ruangkota

Tag: makan siang gratis

  • Menyoal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Ada Risiko Kesehatan di Balik Program Ini

    Menyoal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Ada Risiko Kesehatan di Balik Program Ini

    7cloud.asia – Program makan siang gratis yang ditawarkan pasangan capres/cawapres Prabowo-Gibran menuai prokontra.

    Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka membela program makan siang gratis ini di depan relawan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, 10 Desember 2023.

    Pasangan Gibran, calon Presiden Prabowo Subianto, juga menyatakan angka negara yang sama yang memberikan program makan siang gratis walau tidak menyebut jumlah penerima manfaat.

    “Program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sudah dijalankan oleh 76 negara dan dirasakan manfaatnya oleh 400 juta anak. Jadi bukan program yang mengada-ada.”

    Lantas, benarkah pernyataan Prabowo-Gibran soal program makan siang gartis  ini?

    Baca: Beda cara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tangani kemiskinan

    The Conversation Indonesia bersama peneliti kesehatan publik Universitas Airlangga Ilham Akhsanu Ridlo memeriksa kebenaran klaim Gibran dan Prabowo tentang program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah dasar telah dijalankan oleh 76 negara dan dirasakan manfaatnya oleh 400 juta siswa.

    Ilham mengutip sebuah laporan terbitan tahun lalu dari Global Child Nutrition Foundation (GCNF) berjudul School Meal Programs Around the World: Results from the 2021 Global Survey of School Meal Programs.

    Laporan ini menunjukkan bahwa, dari 139 negara yang disurvei, 125 di antaranya memiliki setidaknya satu program pemberian makanan berskala besar di sekolah dasar dan sekolah menengah.

    Jumlah ini lebih banyak dari angka 76 negara yang disebutkan oleh Gibran dan Prabowo.

    Laporan itu menyatakan bahwa setidaknya 330,3 juta anak menerima makanan sekolah mulai 2020. Persentase dari seluruh usia anak sekolah dasar dan menengah yang menerima program ini adalah 27%.

    Baca: Ganjar Mahfud akan perbaiki mekanisme penyaluran Bansos dengan gunakan KTP Sakti

    Dari sisi geografis, proporsi penerima program makan di sekolah di Amerika Latin/Karibia mencapai 55%, lalu Eropa, Asia Tengah, Amerika Utara (44%); Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik (26%); dan Afrika Sub-Sahara (26%).

    Angka ini menunjukkan proporsi siswa di negara berpendapatan tinggi lebih tinggi dibanding siswa di negara berpendapatan rendah dan menengah.

    Sementara itu, laporan pada 2022 dari World Food Program, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pangan, menyatakan bahwa dari sampel data 176 negara diperoleh angka 418 juta anak menerima manfaat dari program makanan di sekolah.

    Jumlah ini 30 juta lebih banyak dibanding 388 juta anak yang mendapatkan manfaat serupa sebelum pandemik pada awal 2020.

    Dalam aspek usia, dari jumlah tersebut sekitar 41% merupakan anak sekolah dasar yang mendapatkan makanan gratis atau bersubsidi.

    Dalam aspek pendapatan, program ini menjangkau 61% anak usia sekolah di negara berpendapatan tinggi, 48% di negara berpendapatan menengah atas.

    Baca: Tes calistung dihapus dari seleksi masuk SD

    Sementara, di negara berpendapatan rendah, hanya 18% siswa yang menerima makanan di sekolah setiap hari.

    Secara global, investasi untuk pemberian makan di sekolah pada 2022 diperkirakan antara US$47-48 miliar (hampir Rp729-745 triliun), dengan biaya rata-rata US$64 (sekitar Rp993 ribu) per anak per tahun.

    Sumber pendanaannya lebih dari 98% dari dalam negeri, atau anggaran masing-masing negara.

    Potensi risiko kesehatan pada anak yang perlu diperhatikan
    Walau program ini bertujuan untuk meningkat gizi anak, sejumlah riset menunjukkan ada kekhawatiran mengenai potensi risiko kesehatan yang terkait dengan program makanan sekolah.

    Sebuah penelitian di Stanford menyoroti keberadaan bisphenol A (BPA), bahan kimia beracun, dalam makanan sekolah.

