ruangkota

Tag: maluku

  • Maluku Punya Cerita: Dari Papeda hingga Ina Gandong

    Maluku Punya Cerita: Dari Papeda hingga Ina Gandong

    7cloud.asia –  “Maluku Pung Carita” atau Maluku Punya Cerita. Demikian edukasi budaya hasil kolaborasi Komunitas Perempuan Berkebaya berkolaborasi dengan komunitas Ina Gandong diberi tajuk.

    Maluku Punya Cerita ini dihelat di Aula Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin di Jakarta pada Sabtu (27/5/2023) 

    Acara edukasi budaya Maluku Punya Cerita ini dihadiri perwakilan dari puluhan komunitas perempuan dan pencinta dan penggerak budaya yang ada di Jabodetabek dan dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Indonesia Dr. Itje Chodidjah.

    Dalam sambutannya, Itje Chodidjah menjelaskan tentang pendaftaran sebuah elemen budaya menjadi warisan budaya dunia tak benda ke badan pendidikan dan kebudayaan PBB,  UNESCO secara sendiri atau single nomination atau bersama-sama dengan negara lainnya secara bersama-sama atau multi-national nomination.

    Baca: Mengenal uniknya tradisi Seba masyarakat Badui

    Hal ini terkait dengan informasi adanya rencana Indonesia untuk bersama dengan Belanda mengajukan cara memakan papeda yang merupakan salah satu kekhasan budaya kuliner dari Maluku sebàgai warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO.

    “Pulau Buru memang jauh dari Pulau Saparua. Maluku memang gudang keragaman budaya. Yuk, dukung pengajuan slurping (papeda) sebagai warisan budaya dunia,” ujar Itje saat menutup sambutannya dengan sebuah pantun.

    Slurping atau menyeruput atau yang dikenal orang Maluku sebagai hisap papeda adalah cara memakan makanan pokok khas Maluku ini.

    Baca: Kritik terhadap konsep IKN sebagai kota hutan

    Selain hisap papeda, para tamu undangan di acara Maluku Punya Cerita juga disuguhi penganan khas Maluku seperti ampas tarigu yang merupakan roti khas setempat, nasi pulit unti dan gogos semacam lemper yang dibakar.

    Acara utama Maluku Punya Cerita adalah belajar membuat papeda dan bagaimana cara memakannya atau slurping papeda.

    Setelah itu para tamu dikenalkan dengan beragam busana tradisi dan wastra Maluku, khususnya beragam corak tenun dari Tanimbar.

    Baca: Kupang, kota bandar yang pernah jadi rebutan Portugis dan Belanda

    Kebaya Maluku yang beragam serta peruntukannya dengan penggunaan baju cole sebagai pakaian dalamnya diperkenalkan kepada para tamu, termasuk juga baju kurung dari Maluku yang dikenal sebagai baju cele dengan berbagai peruntukkannya termasuk untuk pakaian pengantin.

    Tak ketinggalan kebaya dansa yang merupakan pakaian tradisi laki-laki di Maluku.

    Bicara soal Maluku tidak lengkap dengan lagu-lagu dan tarian. Persembahan lagu dari Noel Risakotta berjudul Kapitan Pattimura menegaskan tujuan penyelenggaraan acara edukasi budaya tersebut yaitu dalam rangka memperingati hari Pattimura yang jatuh pada tanggal 15 Mei, peringatan hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei dan hari lahir Pancasila pada 1 Juni.

    Baca: Makna sumbu filosofi dalam tata kota Yogyakarta

    Lagu Papaceda dibawakan oleh Faye Risakotta yang merupakan vokalis JFK bersama dua saudara laki-lakinya Josh dan Kaleb.

    Penampilan Biola Cantik mengantar tamu undangan turun menari dengan persembahan lagu Waktu Hujan Sore-Sore.

    Kegiatan belajar budaya Maluku ditutup dengan menyanyikan lagu Gandong oleh semua yang hadir yang merupakan lagu persaudaraan masyarakat Maluku.

  • Di Acara Hajatan Rakyat Warga Maluku Tuliskan Harapannya untuk Ganjar-Mahfud

    Di Acara Hajatan Rakyat Warga Maluku Tuliskan Harapannya untuk Ganjar-Mahfud

    7cloud.asia – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara ‘Hajatan Rakyat Maluku’ yang digelar di Jl. Pattimura No.1, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (29/1/2024).

