Tag: krl

  • PT KAI: Mayoritas Pengadaan KRL Commuter Line Dipasok PT INKA

    PT KAI: Mayoritas Pengadaan KRL Commuter Line Dipasok PT INKA

    7cloud.asia – PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menyebut mayoritas pekerjaan pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) Commuter Line bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

    “Lebih dari 92 persen atau sebanyak 35 trainset dari total pengadaan sarana KRL, KAI Commuter bekerja sama dengan PT INKA dengan nilai total investasi mencapai Rp6,06 triliun,” kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba seperti dikutip Antaranewscom.

    anne menambahkan, dalam proses pengadaan tersebut, KAI Commuter melakukan kerja sama pengadaan sarana KRL baru dan pengadaan sarana KRL retrofit. 

    Dipaparkannya, KAI Commuter terus lakukan upaya dalam meningkatkan layanan, di antaranya pemenuhan jumlah sarana KRL untuk operasional di seluruh lintas Jabodetabek dan sekitarnya.

    Baca: Skybrigde Bojonggede mulai dioperasikan  

    Saat ini rata-rata ada sekitar 900-950 ribu lebih pengguna Commuter Line Jabodetabek tiap harinya, 

    “KAI Commuter telah melakukan kerja sama pengadaan sarana KRL per 2023 dan 2024. Kerja sama ini dilakukan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Total pengadaan sebanyak 38 rangkaian (trainset) KRL,” kata Anne.

    Dalam kerja sama itu, lanjutnya, terdapat pekerjaan pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.

    Selain itu juga ada pengadaan 19 rangkaian sarana KRL retrofit dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.

    Baca: Masyarakat butuh transportasi publik yang terintegrasi

    Kerja sama dengan PT INKA terutama dalam pengadaan sarana KRL merupakan komitmen KAI Commuter dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri

    “Sekaligus substitusi impor melalui program peningkatan pengguna produk dalam negeri (P3DN),” ucap Anne.

    Selain itu, KAI Commuter juga terus mendukung kebangkitan perkeretaapian nasional melalui momentum pengadaan sarana KRL ini.

    Kerja sama tersebut juga merupakan sinergi dari kelanjutan kontrak pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dan bentuk kolaborasi anak bangsa, yakni KAI Commuter dan PT INKA.

    Baca: Menilik integrasi LRT dengan moda transportasi publik lainnya

    Selain kerja sama dengan perusahaan BUMN dalam negeri, KAI Commuter juga bekerja sama dengan pihak luar negeri, yaitu CRRC Sifang Co, Ltd, China.

    Kerjasama ini untuk proses pengadaan tiga rangkaian KRL baru impor dengan total investasi sekitar Rp783 miliar.

    “Tentunya, dalam proses pengadaan sarana KRL ini, KAI Commuter mengutamakan pada time delivery (waktu pengiriman) dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan,” ujar Anne.

    KAI Commuter akan terus berkoordinasi dengan PT INKA dan CRRC Sifang untuk memastikan proses pengadaan sarana KRL sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati.

    “KAI Commuter juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk terus membantu dan mendukung kami agar pengadaan sarana ini dapat meningkatkan peran commuter line mendukung mobilisasi masyarakat pengguna,” pungkasnya.

  • Warganet Heboh Soal Lonjakan Tarif KRL menjadi Rp 25.000, Ini Penjelasan Kemenhub

    Warganet Heboh Soal Lonjakan Tarif KRL menjadi Rp 25.000, Ini Penjelasan Kemenhub

    7cloud.asia – Linimasa media sosial, dua hari ini ramai membahas soal subsidi Kereta Rel Listrik atau KRL yang disebut bakal dicabut per 2025.

    Rencana pencabutan subsidi tersebut akan membuat tarif KRL naik menjadi Rp 25.000 untuk 10 kilometer pertama. Informasi soal pencabutan subsidi KRL pada 2025 itu diunggah oleh @convomf pada Kamis (3/10/2024).

