Tag: Makan Bergizi Gratis

  • Mampukah Program Makan Bergizi Gratis Atasi Tingginya Kasus Stunting di Indonesia

    7cloud.asia – Stunting atau tengkes, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi terus-menerus (kronis), masih menjadi masalah serius di Indonesia.

    Status Gizi Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 21,6 persen anak Indonesia mengalami stunting pada 2022.

    Meskipun ada penurunan angka dari tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih jauh dari target penurunan stunting yang dicanangkan pemerintah, yaitu sebesar 14persen pada 2024.

    Di tengah upaya ini, presiden terpilih, Prabowo Subianto menjadikan penanggulangan stunting sebagai salah satu prioritas dalam bidang kesehatan.

    Salah satu program kesehatan yang digadang-gadang Prabowo sebagai solusi masalah stunting adalah makan bergizi gratis.

    Program makan bergizi gratis mulanya ditujukan hanya untuk anak sekolah. Pemerintah belum lama ini menambahkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang akan menerima makanan bergizi gratis.

    Tujuannya untuk memastikan anak dan ibu mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan demi mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

    Program semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Di berbagai negara, seperti India dan Brasil, program makan gratis di sekolah sudah lama diterapkan dan terbukti efektif meningkatkan status gizi anak, terutama di kalangan masyarakat miskin.

    Baca: Infrastruktur, Layanan Air dan Sanitasi turut mempengaruhi kasus stunting

    Lantas, seberapa efektif program ini untuk menyelesaikan masalah stunting yang sangat kompleks di Indonesia?

    Bukan cuma soal pemenuhan gizi anak
    Stunting terjadi karena kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya yang dimulai sejak terbentuknya janin hingga usia dua tahun.

    Anak yang mengalami stunting akan mengalami pertumbuhan fisik yang lambat dan berisiko mengalami keterlambatan perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir. Kondisi ini bisa memengaruhi kemampuan belajar mereka di kemudian hari.

    Karena itu, jika program makan bergizi gratis hanya berfokus pada anak usia sekolah, dampaknya terhadap penurunan tengkes mungkin tidak nyata (signifikan). Program ini perlu dipadukan dengan tindakan lain yang lebih menyeluruh (komprehensif), termasuk perbaikan gizi ibu hamil dan balita.

    Langkah pemerintah dalam menambahkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ke dalam kelompok penerima makanan bergizi gratis patut diapresiasi. Namun, proses pelaksanaannya kelak harus dikawal bersama.

    Sebab, dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis untuk mengatasi stunting, pemerintahan mendatang akan menghadapi sejumlah tantangan berikut:

    1. Faktor penyebab ‘stunting’ lainnya
    Stunting tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi. Ada beragam faktor lain yang menyebabkan anak mengalami tengkes, seperti pola asuh, kesehatan, sanitasi, dan akses terhadap air bersih.

    Pemerintah sebenarnya sudah menjalankan berbagai program penanggulangan stunting, termasuk edukasi gizi bagi ibu hamil dan bayi, serta peningkatan akses terhadap makanan bergizi.

    Namun, prevalensi tengkes masih tinggi di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia.

    Karena itu, efektivitas program makan gratis diragukan jika tidak dipadukan dengan upaya perbaikan faktor penyebab stunting lainnya.

    Baca: Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi dan lingkungan

    2. Infrastruktur harus memadai
    Distribusi bahan pangan yang berkualitas sering kali terhambat oleh akses jalan yang buruk, minimnya sarana transportasi, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan.

    Akibatnya, pelaksanaan program ini berisiko tidak maksimal, terutama di daerah pedalaman yang infrastrukturnya tidak memadai.

    Agar bisa konsisten mendistribusikan makanan bergizi ke seluruh Indonesia, terutama ke daerah-daerah terpencil, pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur yang memadai.