    Bahan ini menimbulkan risiko terutama bagi anak-anak berpenghasilan rendah yang bergantung pada makanan yang didanai pemerintah.

    Baca: Ganjar akan evaluasi Omnibus Law UU Cipta Kerja

    Selain itu, penyertaan makanan ultra-proses (makanan dari pabrik yang melalui banyak tahap pengolahan) dalam makanan sekolah telah dikaitkan dengan penyakit kronis seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular.

    Ada juga kekhawatiran tentang dampak potensial dari makanan sekolah terhadap indeks massa tubuh (BMI) siswa dan kualitas makanan secara keseluruhan, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak tersebut secara menyeluruh.

    Kesimpulan: programnya benar ada tapi angkanya berbeda-beda
    Meskipun esensi klaim Gibran dan Prabowo mengenai adopsi program makanan sekolah secara luas adalah akurat, angka-angka spesifik mengenai jumlah negara dan penerima manfaat tidak sepenuhnya selaras dengan data dari sumber-sumber yang otoritatif.

    Selain itu, potensi risiko kesehatan yang terkait dengan program-program ini, seperti paparan BPA dan konsumsi makanan ultra-proses, menambah kerumitan dalam evaluasi program-program ini.

    Hal ini menggarisbawahi perlunya perencanaan dan pemantauan yang cermat untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak penerima manfaat program makan siang gratis.

    Selain itu, pertimbangan potensi risiko kesehatan terkait dengan program-program ini sangat penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang dampaknya.

  • Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Ini Respon Sri Mulyani

    Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Ini Respon Sri Mulyani

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal program makan siang gratis yang masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

    Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program makan siang gratis harus dikaji seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.

    Defisit APBN 2025, dipatok pada rentang 2,45%-2,8% dari PDB. Semakin lebar defisit, artinya jumlah utang yang akan ditarik akan semakin besar.

    Oleh sebab itu, ia kembali menekankan dalam sebulan ke depan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Ini sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang diusung Paslon 02 tersebut.

    Baca: Risiko di balik program makan siang gratis

    “Kan ini masih dalam program. Kalau detail ya nanti kita lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024) seperti dikutip detik.com.

    Program-program baru yang masuk, kata Sri Mulyani, akan dihitung termasuk terkait program makan siang gratis.

    Perhitungan memakan waktu beberapa bulan ke depan sambil menunggu hasil resmi Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Untuk detailnya, Sri Mulyani menyebut, masih ada sebulan dan untuk menghormati proses Pemilu. Semua pihakmasih menunggu bagaimana hasil yang sudah formal.

    Baca: Pembagian bansos jadi penentu pemilih memilih capres

    “Tapi pada saat ini semua persiapan tetap dilakukan sehingga nanti pada Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya namun masih dalam konteks wadah APBN yang sehat,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2025 dirancang 2,45-2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Rasio itu naik dibandingkan target yang ditetapkan tahun ini 2,29% dari PDB, namun masih di bawah batas 3%.

    “Defisitnya antara 2,45-2,8% dari GDP. Bapak presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih bisa tetap dijaga,” kata Sri Mulyani.

     

    Baca: DPR sudah ingatkan agar Bansos tak jadi aset elektoral

    Saat ditanya apakah defisit itu sudah memperhitungkan program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon 02, Sri Mulyani menyebut itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) dan berbagai komitmen yang ada di 2025.

    “Semuanya sudah harus masuk di situ. Jadi dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen yang ada,” ucapnya.

     

  • Ekonom Khawatir Program Makan Siang Gratis Membuat Beban APBN Semakin Berat

    Ekonom Khawatir Program Makan Siang Gratis Membuat Beban APBN Semakin Berat

    7cloud.asia – Program makan siang gratis yang diusung pasangan capres Prabowo-Gibran mengundang kekhawatiran sejumlah ekonom. Program ini akan menambah berat beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, ada tiga dampak terhadap APBN yang mungkin akan terjadi dari program makan siang gratis.

    Melansir CNBC Indonesia, dampak pertama adalah pemerintah akan menggeser anggaran lainnya untuk menjalankan makan siang gratis ini.

    “Dana yang dibutuhkan ini kan besar, kemungkinan mereka akan men-trade off dari program yang ada,” ujar Faisal.