    “Tanggapan kalian sebagai pengguna KRL terutama daerah Jakarta dan sekitarnya kalau 2025 subsidinya dicabut penuh jadi 25.000,” tulis unggahan tersebut.

    Lantas, benarkah subsidi KRL akan dicabut pada 2025 sehingga membuat tarif KRL menjadi Rp 25.000?

    Dilansir Kompas.com, juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, informasi yang menyebutkan subsidi KRL akan dicabut mulai 2025 itu tidak benar.

    “Tidak ada rencana itu,” kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

    Baca: Komisi V DPR belum terima laporan rencana penerapan subsidi berdasar NIK

    Dia menyampaikan, saat ini tarif KRL masih menjadi pembahasan Kemenhub. Kendati demikian, Adita memastikan tidak ada rencana kenaikan tarif KRL dalam waktu dekat.

    Pihaknya juga memastikan, subsidi KRL tetap akan diberikan pemerintah meski tidak menutup kemungkinan adanya perubahan sistem subsidi tersebut.

    “Hingga saat ini tidak ada rencana pencabutan. Namun tentu ini akan menjadi ranah pemerintahan selanjutnya,” tandas dia.

    Sebelumnya, beredar wacana penerapan skema tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025. Tujuannya, agar subsidi KRL lebih tepat sasaran.

    Namun, wacana subsidi KRL berbasis NIK itu menuai pro dan kontra. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal akhirnya membatalkan penerapan wacana tersebut.

    “Masih dalam studi, masih dalam kajian untuk (subsidi KRL berbasis) NIK. Belum, belum (belum akan dilaksanakan di 2025),” kata dia, dilansir dari Kontan.

    Baca: DPR menilai penerapan subsidi berdasar NIK sebagai keputusan yang diskriminatif

    Dengan begitu, Risal memastikan bahwa tarif dan skema subsidi KRL hingga saat ini belum berubah.

    Tarif KRL tanpa subsidi
    Jauh sebelum wacana perubahan skema subsidi pengguna KRL, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pernah membeberkan tarif KRL normal tanpa subsidi.

    Tarif KRL tanpa subsidi dari pemerintah berada di kisaran Rp 10.000 sampai dengan 15.000 untuk sekali jalan per penumpang.

    “Saya memberikan ilustrasi di semua sektor kalau semua subsidi itu didapat kepada masyarakat. Bayangkan, di Jakarta kita semua menggunakan KRL itu hanya berapa Rp 3.000-Rp 4.000. Itu cost-nya mungkin bisa Rp 10.000, bisa Rp 15.000,” ujarnya, dikutip Kompas.com (18/1/2023).

    Selama ini, pemerintah memberikan subsidi agar penumpang KRL bisa menikmati tarif murah, yakni Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian ada tambahan tarif sebesar Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya.

    Subsidi tarif KRL itu diberikan melalui skema public service obligation (PSO). Selama ini, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

    Jika dibiarkan, kondisi tersebut berakibat pada pembengkakan subsidi PSO dari pemerintah yang membebani APBN. Oleh karena itu, Kemenhub mempertimbankan untuk memberlakukan skema subsidi baru agar lebih tepat sasaran.

     

  • DPR Dorong Pengembangan Jalur KRL Hingga Karawang dan Cikampek

    DPR Dorong Pengembangan Jalur KRL Hingga Karawang dan Cikampek

    7cloud.asia – Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mendorong percepatan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Stasiun Karawang dan Stasiun Cikampek Jawa Barat.

    Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025), guna melihat langsung kesiapan infrastruktur perkeretaapian di wilayah tersebut.

    Pimpinan DPR Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menjelaskan bahwa hingga tahun 2025, layanan KRL masih beroperasi sampai Stasiun Cikarang dan belum menjangkau Karawang maupun Cikampek.

    Menurutnya, kondisi ini bukan karena rendahnya kebutuhan masyarakat, melainkan akibat belum dilakukannya elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek–Karawang.