    3. Pengawasan kualitas gizi
    Pemerintah perlu memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak.

    Pada anak, misalnya, kandungan gizi makanan harus sesuai standar kebutuhan pertumbuhan anak yang optimal berdasarkan usianya. Karena setiap anak memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.

    Menu makanan yang kurang disesuaikan dengan kebutuhan gizi sesuai usia dan kondisi anak, bisa mengurangi efektivitas program.

    4. Telan biaya besar
    Program makan bergizi gratis memerlukan anggaran yang sangat besar karena mencakup anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

    Bank Dunia menyoroti potensi masalah anggaran yang mungkin muncul dari penyelenggaraan program ini.

    Tanpa perencanaan anggaran yang matang, program ini bisa sangat membebani keuangan negara dan berisiko menyebabkan pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan (defisit anggaran).

    Pemerintah perlu memastikan bahwa pendanaan program makan bergizi gratis cukup dan berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan bersama.

    5. Berisiko timbulkan ketergantungan
    Alih-alih mendorong keluarga untuk mandiri dalam menyediakan makanan bergizi di rumah, program ini dikhawatirkan bisa membuat sebagian orang tua terlalu bergantung pada bantuan pemerintah.

    Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi kemandirian masyarakat dalam menangani masalah gizi dan kesehatan anak di rumah tangga.

    Artikel ini masuk dalam edisi khusus #PantauPrabowo The Conversation yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya.

  • Agar Program Makan Bergizi Gratis Mampu Menjawab Tantangan Kompleksitas Stunting di Indonesia

    Agar Program Makan Bergizi Gratis Mampu Menjawab Tantangan Kompleksitas Stunting di Indonesia

    7cloud.asia – Program makan bergizi gratis digadang-gadang Prabowo dan pendukungnya sebagai solusi masalah stunting di Indonesia

    Program makan bergizi gratis yang awalnya ditujukan hanya untuk anak sekolah. Pemerintah belum lama ini menambahkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang akan menerima makan bergizi gratis.

    Tujuannya untuk memastikan anak dan ibu mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan demi mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

    Program semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Di berbagai negara, seperti India dan Brasil, program makan gratis di sekolah sudah lama diterapkan dan terbukti efektif meningkatkan status gizi anak, terutama di kalangan masyarakat miskin.

    Namun, muncul pertanyaan seberapa efektif program makan bergizi gratis mengatasi masalah stunting yang sangat kompleks?

    Dalam tulisan sebelumnya, diulas berbagai tantangan untuk mengatasi stunting. Bahwa stunting bukan melulu pemenuhan gizi anak, tetapi juga soal ekonomi dan lingkungan

    Menyiasati sederet tantangan yang dihadapi, pemerintah perlu berpikir secara matang dan menyeluruh dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program makan bergizi gratis untuk pengentasan masalah stunting.

    Baca: Mampukah program makan bergizi gratis atasi masalah stunting

    Sejumlah langkah strategis berikut bisa dipertimbangkan pemerintahan Prabowo-:

    1. Prioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
    Program makan bergizi gratis berpotensi meningkatkan status gizi anak usia sekolah.

    Namun, untuk mengatasi tengkes, pemerintah perlu memprioritaskan penyaluran bantuan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berusia 1.000 hari pertama. Ini adalah masa kritis ketika asupan gizi berperan besar dalam pencegahan tengkes.

    Pemerintah harus lebih gencar memberikan suplemen gizi, edukasi gizi bagi ibu hamil, serta pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan gizi balita di rumah.

    2. Pembangunan, pengawasan, dan evaluasi ketat
    Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak.

    Variasi makanan bagi ibu hamil sangat diperlukan. Pemerintah perlu memastikan ibu hamil menerima makanan bergizi makro, seperti vitamin A dan D, folat, zat besi, zink, kalsium, dan iodium untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah tengkes.

    Adapun bagi ibu menyusui, perlu disediakan variasi makanan berupa sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, buah alpukat, dan ikan.

