ruangkota.com – Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah peringatan bahwa program makan siang gratis akan menambah beban utang pemerintah.
Sebab, ekonom menilai peningkatan anggaran belanja untuk program makan siang gratis ini tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.
Untuk menganalisis klaim Airlangga Hartarto soal anggaran makan siang gratis tersebut, The Conversation Indonesia menghubungi Hasran, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
Baca: Ekonom khawatir makan siang gratis akan bebani APBN
Ia mengatakan, program makan siang gratis pasti akan menyebabkan anggaran membengkak, sehingga bisa dikatakan klaim Airlangga salah.
Anggaran tetap akan mengalami pembengkakan karena penerimaan pajak dan pengurangan belanja pemerintah belum tentu menutup keseluruhan anggaran program makan siang.
Untuk membiayai anggaran makan siang gratis sebesar Rp410 triliun per tahun, pemerintah kemungkinan akan melakukan dua hal:
Baca: DPR khawatir program makan siang gratis diterapkan sembarangan
1. Menaikkan Penerimaan Pajak Negara
Sumber utama penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan untuk transaksi jual beli barang.
Berkaca dari tahun 2022, peningkatan PPN sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp100 triliun. Hal yang sama berlaku jika pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.
Namun, peningkatan ini belum cukup menutup pengeluaran untuk makan siang gratis.
Baca: Respon Sri Mulyani soal program makan siang gratis
Menaikkan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atau PPh.
Namun, meningkatkan PPh ini mengharuskan pertumbuhan positif di sektor-sektor manufaktur dan jasa.
Karena pertumbuhan ini akan sulit dipastikan oleh pemerintah, penerimaan PPh juga kemungkinan besar tidak akan mampu menutup anggaran makan siang gratis.
Baca: DPR tolak program anggaran makan siang gratis diambil dari Dana BOS
2. Relokasi APBN dari beberapa pos pengeluaran pemerintah
Ini juga berarti alokasi APBN beberapa instansi pemerintah akan dikurangi.
Pemangkasan belanja pemerintah mungkin terjadi tetapi tidak dalam jumlah besar karena pendekatan seperti ini hanya dilakukan ketika indonesia sedang berada dalam masa kontraksi ekonomi, bukan saat ekonomi stabil.
Dengaan demikian, apabila pemerintah masih tetap dengan rencana program makan siang gratis berbiaya ratusan triliun tersebut, maka APBN akan mengalami pembengkakan defisit yang kemungkinan akan melebihi batas maksimal 3%.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Leave a Reply