    “KRL hari ini memang baru sampai Cikarang. Kita ingin lanjutkan sampai Karawang dan Cikampek, karena kebutuhannya nyata,” ujar Saan.

    Baca: Kontroversi kenaikan tarif KRL

    Ia menambahkan, jalur dari Cikarang ke Cikampek memiliki jarak sekitar 40 kilometer dan saat ini sudah masuk dalam perencanaan elektrifikasi. DPR RI, kata Saan, ingin memastikan agar rencana tersebut tidak hanya berhenti pada desain, tetapi benar-benar diwujudkan.

    “Desainnya sudah ada, rencananya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan percepatan,” tegasnya.

    Menurut politisi partai NasDem ini, perpanjangan KRL menjadi penting mengingat Karawang merupakan kawasan industri nasional dengan mobilitas pekerja yang sangat tinggi. Banyak masyarakat Karawang bekerja di Bekasi dan Jakarta, begitu pula sebaliknya.

    “Kalau KRL masuk, mobilitas masyarakat akan jauh lebih efisien,” katanya.

    Baca: Jumlah kota besar di dunia terus bertambah

    Adapun proyek elektrifikasi jalur kereta api Cikarang–Cikampek ditargetkan selesai pada tahun 2027 dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

    “Yang perlu digarisbawahi, pembiayaannya tidak menggunakan APBN, tetapi melalui kerja sama korporasi antara KAI dan PLN,” kata Saan saat kunjungan kerja di Stasiun Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025).

    Menurutnya, skema pembiayaan ini menunjukkan adanya keseriusan dari BUMN untuk mendukung pengembangan transportasi publik nasional. Namun demikian, Saan menegaskan pentingnya kepastian waktu dan koordinasi yang solid agar target 2027 tidak meleset.
    “Tanpa satu peta jalan bersama, target ini akan sulit tercapai secara optimal,” ujarnya.

    Saan menilai elektrifikasi jalur bukan sekadar proyek teknis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan menekan kemacetan serta polusi.

    “KRL itu bukan hanya soal kereta, tapi soal kualitas hidup masyarakat,” katanya.

  • Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Elektrifikasi Kereta hingga Karawang

    Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Elektrifikasi Kereta hingga Karawang

    7cloud.asia – Tingginya kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama perlunya perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa saat Kunjungan Kerja dalam rangka meninjau Stasiun Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025).

    Saan mengungkapkan bahwa Stasiun Cikarang hingga September 2025 telah melayani sekitar 5,5 juta penumpang KRL, dengan pertumbuhan penumpang mencapai 8–9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara itu, Stasiun Cikampek saat ini melayani sekitar 3.000 penumpang per hari dengan kereta lokal non-listrik. Menurut Saan, angka tersebut berpotensi meningkat signifikan apabila KRL sudah beroperasi.

    Data ini menunjukkan permintaan transportasi massal berbasis rel di koridor timur Jabodetabek terus meningkat.

    “Kalau nanti ada KRL, penumpang bisa di atas 5.000 per hari. Bahkan bisa lebih, karena arus pekerja sangat tinggi,” ujarnya.

    Baca: DPR dorong pengembangan jalur KRL hingga Cikampek

    Dengan jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa dan statusnya sebagai kawasan industri nasional, politisi Partai NasDem ini menilai KRL bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

    “Ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tegasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Saan melihat kondisi emplasemen stasiun, jalur rel, fasilitas penumpang, serta potensi pengembangan kawasan stasiun.

    Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur agar ketika elektrifikasi jalur terealisasi, layanan KRL dapat langsung beroperasi secara optimal.

    “Kita ingin memastikan bahwa stasiun dan lingkungan pendukungnya sudah siap, sehingga ketika KRL masuk, tidak ada hambatan teknis,” kata Saan kepada Parlementaria sela-sela peninjauan.