    Untuk anak, menu yang disajikan harus beragam dan memperhitungkan kebutuhan gizi spesifik sesuai usia dan kondisi mereka.

    Menu makanan yang monoton dan kurang bervariasi dapat membuat asupan gizi anak tidak optimal. Contohnya, anak menerima makanan yang cukup kalori, tetapi minim kandungan zat gizi mikro (mikronutrien) penting, seperti zat besi, kalsium, atau vitamin A.

    Baca: Infrastruktur, Layanan Air dan Sanitasi pengaruhi tingginya kasus stunting di Indonesia

    Dalam jangka panjang, hal ini bisa membatasi dampak positif dari program makan bergizi gratis untuk mendukung pertumbuhan anak.

    Agar proses distribusi makanan berjalan baik, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur yang memadai hingga daerah terpencil.

    Pemantauan dan evaluasi yang ketat juga harus dilakukan secara berkala untuk menjamin kualitas makanan tetap terjaga dan tepat sasaran. Jika tidak, program ini bisa kehilangan fokus dan gagal memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan angka stunting.

    3. Edukasi yang menyeluruh
    Selain memberikan makan bergizi gratis, pemerintah harus gencar mengedukasi masyarakat secara menyeluruh, termasuk mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang, kebiasaan makan sehat, serta menjaga kebersihan dan sanitasi di lingkungan keluarga.

    Studi di sejumlah negara, termasuk yang diterbitkan pada Maternal and Child Nutrition, menunjukkan bahwa pemberian edukasi kepada orang tua dan komunitas sangat penting dalam mendukung keberhasilan program gizi dan pengentasan masalah stunting di masa depan.

    4. Kerja sama lintas sektor
    Pemerintahan Prabowo-Gibran harus serius dalam mewujudkan janjinya mengenai penanggulangan stunting, termasuk dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih.

    Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk bisa memicu penyakit infeksi, seperti diare yang mengganggu tumbuh kembang anak dan berisiko menyebabkan tengkes.

    Karena itu, kerja sama lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sanitasi, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai faktor masalah stunting.

    Baca: Stunting di Indonesia bukan hanya masalah kesehatan

    5. Penganggaran yang cermat
    Pemerintahan Prabowo harus berhati-hati dalam menyeimbangkan pemenuhan manfaat program ini dengan risiko keuangan yang mungkin terjadi.

    Bank Dunia dan berbagai pihak telah menyoroti potensi masalah anggaran, terutama jika program ini tidak direncanakan secara matang.

    Mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan melalui kerja sama internasional atau pengalihan anggaran dari program yang kurang mendesak dapat menjadi solusi agar program makan bergizi gratis dapat berlanjut tanpa membebani keuangan negara.

    Sejumlah langkah strategis di atas bisa dipertimbangkan pemerintah untuk mendukung efektivitas program makan bergizi gratis dalam mengatasi masalah tengkes.

    Selain itu butuh pendekatan yang menyeluruh–mulai dari memprioritaskan penerima manfaat, mendorong keterlibatan keluarga, edukasi menyeluruh, pengawasan gizi, pembangunan infrastruktur, serta pendanaan yang cukup– menyertai program makan bergizi gratis.

    Jika tidak, program makan bergizi gratis mungkin tidak akan memberikan dampak yang nyata terhadap upaya pengentasan stunting di Indonesia.

    Artikel ini masuk dalam edisi khusus #PantauPrabowo The Conversation yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya.

  • DPR: SOP dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Harus Transparan untuk Cegah Korupsi

    DPR: SOP dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Harus Transparan untuk Cegah Korupsi

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Arif Rahman Arif menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus melibatkan ahli gizi dan nutrisi guna memastikan kualitas makanan yang diberikan dapat menunjang kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.

    Selain itu harus ada standard operational procedure (SOP) yang jelas agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak menjadi ladang korupsi baru.

