ruangkota

Tag: kemiskinan

  • Kemiskinan Ekstrem Memang Turun Drastis, Tapi Banyak dalam Posisi Rentan

    Kemiskinan Ekstrem Memang Turun Drastis, Tapi Banyak dalam Posisi Rentan

    7cloud.asia – Beberapa waktu lalu Bank Dunia merilis laporan bertajuk ‘Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security’ yang antara lain memotret upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dari 19 persen di tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada 2022.

    Atas penurunan angka kemiskinan ini, anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, mengapresiasi pencapaian tersebut. Namun ia juga memberikan sejumlah catatan. 

    “Kita mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Tetapi perlu kita catat bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi Purchasing Power Parity (PPP) sebesar USD1,9 per kapita per hari,” tutur Anis melalui keterangan tertulis seperti dikutip Parlementaria.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    Sementera, lanjut Anis, saat ini World Bank sudah menggunakan asumsi PPP sebesar USD2,15 per kapita per hari atau setara dengan Rp 31.035 per orang per hari dengan kurs 14.900/1 dolar AS.

    Dengan menggunakan asumsi terbaru maka Anis memperkirakan, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia akan lebih besar dari 1,5 persen. 

    Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini berharap Pemerintah lebih responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan lebih terfokus dan tepat sasaran.

    Ia mengatakan fokusnya tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman dan rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

    Baca: Jaminan sosial untuk pekerja informal

    Anis mengingatkan Bank Dunia sendiri telah menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle-income class) dari USD 3,20 menjadi USD3,65 atau setara dengan Rp 53.400 per orang per hari.

    “Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari USD3,2 menjadi USD3,65 per kapita per hari, maka akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi, apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, mereka dengan cepat jatuh di bawah garis kemiskinan” ujarnya.

    Anis juga mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen hingga 6,5 persen, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.

    Baca: Perjuangan panjang kaum buruh untuk kerja layak

    Melihat pencapaian yang ada, Anis menilai bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah selama ini masih belum efektif dan belum tepat sasaran.

    Mengutip data BPS, Anis memaparkan per September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta atau 9,57 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini menurutnya, masih jauh dari target yakni di angka 7 persen.

    Bahkan, Anis juga menyoroti angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional. Ini artinya pengentasan kemiskinan tidak merata di Indonesia.

    “Saya mengingatkan, di lapangan program-program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan data yg digunakan banyak yang kurang tepat sasaran. Sementara disisi lain kita ketahui bahwa target Pemerintah sangat ambisius,” tutupnya.

  • Mencari Solusi Menaikkan Garis Kemiskinan di Indonesia

    Mencari Solusi Menaikkan Garis Kemiskinan di Indonesia

     

    7cloud.asia – Bank Dunia baru-baru ini menyatakan melalui laporannya bahwa Indonesia hampir mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.

    Dalam laporan tersebut Bank Dunia menyebut tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,5% berdasarkan standar lama paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yakni USD 1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari.

    PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.

    Namun, Bank Dunia mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar kemiskinan ini menjadi USD 3,2 PPP (USD 3,65 dengan PPP yang baru atau setara Rp20.220 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah bawah.

    Atau menjadi USD5,5 PPP (USD 6,85 dengan PPP yang baru atau setara Rp38.000 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah atas.

    “Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) katakan di speech-nya ketika Anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan anda adalah USD 1,9, anda harus gunakan USD3,2. Seketika 40% kita semua menjadi miskin,” tanggap Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Bank Dunia pada 9 Mei 2023, dilansir CNBC.

    Dalam laporan yang diluncurkan akhir tahun lalu, Bank Dunia memang tak lagi menggunakan standar lama yang diterbitkan pada 2011 dan mulai menggunakan perhitungan baru, yakni PPP 2017.

    Kemiskinan ekstrem dipatok menjadi USD 2,15 per kapita per hari, sementara batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan dari USD 3,20 menjadi USD 3,65 per kapita per hari.

    Penggunaan standar baru ini sempat membuat heboh karena mengakibatkan Indonesia ketambahan 13 juta warga miskin baru.

    Bagaimana sebetulnya kondisi garis kemiskinan saat ini? Apa sebenarnya arti penting di balik peningkatannya? Jika tingkat kemiskinan melonjak akibat garis kemiskinan ditingkatkan, lantas apa imbas dari kenaikan tersebut?

    Kami menawarkan solusi konkret untuk menaikkan garis kemiskinan secara signifikan di Indonesia.

    Alasan menaikkan garis kemiskinan

    Garis kemiskinan di Indonesia sudah tidak relevan lagi. Pada 2023, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas.

    Menurut standar negara dengan kategori ini, seseorang dianggap miskin jika penghasilan atau pengeluarannya kurang dari $6,85 PPP per hari, atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan (berdasarkan nilai tukar per $PPP 2017 Rp 5.089 dengan inflasi 13% sejak 2017).

    Namun, standar kemiskinan di Indonesia justru lebih dekat dengan rata-rata negara berpendapatan rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan, seseorang tergolong miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp535.547 per bulan atau setara dengan $3,16 PPP per hari. Sementara, batas kemiskinan negara berpendapatan rendah terbaru adalah $2,15 PPP per hari.

    Selain standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

    Saat ini, garis kemiskinan versi Indonesia ditetapkan dengan menggunakan pendekatan cost of basic needs atau kebutuhan dasar, yaitu dihitung dari pengeluaran rumah tangga miskin untuk makanan sebesar 75% dan non-makanan 25%.