    Selanjutnya Faisal menjelaskan, pemerintah akan menggeser anggaran yang tadinya digunakan untuk program perlindungan sosial maupun anggaran kesehatan untuk dijadikan anggaran makan siang.

    Baca: Program makan siang gratis masuk rapbn 2025

    Akibatnya ada kemungkinan pengurangan anggaran untuk BPJS Kesehatan atau pendidikan.

    “Itu konsekuensi kalau program makan siang dijalankan secara penuh dengan perkiraan anggaran di atas Rp 400 triliun,” kata dia.

    Namun, lanjut Faisal, jika pemerintah tidak ingin menggeser anggaran yang sudah ada, maka pilihan lain adalah menaikkan penerimaan pendapatan.

    Tetapi menurut doktor bidang Ekonomi Politik dari Universitas Queensland, Australia ini cara tersebut sepertinya tidak mungkin.

    Sebab, meningkatkan anggaran hingga Rp 400 triliun dalam jangka waktu pendek akan sangat sulit dilakukan.

     

    Baca: Risiko di balik program makan siang gratis

    Cara lainnya yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan memperlebar defisit atau menambah hutang.

    “Ini yang saya bilang paling besar kemungkinannya adalah dengan menaikkan defisitnya,” ujarnya.

    Jika kebijakan ini yang dipilih, master di bidang Studi Pembangunan dari Universitas Melbourne, Australia ini mengatakan pemerintah akan menanggung konsekuensi yang cukup berat.

    Selama ini, lanjut Faisal, APBN sudah babak belur dihantam oleh pandemi Covid-19. Utang bertambah sehingga kewajiban Indonesia untuk membayar bunga utang juga makin tinggi.

    “Beban bunga utang sudah meningkat dari tahun ke tahun, ke depan ruang fiskalnya bisa makin tipis,” katanya.

    Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

     

    Baca: DPR ingatkan bansos tak jadi aset elektoral

    Menurutnya pemerintahan baru nanti seharusnya tak perlu buru-buru dalam melaksanakan program ini.

    Sebab, ruang fiskal yang dimiliki RI sedang sempit oleh bunga pembayaran utang yang meningkat.

    Apalagi banyak program-program lain yang menelan anggaran jumbo, seperti Ibu Kota Nusantara.

    “Kalau anggaran besar seperti makan siang dan IKN berjalan secara paralel, maka yang dikhawatirkan adalah defisit anggarannya akan semakin menjadi beban bagi perekonomian,” jelas Bhima.

    Karena itu, lanjut Bhima, sebelum melaksanakan program makan siang gratis, pemerintah menyiapkan anggaran dan ketersediaan bahan makanan.

    Jika tidak, ia khawatir program ini malah akan menambah beban APBN, bahkan inflasi yang disebabkan oleh bahan makanan.

    “Kalau tidak disiapkan hulunya dengan serius yang terjadi adalah kenaikan harga dan belum tentu petani diuntungkan, program ini dan kenaikan harga akan lebih dinikmati dari sisi distributornya,” terangnya.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program makan siang gratis harus dikaji seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.

    Baca: Pembagian bansos jadi penentu untuk dalam pilpres

    Defisit APBN 2025, dipatok pada rentang 2,45%-2,8% dari PDB. Semakin lebar defisit, artinya jumlah utang yang akan ditarik akan semakin besar.

    Oleh sebab itu, ia kembali menekankan dalam sebulan ke depan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Ini sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang diusung Paslon 02 tersebut.

    “Kan ini masih dalam program. Kalau detail ya nanti kita lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani

    Reporter: Nurakhmayani

  • Ingatkan Program Makan Siang Gratis adalah Program Paslon yang Belum Resmi Menang, DPR Akan Perjuangkan Dana BOS

    Ingatkan Program Makan Siang Gratis adalah Program Paslon yang Belum Resmi Menang, DPR Akan Perjuangkan Dana BOS

    7cloud.asia – Rencana pemerintah yang akan mengalihkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk realisasi program ‘Makan Siang Gratis’mendapat reaksi keras dari DPR.

    Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menolak keras rencana untuk mengalihkan dana BOS untuk program makan siang gratis dan menegaskan negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan.

