ruangkota

Tag: keanekaragaman hayati

  • Segera Ubah Pola Konsumsi untuk Merawat Keanekaragaman Hayati

    Segera Ubah Pola Konsumsi untuk Merawat Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati 2023, Komnas Perempuan mengingatkan fungsi penting keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan ekosistem bumi dan umat manusia.

    Menurunnya keanekaragaman hayati berdampak terhadap kesejahteraan manusia, termasuk terhambatnya penikmatan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

    International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List mencatat, tumbuhan yang terancam punah di dunia telah mencapai 24.914 spesies pada 2022 atau meningkat 6,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sedangkan spesies hewan yang terancam punah pada 2022 sebanyak 16.900 spesies. Indonesia berada di urutan kedua dunia negara kaya keanekaragaman hayati atau megabiodiversitas, namun tercatat terbanyak keempat memiliki spesies terancam punah.

    Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi indikator ekosistem yang sehat. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin baik ekosistem dan berdampak langsung pada produksi pertanian dan lingkungan hidup yang sehat.

    Baca: Apa itu Hari Spesies Terancam Punah sedunia

    Secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia. Musnahnya satu spesies akan berdampak buruk pada makhluk hidup lainnya termasuk menurunnya produksi panen dan berujung rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup yang sehat, di antaranya kualitas udara menurun.

    Menurut UNESCO, penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati adalah perubahan iklim, spesies invasif, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, polusi dan urbanisasi.

    Aktivitas manusia bertanggung jawab atas 75% dalam faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Penilaian ini juga menunjukkan mendesaknya solusi untuk memulihkan kerusakan dan ancaman punahnya keanekaragaman hayati yang tengah berlangsung.

    Untuk peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2023 ini, UNESCO mengusung tema “Dari Kesepakatan Ke Aksi: Bangun Kembali Keanekaragaman Hayati”.

    Pada dasarnya penyebab utama hilangnya atau musnahnya keanekaragaman hayati adalah perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam dan bumi.

    “Untuk menumbuhkan kembali atau mempertahankan yang masih tersisa, maka manusia harus mengubah pola konsumsi dan pola hidup untuk merawat keanekaragaman hayati,” ujar Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan yang juga seorang Advokat Publik untuk isu lingkungan dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (23/5/2023)

    Baca: Separuh bahasa di dunia terancam punah

    Perubahan dituntut pada tingkat individu, rumah tangga, komunitas dan struktural berupa kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam.

    Pembangunan yang ekstraktif, ujar Aminah, wajib mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan kehidupan khususnya ekosistem dan hak asasi manusia.

    Ancaman sudah semakin nyata dengan naiknya suhu bumi, diiringi meningkatnya ancaman kepunahan keanekaragaman spesies flora dan fauna, kerentanan pada kemunculan penyakit-penyakit baru.

    Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling terdampak ketika keanekaragaman hayati musnah atau rusak.

    Baca: 10 Tantangan besar di tahun 2050

    Peran dan tugas perempuan di ranah domestik yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, perawatan yang membutuhkan obat-obatan herbal dan sumber ekonomi membuatnya sangat tergantung pada keanekaragaman hayati.

    Perempuan di pedesaan atau masyarakat adat, yang kehilangan sumber daya tanah dan pengelolaan sumber daya alam tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Perempuan desa apalagi perkotaan akan sangat tergantung pada pasokan pasar.

    “Selain kehilangan sumber pangan dan ekonomi keluarga, perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi penuh tekanan hidup,” ungkap Rainy Hutabarat, Ketua Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan.

    Kerusakan ekosistem terlihat pada dampak dari konflik SDA dan Tata Ruang yang diadukan ke Komnas Perempuan.

    Baca: Dampak perubahan iklim pada pola cuaca

    Perempuan kehilangan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, baik hutan maupun laut dan menyebabkan kehilangan kedaulatan atas pangan dan tergantung pada ekonomi pasar.

    Juga sumber pengetahuan perempuan seperti pengobatan, pemuliaan benih, perbintangan, kerajinan tangan berbahan tanaman lokal dengan sendirinya menghilang.

    Mengingat pentingnya merawat keanekaragaman hayati, Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk memperkuat implementasi komitmen Indonesia pada forum internasional untuk perubahan iklim dengan cara memperbaiki pola pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan.

    “Pemerintah juga diminta menegakkan ketentuan bisnis dan hak asasi manusia pada para pelaku usaha dan memfasilitasi pendidikan lingkungan serta memfasilitasi pemulihan dampak kerusakan lingkungan perempuan dan kelompok rentan,” tutup Rainy Hutabarat.

     

  • Salah Satu Keanekaragaman Hayati Indonesia: Punya Lebih dari 300 Jenis Pisang Lokal

    Salah Satu Keanekaragaman Hayati Indonesia: Punya Lebih dari 300 Jenis Pisang Lokal

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak yang masih tumbuh liar di hutan maupun yang sudah didomestikasi untuk kepentingan manusia. Salah satunya adalah pisang. 

    Periset Hortikultura dan Perkebunan BRIN Agus Sutanto mengatakan pisang lokal menjadi salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua.

    “Pisang lokal banyak tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah mungkin bisa lebih dari 300 jenis,” ujarnya dalam pernyataan soal keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia dikutip di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

    Agus menuturkan beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti pisang goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari.