    Metode ini seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2021, kami menghitung porsi pengeluaran makanan rumah tangga 40% termiskin adalah sebesar 60% dan pengeluaran nonmakanan 40% – meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

    Pengeluaran non-makanan rumah tangga miskin terus meningkat akibat peningkatan kualitas hidup rata-rata masyarakat Indonesia.

    Komposisi komoditas yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan juga hampir tidak berubah sejak 1998. Penghitungan garis kemiskinan saat ini, misalnya, belum secara signifikan memasukkan konsumsi makanan jadi atau prepared food.

    Padahal, konsumsi makanan jenis ini telah meningkat di antara rumah tangga miskin. Juga dari data Susenas, kami menghitung proporsi konsumsi makanan jadi mencapai seperempat (25%) dari total pengeluaran makanan di 40% rumah tangga termiskin, dari sebelumnya hanya 10%.

    Tak hanya itu, pemerintah sebetulnya telah memperluas cakupan penerima program kesejahteraan sosial yang melebihi angka populasi miskin. Hal ini membuktikan bahwa jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan yang terukur oleh garis kemiskinan saat ini.

    Sebagai contoh, peserta Program Keluarga Harapan telah mencapai 10 juta rumah tangga per 2022 atau 18% dari total rumah tangga di Indonesia. Sementara angka kemiskinan tersisa 9,57% dari total populasi (atau 8% dari total rumah tangga) pada September 2022.

    Hal serupa bisa juga tercermin pada bantuan sosial lain seperti peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan yang pada 2022 mencapai 96,7 juta jiwa. Pada tahun yang sama, keluarga penerima manfaat program bantuan sembako tercatat 18,8 juta rumah tangga (atau mencakup 75 juta jiwa) – jumlah yang sebenarnya melampaui angka kemiskinan Indonesia saat ini.

    Menimbang celah-celah tersebut, sudah saatnya Indonesia untuk “naik kelas” dan memperbaharui standar kemiskinannya sebagai negara berpendapatan menengah atas.

    Potensi Imbas Peningkatan Garis Kemiskinan

    Apabila Indonesia menyesuaikan batas kemiskinan dengan standar negara berpendapatan menengah atas, angka kemiskinan akan meningkat secara signifikan. Namun, hal ini bukan berarti kemiskinan bertambah, melainkan cara pengukurannya yang berubah.

    Penyesuaian ini penting untuk menggambarkan secara lebih akurat jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia.

    Dengan batas kemiskinan yang lebih tinggi, pemerintah juga bisa menjangkau lebih banyak orang yang rentan jatuh miskin. Berdasarkan perhitungan kami menggunakan data Susenas, sekitar 78 juta orang Indonesia termasuk dalam kategori rentan miskin atau sekitar tiga kali lipat dari jumlah orang miskin saat ini.

    Indonesia bisa belajar dari Malaysia. Malaysia pernah mengklaim memiliki tingkat kemiskinan nasional terendah di dunia sebesar 0,4%. Namun, laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap bahwa klaim tersebut berdasarkan pada garis kemiskinan lama yang sangat rendah, sehingga menghasilkan tingkat kemiskinan yang tidak realistis.

    Malaysia pada akhirnya menaikkan garis kemiskinannya pada pertengahan 2020. Akibatnya, jumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin meningkat. Namun, hal ini juga mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan bantuan tunai dan program pengentasan kemiskinan bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan baru tersebut.

    Lebih dari sekadar menaikkan angka

    Jika Indonesia ingin “naik kelas” sebagai negara berpendapatan menengah-atas, maka pemerintah perlu memastikan bahwa garis kemiskinan mencerminkan kondisi sebenarnya.

    Misalnya, pemerintah dapat menyesuaikan alokasi pengeluaran makanan dalam garis kemiskinan dari 75% menjadi 60% dari total pengeluaran untuk mencerminkan peningkatan pengeluaran non-makanan akibat dari peningkatan standar hidup masyarakat.

    BPS juga dapat merevisi atau menambahkan jumlah komoditas konsumsi yang masuk ke dalam perhitungan garis kemiskinan, agar dapat mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat.

    BPS juga dapat mengakomodasi penambahan konsumsi makanan jadi dalam penghitungan garis kemiskinan untuk mencerminkan peningkatan konsumsi komoditas tersebut di antara rumah tangga miskin.

    Selain itu, BPS dapat mempertimbangkan pendekatan pendapatan alih-alih hanya pengeluaran dalam menghitung mereka yang masuk kategori miskin, mengingat Indonesia masih belum memiliki data pendapatan yang cukup akurat dan komprehensif.

    Pendekatan ini telah berhasi diadaptasi di negara-negara menengah atas lainnya seperti Malaysia, Filipina, Chile, dan Brasil.

    Pemerintah juga sebaiknya terus mengkaji garis kemiskinan secara berkala. Pengkajian ulang ini, misalnya, dapat dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memastikan bahwa garis kemiskinan selaras dengan keadaan ekonomi dan sosial yang berubah-ubah di masa depan.

    Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Sebab, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan bukan untuk membuat angka kemiskinan tampak lebih tinggi, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia.

    Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

    Artikel ini pertamakali terbit di The Conversation, baca artikel asli di sini

  • Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke 7,5 Persen pada 2024

    Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke 7,5 Persen pada 2024

    7cloud.asia – Dalam rapat kerja Banggar DPR-Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 diusulkan sejumlah asumsi untuk APBN 2024. 