    “Demi program ambisius (makan siang gratis, red), jangan korbankan pendidikan kita!” tegas Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

    Seperti diketahui, dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

    Baca: Ekonom khawatir program makan siang gratis akan bebani APBN

    Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

    Sebab itu, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan.

    “Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silahkan, pakai anggaran lain,” tandasnya.

    Fikri juga menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada tahun 2023 dengan alasan defisit APBN.

    Baca: Menkeu ingatkan makan siang gratis akan berimbas pada utang pemerintah

    Terlebih lagi, ujar, Fikri, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

    “Kebijakan (makan siang gratis, red) seperti ini tinggal tunggu bom waktu saja,” ujarnya mengingatkan.  

    Karena itu Fikri meminta pemerintah terutama Kemendikbudristek dan Kemenag untuk memperjuangkan agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik.

    Baginya, kebijakan program ‘Makan Siang Gratis’ ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturnya.    

    Baca: Ada risiko kesehatan di balik program makan siang gratis

    “Apalagi ini program non-pemerintah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat, semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan,” tandas Fikri.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). 

    “Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa,” ujar Airlangga. 

  • Cek Fakta Benarkah Program Makan Siang Gratis yang Ditawarkan Prabowo Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh 2 Persen

    Cek Fakta Benarkah Program Makan Siang Gratis yang Ditawarkan Prabowo Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh 2 Persen

    7cloud.asia – Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subainto menyebut bahwa program makan siang gratis yang jadi janji unggulan kampanyenya bisa mendongkrak perekonomian hingga 2 persen.

    The Conversation Indonesia menghubungi dua pakar untuk menganalisis kebenaran klaim Prabowo terkait program makan siang gratis tersebut.

    M. Rizki Pratama, dosen Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya dan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dari Think Policy pun memberikan analisisnya soal program makan siang gratis yang ditawarkan Prabowo

    Analisis 1: sulit diverifikasi
    Menurut Rizki, klaim-klaim Prabowo soal program makan siang gratis tersebut sulit diverifikasi.

    Perlu analisis lebih cermat desain konten kebijakannya, seperti cakupan yang menyeluruh atau tidak hingga variabel-variabel lain seperti daerah tertinggal dan latar belakang keluarga.

    Sebab, tujuan dan objek dari kebijakan makan siang gratis Prabowo belum terdefinisi dengan jelas sehingga sulit untuk dikaji dengan mendalam.

    Baca: DPR tolak makan siang gratis dibiayai dari Dana BOS

    Rizki memaparkan, jika merunut pada berbagai temuan tentang program makan gratis di sekolah sesuai, kebijakan makan siang gratis bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama dan bukan yang lain.

    Program makan siang gratis –yang dalam literatur dikenal dengan berbagai konsep– bertujuan memberikan pangan bergizi pada pelajar ketika mereka berada di sekolah agar dapat meningkatkan kemampuan anak untuk dapat belajar secara efektif yang tidak akan terjadi jika anak mengalami malnutrisi dan kelaparan.

    Asupan gizi yang layak di sekolah juga memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Sebuah studi juga menunjukkan ada dampak lain seperti keberlanjutan karena sekolah dapat memilih menu makanan lokal dan organik serta mengurangi sampah makanan.

    Rizki menambahkan bahwa desain program makan siang gratis ini perlu mempertimbangkan pengalaman negara lain, misalnya China dengan program Nutrition Improvement Program (NIP) yang dimulai pada 2011.

    NIP diperuntukkan bagi anak yang berada di wilayah pedesaan dan sedang mengikuti pendidikan wajib, yang terdiri dari enam tahun pendidikan sekolah dasar dan tiga tahun pendidikan menengah pertama.

    Sejauh ini, hasil program menunjukkan NIP secara parsial meningkatkan kesehatan siswa selama tahun-tahun pertama penerapannya.

    Baca: Ekonom khawatir makan siang gratis akan bebani APBN

    Namun diperlukan lebih banyak dukungan agar program makan siang gratis mencapai dampak yang lebih luas yang secara efektif menjangkau semua kelompok rentan.

    Oleh karena itu, potensi efek perlu mempertimbangkan desain konten kebijakan terlebih dahulu dan studi lebih lanjut tentang apakah program dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Juga menghilangkan kemiskinan, dan menyerap hasil panen petani secara lebih optimal.

