7cloud.asia – Sesuai prediksi, satu per satu masalah mulai muncul dari program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah dugaan penggelapan anggaran.
Sebagai respons, dalam sesi tanya jawab di Istana pada 22 April 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas “setiap sen uang rakyat akan dijaga” untuk program Makan Bergizi Gratis ini.
Tapi, kata itu kini terdengar bak janji kosong di tengah berbagai rentetan persoalan yang terus mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis
Padahal, pernyataan seorang presiden sangat penting, karena yang dimaksud “setiap sen uang rakyat” itu adalah anggaran negara sebesar Rp71 triliun dengan rencana penambahan hingga Rp100 triliun pada tahun fiskal 2025.
Bahkan, jika program ini diterapkan secara menyeluruh, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp400 triliun/tahun ke depannya.
Terlebih lagi, program ini diawali dengan rencana pemangkasan anggaran atau efisien APBN sebesar Rp306,7 triliun.
Baca: Program Makan Bergizi Gratis harus dievaluasi agar bermanfaat untuk rakyat
Meski pemotongan anggaran di beberapa sektor atau program kesejahteraan yang strategis akhirnya diurungkan, sejumlah kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah tetap terkena imbasnya.
Akibatnya, pelayanan publik pembangunan infrastruktur dasar di daerah terdampak kebijakan ini. Jadi, anggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini telah mengorbankan banyak hal dan terlampau besar apabila dinilai dalam sen.
Apalagi di tengah tekanan besar ekonomi dari dalam dan luar negeri saat ini, Indonesia lebih membutuhkan program yang lebih relevan seperti program perlindungan sosial atau social safety nett.
Rentetan efek domino negatif MBG
Program Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan selama empat bulan ini akhirnya mengungkap sendiri penyimpangan dan masalah yang perlu dievaluasi.
Kondisi ini sangat miris mengingat potensi penyimpangan dan kegagalan operasional program sebenarnya sudah diingatkan sejak lama oleh publik, akademisi, hingga lembaga non-profit seperti kami di CELIOS.
Kini publik dipertontonkan secara langsung rentetan masalah mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, transparansi anggaran yang minim, hingga potensi fraud akibat gagal bayar atau kasus penunggakan pembayaran operasional.
Baca: Program Makan Bergizi Gratis harusnya hanya untuk daerah yang sangat membutuhkan
Fee korbankan kualitas
Laporan CELIOS bertema Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Fiskal mengungkap kualitas MBG akan tersandera oleh fee operator atau biaya jasa yang harus dibayarkan kepada pihak pelaksana atau pihak ketiga (misalnya perusahaan logistik, katering, dsb).
Dalam simulasi yang dilakukan CELIOS, jika setiap paket makanan dikenakan biaya jasa Rp5.000, maka akan terjadi potensi pemborosan anggaran atau inefisiensi sebesar Rp57-Rp133,4 triliun, yang setara dengan 66,7 persen dari total anggaran.
Dengan kata lain, sebagian besar anggaran MBG justru tidak akan sampai ke penerima manfaat (anak-anak), melainkan habis untuk membayar penyedia jasa.
Gagal bayar vendor
Belum lama ini juga terungkap kasus potensi fraud hingga hampir Rp1 miliar yang menerpa mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Kasus ini pun berlanjut ke meja hijau.
Penunggakan pembayaran atas 65 ribu lebih paket makanan dari mitra MBG ke pihak ketiga ini menjadi bukti masih adanya ketidakjelasan regulasi dan tidak ada transparansi mitra dalam pelaksanaan, sehingga menimbulkan inefisiensi bahkan potensi fraud.
Baca: Siswa di Papua tolak program Makan Bergizi Gratis
Kasus keracunan
Hal yang paling miris dari MBG adalah: bukannya mendapat gizi bagus, penerima manfaat justru keracunan. Kasus keracunan makanan sudah beberapa kali terjadi di mitra MBG.
Realisasi MBG diklaim telah menyentuh 3 juta peserta. Dari jumlah itu, tercatat per Mei 2025 sudah terdapat 1.315 korban dari siswa penerima yang mengalami keracunan makanan akibat paket MBG di sekolahnya.
Dilihat dari penyebarannya pun cukup luas dimulai dari Sukoharjo, Sumba Timur, Cianjur, hingga terbanyak di Bandung dan Pali(Sumsel). Ini menandakan program ini perlu mendapatkan evaluasi dan tindakan tegas dari seluruh pihak terkait.
Waktu empat bulan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis mungkin terlalu singkat untuk evaluasi menyeluruh, apa solusinya akan diulas dalam tulisan selanjutnya.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Jaya Darmawan (Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies/CELIOS)
Leave a Reply