    Dalam momen yang penuh kehangatan itu, Ganjar mencurahkan rasa cintanya kepada Maluku dengan ucapan ‘I love you Maluku’, yang disambut riuh oleh puluhan ribu orang yang memadati lokasi acara Hajatan Rakyat.

    Masyarakat yang hadir di acara Hajatan Rakyat Maluku tak tinggal diam dan langsung membalas dengan teriakan, ‘We love you Pak Ganjar’.

    “I love you Maluku,” ucap Ganjar kepada puluhan ribu orang yang hadir di acara tersebut.

    “We love you Pak Ganjar,” teriak masyarakat.

    Baca:  Ganjar ajak pendukungnya kedepankan etika

    Ganjar terkesan dengan tradisi Pela Gendong. Ganjar mengakui belajar banyak dari kearifan lokal masyarakat Ambon yang menjunjung tinggi persatuan dan keberagaman.

    “Saya belajar betul masyarakat disini sangat taat mengikuti budaya, tata krama dari kekerabatan yang ada, itu di contoh tidak hanya di Indonesia, tapi dunia,” kata Ganjar.

    “Tradisi hormat-menghormati seperti Pela Gendong itu membikin kami iri, tetapa indahnya hidup di negeri ini, maka tidak salah kalau disebut Maluku, Ambon ini, manis semuanya,” lanjut Ganjar.

    Baca: Cara Ganjar-Mahfud entaskan kemiskinan

    Dengan tradisi yang bagus itu, Ganjar mendorong pesan damai dalam Pilpres 2024 ini. Ia menekankan perlunya saling menghormati meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.

    Dalam kesempatan itu, warga Maluku menyampaikan harapannya kepada pasangan Ganjar-Mahfud jika menjadi presiden kelak. 

    Harapan itu disampaikan dengan menuliskannya di punggung Ganjar yang diwakili dua orang, yaitu penyandang disabilitas bernama Diva.

    Ia menuliskan tentang akses fasilitas yang ramah dan mendukung untuk kaum disabilitas.

    “Harapan disabilitas kepada calon presiden kita, akses disabilitas layanan yang ramah,” ucap pembawa acara membacakan tulisan Diva saat acara itu. 

    Baca: Ganjar-Mahfud akan berikan beasiswa kuliah gratis untuk anak TNI/Polri

    Harapan berikutnya dituliskan oleh Karel Albert. Ia menuliskan soal cabut moratorium pemekaran wilayah untuk Maluku, menjaga demokrasi, menurunkan kemiskinan hingga pembukaan lapangan pekerjaan.

    “Kami percaya Pak Ganjar bisa memikul harapan itu,” ucap pembawa acara mewakili masyarakat Maluku.

    Sementara itu, Ganjar menyatakan akan mewujudkan harapan itu, di antaranya dengan program yang telah disiapkan, seperti 17 juta lapangan pekerjaan.

    Kemudian untuk kaum disabilitas, di antaranya dengan memberikan mereka akses mulai dari transportasi, pendidikan, keterampilan pengembangan diri, termasuk permodalan.

     

     

  • 25 Tahun Warga Ambon, Maluku Merajut Toleransi dan Kebersamaan

    25 Tahun Warga Ambon, Maluku Merajut Toleransi dan Kebersamaan

    7cloud.asia – Tak terasa di bulan Januari 2024 ini genap 25 tahun sejak konflik pernah merebak di Ambon, Maluku. 

    Kini setelah lebih dua dekade berlalu, warga Ambon terus merajut kebersamaan dan toleransi agar konflik serupa tidak pernah terjadi lagi,  

    Tanggal 19 Januari 1999 menjadi hari yang tak bisa dilupakan bagi warga Ambon, Maluku. Perpecahan yang dipicu konflik saat itu seolah menciptakan sekat antarwarga Maluku.

    Konflik ini sempat mengoyak kedamaian di Kota Ambon, Maluku selama beberapa waktu sebelum akhirnya warga sadar konflik hanya akan membuat mereka menderita.   

    Warga Ambon Maluku yang terkenal akan kuatnya rasa persaudaraan — setelah peristiwa kelabu itu — segera sadar dan bangkit agar tak lantas makin berkonflik.