    Analisis 2: belum ada bukti
    Senada, Alexander berpendapat bahwa klaim Prabowo tidak bisa dibuktikan secara langsung atau diverifikasi.

    Hasil penelusuran Alexander menunjukkan program makan siang di banyak negara telah memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan dan juga penyerapan produk domestik.

    Beberapa program di luar negeri seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa implikasi makan siang gratis bisa berpengaruh terhadap kesehatan anak dan meningkatkan nilai matematika maupun bahasa.

    Baca: Sri Mulyani ingatkan program makan siang gratis berpotensi menambah utang pemerintah

    Di India, program serupa memengaruhi otonomi perempuan dalam rumah tangga. Di Swedia pada 1959 – 1969, program semacam ini berkontribusi menaikkan pendapatan keluarga miskin penerima hingga 3 persen.

    Efek multiplier (efek ganda), pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi, dari realokasi makanan bisa memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal karena memberikan nilai tambah, pendapatan, pekerjaan, dan peningkatan produktivitas.

    Alexander mengatakan, dengan kontribusi industri makanan dan minuman yang cukup besar terhadap PDB nonmigas Indonesia, asumsinya, multiplier dari program ini pun besar.

    Namun, ia menegaskan belum ada bukti yang menyatakan ekonomi bisa tumbuh 1,5-2 persen karena makan siang gratis.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Komisi X DPR Khawatir Program Makan Siang Gratis Bakal Diimplementasikan Secara Serampangan

    Komisi X DPR Khawatir Program Makan Siang Gratis Bakal Diimplementasikan Secara Serampangan

    7cloud.asia – DPR khawatir program makan siang gratis usulan paslon 02 Prabowo-Gibran akan diimplementasikan serampangan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran.

    Karena itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai perlu adanya studi kelayakan terkait wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan digunakan untuk program makan siang gratis.

    Kajian ini penting supaya program makan siang gratis tersebut benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan.

    “Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran. Apalagi jika program ini dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye,” tegasnya seperti dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (4/3/2024).

    Baca:  Diragukan, klaim Prabowo program makan siang gratis akan dorong pertumbuhan ekonomi  

    Politisi Fraksi PKB itu juga mengingatkan Bank Dunia sudah memberikan peringatan agar Indonesia berhati-hati terkait ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program tersebut.

    “Jangan sampai program makan siang gratis ini malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat,” ujar Huda.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

    Adapun dana BOS tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  

    Baca: DPR tolak dana BOS digunakan untuk biayai program makan siang gratis

    Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tanggerang, Banten Kamis (29/2/2023).

    Sebab itu, Huda menyampaikan jika kebijakan makan siang gratis ini diterapkan, setidaknya alokasi dana BOS dari APBN harus naik hingga 600 persen.

    Huda menyebut wacana anggaran makan gratis akan diambilkan dari dana BOS itu layak dipertanyakan karena jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp51 triliunan.

    Padahal, ujar Huda, program makan siang gratis butuh anggaran lebih dari Rp450 triliun.

    Baca: Ekonom khawatir program makan siang akan bebani APBN 

    “Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis,” ujarnya.

    Ia menjelaskan besaran Dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp51 triliun. Secara rinci, dana tersebut terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD.

    Selama ini dana BOS diperuntukkan membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

    “Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambilkan dari dana program BOS. Makanya saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian,” ujarnya.

    Baca: Menkeu ingatkan program makan siang gratis berpotensi tambah utang pemerintah 

    Perlu diketahui, dana BOS 2023 tingkat sekolah dasar hanya berkisar Rp900 ribu per siswa. Sedangkan untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per siswa.

    Jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp5,4 juta.

    “Maka jika Dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 600 persen,” tandas Huda. 

  • Perhimpunan Guru Tolak Makan Siang Gratis, Ini Alasannya

    Perhimpunan Guru Tolak Makan Siang Gratis, Ini Alasannya

    7cloud.asia – Rencana program makan siang gratis mendapat penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Pasalnya pembiayaan program tersebut dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

    Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dana bos tersebut sebagian digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

    “Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” jelas Iman seperti yang dilansir CNN Indonesia.