    Pemerintah antara lain mengusulkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.

    Sementara itu, angka kemiskinan diusulkan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Per September 2022 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. 

    Pemerintah juga menjanjikan terhapusnya tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi nol persen.

    Baca: Utang RI capai Rp 7.848 triliun ini kata DPR

    Walaupun angkanya terus mengalami penurunan, tetapi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa.

    Sejalan dengan upaya dasar meningkatkan kualitas SDM, selain kemiskinan, Indonesia juga masih berjibaku mengatasi persoalan stunting.

    Meski ada tren penurunan prevalensi stunting nasional dari 27,7 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada tahun 24,4 persen pada tahun 2021, masih terbentang jarak yang jauh jika mengacu target penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14 persen pada tahun 2024.

    Penurunan stunting tak bisa lepas dari upaya pengentasan kemiskinan yang kini terus digenjot pemerintah.

    “Kita senang pemerintah memiliki target besar penurunan stunting lebih progresif. Namun kita belum ada effort yang seragam dari multi stakeholder strategis. Pekerjaan penurunan stunting seolah menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan BKKBN,’ ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, saat memimpin Rapat Banggar.  

    Baca: Mungkinkah menaikkan standar garis kemiskinan

    Namun, Said mengingatkan urusan ini memerlukan kolaborasi banyak pihak, semisal dukungan air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Program penurunan stunting ini juga memerlukan kualitas pangan yang baik, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Badan Pangan.

    Dalam rapat tersebut, pemerintah juga disebutkan Rasio Gini diperkirakan dalam rentang 0,374 hingga 0,377.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan naik menjadi sekitar 73,99 hingga 74,02.

    Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

     

     

    Baca:  Golden visa, siapa yang diuntungkan?

    Program perlindungan sosial dan subsidi juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama akurasi dan ketepatan data.

    Pada program perlindungan sosial dan subsidi, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial dan subsidi, agar tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Sehingga program perlinsos dan subsidi memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk mengangkat ekonomi mereka lebih baik,” imbuh Said.

    Tidak boleh lagi terjadi exclusion dan inclusion error dalam pengalokasian semua program perlindungan sosial dan subsidi tahun 2024.

    Baca: Banyak lansia tak punya BPJS Kesehatan

    Terakhir, pihak Banggar DPR berharap KEM PPKF yang akan segera dibahas bersama ini mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional.

    Sehingga Nota keuangan dan RAPBN 2024 yang akan disampaikan oleh Presiden pada bulan Agustus 2023, mencerminkan keberlanjutan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

    Sumber: dpr.go.id

  • Kemiskinan Jadi Alasan Perdagangan Organ Tubuh, Ini Kata Puan Maharani

    Kemiskinan Jadi Alasan Perdagangan Organ Tubuh, Ini Kata Puan Maharani

    7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti laporan Kementerian Sosial yang menyebut masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu kasus perdagangan organ tubuh terutama perdagangan ginjal.

    Puan mengaku miris, karena rata-rata korban perdagangan organ tubuh nekat menjual ginjalnya karena masalah ekonomi, termasuk akibat terlilit utang.

    “Beberapa orang mungkin tergoda untuk menjadi pendonor ginjal ilegal karena menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Mereka mungkin merasa terdesak oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang dan menganggap pendonoran ginjal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang,” ujar Puan Maharani sebagaimana dikutip Parlementaria.

    Fenomena seperti ini, ujar Puan Maharani sungguh sangat menyedihkan. Negara harus bisa hadir untuk memutus rantai kejahatan perdagangan organ tubuh yang dipicu masalah kemiskinan ini. 

    Ditambahkannya, Pemerintah harus mencari cara terbaik untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga semua masyarakat dapat hidup sejahtera.

     

    Baca Juga: Komisi II DPR: Mafia Tanah Tergolong Kejahatan Luar Biasa 

    Puan Maharani mengimbau Pemerintah semakin memprioritaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia agar faktor ekonomi tidak lagi memicu terjadinya aksi-aksi kejahatan.

    “Pastikan kembali program-program pro rakyat tepat sasaran. Sehingga warga yang membutuhkan bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari Pemerintah dan tidak ada lagi yang terpaksa melakukan kejahatan karena kesulitan ekonomi,” sebutnya sebagaimana dikutip Parlementaria.

    DPR, ujar Puan Maharani akan mendukung pula program-program inklusif serta komprehensif agar bantuan dapat terserap optimal kepada masyarakat yang berada di garis kemiskinan. 

    Ia meminta aparat mengusut tuntas praktik perdagangan organ tubuh yang melibatkan sindikat internasional dan meminta Pemerintah mencegah kejahatan yang masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut.

    “Praktik perdagangan organ tubuh ke luar negeri adalah pelanggaran serius dan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi” kata Puan 

     

    Baca Juga: Pelaku Kekerasan Berlapis pada PRT SK Hanya Dituntut 4 Tahun, Keberpihakan Jaksa Dipertanyakan

    Puan Maharani mengapresiasi pihak Polri yang berhasil membongkar praktik perdagangan organ tubuh, khususnya ginjal, yang melibatkan jaringan internasional.

    Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka, termasuk oknum polisi berinisial M alias D berpangkat Aipda karena ikut terlibat dalam praktik ilegal perdagangan tubuh. 