    Ia juga menyoroti bahwa saat ini konektivitas Cikarang–Cikampek–Karawang masih dilayani kereta non-listrik.

    Baca: Kontroversi lonjakan tarif KRL menjadi Rp25.000

    Meski layanan tersebut tetap berjalan, kapasitas dan frekuensinya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab lonjakan mobilitas harian masyarakat, khususnya di kawasan industri.

    Menurut Saan, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR agar pembangunan transportasi publik berjalan terencana dan berkelanjutan.

    Untuk mewujudkan hal itu, Saan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam mewujudkan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek.

    Saan menyebut bahwa proyek elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek tidak boleh berjalan secara sektoral. Diperlukan sinergi mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan listrik, penataan stasiun, hingga integrasi transportasi lanjutan.

    “Yang penting isinya kolaborasi. Semua pihak harus jalan bersama,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya penataan dan optimalisasi lahan milik KAI di sekitar stasiun, serta peran pemerintah daerah dalam menyiapkan akses dan kawasan pendukung. Dengan potensi jumlah penumpang yang tinggi, stasiun membutuhkan ruang dan fasilitas yang memadai.

    Saan menilai langkah Pemerintah Kabupaten Karawang yang mulai menata kawasan stasiun sebagai sinyal positif. Menurutnya, pembangunan transportasi publik tidak hanya soal rel dan kereta, tetapi juga keadilan akses dan efisiensi ekonomi.

    Baca: Politisi PDI Perjuangan desak evaluasi total proyek Kereta Cepat Whoosh

  • Sempat Terhenti, Operasional KRL lintas Bekasi–Cikarang Kembali Normal

    Sempat Terhenti, Operasional KRL lintas Bekasi–Cikarang Kembali Normal

    7cloud.asia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan setelah uji coba KRL lintas Bekasi–Cikarang berjalan lancar maka operasional KRL Lintas Bekasi-Cikarang telah kembali beroperasi.

    Pada Rabu, pukul 11.55 WIB, rangkaian kereta uji coba CL-125.4008 telah melintas di Stasiun Bekasi Timur sebagai bagian dari pengujian kesiapan lintas.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, uji coba ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan prasarana, persinyalan, serta aspek keselamatan sebelum layanan kembali berjalan. Seluruh proses dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan keselamatan.

    “Setelah berbagai tahapan uji coba tersebut, perjalanan KRL pada lintas Bekasi–Cikarang telah kembali beroperasi mulai pukul 14.00 WIB,” kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Rabu (29//2026).

    Baca: KAI Tutup Sementara Operasional Stasiun Bekasi Timur

    KAI memastikan seluruh tahapan pemulihan layanan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

    Anne menegaskan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap proses penanganan dan pemulihan operasional. Seluruh proses telah melalui pemeriksaan menyeluruh guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api serta kenyamanan pengguna jasa.

    “KAI berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap operasional. Pembukaan kembali layanan di Stasiun Bekasi Timur dilakukan setelah dipastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi,” ujarnya.

    Dengan kembali beroperasinya Stasiun Bekasi Timur dan normalnya perjalanan KRL lintas Bekasi–Cikarang, diharapkan mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan lancar, khususnya bagi pengguna KRL di wilayah Bekasi, Cikarang dan sekitarnya.

    Baca: Korban Meninggal Akibat Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Bertambah

    KAI juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian para pelanggan selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung. Di tengah proses pemulihan tersebut, perhatian utama tetap tertuju pada penanganan korban.

    Hingga saat ini tercatat sebanyak 107 korban, terdiri dari 16 meninggal dunia dan 91 luka-luka. Dari jumlah tersebut, 43 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

    “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik serta keluarga memperoleh informasi yang dibutuhkan,” ujar Anne.

    KAI juga memastikan bahwa barang-barang milik korban yang ditemukan di lokasi akan didata dan dikembalikan kepada keluarga secara bertahap melalui mekanisme yang terkoordinasi.