    Atas panggilan ikatan persaudaraan yang kuat, konflik tersebut justru membuat masyarakat Maluku mempererat persatuan dan kesatuan di antara mereka.

    Baca: Konflik Hamas-Israel picu Islamofobia di Inggris

    Tak memandang latar belakang suku ras dan agama, warga Maluku kembali cepat berdamai dan mengubur dalam-dalam konflik yang pernah terjadi di antara mereka.

    Terwujudnya perdamaian setelah konflik yang melanda Maluku bersumber dari revitalisasi nilai budaya yang dikandung masyarakat Nusa Ina itu jauh sebelum konflik terjadi.

    Ungkapan Ale rasa beta rasa, sagu salempeng patah dua, dan potong di kuku rasa di daging seolah menjadi ungkapan yang menyudahi konflik di antara masyarakat Maluku.

    Ale rasa beta rasa. Ungkapan ini punya makna untuk saling menghormati dan menghargai antarsesama. Hubungan persaudaraan yang kental orang Maluku hingga kini masih tertanam dalam jiwa setiap insan Nusa Ina itu.

    Bagi orang Maluku ungkapan Ale rasa beta rasa tak hanya sebuah ungkapan pertemanan atau persaudaraan. Lebih dari itu, mengandung makna perdamaian yang mendalam atas peristiwa kelam yang pernah terjadi di Maluku.

    Baca: Sulitnya perempuan masuk ke parlemen 

    Tak hanya itu, nilai pela gandong yang terkandung dalam setiap suku di Maluku juga menjadi inspirasi perdamaian.

    Banyak kelompok masyarakat Maluku menjalin hubungan persaudaraan antardesa, tanpa melihat latar belakang agama. Nilai persaudaraan inilah yang menjadi pijakan untuk mempertemukan kelompok yang pernah tercerai-berai.

    Menurut Guru besar Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon, Maluku, Prof. Jhon Ruhulessin, sejarah konflik sosial di Ambon Maluku merupakan suatu pelajaran dan pengalaman berharga bagi segenap orang Maluku khususnya, dan Indonesia pada umumnya

    “Tanpa pembelajaran itu kita akan salah arah dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat yang majemuk dalam berbangsa dan bernegara dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

    Sebagai refleksi konflik Maluku 25 tahun lalu, Ruhulessin mengajak seluruh elemen masyarakat terus memperkuat hubungan persaudaraan.

    “Mari kita menegaskan komitmen kebangsaan kita, komitmen kemalukuan kita untuk betul-betul menata masa depan. Sebab, konflik itu tidak menyelesaikan permasalahan tapi malah menimbulkan persoalan dan kekerasan baru,” jelasnya.

    Baca: Koalisi perempuan tolak penafsiran ajaran agama yang mendiskriminasi perempuan

    Mantan Ketua Sinode GPM ini, juga mengatakan bahwa pembangunan di Maluku juga sepatutnya dilakukan dari sisi sosial budaya untuk menjaga toleransi antarumat di daerah itu.

    Senada dengan Ruhulessin, Ketua Pusat Rekonsiliasi dan Mediasi Maluku Dr. Abidin Wakano berpendapat bahwa masyarakat Maluku juga harus cerdas dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi.

    Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dengan rumor yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Konflik kemanusiaan yang melanda Maluku tersebut boleh dikatakan sebagai salah satu konflik sipil terbesar di abad 20. Konflik itu sudah banyak memakan korban jiwa dan harta benda.

    Dosen IAIN Ambon ini menepis prediksi banyak orang bahwa pemulihan keamanan pascakonflik membutuhkan waktu 20 sampai 50 tahun. Nyatanya, Maluku bisa kembali normal jauh lebih cepat dibandingkan prediksi banyak kalangan.

    “Hanya dalam waktu beberapa tahun saja kita punya kisah sukses yang luar biasa, dan ini menjadi sebuah catatan dan cerita yang baik untuk semua orang,” jelasnya.

    Baca: Berbagi dengan sesama sambil belanja 

    Oleh sebab itu, Maluku juga harus menjadi laboratorium untuk orang belajar tentang bagaimana mewujudkan perdamaian dalam waktu cepat. Kendati begitu, memang ada satu atau dua hal yang perlu masih dibenahi bersama.