    Baca: Petani di Pulau Pisang sukses ekspor pisang ke Singapura

    Kemudian, ada juga pisang agung dari Lumajang, pisang biu kayu dari Bali dan menyebar hingga ke Nusa Tenggara Barat (NTB), serta pisang tonga langit dari Maluku yang juga tumbuh hingga ke Papua.

    BRIN memanfaatkan sumber daya genetik pisang lokal untuk menghasilkan tanaman yang lebih unggul toleran terhadap cengkaman biotik dan abiotik, salah satunya pisang kepok tanjung untuk pengendalian penyakit darah.

    “Kita punya sumber daya genetik yang cukup besar baik pisang liar maupun lokal. Oleh karena itu, kita perlu melakukan kegiatan eksplorasi,” kata Agus.

    Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN Dwinita Wikan Utami mengatakan komoditas hortikultura yang ada di Indonesia sebenarnya memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, gizi, kesehatan, dan ekonomi.

    Baca: Hari Keanekaragaman Hayati Internasional

    Hal itu sudah terbukti selama pandemi COVID-19 sektor hortikultura menjadi penopang ekonomi yang sudah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian antara kuartal pertama dan kedua tahun 2020, berada pada angka 16,24 persen.

    Kenaikan itu didukung oleh pertumbuhan subsektor pangan sebesar 34,77 persen, hortikultura 21,75 persen, dan perkebunan 23,46 persen. Sementara itu, sektoral lain justru mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi.

    “Pertumbuhan ekonomi domestik bruto mengalami peningkatan dibandingkan sektor lain. Hal itu menunjukkan sektor hortikultura memiliki peranan penting dalam menopang ekonomi nasional,” kata Dwinita.

    Baca: Spesies baru ditemukan di hutan Indonesia

    Lebih lanjut dia menyampaikan Indonesia punya banyak keragaman buah lokal yang sebenarnya masih belum terungkap.

    Melalui pengungkapan potensi dan studi keragaman genetik menjadi harapan untuk mengetahui potensi dan pemanfaatannya.

    Kegiatan pengungkapan potensi sejalan dengan tujuan konservasi agar relevan dengan kegiatan pemuliaan tanaman.

    “Produksi benih tidak bisa terlepas yang merupakan faktor kunci juga dalam pengembangan kultivar baru,” pungkas Dwinita.

    Sumber: Antaranews

     

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Hilangnya Keanekaragaman Hayati

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Hilangnya Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Masalah lingkungan terbesar yang dihadapi planet Bumi adalah hilangnya keanekaragaman hayati yang semakin cepat. 

    Pertumbuhan populasi dan konsumsi manusia dalam 50 tahun terakhir telah memicu perdagangan global dan urbanisasi yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati.

    Hilangnya keanekaragaman hayati ini dikarenakan manusia menggunakan lebih banyak sumber daya lingkungan daripada yang dapat diperoleh secara alami.

    Baca: Masalah lingkungan terbesar: pemanasan global

    Hilangnya keanekaragaman hayati akibat kerusakan lingkungan antara lain disebutkan dalam laporan organisasi lingkungan dunia, WWF yang diterbitkan baru-baru ini.

    WWF menemukan bahwa jumlah populasi mamalia, ikan, burung, reptil, dan amfibi telah mengalami penurunan rata-rata sebesar 68% antara tahun 1970 dan 2016.

    Laporan tersebut mengaitkan hilangnya keanekaragaman hayati ini dengan berbagai faktor, terutama faktor lahan yakni perubahan pemanfaatan lahan.

    Baca: Masalah lingkungan terbesar sering diipicu oleh kebijakan yang salah

    Hilangnya keanekaragaman hayati, khususnya disebabkan konversi habitat, seperti hutan, padang rumput, dan bakau, menjadi sistem pertanian atau perkebunan.

    Hewan seperti trenggiling, hiu, dan kuda laut sangat terkena dampak perdagangan satwa liar ilegal, dan trenggiling menjadi sangat terancam punah karenanya.

    Lebih luas, analisis terbaru menemukan bahwa kepunahan massal satwa liar keenam di Bumi semakin cepat.

    Baca: Masalah lingkungan terbesar dipicu limbah makanan

    Lebih dari 500 spesies hewan darat berada di ambang kepunahan dan kemungkinan besar akan hilang dalam waktu 20 tahun; jumlah yang sama hilang sepanjang abad terakhir.

    Para ilmuwan mengatakan bahwa tanpa perusakan alam oleh manusia, laju kerusakan ini akan memakan waktu ribuan tahun.

    Membaca fakta ini mungkin bisa menyadarkan kita betapa cara kita mengonsumsi sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan, termasuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

    Baca: Perkebunan monokultur jadi penyebab utama deforestasi

    Sumber: earth.org

  • Mengenal Keanekaragaman Hayati Tanah Papua

    Mengenal Keanekaragaman Hayati Tanah Papua

    7cloud.asia – Akademisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Cenderawasih, Daawia mengemukakan bahwa Tanah Papua sangat kaya akan keanekaragaman hayati. 

    Bahkan menurut Daawia, Tanah Papua yang kini dibagi menjadi enam provinsi menyumbangkan 50 persen keanekaragaman hayati di Indonesia.

