Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Elektrifikasi Kereta hingga Karawang

7cloud.asia – Tingginya kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama perlunya perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa saat Kunjungan Kerja dalam rangka meninjau Stasiun Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025).

Saan mengungkapkan bahwa Stasiun Cikarang hingga September 2025 telah melayani sekitar 5,5 juta penumpang KRL, dengan pertumbuhan penumpang mencapai 8–9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Stasiun Cikampek saat ini melayani sekitar 3.000 penumpang per hari dengan kereta lokal non-listrik. Menurut Saan, angka tersebut berpotensi meningkat signifikan apabila KRL sudah beroperasi.

Data ini menunjukkan permintaan transportasi massal berbasis rel di koridor timur Jabodetabek terus meningkat.

“Kalau nanti ada KRL, penumpang bisa di atas 5.000 per hari. Bahkan bisa lebih, karena arus pekerja sangat tinggi,” ujarnya.

Baca: DPR dorong pengembangan jalur KRL hingga Cikampek

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa dan statusnya sebagai kawasan industri nasional, politisi Partai NasDem ini menilai KRL bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Saan melihat kondisi emplasemen stasiun, jalur rel, fasilitas penumpang, serta potensi pengembangan kawasan stasiun.

Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur agar ketika elektrifikasi jalur terealisasi, layanan KRL dapat langsung beroperasi secara optimal.

“Kita ingin memastikan bahwa stasiun dan lingkungan pendukungnya sudah siap, sehingga ketika KRL masuk, tidak ada hambatan teknis,” kata Saan kepada Parlementaria sela-sela peninjauan.

Ia juga menyoroti bahwa saat ini konektivitas Cikarang–Cikampek–Karawang masih dilayani kereta non-listrik.

Baca: Kontroversi lonjakan tarif KRL menjadi Rp25.000

Meski layanan tersebut tetap berjalan, kapasitas dan frekuensinya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab lonjakan mobilitas harian masyarakat, khususnya di kawasan industri.

Menurut Saan, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR agar pembangunan transportasi publik berjalan terencana dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal itu, Saan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam mewujudkan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek.

Saan menyebut bahwa proyek elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek tidak boleh berjalan secara sektoral. Diperlukan sinergi mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan listrik, penataan stasiun, hingga integrasi transportasi lanjutan.

“Yang penting isinya kolaborasi. Semua pihak harus jalan bersama,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan dan optimalisasi lahan milik KAI di sekitar stasiun, serta peran pemerintah daerah dalam menyiapkan akses dan kawasan pendukung. Dengan potensi jumlah penumpang yang tinggi, stasiun membutuhkan ruang dan fasilitas yang memadai.

Saan menilai langkah Pemerintah Kabupaten Karawang yang mulai menata kawasan stasiun sebagai sinyal positif. Menurutnya, pembangunan transportasi publik tidak hanya soal rel dan kereta, tetapi juga keadilan akses dan efisiensi ekonomi.

Baca: Politisi PDI Perjuangan desak evaluasi total proyek Kereta Cepat Whoosh