    Memang, lanjut Iman, gizi anak Indonesia saat ini masih banyak yang belum terpenuhi. Tetapi, para guru juga harus mendapatkan asupan gizi.

    Baca: DPR khawatir program makan siang gratis diimplementasikan secara serampangan

    Dengan menggunakan dana BOS untuk program makan siang gratis, maka ia khawatir nantinya tidak menyejahterakan guru dan memajukan pendidikan Indonesia.

    Program makan siang gratis tak berhak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” katanya.

    Selanjutnya Iman mengungkapkan dana BOS dari pemerintah pusat setiap tahun selalu turun. Misalnya pada 2022 ke 2023, di mana dana BOS disebut berkurang hingga Rp539 miliar.

    Kondisi dana BOS yang semakin turun ini akan tambah parah dengan beban pembiayaan makan siang gratis. Alih-alih menyukseskan makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.

    Baca: Ekonom khawatir makan siang gratis membenani RAPBN

    “Artinya, untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten.

    Ada 4 menu yang disajikan dalam simulasi pada Kamis (29/2) tersebut, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Makan siang gratis diberikan untuk 4 kelas dari sekitar total 900 murid di sekolah tersebut.

    Simulasi ini dengan menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.

    Hadir dalam acara tersebut, mantan Bupati Tangerang yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

    Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Airlangga untuk menggunakan dana BOS dalam program makan siang gratis.

    Baca: Respon Sri Mulyani soal makan siang gratis masuk RAPBN 2025

    “Pola pendanannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini,” jelas Zaki kepada Airlangga.

    “Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersedian dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota,” sambungnya.

    Airlangga mempertimbangkan penggunaan dana BOS untuk mendanai program Prabowo-Gibran tersebut.

    “Kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Airlangga Hartarto Klaim Program Makan Siang Gratis Tak Akan Memicu Pembengkakan Anggaran, Benarkah?

    Airlangga Hartarto Klaim Program Makan Siang Gratis Tak Akan Memicu Pembengkakan Anggaran, Benarkah?

    ruangkota.com – Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah peringatan bahwa program makan siang gratis akan menambah beban utang pemerintah.

    Sebab, ekonom menilai peningkatan anggaran belanja untuk program makan siang gratis ini tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.

    Untuk menganalisis klaim Airlangga Hartarto soal anggaran makan siang gratis tersebut, The Conversation Indonesia menghubungi Hasran, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).

    Baca: Ekonom khawatir makan siang gratis akan bebani APBN

    Ia mengatakan, program makan siang gratis pasti akan menyebabkan anggaran  membengkak, sehingga bisa dikatakan klaim Airlangga salah.

    Anggaran tetap akan mengalami pembengkakan karena penerimaan pajak dan pengurangan belanja pemerintah belum tentu menutup keseluruhan anggaran program makan siang.

    Untuk membiayai anggaran makan siang gratis sebesar Rp410 triliun per tahun, pemerintah kemungkinan akan melakukan dua hal:

    Baca: DPR khawatir program makan siang gratis diterapkan sembarangan

    1. Menaikkan Penerimaan Pajak Negara

    Sumber utama penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan untuk transaksi jual beli barang.

    Berkaca dari tahun 2022, peningkatan PPN sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp100 triliun. Hal yang sama berlaku jika pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

    Namun, peningkatan ini belum cukup menutup pengeluaran untuk makan siang gratis.

    Baca: Respon Sri Mulyani soal program makan siang gratis

    Menaikkan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atau PPh.

    Namun, meningkatkan PPh ini mengharuskan pertumbuhan positif di sektor-sektor manufaktur dan jasa.

    Karena pertumbuhan ini akan sulit dipastikan oleh pemerintah, penerimaan PPh juga kemungkinan besar tidak akan mampu menutup anggaran makan siang gratis.

    Baca: DPR tolak program anggaran makan siang gratis diambil dari Dana BOS

    2. Relokasi APBN dari beberapa pos pengeluaran pemerintah

    Ini juga berarti alokasi APBN beberapa instansi pemerintah akan dikurangi.