    Tanah Papua terdiri atas enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya ini memiliki ratusan satwa endemik yang menyumbang keanekaragaman hayati Indonesia.

    Baca: KLHK temukan spesies baru di hutan Indonesia

    Dengan kekayaan spesies dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Papua, mengantarkan Indonesia masuk dalam negara dengan julukan Megadiversitas.

    “Papua juga merupakan wilayah terakhir di bumi yang memiliki kehidupan liar (the last wildeness area in the world), sehingga kita harus bangga dan memelihara alam Papua dengan baik,” kata Daawia dikutip Antaranews, Minggu (5/11/2023)

    Dosen pengajar Entomology, Biologi Dasar, Pengetahuan Lingkungan, Entomology Kesehatan dan Hortikultura Fakultas MIPA Uncen itu mengatakan di Tanah Papua memiliki sekitar 50 daerah konservasi.

    Baca: Indonesia punya 300 spesies pisang lokal

    Namun daerah konservasi ini perlu diperketat dan diawasi, karena banyak pelanggaran yang terjadi di daerah konservasi seperti perburuan atau penebangan pohon.

    Penegakan aturan agar perburuan hewan-hewan yang dilindungi dan penebangan hutan di daerah konservasi dijatuhi hukuman.

    Selain itu, juga harus dilakukan edukasi dengan memasukkan keanekaragaman hayati ke dalam kurikulum sekolah, mulai taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT).

    Baca: Hilangnya keanekaragaman hayati jadi masalah serius bagi lingkungan

    “Sehingga generasi muda disiapkan sejak awal dalam pelestarian alam dan keanekaragaman hayati Tanah Papua,” ujarnya.

    Menurut dia, perlu ada sarana perlindungan flora dan fauna secara exsitu, misalnya kebun kehati (keanekaragaman hayati) yang dapat dibuat secara tematik, seperti kebun anggrek, kebun kupu-kupu, kebun flora, kebun fauna langka, dan kebun etnobotani.

    Keberadaan kebun tematik ini dapat menyediakan tanaman yang biasanya digunakan sekitar 250 suku di Tanah Papua.

    Baca: Mengenal Hari Spesies Terancam Punah Dunia

    “Baik sebagai tanaman obat tradisional, pangan tradisional, untuk upacara adat, untuk melukis, bahan bangunan rumah tradisional, pewarna alami, dan tanaman untuk membuat noken,” ujarnya.

    Ia mengatakan dengan adanya tempat perlindungan flora dan fauna, dapat digunakan para pelajar dan mahasiswa maupun peneliti sebagai pusat edukasi dan tempat penelitian flora dan fauna Papua.

     

    Apalagi, keanekaragaman hayati Papua yang kaya dan sekitar 80 persen diantaranya endemik, karena hanya ditemukan di Papua, contohnya terdapat sekitar 3000 spesies anggrek dan 1000 spesies kupu-kupu.

    Baca; Pendidikan yang turut memberikan solusi bagi perubahan iklim

    Ia mengemukakan fauna di Papua yang terancam punah, di antaranya kanguru pohon mantel emas, labi-labi moncong babi, hiu karpet berbintik, kasuari gelambir tunggal, kasuari kerdil, burung mambruk, dan burung cenderawasih.

     

     

  • Jelang Hari Keanekaragaman Hayati: Upaya Menjaga Keanekaragaman Hayati di Indonesia dari Kepunahan

    Jelang Hari Keanekaragaman Hayati: Upaya Menjaga Keanekaragaman Hayati di Indonesia dari Kepunahan


    7cloud.asia – Belantara Foundation bekerja sama dengan Prodi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan menyelenggarakan seminar dan pelatihan dengan tema “Peran Multipihak dalam Pelestarian Biodiversitas Indonesia” pada Selasa, 14 Mei 2024.

    Seminar ini digelar untuk menyemarakkan World Species Congress yang diselenggarakan oleh IUCN program Reverse The Red pada 15 Mei 2024 dan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang diperingati setiap 22 Mei 2024.

    Ketua I-SER (Institute of Sustainable Earth and Resources) FMIPA Universitas Indonesia, Prof. Jatna Supriatna, sebagai pembicara kunci mengatakan, Indonesia adalah negara yang sangat besar dan memiliki perputaran energi yang tidak terputus sejak ratusan juta tahun,

    Karena itu, Indonesia telah melewati fenomena-fenomena geologi yang sangat berhubungan dengan keanekaragaman hayati.

    Baca Juga: Jelang Hari Keanekaragaman Hayati: Lebih dari 44.000 Spesies Terancam Punah dari Muka Bumi.

    Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki banyak akademisi di kampus-kampus dan pusat-pusat penelitian.

    Karena dia mendorong untuk memperbanyak riset yang lebih mendalam tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari 30,000 spesies.

    Penelitian biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu, menurut Jatna, perlu lebih menekankan pada tahap pemanfaatan.

    ”Misalnya, tentang pemanfaatan biodiversitas untuk pangan yang seharusnya berasal dari biodiversitas Indonesia,” ujarnya.

     

    Baca Juga: Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Hilangnya Keanekaragaman Hayati

    Jatna juga menambahkan upaya-upaya dari akademisi yang bisa dilakukan adalah terkait valuasi biodiversitas dan ekosistem, degradasi lahan yang menyebabkan defaunasi, serta dampak perubahan iklim pada biodiversitas.