    Diketahui, Aipda M bukan bagian dari sindikat perdagangan organ tubuh, tetapi ikut membantu tersangka TPPO untuk menghilangkan jejaknya. Aipda M ditangkap karena merintangi penyidikan.

    Polisi juga menangkap seorang oknum pegawai Imigrasi yang bertugas di Bandara Ngurah Rai, Bali, berinisial AH karena menyalahgunakan wewenang. AH menerima sejumlah uang dengan membantu pengurusan keberangkatan para sindikat perdagangan organ tubuh.

    Sementara 9 tersangka lainnya adalah para korban praktik perdagangan organ tubuh yang kemudian direkrut oleh jaringan internasional, untuk kembali mencari mangsa di tanah air.

     

    Baca Juga: Jaminan Layanan Kesehatan Seksual bagi Korban Kekerasan Seksual Masih Sangat Kurang

    Seorang lainnya yang berinisal H merupakan penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Polisi masih memburu pelaku lainnya.

    “Pengungkapan kasus ini meminimalisir jatuhnya korban selanjutnya. Kami juga berharap pihak kepolisian bisa bekerja profesional dalam mengusut oknum anggotanya yang terlibat dalam kasus perdagangan organ tubuh ini, termasuk oknum dari pihak Imigrasi,” tegas Puan.

    Puan Maharani juga mendorong Polri mencari otak di balik terciptanya sindikat perdagangan organ tubuh itu. Ia meminta Polisi menelusuri kemungkinan adanya pihak berwemang lain yang terlihat dalam kasus perdagangan organ tubuh ke Kamboja.

    “Ini adalah praktik yang besar risikonya. Harus ditelusuri bagaimana para sindikat perdagangan organ tubuh selama ini aman melangsungkan kejahatan mereka. Apalagi sindikat menjaring orang-orang, jadi harus diketahui upaya dan pihak mana-mana saja yang dapat meloloskan keberangkatan hingga transaksi mereka,” ungkapnya.

    Baca Juga: Anak Penyandang Disabiltas jadi Korban Kekerasan Seksual di Jakbar, Bagaimana Tanggung Jawab Lingkungan?

    Berdasarkan informasi, saat ini ada 122 WNI yang terdata telah melakukan transplantasi ginjal di Kamboja melalui sindikat. Transaksi perdagangan ginjal terjadi di rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah Kamboja.

    Puan Maharani meminta Pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan Kamboja dan negara-negara lain yang terindikasi juga menjadi lokasi praktik perdagangan organ tubuh. Sehingga, pengusutan kasus ini akan berjalan tuntas.

    “Kerja sama internasional dengan negara-negara terkait sangat penting. Berbagi informasi dan kerja sama dengan agen penegak hukum dari negara lain juga dapat membantu mengungkap sindikat perdagangan organ secara lebih efektif,” terang Puan.

    Lemahnya edukasi tentang bahaya praktik perdagangan organ tubuh di Indonesia dinilai telah dimanfaatkan oleh sindikat internasional karena korban diiming-imingi uang.

    Baca Juga: Perempuan dengan Down Syndrome Rentan Alami Kekerasan Tapi Sering Diabaikan

    Menurut Puan Maharani, Pemerintah harus menggalakkan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya dari kejahatan TPPO ini.

    “Perlu ada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan konsekuensi dari perdagangan organ tubuh. Pendidikan tentang kesehatan dan etika moral harus ditingkatkan untuk mencegah orang terjebak dalam praktik ilegal seperti ini,” ungkap mantan Menko PMK itu.

    Dia melanjutkan, pihak kepolisian harus berani mengambil langkah tegas terhadap jaringan perdagangan organ. Ia menegaskan, selain pengusutan tuntas kasus perdagangan organ tubuh, tindakan pencegahan juga penting dilakukan.

    “Upaya ini harus dilakukan dengan tegas dan profesional untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam perdagangan organ ilegal dihadapkan pada hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan,” sebut Puan Maharani.

    Baca Juga: Mencari Solusi Menaikkan Garis Kemiskinan di Indonesia

     

  • Mampukah Pembangunan Pariwisata Entaskan Kemiskinan di NTT?

    Mampukah Pembangunan Pariwisata Entaskan Kemiskinan di NTT?

    7cloud.asia – Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Theresia M. Florensia mengatakan pembangunan kegiatan pariwisata mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT.

    Ikhwal pembangunan pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan di NTT ini diungkapkan Theresia saat berbicara di Multidimensional Poverty Forum 2023 sekaligus Launching Riset IKM 2012-2021, Rabu (9/8/2023) di Jakarta. 

    “Pariwisata dipilih karena memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” jelas Theresia. 

    Theresia menambahkan, dalam menciptakan efek ekonomi yang
    berdampak bagi masyarakat, Pemprov NTT juga berupaya menjadikan NTT sebagai basis mata-rantai sisi hulu dari rantai pasokan global di bidang industri
    pembenihan/pembibitan, dan bahan baku industri pengolahan. 

    Baca: Potret kemiskinan multidimensi di Indonesia

    Menurutnya, Salah satu hambatan Pemprov NTT dalam pembangunan rumah layak huni adalah batasan kewenangan.

    “Pemprov hanya memiliki dua kewenangan terkait dengan hal tersebut yaitu pembangunan rumah akibat bencana dan relokasi sebagai dampak proyek pemerintah,” terang Theresia. 

    NTT merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka kemiskinan NTT berada di kisaran 20 persen atau lebih tinggi dari angka nasional (9 persenan).

