami penolakan masif oleh publik.

    Saat itu teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM, mulai dari dibuntuti dan dimonitor kantornya, diblokade kendaraannya di tengah jalan raya, ancaman via telpon dan Whatsapp, didatangi rumahnya, dan tindakan lainnya.

    Koalisi Sipil menilai, serangan dan teror ini menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara untuk menjaga dan melindungi warga negara.

    Baca: Teror terhadap warga yang kritisi penanganan banjir Sumatera

    Pertama, penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respon dan sikap yang tegas untuk menghukum para pelaku teror dan intimidasi.

    Seperti diketahui, sejumlah korban teror dan intimidasi merupakan individu yang lantang dalam menyampaikan kondisi, fakta dan pandangannya terkait dengan lambannya pemerintah dalam merespon dan menanggulangi bencana yang ada di Sumatera.

    Kedua, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan juga mengurai aspirasi kritis warga negara dan menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya.

    Pemerintah dinilai anti kritik, seakan lupa bahwa warga negara adalah bagian paling penting dalam setiap urusan dan kebijakan publik yang diambil oleh penyelenggara negara.

    Publik juga merupakan bagian paling penting dalam ruang pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap akuntabel dan tidak mengarah pada kekuasaan yang sewenang-wenang.
    Kegagalan ini semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.

    Warga Jaga Warga
    Kepedulian dari warga yang kritis termasuk para pemengaruh di media sosial terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera adalah sebuah ekspresi solidaritas dan tanggung jawab yang menunjukkan kecintaan dan keberpihakan mereka terhadap warga negara yang mengalami duka dan luka.

    Ekspresi publik yang mereka sampaikan di sejumlah media sosial adalah merupakan respon natural dari nilai solidaritas.

    Teror dan intimidasi kepada mereka yang kritis adalah sebuah pelecehan terhadap semangat gotong royong dan usaha untuk memulihkan situasi bencana dan juga membantu masyarakat yang sampai sekarang masih belum mendapatkan akses terhadap bantuan pasca bencana.

    Baca: Pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Respon buruk dan nirempatik terus didengungkan oleh para pejabat dan penyelenggara negara, mulai dari upaya untuk mengintimidasi media dalam melakukan pewartaan yang positif, serangan dari para pendengung yang tentu mengaburkan fakta dan kondisi sesungguhnya hingga teror dan intimidasi kepada warga negara.

    Intimidasi dan teror yang dialamatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan dan/atau ancaman yang sifatnya individual, melainkan harus dilihat sebagai upaya serta tindakan untuk membungkam kritik, partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan yang terjadi.

    Situasi ini selayaknya menjadi pendorong untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga.

    Koalisi masyarakat sipil mengajak kepada masyarakat luas untuk terus bersama saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya atas buruknya kualitas penyelenggara negara Indonesia.

    ”Solidaritas antar warga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata dan menohok untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini,” imbuh pernyataan tersebut.

    Koalisi sipil menegaskan bahwa teror, ancaman, intimidasi tidak akan menghambat untuk terus bersuara dan menyajikan kebenaran atas situasi penanganan bencana yang buruk oleh pemerintah.

    Kami akan terus bersama dan membantu warga masyarakat terdampak bencana, menjaga satu sama lain agar tetap berani membongkar kebohongan dan bersama menuntut pertanggungjawaban negara dengan menetapkan status bencana nasional di Sumatera.

    Baca: Demonstrans Aksi Agustus 2025 meninggal dalam tahanan

  • Nobar Film Papua Dibubarkan di Kampus, Amnesty Nilai Praktik Otoriter Kian Terbuka

    Nobar Film Papua Dibubarkan di Kampus, Amnesty Nilai Praktik Otoriter Kian Terbuka

    7cloud.asia – Pembubaran acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di lingkungan Universitas Mataram (Unram) pada Kamis (07/05/2026) malam menuai kecaman keras dari kalangan pegiat hak asasi manusia.

    Tindakan aparat keamanan kampus yang menghentikan pemutaran film itu dinilai sebagai bukti praktik otoriter dan matinya kebebasan akademik di kampus.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pelarangan pemutaran film tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan bentuk intimidasi terhadap mahasiswa kritis.

    Baca: Film Pesta Babi Potret Negara Semena-mena Terhadap Hutan dan Masyarakat Adat

    “Negara bersama unsur birokrasi kampus menerapkan praktik otoriter berupa intimidasi terhadap mahasiswa yang kritis,” tegas Usman kepada ruangkota, Jumat (08/05/2026).

    Menurut Usman, film dokumenter Pesta Babi tidak mengandung unsur yang melanggar hukum sehingga tidak ada dasar bagi pihak kampus untuk membubarkan acara yang digelar mahasiswa di area kampus.

    Dia menyayangkan tindakan rektorat yang justru membungkam ruang diskusi dan ekspresi mahasiswa. Padahal, kata dia, kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan membahas realitas sosial.

    Baca: Anak Muda Papua Bertekad Merawat Hutan Adat

    “Rektorat seharusnya bangga terhadap sikap kritis mahasiswa yang peduli terhadap situasi sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Aktivis mahasiswa 1998 itu juga menduga ada kepentingan tertentu di balik pelarangan pemutaran film tersebut. Ia menilai rektorat bertindak bukan semata atas pertimbangan akademik.

    “Rektorat seperti dikendalikan oleh pihak tertentu yang kepentingan ekonomi dan politiknya terganggu oleh fakta yang tersajikan dalam film tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, rekaman video pembubaran nobar film Pesta Babi beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sejumlah petugas keamanan kampus terlihat berusaha menghentikan pemutaran film dengan menutupi layar proyektor di tengah acara.

    Baca: Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Gedung Mahkamah Agung

    Di lokasi yang sama tampak sejumlah personel kepolisian dan intelijen TNI turut memantau proses pembubaran.

    Wakil Rektor III Unram, Sujita, menegaskan film tersebut tidak boleh diputar di lingkungan kampus. Dia menyebut isi film tidak layak ditonton mahasiswa.

    “Tidak usah ditonton. Tidak ada alasan. Pokoknya tidak bisa,” kata Sujita.

    Namun, dia membantah pembubaran dilakukan karena adanya tekanan dari pihak luar. “Tidak ada tekanan. Saya hanya menjalankan perintah,” ujarnya.

    Baca: Papua Bukan Tanah Kosong

    Sementara itu, salah seorang mahasiswa yang mengikuti nobar menilai tindakan kampus sebagai bentuk kriminalisasi terhadap mahasiswa dan ancaman serius bagi demokrasi di lingkungan akademik.

    “Kampus kini tak lagi menjadi ruang demokrasi bagi mahasiswanya untuk bebas mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan dan memahami situasi negeri ini, termasuk apa yang terjadi di Papua. Kita dihadapkan dengan kriminalisasi seperti yang terjadi hari ini,” katanya.