    “Standard Operational Procedure (SOP) dan tata kelolanya harus baku dan transparan, agar tidak menjadi ladang korupsi baru dan penipuan,” kata Arif dalam keterangannya kepada media, Selasa (7/1/2025).

    Seperti diketahui, MBG yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada Senin (6/1/2025) lalu. Sejumlah masalah ditemukan di lapangan.

    Melansir Kompas.com, masalah tersebut antara lain menu yang tidak disukai anak-anak. Kondisi ini terjadi di Kota Palembang, di hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis.

    Para siswa menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, tempe, tahu isi ayam atau ikan, sayur buncis, dan buah pisang. Namun, tidak semua siswa tampak antusias dengan menu yang disajikan.

     

    Baca: Program makan siang gratis berdampak positif pada ekonomi, ini syaratnya

    Beberapa siswa mengaku kurang menyukai menu makan bergizi gratis tersebut. Salah satunya Gibran, siswa kelas 3, yang mengaku enggan menghabiskan makanan yang diberikan.

    Sementara dilansir Tempo.co, masalah yang ditemukan adalah pengurus sekolah masih kebingungan menjalankan program makan bergizi gratis, menu makan siang gratis berbeda untuk tiap sekolah, hingga nasi yang terlalu keras.

    Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap bahwa program MBG tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

    Hal itu sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

    Lebih lanjut, Arif pun menekankan pentingnya menyesuaikan program MBG dengan kearifan lokal di setiap daerah, mengingat keberagaman adat, tradisi, dan budaya yang ada di Indonesia.

    Baca: Perhimpunan guru kritisi program makan siang gratis

    Sehingga, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat mendidik siswa untuk menjadi individu yang disiplin, memiliki semangat gotong royong, menghargai makanan, serta memahami pentingnya gaya hidup sehat.

    “Dan yang terpenting dari program MBG ini bisa menggerakkan pelaku usaha ekonomi kecil menengah sekaligus penguatan ekonomi bangsa Indonesia,” tandasnya.

    Arif menegaskan dirinya mendukung penuh program MBG mulai diberlakukan pada Senin 6 Januari 2025.

    Ia mengatakan, program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegas Legislator Dapil Banten I ini.

  • Menu Makan Bergizi Gratis Tidak Sesuai Selera Siswa Picu Timbulan Sampah Organik

    Menu Makan Bergizi Gratis Tidak Sesuai Selera Siswa Picu Timbulan Sampah Organik

    7cloud.asia – Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai diterapkan di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur pada Senin (6/1/2025)

    Aktivis Komunitas Nol Sampah Surabaya, Hanie Ismail sempat memantau pelaksanaannya di sejumlah sekolah di Sidoarjo yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) kemarin.

    Ia menemukan adanya sisa makanan karena menu makan siang bergizi yang tidak sesuai dengan selera sejumlah siswa.

    Menurut Hanie, peningkatan volume sampah dari sisa makanan perlu diminimalisir, diantaranya dengan mengedukasi siswa untuk menghabiskan makanan, atau membawa pulang sisa makanan yang tidak habis.

    Selain mengurangi timbulnya sampah organik baru, Hanie mengingatkan sekolah untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah sisa makanan.

    Dilansir VOA Indonesia, Hanie mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti bakal ada sampah-sampah dari sisa-sisa makanan itu yang semakin meningkat.

    Baca: Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Harus Transparan untuk Cegah Korupsi

     

    Dia mengusulkan pihak sekolah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah organik, untuk mengolah sisa makanan dari program makan bergizi gratis ini.

    ”Dan itu menjadi poin tersendiri, bahwa sebenarnya sekolah sudah mampu untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh si warga di sekolah itu sendiri. Tapi, yang pasti kita harus reduce dulu, mengurangi tidak menghasilkan sampah,” kata Hanie Ismail.