    BPS NTT mencatat, jumlah penduduk miskin di NTT per Maret 2023 sebesar 1.141.110 orang atau meningkat sebanyak 9.500 orang dibandingkan Maret 2022.

    Baca: Indonesia masuk negara menengah, haruskah standar kemiskinan dinaikkan?

    “Peningkatan penduduk miskin terjadi di wilayah perkotaan 0,28 persen, sedangkan wilayah pedesaan menurun 0,1 persen,” Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B Kale di Kupang, Senin, (17/7/2023) seperti dikutip Antaranews.com

    Ia menjelaskan, meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat, komposisi penduduk miskin di NTT didominasi di wilayah pedesaan yaitu 23,76 persen, sedangkan perkotaan 9,12 persen.

    Matamira menjelaskan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah penduduk miskin.

    Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman yang mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

    Baca: Penurunan kemiskinan ekstrim jadi poin penilaian kepala daerah

    Selain itu, juga terkait indeks keparahan kemiskinan yang mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

    Di NTT, kata dia, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 3,326 dibanding Maret 2022 sebesar 3,632.

    Sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun dari 0,340 di Maret 2022 menjadi 0,270 pada Maret 2023.

    “Penurunan indeks ini menunjukkan kemajuan positif dalam upaya bersama kita untuk menurunkan kemiskinan di NTT,” katanya.

    Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke angka 7,5 persen pada 2024

    BPS NTT menyebut, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpengaruh besar pada kenaikan angka kemiskinan.

    Garis kemiskinan per kapita di NTT pada September 2022 adalah Rp 490.909. Ini disumbang 77,52 persen oleh kategori makanan dibandingkan kategori bukan makanan sebesar 22,48 persen.

    Pemerintah diminta untuk konsentrasi terhadap stabilitas harga, kontrol terhadap stok barang, bahwa yang kami lihat komoditas barang di NTT ini banyak di datangkan dari luar daerah. 

    Direktur Eksekutif PRAKARSA  Ah MAftuchan berpendapat bahwa kata kunci mendasar dalam mengakselerasi efektifitas manajemen pembangunan adalah ‘tata kelola’.

    Baca: Pemerintah berharap pada 2024 tak ada lagi kemiskinan ekstrim

    “Tata kelola pembangunan yang baik dapat dibangun dengan partisipasi multistakeholders yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan,” kata Maftuchan. 

    Maftuchan menambahkan, hasil penghitungan IKM Prakarsa dapat
    digunakan Pemerintah Daerah untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan.

    Dengan demikian, penyusunan prioritas anggaran daerah terbentuk dengan baik dan akurat.

    “Jangan seperti sekarang, proses penganggaran daerah ibarat ‘mengoles mentega di atas roti tawar’, programnya itu-itu saja, hanya angkanya dinaikkan sedikit-sedikit setiap tahun,” tuturnya. 

    Baca: Mencari solusi kemiskinan ekstrim di Indonesia

    Menutup acara, Ketua Badan Pengurus PRAKARSA, Purnama Adil Marata menegaskan, indeks kemiskinan multidimensi harusnya menjadi tolok ukur resmi untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.

    “Dengan mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif,” tutupnya.

  • Beda Cara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Atasi Kemiskinan

    Beda Cara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Atasi Kemiskinan

    7cloud.asia – Dua Calon Presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hadir di acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (4/11/2023).

    Ketika berada di depan para cendekiawan muslim se-Indonesia itu, Ganjar Pranowo dan Prabowo memaparkan visi misinya untuk membangun Indonesia dari wilayah Timur.

    Berbagai hal disampaikan Ganjar Pranowo dan Prabowo, termasuk cara mengatasi kemiskinan di Indonesia.

    Ganjar Pranowo dan Prabowo punya pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.

    Baca: Menyoal kemiskinan multidimensi di Indonesia

    Prabowo memilih dengan cara instan yakni dengan pemberian Bantuan Langsung Tunian(BLT).

    Sementara Ganjar Pranowo lebih fokus bagaimana membangun sumber daya manusia dan menyelesaikan problem kemiskinan lewat pendidikan.

    Menurut Ganjar, kasus kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Pemberian bantuan langsung tunai pada masyarakat dirasa tak cukup bisa menyelesaikan persoalan.

    “Suatu ketika saya menganalisis, kenapa kemiskinan kok tinggi. Tapi politik kita karitatif. Pemberian charity, BLT dan tidak menyelesaikan karena data kita kacau,” ungkap Ganjar.

    Baca: Indonesia masuk negara menengah, standar kemiskinan ekstrim perlu dievaluasi

    Ganjar Pranowo  berkata solusi lain dalam penyelesaian kemiskinan itu yakni perlunya tindakan afirmasi di dunia pendidikan.

    “Harus ada tindakan afirmasi, yakni lewat jalur pendidikan. Ini bukan omong kosong, karena saya sudah punya pengalaman bagus soal itu,” jelasnya.

    Diketahui ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuat SMKN Jateng, sekolah boarding yang khusus untuk anak miskin.

    Dengan difasilitasi Pemprov Jateng, anak-anak yang sekolah di sana bisa mendapat pendidikan dan bekerja di banyak perusahaan besar baik di dalam maupun luar negeri.

    Dan, ia mengaku terharu, ketika mereka bilang sudah bekerja di Jepang, bisa membayar utang keluarga, membangun rumah dan lainnya.