    Pelestarian keanekaragaman hayati, ujarnya, perlu menekankan kolaborasi tri-sektor dari akademisi, pemerintah, dan sektor privat.

    Salah satunya bisa melalui pengembangan ekowisata, seperti pengamatan burung atau wisata-wisata yang terkait spesies kharismatik.

    Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University dan Co-Chair IUCN IdSSG, Prof. Mirza D. Kusrini menjelaskan IdSSG adalah kelompok ahli dan praktisi hidupan liar yang bergabung di bawah naungan Species Survival Commission IUCN.

    Baca Juga: Wilayah IKN Miliki Keanekaragaman Hayati Sangat Tinggi, Akankah Terusik oleh Pembangunan?

    Berdiri sejak awal tahun 2023, IdSSG memiliki visi untuk mengkoordinasi para ahli di seluruh Indonesia dari berbagai kelompok taksonomi dan keilmuan terkait untuk mendukung upaya menjaga keanekaragaman hayati.

    IdSSG, ujarnya, lebih fokus pada pengembangan pengambilan keputusan dan kebijakan berbasiskan bukti ilmiah.

    Peran multipihak, seperti pemerintah sebagai pengambil kebijakan, ilmuwan, masyarakat dan pengusaha sangat dibutuhkan untuk mencegah laju kepunahan yang saat ini terjadi.

    Pemerintah Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, tengah menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) pasca COP15 CBD.

    Baca Juga: Salah Satu Keanekaragaman Hayati Indonesia: Punya Lebih dari 300 Jenis Pisang Lokal

    Proses penyusunan dokumen ini merupakan upaya untuk menyelaraskan target pengelolaan keanekaragaman hayati nasional dengan target global.

    Dokumen IBSAP ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta ke depan diharapkan memiliki dasar payung hukum untuk akselerasi implementasi.

    Dokumen ini diharapkan menjadi acuan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

  • BRIN: Keanekaragaman Hayati Membuat Indonesia Punya Potensi Besar dalam Pengembangan Obat Herbal

    BRIN: Keanekaragaman Hayati Membuat Indonesia Punya Potensi Besar dalam Pengembangan Obat Herbal

     

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan Indonesia dikarunia sumber daya keanekaragaman hayati yang melimpah ruah.

    Keanekaragaman hayati ini membuat Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan obat herbal.

    “Secara umum mestinya kita bisa menggantikan semua bahan baku obat (dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, red),” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Jakarta, Senin.

    Handoko menuturkan, BRIN telah mengidentifikasi sekitar 30 ribu spesies sebagai potensi keanekaragaman hayati Indonesia.

    Sayangnya, obat herbal berstandar berbanding terbalik dengan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki. Obat herbal yang sudah terdaftar tercatat baru 76 obat.

    Menurutnya, bila keanekaragaman hayati itu bisa dioptimalkan secara baik dapat menciptakan kedaulatan obat dan kesehatan bagi Indonesia.

    Dengan demikian, lanjutnya, insiden berebut obat dan kelangkaan obat yang terjadi saat era pandemi Covid-19 tidak akan terulang.

    Baca Juga: WHO: Sebanyak 80 Persen Penduduk Dunia Gunakan Obat Herbal Tradisional

    “Itu (bahan baku obat) salah satu bentuk kedaulatan dan ketahanan era modern ini yang justru jauh lebih penting daripada bukan hanya masalah perang,” kata Handoko.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa membuat bahan baku alam menjadi obat-obatan butuh proses yang cukup panjang tidak hanya dari aspek riset, tetapi juga aspek pengembangan teknologi proses.

    Beberapa tumbuhan, kata dia, diketahui bisa menjadi bahan baku parasetamol, namun untuk membuat mesin yang bisa memproses tumbuhan menjadi parasetamol secara konsisten masih menjadi tantangan saat ini.

    Handoko menegaskan, BRIN akan terus berusaha menjalin berbagai kerja sama dengan industri kesehatan agar Indonesia dapat menciptakan obat dan alat kesehatan secara mandiri berbekal potensi keanekaragaman hayati yang ada.

    “Industri yang membuat mesin tidak ada di Indonesia. Itu sebabnya mau tidak mau kita harus bermitra dengan industri manufaktur,” ucapnya.

    Dalam sebuah seminar, Kepala Pusat Riset Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional BRIN Sofa Fajriah mengatakan, istilah back to nature sedang didorong pemanfaatan herbal yang berdampak terhadap kesehatan.

    Baca Juga: Hari Keanekaragaman Hayati Dunia 2024: Masyarakat Diajak untuk Menjadi Bagian dari Rencana Keanekaragaman Hayati

    Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap kesehatan berpengaruh pula terhadap penggunaan obat herbal yang berasal dari tumbuhan dengan cara tradisional dan alami.

    Menurut Sofa, kesadaran penggunaan obat herbal itu muncul sejak zaman nenek moyang.

    “Hal itu dilakukan oleh masyarakat tentunya karena khasiatnya sudah terbukti dapat mengobati penyakit, lebih murah, dan efek samping lebih kecil bahkan hampir tidak ada,” kata Sofa.

    Berdasarkan prediksi Research and Markets, potensi pasar produk obat herbal mencapai 411,2 miliar dolar AS pada 2026, dengan kenaikan rata-rata adalah 30 persen per tahun.