    Pemangkasan belanja pemerintah mungkin terjadi tetapi tidak dalam jumlah besar karena pendekatan seperti ini hanya dilakukan ketika indonesia sedang berada dalam masa kontraksi ekonomi, bukan saat ekonomi stabil.

    Dengaan demikian, apabila pemerintah masih tetap dengan rencana program makan siang gratis berbiaya ratusan triliun tersebut, maka APBN akan mengalami pembengkakan defisit yang kemungkinan akan melebihi batas maksimal 3%.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi, Cek Faktanya di Sini

    Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi, Cek Faktanya di Sini

    7cloud.asia – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024, Selasa (4/6/2024) mengatakan program makan siang gratis berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

    Sri Mulyani menyampaikan ini sebagai tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap kerangka RAPBN 2025 dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024.

    Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke level 8persen, wajib adanya peningkatan kontribusi dari produktivitas. Hal ini dapat diperoleh melalui investasi SDM dan transformasi ekonomi.

    Dengan demikian, lanjutnya, program perbaikan SDM termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, penyempuranan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas SDM.

    ”Seperti halnya Korea Selatan serta Taiwan yang konsisten berinvestasi terhadap SDM dan meningkatkan produktivitasnya. Dalam 15 tahun menuju negara maju, investasi dan peranan sektor manufaktur di Korea Selatan tumbuh di atas 10persen setiap tahunnya. Taiwan, untuk menjadi negara maju, investasi tumbuh 20persen dan sektor manufaktur tumbuh di atas 8persen.” ujarnya.

    Baca Juga: Airlangga Hartarto Klaim Program Makan Siang Gratis Tak Akan Memicu Pembengkakan Anggaran, Benarkah?

    The Conversation Indonesia menghubungi Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dari Think Policy dan M. Rizki Pratama, dosen Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya untuk menganalisis klaim Sri Mulyani mengenai kaitan program makan siang gratis dengan pertumbuhan ekonomi.

    Michael dan M. Rizki Pratama menilai bahwa tak semudah itu program makan siang gratis akan serta merta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Michael, makan siang gratis tak bisa langsung dikaitkan dengan efek berganda perekonomian karena butuh waktu yang panjang untuk menilainya.

    Terkait dengan manfaat makan siang terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia, misalnya, sebuah studi di New York menunjukkan bahwa program makan siang gratis di sana berhasil meningkatkan standar deviasi matematika hingga 0,083 dari satu tahun masa sekolah (equal year of schooling/EYOS) bagi para pelajar miskin.

    EYOS merujuk pada perolehan pembelajaran relatif terhadap seberapa banyak yang dipelajari siswa selama satu tahun ajaran. Sebuah studi menunjukkan bahwa rata-rata, satu standar deviasi pembelajaran setara dengan 4,7 dan 6,5 tahun masa sekolah.

    Baca Juga: Perhimpunan Guru Tolak Makan Siang Gratis, Ini Alasannya

    Angka deviasi dari studi New York ini terbilang rendah jika dibandingkan, misalnya, dengan eksperimen program instruksi berbasis teknologi di India yang meningkatkan standar deviasi matematika hingga 0,6 dalam rentang waktu 90 hari.

    Michael menambahkan, riset dari Korea Selatan, salah satu negara yang disebut Sri Mulyani, sebenarnya menunjukkan bahwa makan siang gratis tidak memberikan efek dalam perkembangan anak sekolah.

    Program makan siang gratis justru menimbulkan stigma negatif terhadap para penerimanya, yang berdampak buruk terhadap performa pelajar tersebut di sekolah.

    Hal ini terutama terjadi di sekolah-sekolah yang proporsi penerima programnya cenderung kecil dibandingkan jumlah keseluruhan siswa.

    Terkait, Rizki memaparkan bahwa kontribusi program makan siang gratis terhadap perekonomian sangat bergantung pada desain programnya.

    Baca Juga: Cek Fakta Benarkah Program Makan Siang Gratis yang Ditawarkan Prabowo Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh 2 Persen

    Sebab, kebijakan makan siang gratis bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama dan bukan yang lain.

    Program makan siang gratis–yang dalam literatur dikenal dengan berbagai konsep–bertujuan memberikan pangan bergizi pada pelajar ketika mereka berada di sekolah agar dapat meningkatkan kemampuan anak untuk dapat belajar secara efektif yang tidak akan terjadi jika anak mengalami malnutrisi dan kelaparan.