    Baca: Penurunan kemiskinan ekstrem jadi poin penilaian kepala daerah

    “Artinya, dengan pendidikan kita bisa menyelesaikan problem kemiskinan. Untuk itu, salah satu program kerja saya yang menjadi prioritas ke depan adalah satu keluarga miskin satu sarjana,” ucap Ganjat.

    Sementara, Prabowo Subianto juga berbicara terkait persoalan kemiskinan. Di hadapan para cendekiawan itu, Prabowo mengatakan akan melanjutkan program yang sudah ada yakni dengan cara pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Untuk mengatasi kemiskinan, kita punya satu cara program kiat yang sudah dilaksanakan pemerintah Jokowi dan SBY. Banyak peogram bantuan langsung tunai yang diberikan pada orang yang lemah,” kata Prabowo.

    Program itu lanjut Prabowo akan ditingkatkan. Bahkan Prabowo akan membuat lebih langsung lagi dengan cara langsung transfer ke penerima.

    Baca: Ini yang harus dilakukan jika Indonesia ingin menghapus kemiskinan ekstrim

    “Kita membuat suatu program semafam cash direct transfer. Jangan lewat terlalu banyak tangan, langsung pada sasaran. Saya rasa itu yang bisa dilakukan untuk kita mengatasi kemiskinan,” urai Prabowo.

    “Untuk mengatasi kemiskinan, kita punya satu cara program kiat yang sudah dilaksanakan pemerintah Jokowi dan SBY. Banyak peogr

  • Angka Kemiskinan di Jawa Timur Turun Signifikan, Ini Rahasianya

    Angka Kemiskinan di Jawa Timur Turun Signifikan, Ini Rahasianya

    7cloud.asia – Rasio atau angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini telah turun signifikan, mengacu data statistik selama kurun tiga tahun terakhir.

    “Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur sekarang jauh lebih rendah dibanding angka nasional,” kata Gubernur Jatim Khofifah saat membuka Jambore BUMDesa 2023 di wisata rintisan Nangkula Park di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Minggu (11/11/2023).

    Dia memberi gambaran rasio angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tiimur pada 2020 sebesar 24,4 persen, kemudian pada 2021 mendekati angka nasional.

    Dan, terakhir berdasar data statistik pada Maret 2023, angka kemiskinan di Jawa Timur turun signifikan hingga menjadi 0,28 persen.

    Baca: Beda cara Ganjar dan Prabowo tangani kemiskinan

    Menurutnya, rasio itu jauh lebih rendah dibanding angka kemiskinan ekstrem nasional yang berkisar 1,2 persen.

    “Kami sudah di bawah rata-rata nasional untuk penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Khofifah.

    Pihaknya berharap angka kemiskinan ekstrem akan menjadi 0 persen pada akhir 2023. “September ini, kalau dilakukan pendataan ulang harusnya sudah mendekati nol persen,” katanya.

    Pihaknya bakal terus melakukan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

    Baca: Menyoal kemiskinan multidimensional di Indonesia

    Menurut mantan Menteri Sosial itu, salah satu faktor yang memberi dampak positif dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan meningkatkan perekonomian di tingkat desa.

    Salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    Pemprov Jatim juga mendorong Desa Devisa, sehingga Desa Devisa di Jatim merupakan yang tertinggi di Indonesia.

    Desa Devisa dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor-impor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Baca: Indonesia masuk sebagai negara menengah, ini dampaknya pada standar kemsikinan

    Untuk menjadi Desa Devisa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu desa mempunyai produk original, produk itu dibuat secara massal oleh masyarakat, dan ada lembaga seperti koperasi atau BUMDesa.

    “Ini penguatannya seiring dengan BUMDes,” kata Khofifah.

    Pengembangan potensi desa, kata dia, berimbas pada penurunan angka kemiskinan seiring hidupnya usaha di desa yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun drastis,” kata Khofifah.

    Sumber: Antaranews.com

  • Pemkab Kulonprogo Terbuka Soal Angka Kemiskinan, Tuai Apresiasi DPR

    Pemkab Kulonprogo Terbuka Soal Angka Kemiskinan, Tuai Apresiasi DPR

    7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo secara transparan mengungkapkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

    Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis ‘angkat jempol’ atas kejujuran Pemkab Kulonprogo soal angka kemiskinan ini.

    Ia menilai sikappemkab Kulonprogo ini bisa membantu untuk memitigasi kebutuhan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut.

    Hal itu disampaikan John Kenedy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi VIII DPR ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY, Selasa (28/11/2023).

    “Kalau misalnya menutupi kemiskinan ekstrem artinya tidak mengatasi permasalahan,” ujarnya sebagaimana dikutip Parlementaria.

    Baca: Cara Jawa Timur atasi kemiskinan

    Ia menambahkan, dengan tidak jujur, dengan tidak mengemukakan angka-angka yang sebenarnya, akan sulit untuk  mencari jalan keluar mengatasi angka kemiskinan ini.

    menurut Kennedy, hal ini banyak terjadi di kabupaten/kota lain karena (takut) dianggap pemerintah daerahnya nggak berhasil dan lain sebagainya dan ini ditutup-tutupi,” kata John.

    Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo memaparkan bahwa kemiskinan di wilayah tersebut masih berada pada kisaran 16,39 persen.

    Angka ini jauh di atas rata-rata nasional, sedangkan kemiskinan ekstrem menembus lebih dari 14 ribu jiwa atau 3,31 persen.