    Pandemi Covid-19 meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lebih memilih untuk menjaga kesehatan ketimbang mengobati penyakit.

    Sofa Fajriah menjelaskan, di Indonesia sumber bahan baku obat herbal dan obat tradisional sebagian besar masih dipasok dari alam dengan komposisi mencapai 85 persen.

    Baca Juga: Tumbuh Liar dan Kerap Dianggap Gulma, Ini Manfaat Meniran Bagi Kesehatan

    Beberapa sumber bahan baku obat herbal berasal dari tanaman yang tumbuh di taman nasional, hutan-hutan, dan kebun-kebun.

    Selain nilai kesehatan dan ekonomi yang tinggi, penggunaan obat herbal yang kian masif juga didorong oleh para penyehatan tradisional.

    Berdasarkan data Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (Ristoja) Kementerian Kesehatan tahun 2015 dan 2017, distribusi penyehatan tradisional terbesar ada di Jawa Tengah mencapai 11,90 persen,

    Sulawesi Tengah sebanyak 11,10 persen, Jawa Barat sebanyak 7,80 persen, dan Sulawesi Selatan mencapai tujuh persen.

    “Profil penyehatan tradisional sebagian besar adalah petani dengan angka mencapai 50,14 persen dan penyehatan tradisional murni 22,95 persen, sedangkan sisanya berprofesi sebagai TNI-Polri, ASN, dan lain-lain,” kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional BRIN Suharmiati.

    Sumber:Antaranews.com

  • Dampak Hilangnya Keanekaragaman Hayati pada Lingkungan dan Kehidupan Manusia

    Dampak Hilangnya Keanekaragaman Hayati pada Lingkungan dan Kehidupan Manusia

    7cloud.asia – Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan hilangnya keanekaragaman hayati dalam skala besar yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia.

    Hilangnya keanekaragaman hayati juga dipicu hilangnya dan fragmentasi habitat, perburuan berlebihan, dan penangkapan ikan berlebihan.

    Keanekaragaman hayati menggambarkan kekayaan dan keanekaragaman kehidupan di bumi. Mencakup tiga aspek utama yang dikenal sebagai keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem.

    Hal ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari gen dan individu hingga populasi, habitat, ekosistem, proses ekologi, dan keterkaitan antara bentuk-bentuk keanekaragaman ini.

    Tanpa keanekaragaman hayati, jaringan rumit yang menopang segala bentuk kehidupan tidak akan ada.

    Sesuai dengan namanya, hilangnya keanekaragaman hayati mengacu pada berkurangnya atau hilangnya keanekaragaman hayati.

    Fenomena ini mencakup berkurangnya keanekaragaman organisme hidup, mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem, di seluruh planet ini.

    Pada tahun 2019, PBB bekerja sama dengan Platform Kebijakan Sains Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES), merilis laporan mengenai peringatan keanekaragaman hayati.

    Baca: Lebih dari 44.000 spesies terancam punah

    Laporan itu menyebut dari sekitar 8juta spesies di Bumi, sekitar 1juta kini terancam punah, dengan banyak diantaranya yang terancam punah dalam beberapa dekade.

    Angka ini merupakan jumlah yang lebih besar dari yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia.

    Ini bukan satu-satunya penelitian yang mengungkap realitas nyata soal keanekaragaman hayati yang kita hadapi saat ini.

    Pada tahun 2022, World Wildlife Fund (WWF) dan Zoological Society of London menggunakan Living Planet Index (LPI) untuk mengukur rata-rata penurunan populasi satwa liar yang dipantau.

    Mereka menemukan bahwa antara tahun 1970 dan 2018, rata-rata terjadi penurunan ukuran populasi sebesar 69persen pada 31.821 spesies yang diteliti.

    Selain itu, laporan tersebut menemukan bahwa 75persen permukaan tanah mengalami perubahan signifikan, 66persen wilayah lautan mengalami peningkatan dampak kumulatif, dan lebih dari 85persen lahan basah telah hilang.

    Hilangnya keanekaragaman hayati mempunyai dampak destruktif yang luas dan berjangka panjang.

    Baca: Hilangnya keanekaragaman hayati jadi masalah serius bagi lingkungan

    Hilangnya stabilitas ekosistem
    Sama seperti setiap bagian sangat penting dalam teka-teki gambar yang terperinci, setiap elemen dalam suatu ekosistem berkontribusi terhadap keseimbangan dan fungsi ekosistem tersebut.

    Keanekaragaman hayati adalah kunci untuk mempertahankan kekuatan dan kemampuan beradaptasi ekosistem, meningkatkan stabilitas dan ketahanan terhadap tantangan seperti perubahan iklim, wabah penyakit, dan spesies invasif.

    Itu sebabnya, penurunan keanekaragaman hayati dapat mengurangi kemampuan dan ketahanan ekosistem untuk pulih dari gangguan tersebut, sehingga meningkatkan risiko keruntuhan ekosistem.

    Hal ini dapat menyebabkan peningkatan erosi tanah, yang tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian namun juga mengganggu kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan tanaman dan hewan.

    Penurunan fungsi ekosistem
    Keanekaragaman hayati menawarkan barang dan manfaat penting yang penting bagi kehidupan di Bumi.