    Seperti diketahui sampah makanan berdampak serius pada lingkungan karena sangat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

    Saat membusuk di tempat pembuangan sampah, ia menghasilkan gas rumah kaca yang disebut metana, yang lebih berbahaya daripada karbondioksida.

    Gas rumah kaca juga dikeluarkan dalam produksi dan transportasi makanan. Emisi dari kendaraan yang mengangkut makanan menghasilkan karbondioksida (CO₂)

    Baca: Program Makan Siang Gratis Bisa Berdampak Positif pada Ekonomi

    Kelebihan jumlah gas rumah kaca seperti metana, CO₂ dan CFC menyerap radiasi infra merah dan memanaskan atmosfer bumi, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

    Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono mengatakan akan memastikan dinas-dinas terkait untuk memitigasi persoalan-persoalan yang muncul pada program pemberian makan bergizi gratis di sekolah

    Tidak terkecuali menyiapkan pengelolaan sampah yang ditimbulkan dari sisa makanan.

    Kita, ujarnya, akan koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup, sementara ini masih dengan Dinas Pendidikan karena lokasinya ada di sekolah. Saya minta, otomatis dari Dinas Lingkungan Hidup,

    “Tetapi saat ini saya minta Dinas Pendidikan untuk memonitor semua persoalan yang terkait dengan pemberian makanan gratis di sekolah, termasuk dengan bagaimana pengelolaan sampahnya,” kata Adhi Karyono.

  • Kurangi Timbulan Sampah, DLH Kota Batam Hindari Penggunaan Alat Sekali Pakai di Program Makan Bergizi Gratis

    Kurangi Timbulan Sampah, DLH Kota Batam Hindari Penggunaan Alat Sekali Pakai di Program Makan Bergizi Gratis

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Kepulauan Riau mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa SD, SMP, hingga SMA/sederajat tidak menggunakan alat makan sekali pakai.

    Dilansir Antaranews.com pada Jumat (10/1/2025) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie mengatakan hal itu sangat penting guna mengurangi penumpukan sampah.

    Ia mengatakan jika program Makan Bergizi Gratis menggunakan plastik atau styrofoam maka dapat menciptakan masalah besar jika tidak ditangani dengan baik.

    “Saya mengharapkan dengan makan siang gratis ini, misalnya ada 10 ribu anak sekolah, makan siang gratisnya bagus, tapi sampahnya harus dikelola,” kata Herman.

    Baca: Makan Bergizi Gratis picu timbulan sampah makanan

    Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan salah satunya dengan menggunakan wadah makan yang bisa dipakai berulang-ulang.

    “Saya sudah sampaikan, bisa nggak jangan memakai tempat makan sekali pakai. Kalau bisa seperti katering itu,” kata dia.

    Kemudian untuk alternatif lain yang disarankan Dinas Lingkungan Hidup adalah menyediakan fasilitas bank sampah di sekolah.

    “Dengan begitu limbah yang dihasilkan dapat dikelola dengan lebih baik. Kalau tidak, ya di sekolah harus ada bank sampah. Karena kalau tidak dikelola seperti itu, bakal kerepotan kita,” ujar Herman.

    Baca: Perhimpunan Guru kritisi program Makan Bergizi Gratis

    Ia mengingatkan pengelolaan lingkungan harus menjadi perhatian bersama, agar program MBG tidak meninggalkan dampak buruk berupa penumpukan sampah.

    Herman mengatakan dalam sehari masyarakat Kota Batam menghasilkan 1.200 ton sampah, belum termasuk sampah rumah makan, industri, hingga mal.

    Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Batam menyampaikan empat sekolah di Batam siap menerima program Makan Bergizi Gratis pada 13 Januari 2025.

    Kepala Disdik Kota Batam Tri Wahyu Rubianto mengatakan empat sekolah tersebut adalah SDN 010 Batam Kota, SDN 003 Batam Kota, SDN 006 Batam Kota, dan SMPN 30 Batam.