    Baca: Beda cara Ganjar dan Prabowo atasi kemiskinan

    Kennedy menyebut, ada suatu kejujuran dari pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada kami bahwa memang tingkat kemiskinan di Kulonprogo ini tinggi.

    “Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, apakah itu DPR apakah itu Kementerian Sosial atau institusi yang berkaitan dengan itu,” kata politisi Partai Golongan Karya ini.

    Dari data yang dipaparkan, kemiskinan ekstrem di Kulonprogo sendiri masih tersebar di 12 kecamatan atau di seluruh wilayah kabupaten tersebut.

    Diketahui, seseorang dapat dikategorikan masuk dalam kemiskinan ekstrem apabila pengeluaran di bawah Rp10.739/orang/hari atau setara Rp322.170/orang/bulan.

    Baca: Menyoal kemiskinan multidimensi di Indonesia

    Pada rapat tersebut juga disampaikan beberapa program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan di Kulon Progo.

    Meski masih meninggalkan pekerjaan rumah, upaya-upaya tersebut telah mampu memberikan perbaikan bagi daerah tersebut.

    Sesuai dengan rilis dari BPS pada tanggal 16 November 2023 angka kemiskinan Kabupaten Kulonprogo sebesar 15,64 persen atau mengalami penurunan 0,75 persen dari tahun 2022 sebesar 16,39.

    Tadi, ujar Kennedy, kita juga sudah mendengar bahwa ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencegah atau menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem ini.

    Baca: Indonesia masuk negara menengah, standar kemiskinan perlu dievaluasi

    “Banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan ini juga menjadi perhatian khusus kementerian sosial, sehingga banyak bantuan yang disalurkan ke Kabupaten Kulon Progo,” pungkasnya

  • Target Penurunan Kemiskinan Pemerintahan Jokowi Tak Terpenuhi

    Target Penurunan Kemiskinan Pemerintahan Jokowi Tak Terpenuhi

    7cloud.asia – Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menetapkan langkah bergabung dalam keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) demi mengejar jargon “Indonesia Maju”.

    Sayangnya, langkah pemerintahan Jokowi ini tak mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di tengah kemiskinan yang masih stagnan.

    Pemerintahan Jokowi memasang target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level 7-8% pada periode pertamanya dan level 6-7% pada periode keduanya.

    Namun hingga masa kepemimpinannya yang tinggal beberapa bulan lagi, target soal kemiskinan ini nyatanya tak tercapai.

    Selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kemiskinan hanya berkurang sebesar 1,89 basis poin dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,36% pada Maret 2023.

    Baca: Indonesia masuk negara menengah

    Pemerintah juga memiliki target menurunkan kemiskinan ekstrem dari 1,5% pada Maret 2022 menjadi 0% pada tahun 2024. Sayangnya, per Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem masih berada di angka 1,12%

    Selama ini, perhitungan standar garis kemiskinan yang dilakukan berdasarkan aspek pengeluaran individu saja tidaklah cukup.

    Sebab, penanggulangan kemiskinan yang hanya berdasarkan hitungan moneter atau peredaran uang justru mengerdilkan definisi dan skala kemiskinan itu sendiri.

    Ini membuat fokus kebijakan dan program pemerintah cenderung bersifat jangka pendek dan kurang tepat sasaran.

    Tulisan ini mengevaluasi program pengentasan kemiskinan selama era Jokowi, serta menjabarkan pentingnya menyasar kemiskinan multidimensional alih-alih moneter sebagai rekomendasi untuk pemerintahan selanjutnya.

    Baca: Kemiskinan ekstrem di Indonesia

    Fokus pengentasan kemiskinan Jokowi: bagi-bagi bansos
    Kemiskinan moneter merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengukur kemiskinan yang paling umum di dunia dengan mengidentifikasi kemiskinan dari kekurangan konsumsi (atau pendapatan) dari garis kemiskinan yang ditetapkan.

    Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) baik makanan maupun bukan makanan.

    Penduduk masuk kategori miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

    Selama era Jokowi, upaya pengentasan kemiskinan fokus pada program pemberian bantuan sosial.

    Bantuan sosial itu diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan non tunai (BPNT)/ Program Sembako, subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan biaya pendidikan seperti program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan.

    Baca: Kemiskinan multidimensional di Indonesia

    Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan anggaran bansos untuk penanggulangan kemiskinan selama era Jokowi.

    Alokasi bansos pada 2014 adalah sekitar Rp11,92 triliun. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menganggarkan Rp19,79 triliun.

    Di tahun terakhirnya, ia mengalokasikan hingga Rp22,5 triliun atau hampir dua kali lipat dibandingkan awal kepemimpinannya.

    Namun, alokasi bansos yang fantastis ini nyatanya tak sebanding dengan penurunan kemiskinan di Indonesia selama 10 tahun terakhir.

    Jika kemiskinan dilihat melalui kacamata moneter, kebijakan-kebijakan ini dapat menjawab permasalahan secara logis.

    Baca: OECD beri lampu hijau bagi keanggotaan Indonesia

    Namun, apabila benar kemiskinan hanya soal pendapatan belaka, seharusnya bantuan sosial sudah dapat menuntaskan kemiskinan sejak dahulu.

    Program percepatan ekonomi seperti pemberian bansos ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

    Sehingga, pemberian bansos hanya bersifat jangka pendek karena pemanfaatannya untuk konsumsi dan belum dapat menjawab masalah ekonomi secara jangka panjang.