    Jasa ekosistem ini, yang mencakup kontribusi langsung dan tidak langsung ekosistem terhadap kesejahteraan manusia, sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kualitas hidup kita.

    Hal ini mencakup fungsi-fungsi seperti pemurnian air dan udara, pembentukan tanah, penyerbukan, penyerapan karbon, dan pengaturan iklim yang semuanya disediakan oleh keanekaragaman hayati.

    Menurunnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut, sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

    Baca: Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia

    Misalnya, hutan bertindak sebagai penyerap karbon, menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan mengembalikan oksigen ke atmosfer melalui proses fotosintesis.

    Deforestasi dapat meningkatkan gas rumah kaca secara besar-besaran di atmosfer, sehingga memerangkap lebih banyak panas dan memperburuk pemanasan global.

    Bahayakan kesehatan
    Selain dampaknya terhadap ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati juga berdampak pada kesehatan manusia.

    Kita sangat bergantung pada barang dan jasa ekosistem, seperti penyediaan air bersih, makanan, dan sumber bahan bakar, untuk menjaga kesejahteraan kita dan memastikan penghidupan yang berkelanjutan.

    Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengakibatkan jasa ekosistem tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan sosial.

    Di beberapa wilayah, hingga 95persen lahan basah telah hilang dan dua pertiga sungai terbesar di dunia kini terfragmentasi oleh bendungan dan waduk.

    Ekosistem yang semakin berkurang ini menimbulkan ancaman besar bagi mereka yang secara langsung bergantung pada lahan basah untuk pasokan penting seperti air tawar dan ikan.

    Sumber:earth.org

     

  • Keanekaragaman Hayati di Ambang Kritis, Jadi Tugas Besar Strategi Konservasi

    Keanekaragaman Hayati di Ambang Kritis, Jadi Tugas Besar Strategi Konservasi

    7cloud.asia – Keanekaragaman hayati dunia menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Laporan terbaru Living Planet Index menunjukkan bahwa populasi satwa liar berkurang hingga 69% sepanjang rentang periode 1970 sampai 2018. Kondisi ini membuat pelaksanaan upaya-upaya konservasi semakin mendesak.

    Sebagai negara yang sangat kaya keanekaragaman hayati, Indonesia menjadi salah satu pusat krisis biodiversitas akibat tingginya tingkat kehilangan spesies dan habitat. Sayangnya, perhatian terhadap isu ini masih belum sebesar isu deforestasi atau perubahan iklim.

    Pada akhir 2022, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) disepakati sebagai langkah global melindungi keanekaragaman hayati, dengan salah satu target ambius melindungi 30 persen luas daratan dan laut pada tahun 2030 (30×30). Indonesia yang turut mengadopsi kesepakatan ini perlu segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya.

    Kondisi hari ini – tantangan konservasi keanekaragaman hayati
    Indonesia berada di peringkat kedua dunia dalam hal nilai keanekaragaman hayati dan nomor wahid untuk keanekaragaman spesies endemik.

    Sekitar 63 persen wilayah daratan Indonesia masih berupa hutan (~120 juta hektare), tapi hanya 18% diantaranya (22,1 juta hektare) yang berstatus kawasan konservasi.

    Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Indonesia menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, perdagangan satwa ilegal, dan perubahan iklim.

    Sebagai contoh, Indonesia kehilangan 9,79 juta hektare hutan primer antara 2001-2019, terutama akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur.

    Selain itu, Indonesia menjadi pusat perdagangan satwa liar ilegal dengan kerugian mencapai Rp 8.7 triliun per tahun. Di sektor kelautan, aktivitas pencurian ikan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 290 triliun setiap tahunnya.

    Perubahan iklim memperburuk situasi. Kebakaran hutan besar pada 2015 akibat fenomena El-Nino ekstrem membakar 4,6 juta hektare hutan. Ini adalah salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah terjadi. Dampaknya meluas hingga mengganggu kesehatan 40 juta orang di Indonesia dan negara tetangga.

    Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih lemah. Dari 6.143 pengaduan yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015-2021, hanya 2.185 yang mendapat sanksi administratif.

    Sanksi tersebut sering kali tidak memberikan efek jera. Bahkan, banyak perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan lolos dari hukuman.

    Keterbatasan pendanaan juga menjadi hambatan besar dalam mencapai target nasional maupun internasional seperti target 30×30 GBF. Untuk mencapai 14 target nasional dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2025-2045, Indonesia membutuhkan setidaknya Rp75,53 triliun per tahun.

    Namun, realisasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 terkait biodiversitas baru mencapai Rp 9,85 triliun atau hanya sekitar 13% dari kebutuhan tersebut.

    Di samping itu, kapasitas untuk memantau status biodiversitas juga masih terbatas, sehingga menyebabkan kebijakan konservasi sering kali tidak berbasis pada data ilmiah yang memadai.

    Melihat kondisi di atas, pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang sepertinya akan menghadapi tantangan besar dalam mencapai target konservasi dan komitmen internasional seperti Pakta Kunming-Montreal.

    Catatan penting untuk Prabowo
    Misi pemerintahan Prabowo-Gibran lebih menekankan pada penguatan ekonomi dan ketahanan nasional. Meski demikian, perlindungan biodiversitas tetap menjadi bagian dari program ekonomi hijau mereka.