    Asupan gizi yang layak di sekolah juga memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Sebuah studi juga menunjukkan ada dampak lain seperti keberlanjutan karena sekolah dapat memilih menu makanan lokal dan organik serta mengurangi sampah makanan.

    Meski beberapa studi menunjukkan dalam jangka panjang terdapat peningkatan penghasilan populasi yang terpapar program makan siang gratis, sulit untuk bisa memverifikasi apakah program ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Program Makan Siang Gratis Bisa Berdampak Positif pada Ekonomi, Ini Syaratnya

    Program Makan Siang Gratis Bisa Berdampak Positif pada Ekonomi, Ini Syaratnya

    7cloud.asia – Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras mengatakan, kebijakan makan siang gratis dapat memberikan multiplier effect (efek pengganda) bagi ekonomi apabila memenuhi lima aspek.

    Kelima aspek tersebut adalah program makan siang gratis berasal dari sumber pangan lokal, pengelola dan penyedia jasa makanan berasal dari UMKM lokal, distributor makan bergizi gratis mempekerjakan tenaga kerja lokal.

    Kemudian siswa yang menerima makan siang gratis merupakan siswa yang membutuhkan gizi lebih layak, dan sekolah yang menerima makan bergizi gratis berada di daerah prioritas peningkatan gizi anak.

    “Jika implementasi kebijakan makan bergizi gratis ini melibatkan UMKM dan ojol dalam kelima aspek tersebut, maka benar bahwa kebijakan ini akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Farras dalam keterangan dikutip di Jakarta, Minggu (4/8/2024).

    Baca: Cek fakta klaim Sri Mulyani tentang proyek makan siang gratis

    Farras juga berharap pemanfaatan teknologi seperti penggunaan teknologi digital dapat membuat seluruh tahapan implementasi kebijakan program makan siang gratis menjadi lebih efektif serta efisien.

    Efisieni ini antaralain pada aspek ketepatan waktu, jumlah, administrasi, hingga ke persoalan harga makan siang gratis yang dibagikan.

    Sebelumnya, peneliti dari Think Policy Alexander Michael Tjahjadi dalam wawancara dengan The Conversation mengatakan, program makan siang gratis akan serta merta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Michael, makan siang gratis tak bisa langsung dikaitkan dengan efek berganda perekonomian karena butuh waktu yang panjang untuk menilainya.

    Baca: Perhimpunan Guru tolak program makan siang gratis

    Terkait dengan manfaat makan siang terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia, misalnya, sebuah studi di New York menunjukkan bahwa program makan siang gratis di sana berhasil meningkatkan standar deviasi matematika hingga 0,083 dari satu tahun masa sekolah (equal year of schooling/EYOS) bagi para pelajar miskin.

    EYOS merujuk pada perolehan pembelajaran relatif terhadap seberapa banyak yang dipelajari siswa selama satu tahun ajaran.

    Sebuah studi lain menunjukkan bahwa rata-rata, satu standar deviasi pembelajaran setara dengan 4,7 dan 6,5 tahun masa sekolah.

    Angka deviasi dari studi New York ini terbilang rendah jika dibandingkan, misalnya, dengan eksperimen program instruksi berbasis teknologi di India yang meningkatkan standar deviasi matematika hingga 0,6 dalam rentang waktu 90 hari.

    Baca: DPR khawatir program makan siang gratis dipaksakan

    Michael menambahkan, riset dari Korea Selatan, salah satu negara yang disebut Sri Mulyani, sebenarnya menunjukkan bahwa makan siang gratis tidak memberikan efek dalam perkembangan anak sekolah.

    Program makan siang gratis justru menimbulkan stigma negatif terhadap para penerimanya, yang berdampak buruk terhadap performa pelajar tersebut di sekolah.

    Hal ini terutama terjadi di sekolah-sekolah yang proporsi penerima programnya cenderung kecil dibandingkan jumlah keseluruhan siswa.

    Program makan siang gratis merupakan salah satu janji kampanye pasangan 02. Namun, belakangan pendukung pasangan ini memberikan informasi yang terus berubah bagaimana program ini akan direalisasikan.