    Secara umum Maluku kembali pulih dari konflik sosial dengan waktu yang sangat cepat sehingga pantas menjadi laboratorium perdamaian di Indonesia bahkan di dunia.

    Membahas toleransi di Maluku juga tak lepas dari kaum perempuan dan anak yang menjadi kaum rentan akibat konflik yang terjadi itu.

    Di tengah ketegangan yang terjadi di antara masyarakat Maluku, muncullah Gerakan Perempuan Peduli, yang dipelopori Suster Brigita Renyaan untuk mengonsolidasikan para perempuan lintas agama dalam penyelesaian konflik tersebut.

    Modal sosial dan persaudaraan yang solid membuat setiap kelompok berjuang untuk mewujudkan perdamaian.

    Sumber: Antaranews.com penulis: Ode Dedy Lion Abdul Azis

     

  • MADANI Berkelanjutan Ajak Kaum Muda Maluku Aktif Menangkal Krisis Iklim

    MADANI Berkelanjutan Ajak Kaum Muda Maluku Aktif Menangkal Krisis Iklim

    7cloud.asia – Provinsi Maluku memiliki lebih dari 1.340 pulau dan 93 persen wilayahnya merupakan lautan, menghadapi tantangan besar dalam pelestarian lingkungan karena adanya krisis iklim.

    Untuk menghadapi tantangan ini, MADANI Berkelanjutan mengajak kaum muda Maluku untuk berperan aktif melalui Sekolah Pembangunan pada 23-24 Agustus 2024 di kota Ambon.

    Dengan adanya Sekolah Pembangunan ini, MADANI Berkelanjutan berharap kaum muda Maluku dapat memahami dampak dari krisis iklim.

    Sekolah Pembangunan ini juga mengajak para pesertanya mengenal konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam aksi iklim.

    Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menegaskan pentingnya peran orang muda dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

    Baca Juga: Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Praktik Baik yang Telah Dilakukan

    Dia mengatakan, krisis iklim sangat berdampak kepada negara-negara kepulauan seperti Indonesia, terutama Provinsi Maluku yang memiliki banyak pulau-pulau kecil.

    Kenaikan muka air laut sangat mempengaruhi kehidupan, budaya dan pola hidup masyarakat Maluku yang umumnya tinggal di sekitar garis pantai.

    ”Jika pola pembangunan sekarang yang serba eksploitatif tidak diubah, dampaknya akan semakin parah di tahun-tahun mendatang. Karena itu orang muda punya peran penting dalam memastikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan tercipta keadilan iklim,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

    MADANI Berkelanjutan memiliki fokus untuk memperkuat inisiatif antar pemangku kepentingan dalam mengatasi krisis iklim.

    Lead Program Green Development MADANI Berkelanjutan, Resni Soviyana berharap dengan adanya Sekolah Pembangunan ini dapat membangun kolaborasi antara orang-orang muda, pemerintah dan stakeholder lainnya.

    Baca Juga: LaporIklim: Jembatan Berbagai Pihak untuk Berbagi Informasi dan Mencari Solusi Atasi Perubahan iklim

    ”Sekolah Pembangunan dapat menjadi wadah bagi orang-orang muda Maluku agar mereka menjadi lebih kritis dan memiliki jiwa yang peduli terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan, serta mampu menjadi agen perubahan,” terangnya.

    Resni berharap para peserta Sekolah Pembangunan dapat berkomitmen dan bersemangat untuk terus mengikuti seluruh rangkaian Sekolah Pembangunan yang diadakan selama satu tahun, baik secara daring maupun luring.

    Peran kaum muda, ujarnya, harus terus ditingkatkan dan diperkuat dalam setiap proses pembangunan agar terbangun rasa kepedulian akan pentingnya isu lingkungan hidup.

    “Masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan karena itu merupakan hak hidup bagi generasi selanjutnya yang kita pinjam saat ini,” pungkas Resni.

     

  • Kantor Bahasa Maluku Sebut Tiga Bahasa Daerah Setempat Telah Punah

    Kantor Bahasa Maluku Sebut Tiga Bahasa Daerah Setempat Telah Punah

    7cloud.asia – Kantor Bahasa Provinsi Maluku menyatakan bahwa tiga dari 70 bahasa daerah yang terdata di wilayah Provinsi Maluku sudah punah, karena tidak ada lagi penutur.