    Prabowo juga berencana membentuk badan khusus pengendalian perubahan iklim yang menunjukkan adanya perhatian terhadap isu iklim dan biodiversitas di masa mendatang.

    Komodo di Pulau Komodo, NTT, Indonesia. Komodo juga termasuk salah satu satwa langka yang dilindungi/shutterstock.
    Namun, beberapa catatan penting perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa agenda pembangunan dapat berjalan selaras dengan konservasi alam.

    Misalnya, ambisi Prabowo menjadikan Indonesia sebagai pemimpin energi hijau. Pengembangan energi hijau melalui perluasan hutan tanaman energi dan perkebunan sawit berisiko meningkatkan deforestasi jika tidak direncanakan dengan matang.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa ekspansi energi hijau tidak memanfaatkan kawasan hutan, apalagi area bernilai konservasi tinggi.

    Selain itu, UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang baru-baru ini disahkan telah memberikan pijakan hukum yang lebih kuat dengan memperketat sanksi dan membuka jalan bagi pendanaan swasta.

    Namun, penting bagi pemerintah untuk menghindari sentralisasi penetapan kawasan konservasi yang berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal.

    Pemerintah perlu menciptakan sistem konservasi yang lebih inklusif dengan mengakui peran masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi.

    Kebebasan akademik dan transparansi data menjadi kunci
    Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mendorong keterbukaan informasi dan kebebasan akademik agar kebijakan konservasi berbasis bukti ilmiah yang kuat.

    Transparansi data sangat penting untuk mengetahui status biodiversitas secara akurat dan mengukur pencapaian target lingkungan. Tanpa data yang jelas, kebijakan seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing tanpa arah.

    Prabowo tidak boleh mengulang perilaku represi antisains yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Tanpa kebebasan akademik, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kondisi biodiversitas yang sesungguhnya?

    Dengan mendorong budaya keterbukaan dan bekerja sama dengan komunitas ilmiah, pemerintah dapat membangun fondasi konservasi yang kuat dan berbasis sains, menjamin keberlanjutan biodiversitas Indonesia.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk memulai berbagai langkah strategis dalam konservasi biodiversitas sejak awal masa jabatan mereka. Dengan memanfaatkan momentum ini, pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dan keberanian untuk memprioritaskan kepentingan ekologis jangka panjang.

    Kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat agar upaya konservasi berjalan efektif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta sinergi yang menghasilkan manfaat nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Artikel ini merupakan bagian edisi khusus #PantauPrabowo di The Conversation yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Penulis: Ardiantiono, PhD Student, University of Kent

  • KTT Keanekaragaman Hayati: Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Serukan Setop Ekspansi Pertambangan Nikel

    KTT Keanekaragaman Hayati: Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Serukan Setop Ekspansi Pertambangan Nikel

    7cloud.asia – Di tengah berlangsungnya KTT Keanekaragaman Hayati ke-16 (COP16) di Cali, Kolombia, organisasi masyarakat sipil Indonesia menyerukan perlindungan segera terhadap alam dan keanekaragaman hayati yang semakin terancam oleh ekspansi tambang nikel.

    Isu mengenai tambang mineral penting menjadi diskursus hangat dalam pertemuan COP16 CBD mengingat potensi ancamannya yang tinggi terhadap integritas ekosistem, keanekaragaman hayati.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Jumat (1/11/2024), masyarakat sipil menyebut bahwa penambangan nikel yang masif juga mengancam hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

    Saat ini, terdapat hampir 1 juta hektare konsesi tambang nikel di Indonesia, yang 66 persennya atau sekitar 0,64 juta hektare merupakan tutupan hutan alam.

    Besarnya luasan konsesi tambang nikel di Indonesia yang terus bertambah ini didorong oleh agenda transisi energi global untuk memasok komponen baterai kendaraan listrik, dengan tujuan ekspor utama ke China.

    Baca: Tambang nikel Indonesia dikaitkan dengan kerja paksa dan kerusakan lingkungan

    Direktur Eksekutif Auriga Nusantara, Timer Manurung mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatasi produksi nikel karena dampak negatifnya terhadap keanekaragaman hayati.

    Dia menyebut deposit nikel di Indonesia yang mencapai luasan 3,1 juta hektare terkonsentrasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Hampir 80 persen atau 2,5 juta hektare wilayah deposit nikel di Indonesia terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah yang kaya akan hutan dan keanekaragaman hayati, serta berada di dalam wilayah adat.

    Wilayah tersebut juga merupakan rumah bagi setidaknya 18 spesies ikonik, yang keberadaannya terancam akibat ekspansi tambang nikel.

    ”Untuk itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan ‘No Go Zone’ di area-area yang memiliki peran penting pada keanekaragaman hayati dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Timer.

    Baca: Tambang nikel berdampak buruk pada lingkungan

    Timer menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kuota bagi ekspansi tambang nikel yang bisa dilakukan di luar No Go Zone untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih buruk.

    “Untuk daerah di luar ‘No Go Zone’ atau daerah yang tidak bisa” ditambang lagi,“ tandasnya.

    Dia menambahkan, perlunya perhitungan berdasarkan ketersediaan nikel di Indonesia, kebutuhan nikel yang masuk akal, lama waktu yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk melakukan ekspansi tambang nikel.