  • Sikapi Karut Marut Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, DPR: Perlu Evaluasi Berkala

    Sikapi Karut Marut Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, DPR: Perlu Evaluasi Berkala

    7cloud.asia – Sejak dilaksanakan pada Senin (6/1/2025), terungkap sejumlah masalah dalam peaksanaan program makan bergizi gratis

    Sebut saja, kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa/siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo setelah menyantap program makan bergizi gratis pada Kamis, 16 Januari 2025.

    Aktivis lingkungan Surabaya, juga menemukan potensi tambahan sampah makanan akibat menu program Makan Bergizi Gratis yang tak sesuai selera siswa

    Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dana APBN sebesar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) hanya mencukupi hingga Juni 2025.

    Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR terkait anggaran untuk Badan Gizi Nasional.

    Untuk itu, jelas Nurhadi, perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.

    Baca: Program makan bergizi gratis picu timbulan sampah makanan

    Komisi IX, ujarya,“akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif.

    “Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (19/01/2025).

    Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan.

    Pemerintah perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan Juni 2025 saja.

    “Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya.

    Baca: Pengelolaan program makan bergizi gratis harus transparan

    Politisi Partai NasDem ini menegaskan dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini. Komisi IX DPR juga siap untuk membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.

    “Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.

    Memasuki pekan kedua pelaksanaan program ini, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025.

    Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukann anggaran mencapai Rp 420 triliun.

    Presiden Prabowo menaksir total anggaran program makan siang gratis mencapai biaya program makan bergizi gratis ditaksir mencapai Rp 460 triliun. Anggaran tersebut rencana diambil dari sumber APBN.

  • Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Celios: Harusnya Hanya Untuk yang Membutuhkan

    Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Celios: Harusnya Hanya Untuk yang Membutuhkan

    7cloud.asia – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau Celios, Media Wahyudi Askar mengkritisi pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pemerintah perlu mengubah target penyaluran makan bergizi gratis (MBG) untuk menghemat kas negara.

    Pernyataan Media ini merespons kabar bahwa Prabowo Subianto akan mengalihkan dana hasil efisiensi anggaran ke program tersebut.

    Menurut Media, program MBG seharusnya tak dipaksakan untuk seluruh anak, karena tidak tepat sasaran sekaligus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sebaiknya disalurkan hanya bagi anak yang memang membutuhkan saja seperti anak yang mengalami malnutrisi dan anak- anak di daerah 3T (daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia).

    Baca: DPR sebut perlu evaluasi berkala terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis

    Dengan skema penyaluran saat ini, penerima makan bergizi gratis juga banyak dari kelas menengah atas.

    “Jadi fiskal kita terbuang percuma tapi tidak tepat sasaran,” ujarnya seperti dikutip Tempo.co beberapa waktu lalu.

    Makan Bergizi gratis, kata dia, berbeda dengan pendidikan dan kesehatan yang memang semestinya ditargetkan untuk semua orang.

    “Sehingga seandainya efisiensi anggaran dari instruksi presiden digeser ke program belum tentu tepat sasaran,” ucapnya.

    Baca: Transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis

    Sebelumnya Presiden Prabowo menargetkan total efisiensi atau penghematan belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sekitar Rp 306 triliun.

    Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun dikabarkan bakal dialihkan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mengatakan belanja untuk program makan bergizi gratis akan lebih mengungkit pertumbuhan ekonomi.

    “Dari situ (efisiensi) kan tambahan Rp 100 triliun untuk makan bergizi gratis, (jadi) Rp 171 triliun. Itu menghidupkan UMKM dan itu belanja, produktif. Daripada dibelikan ATK, daripada dipakai biaya meeting,” ujarnya.