    Meski demikian, jika dibandingkan dengan data bahasa punah tahun 2019, bahasa yang punah di Maluku tidak sebanyak sebelumnya, yakni dari delapan bahasa.

    “Adapun tiga bahasa yang telah punah, adalah yaitu bahasa Hoti, bahasa Kaiely (Kayeli), dan bahasa Piru, dari Seram Bagian Barat,” kata kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Kity Karenisa di Ambon, Senin (18/11/2024)

    Ia mengatakan, saat ini teridentifikasi ada 70 bahasa daerah di Maluku. Paling tidak, ada sekitar 19 persen dari bahasa daerah di Maluku ini tidak lagi memiliki penutur-penutur muda.

    Dengan ketiadaan penutur muda secara terus-menerus, sebuah bahasa pasti akan ada pada tingkat daya hidup paling rendah dari sebuah bahasa, yaitu punah.

    “Permasalahan yang terjadi generasi tua lebih memilih untuk menggunakan bahasa lain salah satunya bahasa yang sebenarnya turut melemahkan bahasa daerah lain itu adalah bahasa melayu Ambon, katanya.

    Baca: Bahasa Daerah di Indonesia terancam kelestariannya

    Ia menjelaskan perubahan bahasa daerah yang punah di Maluku, didasarkan pada verifikasi yang dilakukan terhadap data yang ada sebelumnya.

    Misalnya, bahasa Nila dan bahasa Serua yang dinyatakan sebagai bahasa punah pada tahun 2019 itu masih mempunyai penutur, khususnya di Kecamatan Teon Nila Serua di Kabupaten Maluku Tengah.

    Penutur bahasa daerah ini dipindahkan oleh negara pada tahun 1978 dari Pulau Teon, Pulau Nila, dan Pulau Serua di tengah Laut Banda.

    Bahasa Hukumina dan bahasa Palumata merupakan bahasa yang sama dan masih ada penutur.

    “Pemutakhiran data pada tahun 2022 mengenai bahasa punah di Maluku hanya menyebutkan tiga bahasa punah, yaitu bahasa Hoti, bahasa Kaiely (Kayeli), dan bahasa Piru,” ujarnya.

    Baca: Mayoritas bahasa daerah di Indonesia dalam kondisi tidak aman

    Diakuinya, kekuatan bahasa melayu Ambon, melemahkan bahasa daerah lainnya. Untuk mengatasi hal itu dilakukan berbagai upaya untuk membangkitkan keinginan penutur di Maluku, bahwa tidak hanya mempunyai bahasa melayu Ambon tapi juga punya bahasa daerah

    Bervariasi informasi yang diterima masyarakat, mengenai data bahasa punah di Maluku menjadi pemacu harus dilakukannya kajian vitalitas bahasa lebih lanjut.

    Upaya pelestarian bahasa daerah juga perlu ditingkatkan untuk mengiringinya sehingga jumlah bahasa punah di Maluku tidak bertambah dan vitalitas 70 bahasa yang terdata ada di Maluku pun meningkat.

    Dua tahun sebelumnya, Kantor Bahasa Provinsi Maluku menyatakan, sebanyak 62 bahasa daerah di Maluku terbatas jumlah penuturnya sehingga perlu dilakukan revitalisasi bahasa daerah.

    Dari tiga daerah di Maluku yang dilakukan revitalisasi bahasa daerah yakni Buru, Kei Maluku Tenggara dan bahasa Yamdena di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, jumlah penutur muda di Kei meningkat 24 persen dari jumlah sebelumnya 15 ribu orang.

    Baca: Upaya Komnas Perempuan merawat bahasa daerah

    Maluku termasuk provinsi dengan jumlah bahasa terbanyak di Indonesia. Maluku berada di posisi keempat, di bawah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Dari bahasa daerah yang ada di Maluku diantaranya bahasa Alune, Ambalau, Asilulu, Balkewan, Banda, Barakai, Batuley, Bobat, Boing, Buru, Damar Timur, Dawelor/Dawelar, Dobel, Elnama, Emplawas, Fordata, Hoti, Illiun, Kaham, Kayeli.