    Belum lagi, sejumlah masalah membayangi penyaluran bansos, termasuk timbulnya ketergantungan masyarakat miskin atas bantuan pemerintah, pendataan yang belum maksimal.

    Dan, yang terburuk adalah adanya moral hazard (pelanggaran etika untuk kepentingan sendiri) dalam pendataan ketika penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria mereka yang layak menerima bantuan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Eka Afrina Djamhari (Peneliti Kebijakan Sosial The Prakarsa) dan Bintang Aulia Lutfi (Researcher, The Prakarsa)

  • Kemiskinan Multidimensi: Catatan bagi Pemerintahan Prabowo

    Kemiskinan Multidimensi: Catatan bagi Pemerintahan Prabowo

    7cloud.asia – Pemerintahan Jokowi memasang target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level 7-8% pada periode pertamanya dan level 6-7% pada periode keduanya.

    Namun hingga masa kepemimpinannya yang tinggal beberapa bulan lagi, target soal kemiskinan ini nyatanya tak tercapai.

    Selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kemiskinan hanya berkurang sebesar 1,89 basis poin dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,36% pada Maret 2023.

    Melihat atau mengukur kemiskinan dari satu sisi pendapatan saja akan mengakibatkan hilangnya kemampuan kita untuk melihat faktor-faktor kemiskinan yang kompleks.

    Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI) memperkenalkan kemiskinan multidimensi pada 2010, yang kemudian diadopsi oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

    Pengukuran kemiskinan dengan metode ini mengikutsertakan aspek pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang diturunkan menjadi beberapa indikator yang disebut dengan Multidimensional Poverty Index (MPI).

    Baca Juga: Target Penurunan Kemiskinan Pemerintahan Jokowi Tak Terpenuhi

    Pengukuran kemiskinan multidimensi tidak dimaksudkan untuk menggantikan kemiskinan moneter, melainkan memberikan pandangan yang lebih luas dan terukur dalam mengurai karakteristik kemiskinan.

    Metode ini melihat perbedaan karakteristik serta penyebab kemiskinan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi formulasi kebijakan pengentasannya.

    Laporan Poverty and Shared Prosperity tahun 2022, misalnya, menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 individu miskin multidimensi (39%) tidak termasuk dalam kategori miskin moneter, karena mereka terdeprivasi dalam dimensi nonmoneter saja.

    Terdeprivasi di sini dimaknai sebagai keterbatasan yang dialami oleh individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

    Sebetulnya, perhitungan The PRAKARSA menunjukkan bahwa indeks kemiskinan multidimensional di Indonesia turun drastis dari 49% pada 2012 menjadi sebesar 14,3% pada 2021.

    The PRAKARSA menyesuaikan pengukuran IKM Indonesia menjadi lima dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, fasilitas dasar serta perlindungan sosial dan partisipasi.

    Baca Juga: Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Akan Bebani Kelompok Menengah dan Picu Kemiskinan Baru

    Dimensi tersebut diturunkan menjadi 11 indikator berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni nutrisi balita, mordibitas (masalah kesehatan), partisipasi sekolah, lama sekolah, atap lantai dinding, kepadatan dalam hunian, air minum layak, bahan bakar memasak, sanitasi, akta kelahiran dan internet.

    Namun, perhitungan The PRAKARSA menunjukkan indikator rumah layak, air minum layak dan mordibitas secara konsisten menjadi tiga indikator penyumbang deprivasi tertinggi di Indonesia pada kurun 2019-2021.

    Perhitungan The PRAKARSA menunjukkan pada tahun 2021, hampir 39 juta individu di Indonesia miskin secara multidimensi. Sebanyak 86,4% atau 33,7 juta di antaranya tinggal dalam rumah yang tidak layak huni.

    Pada indikator akses air minum layak, sejumlah 57% atau 22,2 juta penduduk miskin tinggal dalam rumah tangga yang tidak punya sumber air minum layak.

    Sedangkan dalam aspek mordibitas, 52,5% atau 20,4 anggota rumah tangga memiliki keluhan kesehatan.

    Baca Juga: Joseph Stiglitz: Negara Miskin Butuh Bantuan untuk Ekonomi Ramah Lingkungan Guna Hadapi Krisis Iklim

    Tiap daerah memiliki persoalannya masing-masing. Misalnya, di Kalimantan Tengah, sekitar 98,03% penduduk miskin tinggal di rumah tidak layak huni.

    Di Kalimantan Barat, sekitar 85,12% penduduk yang miskin memiliki masalah air minum layak. DKI Jakarta memiliki sekitar 73,89% penduduk miskin dengan keluhan kesehatan.

    Demi betul-betul mengentaskan kemiskinan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi anggaran penanggulangan kemiskinan. Pemerintah, misalnya, perlu mengalokasikan dana untuk mengatasi kontributor penyebab kemiskinan di Indonesia alih-alih fokus hanya pada bansos.

    Kebijakan dan program penanganan kemiskinan perlu dibuat lebih komprehensif dan menjawab secara nyata kebutuhan yang diperlukan penduduk miskin di masing-masing daerah.

    Dengan cara ini, rancangan dan implementasi kebijakan intervensi atau program penanganan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran serta lebih inklusif dan peka pada masyarakat rentan miskin.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Eka Afrina Djamhari (Peneliti Kebijakan Sosial The Prakarsa) dan Bintang Aulia Lutfi (Researcher, The Prakarsa)