     

  • Ketimbang Makan Bergizi Gratis Siswa di Papua Lebih Pilih Pendidikan Gratis: Kegagalan Prabowo-Gibran Membaca Kebutuhan Rakyat

    Ketimbang Makan Bergizi Gratis Siswa di Papua Lebih Pilih Pendidikan Gratis: Kegagalan Prabowo-Gibran Membaca Kebutuhan Rakyat

    7cloud.asia – Pada 17 Februari 2025, ratusan pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

    Mereka menolak adanya program makan bergizi gratis dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

    Aksi penolakan makan bergizi gratis sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

    Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

    Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

    Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

    Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan—bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program makan bergizi gratis yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini.

    Pendidikan di Papua telah lama hadapi persoalan absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

    Baca: Makan Bergizi Gratis harusnya hanya untuk yang benar-benar membutuhkan

    Akses bahan makanan lebih mudah
    Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

    Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah.

    Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

    Makan bergizi gratis sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

    Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

    Meski demikian, penulis menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat.

    Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

    Baca: Perlu evaluasi berkala terkait program makan bergizi gratis

    Akses ke pendidikan lebih sulit
    Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

    Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

    Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

    Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal.

    Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

    Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak.

    Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

    “Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

    Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia (Lecturer at the Department of Politics and Government UGM), Daud Arie Ristiyono (Researcher at Working Group on Papua UGM), dan Reza Fajar Raynaldi (Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM)

  • Sederet Masalah Muncul Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, PDI Perjuangan: Harus Ada Evaluasi Agar Bermanfaat untuk Rakyat

    Sederet Masalah Muncul Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, PDI Perjuangan: Harus Ada Evaluasi Agar Bermanfaat untuk Rakyat

    7cloud.asia – Beberapa waktu belakangan ramai diberitakan adanya sejumlah kasus keracunan siswa usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, kasus keracunan makanan MBG terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

    Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti dan angkat bicara terkait sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga program Makan Bergizi gratis dapat betul-betul bermanfaat bagi rakyat, khususnya anak-anak sekolah.

    “Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (24/4/2024).

    Puan pun meyakini Pemerintah akan terus berbenah dan mengupayakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

    “Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam mulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Mantan Menko PMK ini menyambut baik niat Presiden Prabowo yang akan melakukan evaluasi dan menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana program MBG oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).

    Puan mengatakan evaluasi penting agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Ia memastikan DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG agar tujuan mulia dari program itu dapat tercapai.

    “Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul,” sebut Puan.

    Puan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang siap mengusut persoalan yang muncul terkait program Makan Bergizi Gratis ini.

    “Kami sepakat bahwa uang yang dipergunakan untuk rakyat harus tersalurkan dengan baik,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

    Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional untuk mengelola program MBG secara akuntabel.

    Politisi PDI Perjuangan ini mendorong agar BGN melaporkan program MBG secara berkala karena anggarannya besar dan telah disetujui DPR.

    “Kami ingin melihat program ini berjalan baik, apalagi makan bergizi menjadi program strategis Presiden Prabowo,” ujar Charles Honoris.

  • Rentetan Masalah Muncul dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Rentetan Masalah Muncul dalam Program Makan Bergizi Gratis

    7cloud.asia – Sesuai prediksi, satu per satu masalah mulai muncul dari program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah dugaan penggelapan anggaran.

    Sebagai respons, dalam sesi tanya jawab di Istana pada 22 April 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas “setiap sen uang rakyat akan dijaga” untuk program Makan Bergizi Gratis ini.

    Tapi, kata itu kini terdengar bak janji kosong di tengah berbagai rentetan persoalan yang terus mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

    Padahal, pernyataan seorang presiden sangat penting, karena yang dimaksud “setiap sen uang rakyat” itu adalah anggaran negara sebesar Rp71 triliun dengan rencana penambahan hingga Rp100 triliun pada tahun fiskal 2025.

    Bahkan, jika program ini diterapkan secara menyeluruh, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp400 triliun/tahun ke depannya.