    Bahasa daerah itu tersebar di semua kabupaten/kota di Maluku yang meliputi Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 14 bahasa daerah, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 11 bahasa daerah, Maluku Tengah sebanyak 11 bahasa daerah.

    Sedangkan Seram Bagian Timur delapan bahasa daerah, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar masing-masing empat bahasa, Buru Selatan, Kota Tual dan Ambon sebanyak dua bahasa daerah.

  • Mengintip Kondisi Pendidikan di Maluku

    Mengintip Kondisi Pendidikan di Maluku

    7cloud.asia – Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap, banyak anak-anak di Maluku yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, di mana anak yang melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA hanya 76 persen.

    Sementara angka siswa Maluku yang melanjutkan dari SMA ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yakni bangku kuliah, lebih kecil lagi yakni hanya sebesar 39 persen.

    Padahal menurut data yang sama, angka partisipasi kasar (apk) Provinsi Maluku tergolong tinggi yakni 95,8 persen.

    Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

    Baca: Strategi penguatan pendidikan di Papua adalah dengan pendidikan kontekstual

    Artinya masyarakat Maluku punya keinginan yang tinggi untuk bisa mengenyam pendidikan. Oleh sebab itu, Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends sangat menyayangkan hanya sedikit anak di Maluku yang bisa sampai ke jenjang kuliah.

    Mercy berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan di Provinsi Maluku. Sebagai legislator putri daerah tersebut Ia akan berjuang membuat semua anak di Maluku bisa bersekolah.

    Hal tersebut diungkapkan Mercy saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Provinsi Maluku.

    Di depan para mitra Komisi X, Pemerintah Provinsi dan DPRD setempat dia menyampaikan dan menjawab berbagai harapan yang dititipkan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Maluku.

    Baca: Lebih dari 600 ribu anak Papua tidak bersekolah

    “Mestinya ini ada dalam komitmen. Ini visi yang mau saya bawa dan saya bagi. Harusnya semua anak Maluku, semua anak yang ada di seluruh pulau satu Maluku ini harus bersekolah,” ujarnya Jumat (6/12/2024).

    Mercy paham untuk bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan di Provinsi Maluku tidaklah mudah. Banyak hal kompleks yang harus diperbaiki. Oleh karena itu Ia mendorong koordinasi lintas sektor yang baik di pusat dan daerah.

    Tentunya, ujarnya, untuk mengurai ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Tentunya wajib belajar 13 tahun kalau berbasis kontinental daratan mudah untuk dimonitoring,

    “Tapi kalau yang berbasis pulau-pulau untuk memastikan mereka bersekolah 13 tahun tidak mudah. Ini memang butuh kerja keras lintas sektor,” ujarnya.

  • Transportasi Mahal Jadi Kendala Pengembangan Pariwisata Maluku

    Transportasi Mahal Jadi Kendala Pengembangan Pariwisata Maluku

    7cloud.asia – Potensi wisata dan ekonomi Maluku masih belum tergarap maksimal hingga kini karena tingginya biaya akses transportasi.

    Padahal, Maluku memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, mulai dari tujuan wisata bahari, kuliner khas daerah, hingga potensi industri perikanan yang besar.

    “Kalau tiket pesawat ke Maluku mahal, bagaimana wisatawan mau datang? Padahal sektor pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Maka, biaya transportasi menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga usai kunjungan kerja ke Ambon, Rabu (11/6/2025).

    Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa tingginya harga tiket pesawat tidak hanya terjadi di Maluku, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

    Baca: Tiga bahasa daerah di Maluku dilaporkan telah punah

    Ia menilai, kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor teknis seperti harga avtur, biaya penggunaan terminal bandara, hingga tarif parkir pesawat yang tinggi.

    “Kami sedang mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan, pengelola bandara, hingga Kementerian Perhubungan agar ada formulasi yang dapat menekan ongkos transportasi udara ini,” tambahnya.

    Maka dari itu, pemerintah kini tengah mendorong agar maskapai memberikan harga tiket yang lebih terjangkau demi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

    “Presiden Prabowo sudah menegaskan agar maskapai diberikan kemudahan sehingga harga tiket pesawat bisa dijangkau masyarakat. Karena kalau tiket tetap mahal, sektor pariwisata kita tidak akan optimal,” jelasnya.

