7cloud.asia – Beberapa waktu lalu Bank Dunia merilis laporan bertajuk ‘Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security’ yang antara lain memotret upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dari 19 persen di tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada 2022.
Atas penurunan angka kemiskinan ini, anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, mengapresiasi pencapaian tersebut. Namun ia juga memberikan sejumlah catatan.
“Kita mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Tetapi perlu kita catat bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi Purchasing Power Parity (PPP) sebesar USD1,9 per kapita per hari,” tutur Anis melalui keterangan tertulis seperti dikutip Parlementaria.
Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim
Sementera, lanjut Anis, saat ini World Bank sudah menggunakan asumsi PPP sebesar USD2,15 per kapita per hari atau setara dengan Rp 31.035 per orang per hari dengan kurs 14.900/1 dolar AS.
Dengan menggunakan asumsi terbaru maka Anis memperkirakan, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia akan lebih besar dari 1,5 persen.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini berharap Pemerintah lebih responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan lebih terfokus dan tepat sasaran.
Ia mengatakan fokusnya tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman dan rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
Baca: Jaminan sosial untuk pekerja informal
Anis mengingatkan Bank Dunia sendiri telah menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle-income class) dari USD 3,20 menjadi USD3,65 atau setara dengan Rp 53.400 per orang per hari.
“Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari USD3,2 menjadi USD3,65 per kapita per hari, maka akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi, apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, mereka dengan cepat jatuh di bawah garis kemiskinan” ujarnya.
Anis juga mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen hingga 6,5 persen, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.
Baca: Perjuangan panjang kaum buruh untuk kerja layak
Melihat pencapaian yang ada, Anis menilai bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah selama ini masih belum efektif dan belum tepat sasaran.
Mengutip data BPS, Anis memaparkan per September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta atau 9,57 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini menurutnya, masih jauh dari target yakni di angka 7 persen.
Bahkan, Anis juga menyoroti angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional. Ini artinya pengentasan kemiskinan tidak merata di Indonesia.
“Saya mengingatkan, di lapangan program-program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan data yg digunakan banyak yang kurang tepat sasaran. Sementara disisi lain kita ketahui bahwa target Pemerintah sangat ambisius,” tutupnya.
Leave a Reply