    Terlebih lagi, program ini diawali dengan rencana pemangkasan anggaran atau efisien APBN sebesar Rp306,7 triliun.

    Baca: Program Makan Bergizi Gratis harus dievaluasi agar bermanfaat untuk rakyat

    Meski pemotongan anggaran di beberapa sektor atau program kesejahteraan yang strategis akhirnya diurungkan, sejumlah kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah tetap terkena imbasnya.

    Akibatnya, pelayanan publik pembangunan infrastruktur dasar di daerah terdampak kebijakan ini. Jadi, anggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini telah mengorbankan banyak hal dan terlampau besar apabila dinilai dalam sen.

    Apalagi di tengah tekanan besar ekonomi dari dalam dan luar negeri saat ini, Indonesia lebih membutuhkan program yang lebih relevan seperti program perlindungan sosial atau social safety nett.

    Rentetan efek domino negatif MBG
    Program Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan selama empat bulan ini akhirnya mengungkap sendiri penyimpangan dan masalah yang perlu dievaluasi.

    Kondisi ini sangat miris mengingat potensi penyimpangan dan kegagalan operasional program sebenarnya sudah diingatkan sejak lama oleh publik, akademisi, hingga lembaga non-profit seperti kami di CELIOS.

    Kini publik dipertontonkan secara langsung rentetan masalah mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, transparansi anggaran yang minim, hingga potensi fraud akibat gagal bayar atau kasus penunggakan pembayaran operasional.

    Baca: Program Makan Bergizi Gratis harusnya hanya untuk daerah yang sangat membutuhkan

    Fee korbankan kualitas
    Laporan CELIOS bertema Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Fiskal mengungkap kualitas MBG akan tersandera oleh fee operator atau biaya jasa yang harus dibayarkan kepada pihak pelaksana atau pihak ketiga (misalnya perusahaan logistik, katering, dsb).

    Dalam simulasi yang dilakukan CELIOS, jika setiap paket makanan dikenakan biaya jasa Rp5.000, maka akan terjadi potensi pemborosan anggaran atau inefisiensi sebesar Rp57-Rp133,4 triliun, yang setara dengan 66,7 persen dari total anggaran.

    Dengan kata lain, sebagian besar anggaran MBG justru tidak akan sampai ke penerima manfaat (anak-anak), melainkan habis untuk membayar penyedia jasa.

    Gagal bayar vendor
    Belum lama ini juga terungkap kasus potensi fraud hingga hampir Rp1 miliar yang menerpa mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Kasus ini pun berlanjut ke meja hijau.

    Penunggakan pembayaran atas 65 ribu lebih paket makanan dari mitra MBG ke pihak ketiga ini menjadi bukti masih adanya ketidakjelasan regulasi dan tidak ada transparansi mitra dalam pelaksanaan, sehingga menimbulkan inefisiensi bahkan potensi fraud.

    Baca: Siswa di Papua tolak program Makan Bergizi Gratis

    Kasus keracunan
    Hal yang paling miris dari MBG adalah: bukannya mendapat gizi bagus, penerima manfaat justru keracunan. Kasus keracunan makanan sudah beberapa kali terjadi di mitra MBG.

    Realisasi MBG diklaim telah menyentuh 3 juta peserta. Dari jumlah itu, tercatat per Mei 2025 sudah terdapat 1.315 korban dari siswa penerima yang mengalami keracunan makanan akibat paket MBG di sekolahnya.

    Dilihat dari penyebarannya pun cukup luas dimulai dari Sukoharjo, Sumba Timur, Cianjur, hingga terbanyak di Bandung dan Pali(Sumsel). Ini menandakan program ini perlu mendapatkan evaluasi dan tindakan tegas dari seluruh pihak terkait.

    Waktu empat bulan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis mungkin terlalu singkat untuk evaluasi menyeluruh, apa solusinya akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Jaya Darmawan (Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies/CELIOS)