    Baca: Candi Borobudur cerminkan tiga tahapan pencapaian manusia

    Selain persoalan transportasi, Lamot mengungkapkan bahwa Komisi VII mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif dan pengembangan potensi kuliner lokal Maluku sebagai bagian dari strategi soft power daerah.

    Maluku dinilai memiliki kekayaan kuliner yang khas, namun belum sepenuhnya dikelola sebagai daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara.

    “Kalau kita ke Jepang, kita tahu mau cari makanan khas apa. Di Maluku sebenarnya banyak makanan tradisional yang memiliki keunikan, tapi belum dikembangkan secara serius. Ini potensi ekonomi yang juga harus digarap,” kata politisi Partai Golkar ini.

    Dalam pertemuan tersebut, Lamhot juga menyoroti pentingnya mendorong hilirisasi industri perikanan di Maluku.

    Ia mengungkapkan bahwa selama ini, hasil laut Maluku masih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa ada pengolahan di daerah.

    Maka dari itu, ia berharap ke depannya, ada percepatan pembangunan industri pengolahan ikan di Maluku agar nilai tambah bisa dinikmati masyarakat setempat.

    Komisi VII DPR ingin paradigma Jawa-sentris dalam pembangunan harus diubah. Pemerataan pembangunan di 38 provinsi, termasuk Maluku, menjadi prioritas.

    “Pemerintah pusat bersama DPR harus hadir untuk mendorong tumbuhnya investasi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif di sini,” pungkasnya.

    Baca: Ziarah ribuan kilometer ke Candi Borobudur

  • Soroti Penyelundupan Burung Endemik Maluku Utara, DPR Minta Regulasi Ekspor Ketat

    7cloud.asia – Komisi IV DPR menyoroti pentingnya perlindungan spesies endemik, terutama burung-burung khas Maluku dan Maluku Utara yang dikenal memiliki warna eksotis dan nilai jual tinggi di pasar internasional.

    Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengingatkan bahwa praktik penyelundupan dan klaim penangkaran palsu masih marak dan mengancam keanekaragaman hayati Indonesia Timur.

    Dari pengalaman lapangan dan laporan aparat setempat, Darori mengungkapkan bahwa burung-burung tersebut kerap ditangkap di hutan Maluku Utara, diselundupkan ke negara tetangga, lalu diberi label “hasil penangkaran” sebelum diekspor ke Eropa dan Amerika.

    “Kita rugi besar secara ekologis dan ekonomi. Negara tetangga yang mendapat keuntungan, sementara kita kehilangan plasma nutfah,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Maluku Utara (23/9/2025)

    Baca: BKSDA Maluku lepasliarkan 25 satwa dilindungi

    Baca: BKSDA Maluku lepasliarkan burung nuri sitaan

    Ia menegaskan bahwa revisi UU Konservasi yang sedang difinalisasi telah memuat ketentuan lebih ketat tentang izin akses sumber daya genetik, perizinan angkut satwa, dan sanksi pidana.

    Rancangan UU Konservasi diharapkan menjadi jawaban atas maraknya perdagangan ilegal dan upaya biopiracy yang merugikan Indonesia.

    Dirinya juga mengusulkan skema ekspor legal berbasis penangkaran resmi dengan pengawasan ketat sebagai jalan tengah.

    “Kalau mekanisme penangkaran terstandar dan populasi liar terjaga, masyarakat lokal bisa memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem,” jelasnya di hadapan para kepala desa dan pegiat konservasi yang hadir.

    Baca: Peran kupu-kupu dan burung bagi kelestarian lingkungan

    Baca: Perdagangan ilegal burung langka Papua

    Komisi IV mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah Maluku Utara membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aparat kepolisian, dan otoritas bandara untuk menutup jalur penyelundupan.

    Selain itu, perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai nilai ekologis burung endemik dan konsekuensi hukum jika melakukan perburuan ilegal.

    Darori menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen DPR untuk memastikan setiap pasal dalam UU baru mampu menyeimbangkan kepentingan konservasi, hak masyarakat adat, dan potensi ekonomi lestari.

    “Maluku Utara harus menjadi contoh bahwa perlindungan satwa bisa berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.