    Selain itu pemerintah juga diminta menghitung kembali potensi ancaman terhadap ekosistem dan biodiversitas yang akan terjadi dari ekspansi tambang nikel.

    Baca: Tambang nikel membuat rating pengurangan emisi terpuruk

  • COP16 Cali Setujui Pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Tingkat Dunia

    COP16 Cali Setujui Pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Tingkat Dunia

    7cloud.asia – Kabar gembira datang dari Konferensi Para Pihak Konvensi atau KTT Keanekaragaman Hayati ke-16 (COP16 CBD), yang berakhir pada Jumat (1/11/2024) di Cali, Kolombia

    Setelah melalui negosiasi alot, akhirnya Kolombia sebagai host presidency COP-16 berhasil mencatat sejarah pembentukan lembaga permanen baru yang disebut dengan Subsidiary Body on Article 8j (SB8j).

    Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang awalnya menyampaikan penolakan, pada hari terakhir konferensi mengambil langkah progresif untuk turut mendukung pembentukan Subsidiary Body on Article 8j.

    Pada pernyataan terakhirnya, delegasi Indonesia menyampaikan komitmen kuat untuk mendukung pengakuan terhadap masyarakat adat dan menjunjung semangat kompromi antar negara anggota CBD sebagai alasan perubahan sikap tersebut.

    Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah untuk terus melibatkan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam rangka implementasi KM-GBF dan konvensi CBD.

    “Sebagaimana sudah berulang kali sampaikan, Indonesia mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) dan mengakui IPLCs sebagai bagian dari proses semua dokumen yang dibangun dibawah CBD,” kata Lu’lu’ Agustiana, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir di Cali.

    Baca: COP16 CBD di Cali bahas pendanaan dan pelibatan masyarakat adat dalam konservasi

    Namun, Lu’lu’ menambahkan, untuk meningkatkan status pengakuan ke level lebih tinggi, dalam hal ini terkait Article 8j, Indonesia membutuhkan kejelasan bagaimana mekanisme akan dijalankan.

    Kejelasan inilah yang menjadi concern Delegasi Indonesia selama perundingan di KTT Keanekaragaman Hayati di Cali.

    “Langkah berikutnya adalah bagaimana badan baru ini, Subsidiary Body 8j, dapat menunjukkan kinerja dengan baik sesuai dengan amanat yang kita tetapkan hari ini secara fair dan terbuka,” kata Lu’lu’.

    Secara garis besar, Article 8j berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pengakuan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik yang dilakukan masyarakat adat yang relevan dengan praktik konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

    Pembentukan Subsidiary Body Article 8j bertujuan membantu memberikan saran, rekomendasi, dan panduan untuk menjalankan target-target yang disepakati dunia dalam Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).

    Baca: Buka COP16 CBD, Sekjen PBB serukan aksi nyata

    Selama dua pekan Konvensi Biodiversity (CBD) di Kolombia, beberapa negara anggota menyampaikan penolakan dan meragukan alasan pembentukan lembaga permanen ini.

    Pemerintah Rusia, India, Jepang, Jordania, dan Indonesia ada di antara barisan yang menolak Article 8j ini. Pembahasan tentang pembentukan Subsidiary Body ini memang sudah alot sejak pertemuan Ad Hoc Open Ended Working Group on Article 8j, yang digelar pada November 2023 lalu di Geneva, Switzerland.

    Gelombang protes dari berbagai kalangan pun mewarnai proses negosiasi. Perwakilan masyarakat adat dari berbagai negara secara kolektif meneriakkan pesan kepada delegasi yang berunding, “Eshora! Bertindaklah sekarang!”.

    Pada hari terakhir, Jumat (1/11/2024) waktu setempat, atau Sabtu (2/11/2024) waktu Indonesia – teriakan itu bersambut.

    Sidang Pleno CBD mengeluarkan keputusan bersejarah: mengetok palu menyetujui pembentukan Subsidiary Body Article 8j. Suasana haru terasa pekat di ruang sidang Amazonia, Cali, Colombia malam ini. Harapan memenuhi udara.

    Baca: Ini yang terjadi pada lingkungan jika pemanasan global mencapai 2°C

    Lewat proses negosiasi yang panjang, para pihak khususnya negara yang awalnya menyampaikan penolakan SB8j akhirnya mencapai kesepakatan yang dianggap paling mengakomodir kepentingan berbagai pihak, terutama kepentingan masyarakat adat dan lokal.

    Sebagai catatan, dari berbagai negosiasi yang terjadi sepanjang pertemuan di Geneva maupun di Colombia COP-16, setidaknya ada beberapa perhatian khusus dari negara-negara tersebut terhadap agenda pembentukan SB8j, antara lain:

    Pertama, Bagaimana posisi Subsidiary Body 8j dengan mekanisme Subsidiary Body lainnya seperti Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) dan Subsidiary Body on Implementation (SBI)?

    Kedua, Apa yang menjadi nilai tambah dari perubahan Working Group on Article 8j menjadi Subsidiary Body on Article 8j? Apakah akan ada implikasi pembiayaan dari pembentukan SB8j yang akan membebankan negara anggota CBD (parties)

    Dan ketiga, apakah Subsidiary Body on Article 8j akan menggantikan peran negara dalam negosiasi CBD?